Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Arsip Artikel



Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan, Ngawi, 11 Juli 2007
12 Juli 2007

By kumoro | July 12, 2007

 

Untuk memastikan bahwa program atau projek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemda benar-benar membawa hasil dan manfaat bagi rakyat, monitoring dan evaluasi (monev) merupakan salah satu tahap manajemen publik yang sangat penting. Karena itu komitmen Ketua Bappeda Ngawi untuk menyelenggarakan pelatihan monev bagi para pejabat dari berbagai unsur Pemda patut dihargai. Produk peraturan baru yang menegaskan tentang perlunya monev antara lain adalah PP No.39 tahun 2006 mengenai Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. PP ini terutama memberikan panduan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi program pembangunan yang menggunakan sumber anggaran dari DIPA Daerah. Tetapi sebenarnya terdapat juga berbagai sumber peraturan yang menuntut agar para pelaksana program melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bagian integral dari proses manajemen pembangunan daerah.

konsep-dasar-pemantauan-dan-evaluasi.pdf

prinsip-dan-teknik-evaluasi-pembangunan.pdf

sim-pengawasan-dan-evaluasi.pdf

[selengkapnya]
 
Analisis UU Penanggulangan Bencana
04 Juli 2007

By kumoro | July 4, 2007

 

Setelah didera dengan bencana alam yang bertubi-tubi dan setelah banyak rakyat yang menjadi korban, pemerintah dan para politisi di DPR merasakan urgensi dibuatnya sebuah undang-undang yang khusus mengenai penanggulangan bencana. Undang-undang No.24 tahun 2007 dibentuk guna menciptakan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif. Namun justru karena paradigma yang dipakai di dalam undang-undang ini sangat progresif, banyak hal yang belum dipikirkan dari segi implementasinya. Perlu banyak aspek yang menyangkut sosialisasi, diseminasi serta telaah atas implikasi dari undang-undang ini yang perlu diketahui oleh para pelaksana, tidak terkecuali oleh para mahasiswa magister studi kebijakan.
analisis-uupb-dan-rencana-aksi-nasional.ppt

[selengkapnya]
 
Paradigma Penanggulangan Bencana
04 Juli 2007
Sebagai pengantar pembahasan mengenai perencanaan kontinjensi, kuliah ini menguraikan berbagai konsep dan paradigma tentang penanggulangan bencana. Indonesia adalah salah satu negara yang berada di wilayah rawan bencana. Karena itu perencanaan penanggulangan bencana merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen pembangunan. Tidak kalah pentingnya ialah memahami berbagai perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat konvensional hingga yang paling progresif. Pemahaman paradigma ini penting mengingat bahwa pemerintah bersama para anggota DPR juga telah mengesahkan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
analisis-uupb-dan-rencana-aksi-nasional.ppt [selengkapnya]
 
Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007
02 Juli 2007

By kumoro | July 9, 2007

 

Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.

struktur-organisasi-pemda.pdf

manajemen-kepegawaian-daerah.pdf

analisis-jabatan-di-pemda-gunungkidul.pdf

[selengkapnya]
 
Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007
02 Juli 2007

By kumoro | July 9, 2007

 

Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.

struktur-organisasi-pemda.pdf

manajemen-kepegawaian-daerah.pdf

analisis-jabatan-di-pemda-gunungkidul.pdf

[selengkapnya]
 
Penyusunan Anggaran Kinerja di Daerah
02 Juli 2007

By kumoro | July 16, 2007

 

Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

[selengkapnya]
 
Teori Pertumbuhan
05 Juni 2007
Berbagai macam teori tentang pembangunan ekonomi diharapkan dipahami dengan baik oleh para mahasiswa. Kuliah mengenai teori-teori pertumbuhan dengan demikian merupakan salah satu pengantar yang harus dikuasai. Di sini dijelaskan berbagai macam teori klasik tentang pertumbuhan berimbang (balanced growth) maupun teori pertumbuhan tak berimbang (unbalanced growth) seperti dikemukakan oleh para pakar. Selain itu, yang lebih penting [selengkapnya]
 
Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
02 Juni 2007

By kumoro | June 18, 2007

 

Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf

[selengkapnya]
 
Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
02 Juni 2007

By kumoro | June 18, 2007

 

Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf

[selengkapnya]
 
“Birokrasi dan Sektor Riil”, Kedaulatan Rakyat, 16 Juni 2007
02 Juni 2007

By kumoro | June 18, 2007

Kondisi sosial-politik dan perkembangan indikator ekonomi makro di Indonesia pada masa pemerintahan SBY-JK sebenarnya menunjukkan tanda-tanda menggembirakan meskipun ancaman lain bencana alam masih terus menghantui rakyat. Konflik etnis sudah mereda, anasir terorisme sudah mulai teridentifikasi dan dapat dikendalikan, rupiah relatif stabil, IHSG meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dan cadangan devisa sudah lebih tinggi jika dibanding sebelum krisis. Tetapi mengapa tanda-tanda positif tersebut belum bisa meningkatkan kemakmuran rakyat banyak? Persoalan inilah yang tampaknya mendorong lahirnya Inpres No.6/2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan dan UMKM. Namun dengan mencermati muatan kebijakan ini serta kondisi yang dihadapi di lapangan, masih banyak yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pada tingkat implementasinya.birokrasi-dan-sektor-riil-kr.pdf
[selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.