Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Peraturan Pemerintah No.19 th 2008 tentang Kecamatan
21 April 2008

By kumoro | April 21, 2008

 

Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah dan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pelayanan umum di tingkat kecamatan. Penegasan ini dapat diperoleh dari PP yang baru mengenai kecamatan ini. Selain itu, PP ini juga memuat penjelasan lebih rinci tentang tata-cara pemekaran kecamatan apabila dipandang perlu oleh para pejabat di daerah.

pp-no19-th-2008-tentang-kecamatan.pdf

[selengkapnya]
 
PP No.6 th 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pemda
03 April 2008

By kumoro | April 30, 2008

 

Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan terciptanya begitu banyak kabupaten/kota baru karena pemekaran. Sayangnya, upaya pemekaran itu tidak disertai dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. PP ini antara lain keluar dengan semangat agar evaluasi terhadap daerah otonom dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan kriteria yang objektif. Namun sekali lagi, penggunaan tata-cara evaluasi dan hasil evaluasinya sendiri akan sangat tergantung kepada komitmen para perumus kebijakan. Materi ini diperoleh dari www.legislasi.org.

pp-no6-th-2008-ttg-evaluasi-pemda.pdf

[selengkapnya]
 
Permendagri No.1 th 2008 ttg Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
02 April 2008
Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan fasilitas layanan umum dan proses urbanisasi yang berlangsung terus di semua daerah, strategi perencanaan untuk mengembangkan perkotaan menjadi salah satu tugas penting Pemda. Ibarat pekerjaan menggambar di kertas yang putih, merencanakan dari sesuatu yang belum ada akan sangat mudah. Tetapi merencanakan kawasan yang di dalamnya sudah berkembang berbagai fasilitas [selengkapnya]
 
Peraturan Pemerintah No.60/2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
02 April 2008
Saturday, October 25th, 2008

Peraturan Pemerintah ini merupakan produk peraturan perundangan paling baru tentang mekanisme pengendalian dan pemeriksaan di dalam lembaga-lembaga pemerintah. Seandainya diterapkan dengan konsisten, ada banyak hal yang harus dibenahi di dalam lembaga-lembaga pengawas dan pemeriksa seperti BPK, BPKP, Inspektorat Daerah dan lembaga-lembaga lainnya.

[selengkapnya]
 
Perpres No.8 th 2008 ttg Badan Nasional Penanggulangan Bencana
02 April 2008
Perpres ini disahkan sebagai salah satu peraturan penjelas dari UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Banyak pihak yang mengharapkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kinerjanya akan lebih baik jika dibandingkan sistem organisasi di tingkat nasional yang sebelumnya dibentuk, yaitu Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana). Tetapi melihat rincian dari pasal-pasalnya, tampaknya banyak [selengkapnya]
 
UU No.20 th 2008 ttg Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
02 April 2008
Undang-undang baru tentang UMKM ini sebenarnya telah ditunggu sekian lama sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah terhadap usaha kecil yang mendukung ekonomi rakyat. Dalam perangkat peraturan sebelumnya, usaha mikro belum diakomodasi dalam undang-undang. Per definisi, usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih hingga Rp 50 juta dan penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Dalam kenyataan, usaha inilah yang paling banyak dilakukan oleh orang kecil, para PKL (pedagang kaki lima), pengusaha gurem, atau apapun istilahnya, yang selama ini hanya menjadi objek penggusuran oleh aparat pemerintah. Kecuali itu, undang-undang ini juga mengatur secara lebih rinci tentang bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah, pengusaha besar, dan pengusaha kecil. Apakah kebijakan ini akan didukung oleh para perumus kebijakan di seluruh Indonesia? Ini yang masih harus dibuktikan di lapangan. [selengkapnya]
 
Reorganisasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik, Bantul, 13 Nov 2008
02 April 2008
Diantara kabupaten/kota lain di wilayah provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, kabupaten Bantul adalah yang paling awal membenahi Struktur Organisasi dan Tatalaksana (SOT), menyesuaikan dengan PP No.41 tahun 2007. Ada beberapa jenis jabatan struktural yang baru, ada beberapa perubahan nomenklatur, bahkan ada dinas yang sebenarnya tidak termasuk dalam ketentuan tentang urusan wajib dan urusan pilihan sesuai peraturan [selengkapnya]
 
Silabus Kuliah Etika Administrasi Negara
29 Maret 2008
Silabus ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mengikuti kuliah. Dimungkinkan bahwa muatan kuliah ada yang berbeda dari yang telah terjabar di dalam silabus. Kasus-kasus yang diangkat mungkin juga terus berkembang sesuai dengan isu-isu aktual. Karena itu diharapkan mahasiswa tetap aktif untuk mencari sumber-sumber informasi lain yang relevan dengan kuliah ini. [selengkapnya]
 
PP No.7 th 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
28 Maret 2008

By kumoro | March 28, 2008

 

Kata kunci yang belakangan populer dalam wacana kebijakan menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah: dekonsentrasi. Perangkat perundangan yang memberi garis kebijakan baru ini merinci secara lebih jelas ketentuan-ketentuan tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Apakah ini merupakan sarana bagi pemerintah untuk meraup kembali kewenangan yang telanjur terpencar di tingkat kabupaten/kota? Bagaimana dengan rencana pembentukan UPT di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari departemen pusat dalam penyelenggaraan dekonsentrasi? Hal-hal semacam ini hanya dapat dijawab dengan mencermati latar-belakang pembuatan maupun rincian pasal-pasal dalam PP ini.

pp-no7-th-2008-ttg-dekonsentrasi-dan-tugas-pembantuan.pdf

[selengkapnya]
 
PP No.1 th 2008 tentang Investasi Pemerintah
28 Maret 2008

By kumoro | March 28, 2008

 

Berapa proporsi dana publik yang dapat digunakan untuk investasi Pemda dalam bentuk surat berharga? Jika Pemda ingin mengembangkan sumber dana bagi pembangunan ekonomi rakyat, bagaimana mengelola dana penyertaan dengan pihak swasta? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tampaknya masih belum dapat dijawab secara memuaskan bagi banyak pejabat Pemda. Maka kehadiran PP tentang investasi pemerintah ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tentu banyak aspek lain yang juga harus dicermati berkenaan dengan mekanisme investasi dana publik di daerah.

pp-no1-th-2008-ttg-investasi-pemerintah.pdf

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.