Panitia Angket DPR masih menyandera KPK dengan perpanjangan masa tugasnya. Apakah para wakil rakyat itu sudah mati-rasa dengan suasana batin rakyat di negeri ini ya?
Desember 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
Kelembagaan Perangkat Daerah, Catatan Kritis Penataan SOTK Berdasarkan PP 18/2016 di Kabupaten Kulonprogo
18 Oktober 2017

Sejak reformasi sistem politik yang mengarah kepada demokrasi dan desentralisasi, telah sekian kali pemerintah pusat merumuskan pedoman mengenai SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apakah pedoman-pedoman yang diratifikasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah itu benar-benar membantu daerah dalam menata kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik? Pertanyaan ini masih seringkali dilontarkan dengan skeptis diantara para perumus kebijakan di daerah. Undangan dari Bagian Organisasi dan Tata-laksana Pemkab Kulonprogo untuk lokakarya mengenai kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No.18/2016 barangkali belum bisa menjawab pertanyaan mendasar ini. Tetapi saya melihat tetap perlunya mengevaluasi secara kritis berbagai pedoman penataan kelembagaan dari pemerintah pusat yang biasanya digunakan oleh Kemdagri untuk menilai manajemen pemerintahan di daerah. Hasil skoring dari perangkat daerah di Kulonprogo menunjukkan bahwa penataan kelembagaan itu justru mengakibatkan bertambahnya jabatan-jabatan struktural dan penggemukan organisasi. Pada saat yang sama, tidak semua jabatan bisa diisi dengan oirang yang memiliki kualifikasi memadai karena beberapa tahun terakhir ini Pemkab mengalami moratorium rekrutmen pegawai. Jadi, bagaimana Pemkab harus memadukan kebutuhan rightsizing dengan pedoman penataan lembaga ini? [selengkapnya...]

 
Pendidikan Tinggi dalam Persaingan Global, Kuliah Manajemen dan Kepemimpinan PT
27 September 2017

Dalam kuliah ke-4 bagi Teori Manajemen dan Kepemimpinan bagi para mahasiswa MMPT (Magister Manajemen Pendidikan Tinggi) ini saya menguraikan konstelasi persaingan global yang harus dihadapi oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia. Tuntutan kompetensi bagi para dosen sangat tinggi, menyangkut pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau Tri-Dharma perguruan tinggi. Tetapi karena masih rendahnya kompetensi para dosen dan terbatasnya sistem insentif yang tersedia untuk bisa mengajar, meneliti dan sekaligus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kinerja produk penelitian dan publikasi dari kebanyakan dosen masih begitu rendah. Bisa dibandingkan, misalnya, bahwa jumlah publikasi internasional para dosen di Indonesia saat ini masih sekitar 6.000 judul sedangkan di Malaysia yang jumlah perguruan tingginya lebih kecil sudah mencapai lebih dari 25.000 judul. Kita ketahui sepenuhnya bahwa reputasi perguruan tinggi dengan penerbitan internasional adalah sebuah keharusan. Tetapi tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan internasional memang sangat kompleks. [selengkapnya...]

 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik, Pelatihan Analisis Kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
27 September 2017

Atas undangan dari Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), saya memberikan materi tentang konsep dan lingkup studi kebijakan publik dalam pelatihan dan sekaligus lokakarya tentang Analisis Kebijakan Publik di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Materi ini terdengar sebagai sesuatu yang sangat elementer dan mungkin terlalu teoretis bagi para peserta di kementerian ini yang dalam keseharian banyak menghadapi tugas-tugas teknis. Tetapi ternyata dengan membahas relevansi teori dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia para peserta yang kebanyakan berasal dari Biro Perencanaan ini sangat antusias mengikuti diskusi tentang kebijakan publik di Indonesia. Upaya untuk mendekatkan tiga sub-bidang kajian (proses perumusan kebijakan, advokasi kebijakan, dan analisis kebijakan), misalnya, merupakan tantangan tersendiri bagi para pejabat dan kalangan profesional yang tugas pokoknya terkait dengan kebijakan publik. [selengkapnya...]

 
Inflasi dan Kebijakan Moneter
18 September 2017

Pengendalian inflasi adalah salah satu tugas penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Masalahnya adalah bahwa sebagai indikator ekonomi, angka inflasi adalah indikator yang "tricky"; dengan angka pada kisaran yang rendah dan terkendali, inflasi menunjukkan berkembangnya investasi dan peningkatan produktivitas, tetapi jika terlalu tinggi dan apalagi mencapai hyper inflation, angka inflasi bisa sangat berbahaya dan mengakibatkan masalah besar bagi ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, mahasiswa yang belajar tentang ekonomi sektor publik harus paham betul tentang kebijakan pengendalian inflasi, termasuk penyebab utamanya yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: inflasi karena naiknya permintaan (demand-pull inflation) dan inflasi karena naiknya ongkos produksi (cost-push inflation). Yang lebih penting lagi bagi para mahasiswa adalah memahami bagaimana kebijakan pengendalian inflasi dilakukan oleh pemerintah, bagaimana koordinasi antara Bank Indonesia dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), dan juga pemantauan yang efektif dari indikator inflasi. [selengkapnya...]

 
"Penelitian, Publikasi dan Pembuatan Monografi", Lokakarya Publikasi LPPM Universitas Jenderal Soedirman, 15 Sept 2017
16 September 2017

Indonesia memiliki lebih dari 2.800 perguruan tinggi. Tetapi dari segi publikasi ilmiah, Indonesia masih jauh ketinggalan jika dibandingkan negara-negara berkembang lain termasuk di ASEAN. Oleh sebab itu, dengan didorong oleh kebijakan baru dari Menristekdikti untuk menggalakkan riset dan publikasi oleh dosen, banyak perguruan tinggi yang sekarang giat melakukan gerakan publikasi. Saya diundang oleh LPPM-Unsoed Purwokerto tampaknya oleh karena semangat ini. Di bawah tema pembuatan monografi, saya mencoba menguraikan berbagai persoalan sistemik, kultural maupun manajerial dari persoalan riset dan publikasi bagi para dosen. Kinerja para dosen memang tidak hanya dapat diukur dari banyaknya jurnal atau tulisan, tetapi juga dari pengajaran maupun pengabdian kepada masyarakat. Tetapi kalau dosen saja hanya terjebak kegiatan rutin dan tidak pernah melakukan penelitian dan menulis, lalu siapa lagi? [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.