Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Arsip Artikel



Silabus Kuliah Etika Administrasi Negara
02 Mei 2008

By kumoro | May 29, 2008

 

Silabus ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mengikuti kuliah. Dimungkinkan bahwa muatan kuliah ada yang berbeda dari yang telah terjabar di dalam silabus. Kasus-kasus yang diangkat mungkin juga terus berkembang sesuai dengan isu-isu aktual. Karena itu diharapkan mahasiswa tetap aktif untuk mencari sumber-sumber informasi lain yang relevan dengan kuliah ini.

silabus-etika-an.pdf

[selengkapnya]
 
Silabus Kebijakan Publik
02 Mei 2008

By kumoro | May 29, 2008

 

Silabus ini adalah pembaruan (up-date) dari yang pernah digunakan pada semester II tahun akademik 2006-2007. Kasus-kasus baru terus akan ditambahkan sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa. Karena itu partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi tentang kasus dan bahan-bahan baru yang relevan dengan kuliah Kebijakan Publik sangat diharapkan.
silabus-kebijakan-publik.pdf

[selengkapnya]
 
Pengaruh Buruk Korupsi di Negara-negara Berkembang
29 April 2008
Karena begitu banyaknya pola perilaku korup yang sudah dianggap biasa sedangkan pemberantasannya sangat sulit, sebagian masyarakat menyikapi korupsi secara permisif. Tetapi yang sering tidak disadari ialah bahwa akibat dari korupsi yang sudah mendarah-daging dalam sistem ekonomi akan sangat buruk. Bukan saja bagi citra birokrasi pemerintah, tetapi bagi bangsa yang bersangkutan. Tidak ada pilihan lagi. Korupsi [selengkapnya]
 
“Budaya Suap”, Kedaulatan Rakyat, 25 April 2008
25 April 2008

By kumoro | April 25, 2008

Artikel tentang Budaya Suap ini muatannya sebenarnya sudah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan seminar, lokakarya, kuliah, dan sebagainya. Tetapi saya melihat dalam karut-marut tentang persoalan korupsi di Indonesia, menyadari kesalahan umum tentang budaya suap (atau lebih tepatnya budaya korupsi) tetap sangat penting. Betapapun, pemberantasan korupsi perlu tindakan kolektif. Dan tindakan kolektif itu bermula dari penyadaran kolektif pada semua unsur bahwa budaya suap adalah musuh kita bersama.
[selengkapnya]
 
Belajar dari Kegagalan Implementasi Kebijakan BLT
23 April 2008

By kumoro | April 23, 2008

 

Harga minyak di pasar internasional pada bulan April 2008 ini sudah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Bagi pemerintah, tampaknya tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM di dalam negeri sekalipun risikonya adalah popularitas presiden sebagai taruhan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak negatif dari kebijakan semacam itu terhadap ekonomi masyarakat? Apakah mesti diterapkan kebijakan BLT seperti pernah dilakukan pada tahun 2005 yang sangat banyak penyimpangan itu? Kasus untuk kuliah Kebijakan Publik berikut ini kiranya dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai kegagalan implementasi dari suatu kebijakan yang dirumuskan secara tergesa-gesa dengan persiapkan yang serampangan.
tugas-25-april-2008-implementasi-blt.pdf

[selengkapnya]
 
Peraturan Pemerintah No.19 th 2008 tentang Kecamatan
21 April 2008

By kumoro | April 21, 2008

 

Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah dan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pelayanan umum di tingkat kecamatan. Penegasan ini dapat diperoleh dari PP yang baru mengenai kecamatan ini. Selain itu, PP ini juga memuat penjelasan lebih rinci tentang tata-cara pemekaran kecamatan apabila dipandang perlu oleh para pejabat di daerah.

pp-no19-th-2008-tentang-kecamatan.pdf

[selengkapnya]
 
PP No.6 th 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemda
03 April 2008

By kumoro | April 30, 2008

 

Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan terciptanya begitu banyak kabupaten/kota baru karena pemekaran. Sayangnya, upaya pemekaran itu tidak disertai dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. PP ini antara lain keluar dengan semangat agar evaluasi terhadap daerah otonom dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan kriteria yang objektif. Namun sekali lagi, penggunaan tata-cara evaluasi dan hasil evaluasinya sendiri akan sangat tergantung kepada komitmen para perumus kebijakan. Materi ini diperoleh dari www.legislasi.org.

pp-no6-th-2008-ttg-evaluasi-pemda.pdf

[selengkapnya]
 
Permendagri No.1 th 2008 ttg Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
02 April 2008
Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan fasilitas layanan umum dan proses urbanisasi yang berlangsung terus di semua daerah, strategi perencanaan untuk mengembangkan perkotaan menjadi salah satu tugas penting Pemda. Ibarat pekerjaan menggambar di kertas yang putih, merencanakan dari sesuatu yang belum ada akan sangat mudah. Tetapi merencanakan kawasan yang di dalamnya sudah berkembang berbagai fasilitas [selengkapnya]
 
Peraturan Pemerintah No.60/2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
02 April 2008
Saturday, October 25th, 2008

Peraturan Pemerintah ini merupakan produk peraturan perundangan paling baru tentang mekanisme pengendalian dan pemeriksaan di dalam lembaga-lembaga pemerintah. Seandainya diterapkan dengan konsisten, ada banyak hal yang harus dibenahi di dalam lembaga-lembaga pengawas dan pemeriksa seperti BPK, BPKP, Inspektorat Daerah dan lembaga-lembaga lainnya.

[selengkapnya]
 
Perpres No.8 th 2008 ttg Badan Nasional Penanggulangan Bencana
02 April 2008
Perpres ini disahkan sebagai salah satu peraturan penjelas dari UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Banyak pihak yang mengharapkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kinerjanya akan lebih baik jika dibandingkan sistem organisasi di tingkat nasional yang sebelumnya dibentuk, yaitu Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana). Tetapi melihat rincian dari pasal-pasalnya, tampaknya banyak [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.