Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Arsip Artikel



“Liarnya Rekening Liar”, Kedaulatan Rakyat, 26 Desember 2008
26 Desember 2008

By kumoro | December 26, 2008

Soal rekening liar kembali diungkap oleh beberapa pihak. Namun penyelesaian tentang salah satu sumber korupsi ini sebenarnya membutuhkan komitmen politis yang kuat dan sekaligus pemahaman menyeluruh tentang sistem administrasi keuangan negara yang begitu banyak lika-likunya.
[selengkapnya]
 
Keputusan Presiden No.20 th 2006 ttg Dewan TIK Nasional
12 Desember 2008
Friday, December 12th, 2008

Ini adalah salah satu bentuk komitmen dari pemerintahan SBY-JK mengenai pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan pelayanan publik di Indonesia.

keppres-no20-2006-ttg-detiknas.pdf

[selengkapnya]
 
UU No.11 th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
11 Desember 2008

By kumoro | December 11, 2008

Undang-undang ini sebenarnya datang terlambat di tengah semakin maraknya mekanisme transaksi keuangan secara elektronik dan begitu banyaknya blogger yang bebas menghasilkan atau mendistribusikan informasi melalui dunia maya di Internet. Tetapi memang regulasi sering datang terlambat. Setelah ada banyak pelanggaran dan pihak-pihak yang dirugikan mulai mengeluh, baru pemerintah melihat pentingnya pengaturan tentang lalu-lintas informasi elektronik ini.

Nah, para hacker dan para blogger yang sering mengacau atau sering menyebarluaskan informasi yang tidak benar, siap-siaplah anda terjerat pasal-pasal dalam undang-undang ITE ini jika ada pihak-pihak yang tidak terima dan mengadukan anda. Tentu undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan komunitas blogger di Indonesia yang semakin hari semakin banyak. Tetapi, pada intinya setiap orang harus memperhitungkan masalah HAKI, muatan dari pernyataan di blog, atau apa saja yang mungkin bisa merugikan orang banyak.

uu-11-2008-ttg-ite.pdf

[selengkapnya]
 
PP No.40/2006 ttg Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
23 November 2008

By kumoro | November 23, 2008

 

Sebuah peraturan yang menindaklanjuti undang-undang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

[selengkapnya]
 
Inpres No.5 th 2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi
20 November 2008

By kumoro | November 20, 2008

 

Komitmen pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk mewujudkan pemberantasan korupsi secara serius tampak dengan keluarnya Inpres tentang percepatan pemberantasan korupsi ini. Namun dari pengalaman kita melihat bahwa sesungguhnya sudah begitu banyak peraturan perundangan maupun instruksi yang dikeluarkan oleh rejim pemerintah terkait pemberantasan korupsi. Hasilnya masih jauh dari memuaskan. Namun rakyat tetap perlu memberi kesempatan kepada rejim pemerintahan yang terpilih secara langsung ini untuk membuktikan komitmennya.

inpres-no5-th-2004-ttg-percepatan-pemberantasan-korupsi.pdf

[selengkapnya]
 
Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi & UMKM
09 November 2008

By kumoro | September 9, 2008

Naskah awal ini merupakan bagian dari Background Study dari kajian RPJMN bidang Koperasi dan UMKM di Bappenas.
[selengkapnya]
 
UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
03 November 2008

By kumoro | November 18, 2008

 

Undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan yang baru ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan terus-menerus dari sistem perpajakan modern di Indonesia. Pada dasarnya, kebijakan keuangan negara yang paling baik bukan mendasarkan diri pada eksploitasi sumberdaya alam maupun utang luar negeri. Karena itu pembenahan sistem perpajakan mutlak dilakukan secara berkesinambungan. Terkait dengan pajak penghasilan, ketentuan baru menetapkan kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak), perluasan rentang penghasilan kena pajak, penghapusan FLN (Fiskal Luar Negeri) dan tarif pungutan yang lebih tinggi kepada warganegara yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kecuali itu, terdapat pula ketentuan menarik tentang sunset policy, yaitu fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Apalagi yang masih bisa diperbaiki? Ini tentunya tetap menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah, politisi, akademisi, maupun praktisi perpajakan.

uu-no28-th-2007-ttg-ketentuan-umum-dan-tatacara-perpajakan.pdf

[selengkapnya]
 
Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS)
03 November 2008

By kumoro | November 24, 2007 

Pemahaman mengenai manajemen informasi dalam organisasi publik harus dimulai dari kerangka kebijakan bagi pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS). Pengembangan organisasi publik secara nasional dapat dilihat dari kerangka pengembangan lembaga kenegaraan yang meliputi lembaga eksekutif (presiden), legislatif (DPR) dan judikatif (MK, MA) maupun pengembangan kebijakan yang mengaitkan lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Tidak kurang pentingnya adalah lembaga-lembaga pendukung pemerintah seperti kabinet dan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Kabinet sekarang ini disusun dengan pola tiga orang menteri koordinator, menteri-menteri yang memimpin departemen, dan menteri-menteri negara yang tidak memimpin departemen. Kecuali itu terdapat 25 LPND yang menjadi penunjang kegiatan administrasi-pemerintahan. Informasi ini dapat dilihat dari portal www.indonesia.go.id. Seiring dengan perkembangan teknologi, SIMNAS harus disusun dengan pemahaman menyeluruh terhadap perkembangan teknologi satelit, perkembangan integrasi multi-media serta informasi audio-visual.

simnas.pdf

[selengkapnya]
 
Permendagri No.46/2008 ttg Pedoman Organisasi BPBD
01 November 2008

By kumoro | November 1, 2008

 

Setelah UU No.24/2007 disahkan, beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden disahkan, kini terdapat Permendagri No.46 tahun 2008 yang memberi pedoman teknis kepada daerah untuk membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Tentunya keberadaan satuan ini di daerah bukan hanya dimaksudkan untuk menambah banyaknya pejabat struktural, tetapi untuk mewadahi kegiatan penanggulangan bencana daerah yang selama ini tidak terkoordinasi dengan baik.

permendagri-no-46-th-2008.pdf

[selengkapnya]
 
Permen Kominfo No.28/2006 ttg Penggunaan Domain go.id
01 November 2008

By kumoro | November 20, 2008

 

Sebuah peraturan menteri yang ditafsirkan dengan pro dan kontra oleh masyarakat pemerhati pengembangan e-government dalam organisasi pemerintah daerah. Penggunaan alamat domain yang berakhiran -kab.go.id untuk kabupaten dan -kot.go.id untuk kota memang akan menciptakan keseragaman dan mungkin memudahkan pengguna dalam mencari sumber informasi maupun berinteraksi dengan administrator situs Pemda. Namun masalahnya adalah bahwa datangnya Permenkominfo ini agak terlambat. Sebagian Pemda sudah punya nama situs web yang sudah akrab dan diketahui dengan baik oleh masyarakat. Apakah nama-nama situs yang sudah “grand-fathered” itu harus diubah dengan terbitnya Permenkominfo ini? Ini yang harus dipikirkan kembali.

permen-kominfo-no28-th-2006-penggunaan-domain-goid.pdf

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.