Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Teori Pertumbuhan
05 Juni 2007
Berbagai macam teori tentang pembangunan ekonomi diharapkan dipahami dengan baik oleh para mahasiswa. Kuliah mengenai teori-teori pertumbuhan dengan demikian merupakan salah satu pengantar yang harus dikuasai. Di sini dijelaskan berbagai macam teori klasik tentang pertumbuhan berimbang (balanced growth) maupun teori pertumbuhan tak berimbang (unbalanced growth) seperti dikemukakan oleh para pakar. Selain itu, yang lebih penting [selengkapnya]
 
Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
02 Juni 2007

By kumoro | June 18, 2007

 

Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf

[selengkapnya]
 
Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
02 Juni 2007

By kumoro | June 18, 2007

 

Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf

[selengkapnya]
 
“Birokrasi dan Sektor Riil”, Kedaulatan Rakyat, 16 Juni 2007
02 Juni 2007

By kumoro | June 18, 2007

Kondisi sosial-politik dan perkembangan indikator ekonomi makro di Indonesia pada masa pemerintahan SBY-JK sebenarnya menunjukkan tanda-tanda menggembirakan meskipun ancaman lain bencana alam masih terus menghantui rakyat. Konflik etnis sudah mereda, anasir terorisme sudah mulai teridentifikasi dan dapat dikendalikan, rupiah relatif stabil, IHSG meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dan cadangan devisa sudah lebih tinggi jika dibanding sebelum krisis. Tetapi mengapa tanda-tanda positif tersebut belum bisa meningkatkan kemakmuran rakyat banyak? Persoalan inilah yang tampaknya mendorong lahirnya Inpres No.6/2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan dan UMKM. Namun dengan mencermati muatan kebijakan ini serta kondisi yang dihadapi di lapangan, masih banyak yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pada tingkat implementasinya.birokrasi-dan-sektor-riil-kr.pdf
[selengkapnya]
 
“Teknologi Informasi dan Reformasi Birokrasi”, Majalah e-Indonesia, Juni 2007
02 Juni 2007

By kumoro | June 21, 2007

 

Arus modernisasi dan sekaligus demokratisasi ternyata belum bisa mengubah birokrasi publik di Indonesia yang masih menggunakan struktur dan tata-kerja tradisional. Hampir semua Pemda sudah melakukan komputerisasi dan mencanangkan e-government, tetapi ternyata kinerja pelayanan publik tetap kurang efisien dan tidak tanggap terhadap keinginan masyarakat. Lalu bagaimana cara mengubah kinerja birokrasi semestinya? Terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, mana yang harus didahulukan, investasi TI-nya atau reformasi birokrasinya? Ikuti perdebatan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam birokrasi publik di majalah e-Indonesia. ti-dan-reformasi-birokrasi.pdf

[selengkapnya]
 
Lembaga Penentu Kebijakan Fiskal
02 Juni 2007

By kumoro | June 5, 2007

 

Secara tradisional, otoritas pemerintah yang menentukan kebijakan fiskal adalah Departemen Keuangan. Tetapi semakin lengkap sistem ketatanegaraan dan semakin demokratis sistem politik yang berlaku, otoritas keuangan yang menentukan kebijakan fiskal pun bergeser ke lembaga-lembaga yang lain. Masalah di Indonesia relatif lebih kompleks karena otoritas yang menentukan kebijakan fiskal bukan saja menjadi sumber konflik diantara lembaga pemerintah di tingkat pusat tetapi juga bergeser ke pemerintah daerah. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa otoritas fiskal saat ini seringkali juga menjadi sumber konflik antara jajaran Departemen Keuangan, Departemen Teknis dalam jajaran pemerintah pusat, serta pemerintah daerah yang setelah dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal memperoleh otoritas yang relatif lebih besar.

[selengkapnya]
 
Demokrasi vs. Meritokrasi, Seminar Manajemen Kepegawaian Daerah, Gedung Bappeda Provinsi Jogjakarta, 17 Mei 2006
24 Mei 2007

By admin | May 24, 2007

 

Keputusan Menpan bernomor B/1110/M.PAN/6/2005 tertanggal 9 Juni 2005 adalah blunder bagi kebijakan kepegawaian di Indonesia. Dampak dari keputusan yang kurang bijaksana ini adalah kekacauan rekrutmen pegawai di sejumlah daerah. Akibatnya, rekrutmen PNS yang berpedoman pada Keputusan Menpan tersebut didemo oleh para pendaftar pegawai, tenaga honorer, dan memicu sejumlah kekecewaan bagi para perumus kebijakan di daerah. Tampak bahwa kebijakan rekrutmen pegawai ini diwarnai dengan pertentangan paradigme antara demokrasi versus meritokrasi. Lalu, apa yang masih dapat dilakukan oleh para pejabat di daerah?

[selengkapnya]
 
Seminar PPI-USM, Penang, 3 Mei 2007; Agenda Perlindungan TKI di Malaysia
02 Mei 2007

By kumoro | May 4, 2007

 

Sudah banyak forum diskusi, seminar, diskusi panel, lokakarya dan forum dialog lainnya yang membahas masalah buruh migran atau TKI, tidak terkecuali masalah yang dihadapi TKI di Malaysia. Tetapi meskipun usulan dan rekomendasi kebijakan sudah banyak disampaikan kepada pemerintah dan konon pemerintah juga sudah berupaya melakukan berbagai terobosan, berbagai persoalan menyangkut TKI masih selalu ada, dan bahkan semakin kompleks. UU No.39/2004, Inpres No.6/2006, MOU antara Indonesia-Malaysia adalah berbagai macam rumusan kebijakan yang dimaksudkan untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM, pelecehan, dan penyiksaan para TKI yang bekerja di Malaysia. Tetapi mengapa kasus-kasus penyiksaan dan pelanggaran masih terus terjadi? Sudah saatnya pemerintah untuk memperbaiki komitmen, bukan hanya dengan MOU tetapi dengan melaksanakan berbagai kebijakan di lapangan secara konsisten. Inilah agenda pokok dalam memberikan perlindungan kepada TKI.
agenda-perlindungan-tki-di-malaysia.pdf

[selengkapnya]
 
“Altruisme Komersial”, Kedaulatan Rakyat, 9 Juni 2006
02 Mei 2007

By kumoro | May 24, 2007

 

Beberapa minggu setelah gempa yang meluluh-lantakkan kawasan Bantul dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006, begitu banyak pihak yang tampaknya bersemangat untuk membantu warga yang terkena musibah. Sangat mengharukan melihat ketulusan dari para relawan yang membantu warga secara langsung di lokasi musibah. Tetapi salah satu fenomena yang perlu dicermati ialah banyak diantara lembaga komersial yang menggunakan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan secara komersial, kendatipun dilakukan dengan  embel-embel altruisme untuk membantu korban gempa. Inilah fenomena penanganan musibah di tengah gelombang konsumerisme dan kapitalisme yang merasuk ke dalam semua segi kehidupan masyarakat.

[selengkapnya]
 
Kedaulatan Rakyat, 14 Maret 2007; Kebijakan “Rolling Door”
28 April 2007

By kumoro | April 28, 2007

 

Belakangan ini masyarakat semakin sulit mengikuti logika dari arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Proses perumusan kebijakan tampaknya memang tidak mungkin hanya bisa diikuti dari mekanisme formal seperti sidang kabinet terbatas, dengar-pendapat di DPR, atau forum-forum semacam itu. Inilah fenomena kebijakan “rolling door”. Kita bisa melihat ini dari proses penyelesaian masalah korban lumpur panas Sidoarjo yang sangat lamban, penggunaan perangkat lunak Windows ketika pemerintah tiba-tiba berbelok arah, dan sebagainya. Kepentingan publik seringkali terdesak oleh kepentingan pengusaha, oligarkhi elit politik, serta kepentingan-kepentingan sempit lainnya. Sebagai bagian dari proses pendewasaan dalam berdemokrasi, masyarakat tentunya harus lebih kritis dan waspada terhadap proses perumusan kebijakan publik seperti ini. Fenomena perumusan kebijakan rolling door memang bisa terjadi di negara-negara maju, apalagi di negara yang masih belajar berdemokrasi seperti Indonesia.

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.