Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
September 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
Korupsi dan Budaya "Wani Pira", Majalah Tempo, 6 Agustus 2018
05 September 2018

Ketika dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji, saya mendapatkan kabar gembira bahwa artikel yang saya tulis untuk majalah Tempo diterbitkan oleh redaksinya. Topik korupsi dan budaya suap-menyuap sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Tetapi saya melihat bahwa persoalannya sudah sedemikian gawat, sehingga kalau tidak kita sadari persoalannya akan semakin menjerumuskan nasib bangsa Indonesia. Budaya "Wani Pira" adalah masalah besar yang bukan hanya menjangkiti para elit politik belakangan ini, tetapi juga masyarakat awam di tingkat akar-rumput. Apakah dengan begitu kita boleh menyerah begitu saja? Tentu saja saya ingin menawarkan alternatif dengan jawaban "Tidak". Namun kalau untuk masalah bangsa yang satu ini, tidak mungkin kita sekadar hanya membuat wacana saja. [selengkapnya...]

 
"Politik Angkutan Daring"
03 Mei 2018

Artikel saya yang berjudul Politik Angkutan Daring ini sudah saya coba kirim ke beberapa media massa, tapi tidak ada yang menyambut untuk memuatnya. Tetapi mengingat begitu pentingnya isu kebijakan yang saya coba analisis, saya sekadar ingin berbagi kepada khalayak bagaimana seharusnya pemerintah menangani masalah ini. Isu bisnis daring (online) menunjukkan pentingnya perumus kebijakan publik untuk membuka perspektif yang lebih luas dengan tantangan penggunaan TIK yang lebih beragam di masa mendatang. Persinggungan antara kepentingan publik dan kepentingan privat juga semakin banyak. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam, komitmen untuk berubah dan kebijakan yang cepat dan terukur untuk memecahkan berbagai masalah yang timbul karenanya. [selengkapnya...]

 
Garis Kebijakan Fiskal di Indonesia, th 2018
20 April 2018

Sebagai kuliah tambahan untuk Penganggaran Publik, saya meminta dosen S1 dan S2 untuk mengikuti seminar yang diselenggarakan Fisipol, menghadirkan Bhayu Purnomo dari Badan Analis Fiskal Kemenkeu. Anggaran adalah hasil dari kebijakan tahunan yang mencerminkan garis kebijakan fiskal nasional. Di tengah upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan menggenjot belanja bagi infrastruktur, pemerintah harus membangun fundamental bagi sumber-sumber pendapatan negara yang berkelanjutan. Memang tidak mudah membenahi kebijakan fiskal di masa-masa ekonomi global yang kurang ramah. Tetapi itu harus dilakukan untuk menciptakan sistem penganggaran nasional yang kokoh dan berkelanjutan. File yang saya unggah di sini adalah paparan Bhayu Purnomo. [selengkapnya...]

 
Anggaran Populis, Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2018
05 Januari 2018

Demokrasi akan bekerja dengan baik apabila rakyat dapat mengontrol kebijakan publik secara rasional. Kecuali itu hasil dari demokrasi juga hanya akan dapat diperoleh secara optimal jika rakyat sudah melek politik dan paham tentang apa yang benar-benar dibutuhkannya. Syarat-syarat mendasar inilah yang masih sulit terpenuhi di Indonesia. Secara normatif demokrasi memang sudah berjalan di Indonesia dengan terlembaganya Pemilu dan Pilkada secara baik dan pelaksanaannya sejauh ini relatif berjalan aman, jujur dan adil. Tetapi, rakyat tetap belum dapat mengontrol kebijakan publik secara efektif dan hasil dari kebijakan publik belum benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat secara merata. Salah satu penyebabnya adalah bahwa rakyat belum dapat menilai kinerja politisi dan pejabat secara objektif dan rasional. Dalam tahun politik menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, penting sekali untuk mengingatkan bahwa rakyat jangan sampai silau dengan kebijakan publik maupun alokasi anggaran yang sifatnya populis. Lebih spesifik lagi, kecenderungan munculnya alokasi anggaran populis dalam dua tahun ini akan semakin banyak. Saya berharap sekarang rakyat lebih dewasa dan lebih cerdas dalam menilai alokasi anggaran dari pemerintah. Semoga. [selengkapnya...]

 
Membumikan Reformasi Birokrasi, Jawa Pos, 14 Desember 2017
14 Desember 2017

Istilah reformasi birokrasi sudah begitu banyak dibahas dan diperdebatkan dalam wacana tentang upaya penciptaan tata-pemerintahan yang bersih, efisien dan sekaligus responsif dan bertanggungjawab. Namun begitu banyaknya wacana tersebut sejak lebih dari satu dasawarsa, dan berlalu begitu saja seolah-olah tanpa makna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Melalui tulisan ini, saya mengajak kepada para perumus kebijakan dan pejabat pemerintah di semua jenjang untuk memberi makna yang lebih jelas dan lugas sehingga reformasi birokrasi dapat diukur pencapaiannya dan dievaluasi secara berkelanjutan. Bagaimana peran reformasi birokrasi terhadap upaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha? Inilah salah satu pertanyaan penting yang harus dijawab ketika orang melaksanakan reformasi, tidak perduli format strategi dan rencana umumnya seperti apa. Saya ingin menunjukkan bahwa dari pengalaman di banyak negara, reformasi birokrasi hanya bisa berjalan secara efektif jika disertai dengan ukuran kinerja, capaian, relevansi dan seluruh indikator lain yang lebih jelas dan mudah diukur. Mudah-mudahan ini disadari dan dilaksanakan oleh semua pejabat, pelaksana, dan para birokrat di seluruh tanah-air. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.