Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi & UMKM
09 November 2008

By kumoro | September 9, 2008

Naskah awal ini merupakan bagian dari Background Study dari kajian RPJMN bidang Koperasi dan UMKM di Bappenas.
[selengkapnya]
 
UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
03 November 2008

By kumoro | November 18, 2008

 

Undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan yang baru ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan terus-menerus dari sistem perpajakan modern di Indonesia. Pada dasarnya, kebijakan keuangan negara yang paling baik bukan mendasarkan diri pada eksploitasi sumberdaya alam maupun utang luar negeri. Karena itu pembenahan sistem perpajakan mutlak dilakukan secara berkesinambungan. Terkait dengan pajak penghasilan, ketentuan baru menetapkan kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak), perluasan rentang penghasilan kena pajak, penghapusan FLN (Fiskal Luar Negeri) dan tarif pungutan yang lebih tinggi kepada warganegara yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kecuali itu, terdapat pula ketentuan menarik tentang sunset policy, yaitu fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Apalagi yang masih bisa diperbaiki? Ini tentunya tetap menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah, politisi, akademisi, maupun praktisi perpajakan.

uu-no28-th-2007-ttg-ketentuan-umum-dan-tatacara-perpajakan.pdf

[selengkapnya]
 
Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS)
03 November 2008

By kumoro | November 24, 2007 

Pemahaman mengenai manajemen informasi dalam organisasi publik harus dimulai dari kerangka kebijakan bagi pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS). Pengembangan organisasi publik secara nasional dapat dilihat dari kerangka pengembangan lembaga kenegaraan yang meliputi lembaga eksekutif (presiden), legislatif (DPR) dan judikatif (MK, MA) maupun pengembangan kebijakan yang mengaitkan lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Tidak kurang pentingnya adalah lembaga-lembaga pendukung pemerintah seperti kabinet dan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Kabinet sekarang ini disusun dengan pola tiga orang menteri koordinator, menteri-menteri yang memimpin departemen, dan menteri-menteri negara yang tidak memimpin departemen. Kecuali itu terdapat 25 LPND yang menjadi penunjang kegiatan administrasi-pemerintahan. Informasi ini dapat dilihat dari portal www.indonesia.go.id. Seiring dengan perkembangan teknologi, SIMNAS harus disusun dengan pemahaman menyeluruh terhadap perkembangan teknologi satelit, perkembangan integrasi multi-media serta informasi audio-visual.

simnas.pdf

[selengkapnya]
 
Permendagri No.46/2008 ttg Pedoman Organisasi BPBD
01 November 2008

By kumoro | November 1, 2008

 

Setelah UU No.24/2007 disahkan, beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden disahkan, kini terdapat Permendagri No.46 tahun 2008 yang memberi pedoman teknis kepada daerah untuk membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Tentunya keberadaan satuan ini di daerah bukan hanya dimaksudkan untuk menambah banyaknya pejabat struktural, tetapi untuk mewadahi kegiatan penanggulangan bencana daerah yang selama ini tidak terkoordinasi dengan baik.

permendagri-no-46-th-2008.pdf

[selengkapnya]
 
Permen Kominfo No.28/2006 ttg Penggunaan Domain go.id
01 November 2008

By kumoro | November 20, 2008

 

Sebuah peraturan menteri yang ditafsirkan dengan pro dan kontra oleh masyarakat pemerhati pengembangan e-government dalam organisasi pemerintah daerah. Penggunaan alamat domain yang berakhiran -kab.go.id untuk kabupaten dan -kot.go.id untuk kota memang akan menciptakan keseragaman dan mungkin memudahkan pengguna dalam mencari sumber informasi maupun berinteraksi dengan administrator situs Pemda. Namun masalahnya adalah bahwa datangnya Permenkominfo ini agak terlambat. Sebagian Pemda sudah punya nama situs web yang sudah akrab dan diketahui dengan baik oleh masyarakat. Apakah nama-nama situs yang sudah “grand-fathered” itu harus diubah dengan terbitnya Permenkominfo ini? Ini yang harus dipikirkan kembali.

permen-kominfo-no28-th-2006-penggunaan-domain-goid.pdf

[selengkapnya]
 
Konsep Dasar dan Pemanfaatan Database
21 Oktober 2008

By kumoro | October 21, 2007

 

Sejalan dengan berkembangnya sistem pengolahan data secara elektronik, konsep dasar database berkembang sangat cepat. Ada begitu banyak program aplikasi database yang dapat dibeli dalam bentuk paket yang siap pakai maupun program pesanan khusus (taylor-made) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tertentu. Namun yang harus dipahami oleh para mahasiswa program S2 Administrasi Negara adalah bagaimana sistem database yang dikembangkan dalam setiap program aplikasi dan pemanfaatannya dalam tugas-tugas administrasi publik. Untuk itu, kuliah tentang database akan ditunjang dengan praktik di lab komputer dengan menggunakan program aplikasi database yang cukup populer saat ini, yaitu Microsoft Access. Ini diharapkan akan bermanfaat untuk memahami struktur database dalam program paket besar yang lain seperti Oracle, DBMS, Clariion, atau paket-paket lain yang biasanya dibeli oleh organisasi swasta.

konsep-dasar-dan-pemanfaatan-database.ppt

[selengkapnya]
 
UU No.10 th 2008 tentang Pemilu Legislatif tahun 2009
03 September 2008

By kumoro | September 12, 2008

 

Inilah salah satu produk undang-undang yang begitu penting dan sekaligus mengundang banyak kontroversi bagi pelaksanaan Pemilu tahun 2009. Sistem penentuan kursi bagi anggota DPR, DPD dan DPRD ditentukan berdasarkan sistem proporsional terbuka. Tetapi salah satu ketentuan yang masih menjadi perdebatan adalah pasal 214 undang-undang ini yang mengatur tentang sistem penentuan Caleg yang akan menduduki kursi legislatif, apakah berdasarkan nomor urut atau berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh. Beberapa partai politik tetap memilih berdasarkan nomor urut, tetapi cukup banyak partai yang menghendaki berdasarkan jumlah suara terbanyak. Ketentuan ini memang sangat penting dan menentukan kualitas keterwakilan rakyat dalam Pemilu 2009.

uu-no10-th-2008-ttg-pemilu-legislatif.pdf

[selengkapnya]
 
“Ironi Kebijakan Elpiji”, Kedaulatan Rakyat, 28 Agustus 2008
30 Agustus 2008

By kumoro | August 30, 2008

Sebuah contoh lagi kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat ditunjukkan oleh pemerintah pada awal minggu ketiga bulan Agustus 2008, menyambut bulan Ramadhan tahun ini. Pemerintah membiarkan Pertamina bertindak sepihak menaikkan harga elpiji tabung 12 kg yang jelas-jelas akan mengancam program konversi dari minyak tanah ke elpiji. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah sudah tidak sensitif lagi dengan persoalan keseharian rakyat dan tidak bisa memerankan sebagai pembela kepentingan publik. Sebagai perusahaan negara, Pertamina tidak lagi bisa dikendalikan oleh pemerintah dan karena itu bukan merupakan representasi kepentingan publik. Inilah kenyataan yang oleh Francis Fukuyama atau Noam Chomsky disebut sebagai negara gagal (failed state).
[selengkapnya]
 
Pengelolaan Website Pemerintah di Indonesia
11 Agustus 2008

By kumoro | August 11, 2008

Sebagian besar website pemerintah di Indonesia masih terkesan dikelola seadanya dan kurang serius. Kesan ini langsung tampak begitu kita melihat website pemerintah daerah yang sudah diluncurkan. Bagaimana sebetulnya profil website pemerintah tersebut? Ini yang perlu dipahami oleh para mahasiswa peminat Pemel (Pemerintahan Elektronik, E-government) supaya bisa mendalami berbagai persoalan teknis maupun non teknis yang dihadapi oleh pengelola website pemerintah tersebut.

pengelolaan-website-di-indonesia.ppt

[selengkapnya]
 
Peraturan Pemerintah No.41 th 2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah
06 Agustus 2008

By kumoro | August 6, 2007

 

Dalam masa transisi pemerintahan daerah, dapat diikuti beberapa peraturan yang menunjukkan arah perubahan kebijakan menyangkut susunan organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah. PP No.84 tahun 2000 yang memberikan keleluasaan penuh kepada daerah untuk membentuk organisasi ternyata justru mengakibatkan proliferasi organisasi, satuan-satuan organisasi Pemda membengkat tanpa penyesuaian dengan kebutuhan riil daerah. Lalu, PP No.8 tahun 2003 dimaksudkan untuk mengerem kecenderungan itu dengan memberi pedoman struktur organisasi yang terbatas, misalnya saja ketentuan bahwa jumlah dinas maksimal bagi kabupaten/kota adalah 14 dinas sedangkan jabatan struktural tidak boleh lebih dari 370 jenis jabatan. Ketentuan ini lalu dianggap oleh banyak daerah sebagai ketentuan yang membatasi ruang gerak daerah untuk membentuk perangkat yang dibutuhkan. Maka terbitnya PP No.41 tentang organisasi perangkat daerah diharapkan mampu mencapai dua tujuan sekaligus: memberi kesempatan kepada daerah untuk membentuk satuan yang dibutuhkan tetapi juga mengerem kecenderungan proliferasi organisasi. Kriteria untuk menentukan besaran organisasi perangkat daerah juga diperjelas dengan bobot 40% untuk variabel jumlah penduduk, 35% untuk variabel luas wilayah, dan 25% untuk variabel volume APBD. Diharapkan bahwa kelemahan-kelemahan yang ada pada produk peraturan sebelumnya akan dapat diatasi dengan terbitnya PP ini.

pp-no41-th2007.doc

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.