Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Kasus Kebijakan Publik No.3: Konversi Minyak ke Gas
19 Maret 2010
Kebijakan konversi energi dari minyak tanah ke gas yang menimbulkan banyak kontroversi pada tahun 2008 ternyata belakangan tidak lagi banyak diperbincangkan. Turunnya harga minyak mentah internasional karena krisis ekonomi global mengakibatkan isu kebijakannya seolah-olah menghilang begitu saja. Tetapi dari perspektif policy windows (jendela kebijakan), terlewatnya agenda kebijakan ini merupakan missing opportunity bagi upaya untuk mencari sumber energi alternatif bagi bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya demikian besar. Indonesia jelas perlu energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, murah, tetapi juga sekaligus efisien. Karena itu masalah energi mestinya tidak boleh terlewat begitu saja di tengah isu-isu politik yang panas seperti kasus Century atau mafia peradilan di Indonesia. [selengkapnya]
 
Model dan Instrumen Kebijakan
11 Maret 2010
Untuk memahami proses perumusan kebijakan publik dengan baik, ada beberapa model yang sudah dibuat oleh para pakar. Sebagai sarana untuk menyederhanakan logika dan memudahkan pemahaman, model-model itu mungkin tidak bisa menggambarkan situasi yang sesungguhnya, apalagi proses perumusan kebijakan di negara-negara berkembang yang seringkali sulit diprediksi arahnya dan sangat tergantung pada konteks budaya. Namun setidaknya model itu tetap dapat digunakan untuk membantu membuat kategorisasi prosesnya. Selain itu, pemahaman mengenai instrumen kebijakan juga penting dalam upaya memahami proses dan mekanisme perumusan kebijakan secara utuh. Selama ini, kebanyakan orang mengasosiasikan produk kebijakan itu sebagai peraturan perundangan. Tetapi sesungguhnya ada begitu banyak instrumen yang dapat dipergunakan oleh para perumus kebijakan. Dalam sistem yang demokratis, variasi instrumen itu bahkan semakin beragam. [selengkapnya]
 
Kasus No.8: Kepemerintahan Informal di kota Palembang
10 Maret 2010
Dengan mengangkat isu kebijakan di bidang infrastruktur di kota Palembang, saya mengajak kepada para mahasiswa mata kuliah Kebijakan Publik untuk memahami kompleksitas perumusan kebijakan dalam tatanan politik yang demokratis. Sebagian pakar berpendapat bahwa demokrasi mengakibatkan proses perumusan kebijakan publik menjadi kurang efisien dan harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan. Tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa justru dengan menjawab tantangan demokrasi itulah dapat dijamin munculnya produk kebijakan publik yang responsif dan membawa manfaat kepada publik dalam jangka panjang. Kasus-kasus yang bersifat empiris di daerah diharapkan dapat merangsang kepekaan para mahasiswa terhadap proses perumusan kebijakan yang sesungguhnya. Betapapun, merekalah yang akan menentukan arah kebijakan publik di banyak sektor di Indonesia pada masa mendatang. [selengkapnya]
 
Manajemen Keuangan di Daerah Kaya SDA, Pelatihan DPRD Muba, hotel Ibis, Jogja, 4 Maret 2010
09 Maret 2010
Kabupaten Muba (Musi Banyuasin) di provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu kabupaten yang anggarannya memiliki ketergantungan tinggi kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan di dalam APBD adalah sebesar 90,9 persen yang sebagian besar ada dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan. Sebaliknya, proporsi PAD-nya hanya sebesar 2,86 persen dari APBD. Angka proporsi ini bahkan lebih kecil dari PAD Banyuasin, kabupaten yang memekarkan diri dari Muba dalam beberapa tahun terakhir. Dari segi belanja, struktur APBD Muba sebenarnya termasuk sehat karena belanja tak langsungnya (34,7 persen) lebih kecil dari belanja langsunnya (65,2 persen). Seperti diketahui, setelah otonomi daerah ternyata APBD di sebagian besar daerah provinsi maupun kabupaten/kota terserap untuk belanja tak langsung yang kebanyakan berbentuk gaji pegawai. Namun, sisi penerimaan Muba yang sangat tergantung kepada subsidi dari pemerintah pusat ini dalam jangka panjang tetap tidak sehat dan tidak terjamin keberlanjutannya. Betapapun, dana yang berasal dari sektor pertambangan yang sifatnya ekstraktif tidak akan menjamin kemandirian daerah dalam jangka panjang. Agenda permasalahan ini adalah sebagian dari yang saya diskusikan bersama para anggota DPRD dari kabupaten Muba baru-baru ini. [selengkapnya]
 
Kasus No.7: Kebijakan Penanganan Sampah di kota Bandung
05 Maret 2010
Penanganan sampah padat (solid waste management) adalah salah satu persoalan umum yang dihadapi di banyak kota yang sedang berkembang di Indonesia. Tetapi kasus yang terjadi di kota Bandung sangat menarik karena melibatkan banyak kepentingan berbagai aktor kebijakan, Ornop, peneliti, dan berbagai unsur masyarakat. Tidak kurang Presiden SBY sendiri tidak bisa menyembunyikan kegusarannya karena melihat parahnya penanganan sampah di kota ini. Saya mengangkat kasus mengenai penanganan sampah ini untuk menunjukkan bahwa dalam persoalan yang tampaknya sepele ini ternyata institusi publik kita masih sering keteteran. Kasus di Bandung kiranya bisa menjadi cermin bagi persoalan manajemen perkotaan di daerah-daerah lainnya di tanahair. [selengkapnya]
 
Aplikasi E-Gov di Indonesia
03 Maret 2010
Definisi tentang e-Gov dalam banyak literatur masih belum konsisten. Orang awam kebanyakan mengasosiasikan e-Gov semata-mata sebagai pembuatan website saja. Tetapi semestinya pengertiannya lebih luas daripada sekadar pembuatan website. Apalagi kalau melihat kebanyakan website Pemda di Indonesia yang sejak dilansir tidak pernah diperbarui datanya. Dalam kesempatan mengajar mahasiswa Magister Administrasi Publik di Unsoed, Purwokerto, saya mengangkat persoalan ini dan melihat kasus-kasus di Indonesia secara lebih rinci. [selengkapnya]
 
PP No.16/2010 tentang Penyusunan Tata-Tertib DPRD
01 Maret 2010
Peraturan baru mengenai penyusunan Tatib (Tata-Tertib) DPRD ini merupakan tindak-lanjut dari UU No.27/2009 tentang Susduk MPR, DPR,DPD dan DPRD. Semangat yang melandasinya adalah bagaimana menciptakan sistem kawal dan imbang (checks and balances) agar antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah dapat "berjalan serasi dan tidak saling mendominasi". Kata-kata yang terdapat di dalam tanda kutip di sini terasa klise dan di dalam praktik memang sangat sulit dilaksanakan. Kalau sekarang di dalam PP ini diatur agar kinerja DPRD menjadi lebih profesional dan bertanggungjawab, juga masih harus dilihat bagaimana pelaksanaannya nanti. Sebagai contoh, dalam PP ini tampaknya pagar etika politik hendak diperkuat dengan diutamakannya fungsi BK (Badan Kehormatan) sedangkan struktur Balegda diefisienkan. Apakah ketentuan ini akan bisa meningkatkan kinerja anggota DPRD yang kebanyakan masih kecewa karena fungsi pengawasannya dipereteli dengan ketentuan lain mengenai LKPJ? Praktik interaksi legislatif-eksekutif yang sesungguhnya yang akan membuktikan. Yang jelas, terbitnya PP ini akan membuat kelabakan banyak anggota dewan di daerah yang sudah telanjur membuat Tatib berdasarkan peraturan yang lama. [selengkapnya]
 
What is Public Policy?
25 Februari 2010
Bagi para mahasiswa S1 Jurusan Administrasi Negara, topik bahasan dalam mata kuliah Kebijakan Publik mungkin merupakan sesuatu yang sama sekali baru karena diberikan pada tahun awal masa kuliah. Karena itu, saya sengaja mengawali kuliah dengan pertanyaan yang sangat mendasar: Apa yang dimaksud kebijakan publik (public policy) itu? Di mana lingkup dan konteks kebijakan publik itu berlaku di Indonesia? Siapakah yang merumuskan kebijakan publik dalam hal ini? Mata kuliah ini sebenarnya lebih tepat disebut Perumusan Kebijakan Publik karena yang dibahas adalah proses perumusannya dan bukan analisis yang bersifat metodologis untuk membuat kebijakan publik yang ideal. Saya berharap mahasiswa dapat menggali lebih dalam lagi berbagai konsep mengenai perumusan kebijakan publik dari berbagai sumber yang sudah tersedia di perpustakaan atau mesin pencari dokumen di Internet. [selengkapnya]
 
Penganggaran Publik adalah Kebijakan Multi-Dimensi
23 Februari 2010
Apakah APBN dan APBD sebagai instrumen anggaran publik sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat? Ini adalah salah satu pertanyaan pokok mengenai relevansi anggaran pemerintah terhadap kepentingan publik. Sebagai pengantar kuliah Penganggaran Publik di program S-2 AN, pertama-tama saya mengajak para mahasiswa untuk memahami proses penganggaran (budgeting) di sektor publik sebagai suatu kebijakan multi-dimensi. Penganggaran publik tidak bisa semata-mata dipahami dari perspektif ekonomi saja, tetapi juga perspektif politik dan perspektif administrasi. Setelah bangsa Indonesia berjuang keras untuk melalui transisi ke arah demokrasi, ternyata masih terdapat banyak bukti bahwa kebijakan penganggaran belum benar-benar berhasil menjawab aspirasi masyarakat. Begitu banyak sumberdaya dan dana yang dialokasikan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi muaranya justru kembali kepada para pejabat, elit politik dan pihak-pihak swasta yang menjadi klien dari para penguasa itu. Itulah sebabnya, penting bagi para mahasiswa yang akan menjadi perumus kebijakan untuk memahami proses penganggaran publik secara lebih komprehensif. Memahami proses penganggaran memang perlu pendekatan inter-disipliner supaya perspektif perumusan kebijakan yang dikuasai juga semakin luas. [selengkapnya]
 
Apa Pentingnya Etika?
22 Februari 2010
Sebagai awal dari perkuliahan pada Semester genap 2009/2010, seperti biasa kuliah Etika Administrasi Negara didahului dengan penjelasan silabus dan profil kuliah secara keseluruhan. Tetapi untuk pengantar kali ini saya ingin membahas secara lebih rinci apa pentingnya etika. Di tengah badai krisis multi-dimensional yang dialami bangsa Indonesia, banyak yang tampaknya tidak lagi melihat relevansi etika. Tetapi dari berbagai fakta tentang sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia, saya mendapatkan banyak bukti meyakinkan bahwa justru penghayatan etika itulah yang menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa. Fakta ini tidak dapat dipungkiri karena didasarkan pada data tentang perkembangan suatu bangsa selama beberapa abad. Satu hal yang jelas adalah bahwa bangsa yang maju pada akhirnya adalah bangsa yang memahami dan menerapkan nilai-nilai etika secara konsisten. Lalu, dari sini dapat dijelaskan lebih lanjut relevansi dari Etika Administrasi Negara dalam upaya reformasi birokrasi publik di Indonesia. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.