Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Agustus 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
 

Arsip Artikel



UU No.28 tahun 2009 ttg Pajak dan Retribusi Daerah
01 Desember 2009
Pertanyaan yang harus dapat dijawab menyangkut pajak dan retribusi setelah era otonomi daerah ialah: Apakah pungutan itu dapat mencapai tujuan dari pengenaan pajak? Apakah Perda menyangkut pajak dan retribusi tidak akan membebani rakyat? Di satu sisi, sudah cukup banyak terdengar analisis yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan sendiri (PAD) selalu terbatas. Penyebabnya memang bisa berasal dari desentralisasi fiskal yang tanggung serta kemampuan SDM daerah yang belum bisa diandalkan dalam mengelola perpajakan yang sistematis dan profesional. Namun di sisi lain banyak pula pihak yang mengemukakan bahwa semakin banyak daerah yang "terlalu kreatif" dalam membuat Perda pajak dan retribusi yang akhirnya hanya menambah beban rakyat setelah otonomi daerah. Lalu, apakah datangnya undang-undang baru ini bisa memecahkan peliknya persoalan keuangan daerah ini? Undang-undang ini memang relatif lebih rinci dan tegas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tetapi masih harus dilihat apakah ia dapat menunjang upaya ke arah sistem perpajakan daerah yang lebih baik. [selengkapnya]
 
Inovasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Komunitas Belajar Kota Pekalongan, MPKD-UGM
24 November 2009
Kemiskinan merupakan masalah publik di negara berkembang yang tidak ada habis-habisnya dibahas dan dicari solusinya. Banyak terobosan kebijakan yang sudah dilakukan tetapi banyak juga yang berakhir dengan kegagalan atau bahkan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Dalam forum yang diperuntukkan bagi Komunitas Belajar Perkotaan Pekalongan ini, saya diminta untuk membahas berbagai pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan. Tidak mudah untuk melakukan terobosan kebijakan bagi aparat pemerintah daerah yang sudah sangat padat agendanya dengan kegiatan-kegiatan rutin. Tetapi kiranya perlu dipertimbangan di masa depan untuk lebih mengutamakan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga Ornop yang punya komitmen kuat dalam penanggulangan kemiskinan. [selengkapnya]
 
"Kerjasama Antar-Daerah: Kasus Sekber Kartamantul", International Workshop on Local Co-Creation, Ritsumeikan University, Kyoto
14 November 2009
Di tengah program pelatihan TOT Perencanaan Pembangunan yang diadakan oleh Bappenas bersama Ritsumeikan University, saya mendapat kehormatan untuk menyajikan materi tentang Local Co-Creation di Kyoto, Jepang. Saya mengangkat sesuatu yang saya ketahui yaitu tentang kasus Sekber Kartamantul yang sedikit-banyak telah berhasil mewujudkan sebuah kerjasama antar Pemda dalam penanganan sampah. Saya harus berterima kasih kepada Pak Ferry Anggoro, pelaksana harian di Sekber Kartamantul, dan Prof. Achmad Djunaedi, mantan Kepala Bappeda Provinsi DI Jogjakarta, yang memberikan sejumlah data dan informasi untuk paparan saya di Kyoto ini. Sebagian besar bentuk kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pelayanan publik di Jepang telah berjalan sangat baik seperti banyak terlihat di negara-negara maju. Namun dari paparan ini saya juga mendapatkan banyak masukan dari peserta seminar mengenai pentingnya tindakan nyata bagi penyempurnaan sistem pelayanan publik di Indonesia. [selengkapnya]
 
RPJMD dan Kinerja Pemda, hotel Saphir
09 November 2009

Sebuah kesempatan untuk ikut serta dalam pembinaan anggota DPRD masa jabatan 2009-2014 yang masih segar saya penuhi dalam lokakarya tentang RPJMD di hotel Saphir Jogja. Kali ini seluruh anggota DPRD kabupaten Bantul dapat mengikuti forum ini. Tampaknya pemahaman tentang RPJMD diantara para anggota dewan belum terlalu dalam, apalagi tentang soal-soal lebih teknis seperti RKPD Satuan Kerja dan RKA-SKPD yang merupakan perangkat perencanaan dan penganggaran penting di daerah. Belum banyak yang bertanya dan menyampaikan gagasan strategis untuk meningkatkan kinerja Pemda. Tetapi saya sungguh-sungguh berharap bahwa kinerja dewan di daerah tidak mengecewakan, tidak seperti di tingkat DPR yang saat ini saja sudah menunjukkan pertanda yang mengecewakan.

[selengkapnya]
 
Mempertanyakan Komitmen Presiden dalam Pemberantasan Korupsi: Pengalaman Internasional
28 Oktober 2009
Kisruh antara Polri dan KPK tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat ini. Di tengah tekanan publik untuk membuka secara transparan semua pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi, presiden SBY berbicara tentang komitmennya untuk mengganyang Mafia Peradilan. Apa yang dapat ditafsirkan oleh rakyat mengenai pernyataan presiden ini? Semuanya masih menunggu karena ketegasan pernyataan presiden bisa saja berubah di dalam pelaksanaannya. Namun yang penting bagi setiap warganegara Indonesia adalah mengambil pelajaran dari upaya pemberantasan korupsi ini. Pemberantasan korupsi memang memerlukan upaya yang benar-benar luar biasa. Terkadang sangat melelahkan dan membuat frustrasi. Tetapi inilah yang harus dilakukan. Dalam hal ini, pengalaman dari beberapa negara kiranya memberi pelajaran berharga bagi kita. [selengkapnya]
 
Apakah BLU sama dengan SARA?, Diskusi Terbatas LAN, Bandung
10 Oktober 2009
Dari segi rancangan organisasi, konsep tentang BLU (Badan Layanan Umum) sejalan dengan konsep yang secara internasional disebut SARA (Semi-Autonomous Revenue Agency). Bentukan organisasi semacam ini dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat tetapi dari segi pembiayaan tidak tergantung kepada anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, SARA bersifat otonom dalam hal keuangan, dan bisa merencananakan perencanaan, pendanaan, dan pengembangan institusi yang berbeda dengan organisasi pemerintah pada umumnya. Namun apakah pembentukan BLU di Indonesia bisa mengakomodasi konsep tersebut? Banyak yang khawatir bahwa sifat otonom secara keuangan akan membuat layanan BLU menjadi lebih mahal dan tidak mengedepankan kepentingan umum. Sebaliknya, pihak yang optimis menyambut baik pembentukan BLU sebagai sebuah terobosan karena kebuntuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. [selengkapnya]
 
Debat tentang Modernitas dan Paradigma Post-Development
30 September 2009
Apakah rakyat di Amerika Serikat yang konon makmur dan serba berkecukupan itu lebih bahagia daripada rakyat di Kamboja yang konon masih miskin dan serba kekurangan? Jawaban dari pertanyaan ini ternyata tidak mudah. Ironisnya, banyak survai yang membuktikan bahwa rakyat di negara maju seringkali merasa kurang bahagia jika dibanding mereka yang hidup di negara-negara sedang berkembang. Perdebatan tentang modernitas dan apa yang sesungguhnya harus dicapai dalam pembangunan tampaknya masih akan terus berlanjut diantara para teoretisi maupun praktisi.
Dengan melihat begitu banyaknya kelemahan dari strategi pembangunan yang selama ini diambil di banyak negara, muncul teori-teori baru tentang Post-Modernisme atau Post-Development. Apakah teori ini memang benar-benar menawarkan strategi yang baru? Inilah yang masih harus dikaji dan tentunya harus diketahui oleh para mahasiswa dalam disiplin ilmu sosial dan terutama studi pembangunan. [selengkapnya]
 
Faktor Institusi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi
30 September 2009
Dasar-dasar tentang strategi pembangunan ekonomi telah banyak dipahami oleh perumus kebijakan puncak di negara-negara berkembang. Tetapi toh tidak semua strategi yang diterapkan itu membuahkan hasil yang memuaskan bagi peningkatan taraf-hidup dan kemakmuran rakyat. Masalahnya adalah bahwa tidak semua strategi pembangunan itu dilaksanakan dengan perangkat institusi yang tepat di masing-masing negara. Semua pimpinan negara tentu akan mengklaim bahwa negaranya menggunakan institusi yang demokratis untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang dibutuhkan rakyatnya. Namun di dalam praktik pelaksanaan demokratisasi itu tidak selalu menghasilkan rumusan kebijakan ekonomi yang efektif. [selengkapnya]
 
"Menghabisi KPK", Analisis, Kedaulatan Rakyat
14 September 2009
Salah satu lembaga yang menjadi ikon pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK, kini sedang dikepung oleh berbagai kepentingan yang bercokol (vested interest) di lembaga legislatif maupun eksekutif. Harapan masyarakat untuk adanya perbaikan yang signifikan dalam integritas dan transparansi penyelenggaran pemerintahan bisa pupus kalau kecenderungan ini dibiarkan. Di tengah konflik KPK-Kejaksaan, KPK-DPR, KPK-Polri, tampaknya Presiden justru terkesan akan mengorbankan lembaga ini. Sebagai sebuah lembaga yang dijalankan oleh manusia, tentu KPK tidak akan terlepas dari kesalahan atau bahkan pelanggaran hukum. Tetapi kalau tindakan untuk mengurung KPK sekarang ini merupakan kebijakan sistematis untuk menghentikan upaya pemberantasan korupsi, sungguh sangat disayangkan. [selengkapnya]
 
Perdebatan Teoretis tentang Pembangunan dan Pertumbuhan
12 September 2009
Sebagai tambahan materi tentang teori pertumbuhan, perdebatan teoretis tentang strategi pembangunan di negara berkembang yang cukup seru terjadi diantara para akademisi pada tahun 1940-an dan 1960-an. Namun di tengah keunggulan dan kelemahan masing-masing teori yang dikemukakan, perdebatan teoretis itu sedikit-banyak juga mempengaruhi cara berpikir para penguasa di negara-negara berkembang. Masih melekat di ingatan, misalnya, ketika Suharto menggariskan gagasan pembangunan dalam tahapan Repelita dan sering menggunakan istilah tinggal-landas (take-off) seperti yang diungkapkan oleh W.W. Rostow. Demikian juga, banyak elemen strategis pembangunan di negara berkembang yang merujuk pada pendapat para teoretisi pembangunan ekonomi waktu itu. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.