Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



"Pungli, Beban Setengah Abad"
08 November 2016
Artikel tentang Pungli (Pungutan Liar) ini saya kirim ke media di ibukota. Tetapi karena mungkin kurang tajam dan tidak mengungkap hal baru, oleh redaksinya ditolak. Tidak masalah bagi saya karena redaksi harian mana pun tentu punya pertimbangan sendiri untuk memuat artikel opini. Namun karena isunya yang saya pikir tetap relevan, saya ingin membaginya di laman web pribadi ini. Pemerintah Jokowi yang sedang getol melakukan pemberantasan pungli perlu benar-benar menyadari bahwa ini adalah persoalan birokrasi pemerintah yang sudah berjalan sekian lama. Hampir setengah abad bangsa Indonesia memerangi penyakit birokrasi bernama pungli, tetapi sejauh ini hasilnya belum tampak secara signifikan. Oleh sebab itu, pendekatan yang benar-benar radikal perlu diambil untuk memberantas pungli secara tuntas. Ini memerlukan kerjasama pemerintah dan swasta. Dan yang paling mendasar adalah penyadaran kolektif tentang daya-saing Indonesia yang tidak beranjak meningkat karena adanya penyakit pungli dalam setiap satuan birokrasi publik. [selengkapnya]
 
Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Hotel Panorama, Lembang, 21 September 2016
23 September 2016
Di Lembang, saya diminta oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membahas topik manajemen publik yang sangat menantang, yaitu tentang peralihan kebijakan dari Sistem Akuntansi Berbasis Kas ke Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Bersama dua orang kolega akuntan dari Jurusan Akuntansi FEB UGM dan dari BPKP saya mencoba menjelaskan bahwa muara dari peralihan sistem akuntansi pemerintahan itu sebenarnya adalah integritas dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah agar akuntabilitasnya kepada publik tetap dapat terjamin. Garis kebijakan yang menetapkan peralihan ke sistem berbasis akrual sudah cukup lama dibuat, yaitu PP No.71 tahun 2010. Tetapi pelaksanaannya di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tampaknya belum berjalan dengan memuaskan. Sistem akuntansi berbasis akrual memang membutuhkan kecermatan, profesionalisme dan integritas otoritas keuangan yang sangat tinggi. Sangat ironis bahwa ketika banyak laporan keuangan pemerintah di sebuah daerah dinyatakan bersih tetapi ternyata kemudian Gubernur, Bupati atau Walikota di daerah tersebut ditangkap oleh KPK karena penyalahgunaan keuangan. Inilah saatnya mendekatkan antara hal-hal yang prosedural dengan substansi integritas aparat pemerintah. [selengkapnya]
 
Krisis Belanja Modal, Kedaulatan Rakyat, 8 Agustus 2016
08 Agustus 2016
Sejak tahun 2008, pendapatan pemerintah dari pajak selalu meleset dari target yang ditetapkan oleh APBN. Sementara itu, tantangan pembiayaan pembangunan Indonesia semakin berat karena kondisi global yang sangat tidak menguntungkan. Inilah kenyataan pahit yang antara lain mendorong Sri Mulyani, Menkeu yang baru saja bergabung dalam kabinet Jokowi-JK, untuk menggariskan kebijakan fiskal yang konservatif: pemotongan belanja dan penghematan menyeluruh. Tetapi, dalam analisis pendek ini saya ingin menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah penghematan ini kalau tidak disertai dengan implementasi yang konsisten dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi pemerintah justru akan mengakibatkan krisis belanja modal. Yang saya maksud adalah bahwa kebijakan ini bukan mengurangi belanja rutin birokrasi dan belanja transaksional politik yang tidak perlu, tetapi justru menggerus belanja modal yang sejalan dengan prioritas pemerintah sesuai janji di dalam Nawa Cita. Betapapun, di dalam praktik logika eksekutif puncak tidak senantiasa sejalan dengan logika alokasi anggaran yang sesungguhnya di dalam birokrasi pemerintah. Saya tentu tidak menginginkan kekhawatiran ini terjadi. Namun pemerintah sebaiknya mengantisipasi berbagai kemungkinan ini secara taktis. [selengkapnya]
 
Formasi Ketiga Kabinet Kerja Jokowi
28 Juli 2016
Seperti biasanya ketika terjadi perombakan kabinet, ada banyak analisis yang ditulis oleh para pakar ilmu sosial. Demikian pula, saya mencoba menulis sedikit tentang terbentuknya formasi kabinet dari reshuffle kabinet yang dilakukan kedua kalinya oleh pemerintah Jokowi-JK. Setelah saya kirim ke redaksi surat-kabar, ternyata sudah keduluan artikel serupa yang ditulis seorang kolega. Tetapi bagaimanapun saya ingin membagi gagasan tersebut dalam website pribadi ini. Seperti sudah dapat diduga sebelumnya, reshuffle memang lebih banyak didorong oleh kepentingan diantara elit politik ketimbang kebutuhan riil untuk meningkatkan kinerja kabinet. Sembilan nama baru yang masuk kabinet dan pos-pos kementerian yang diisi atau pergeseran tokoh di dalam kabinet tetap menimbulkan tanda-tanya dari berbagai pihak. Namun sebagian besar analis tampaknya sepakat pada dua hal. Pertama, bahwa reshuffle cenderung hanya merupakan pergeseran konfigurasi tokoh diantara para elit politik. Kedua, bahwa Jokowi saat ini memiliki posisi yang lebih kuat jika dibanding pada saat membentuk Kabinet Kerja atau melakukan reshuffle yang pertama. Kita berharap bahwa dalam waktu 3 tahun ini para menteri bukan hanya mengedepankan kepentingan politik mereka, tetapi juga mengutamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [selengkapnya]
 
Kegagalan Pasar dan Peran Sektor Publik
21 Juli 2016
Kegagalan pasar (market failures) merupakan alasan pokok dari keberadaan dan peran pemerintah atau sektor publik dalam meningkatkan kualitas hidup sebuah bangsa. Sebaliknya, juga dapat terjadi kegagalan pemerintah (government failures) yang solusinya adalah keberpihakan atau peningkatan peran sektor swasta. Penjelasan ini perlu dipahami secara utuh oleh setiap mahasiswa yang menekuni disiplin ilmu administrasi publik. Oleh sebab itu, topik tentang kegagalan pasar ini perlu saya kupas dan diskusikan dengan lebih mendalam dengan para mahasiswa S2 MKP, khususnya mereka yang tidak memiliki latar-belakang S1 administrasi publik dalam salah satu mata-kuliah matrikulasi ini. [selengkapnya]
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan: Konsep dan Praktik, Pelatihan Perencanaan Daerah, MAP-UGM
30 Mei 2016
Sejak berlakunya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu titik-lemah dalam manajemen pembangunan di Indonesia adalah kurang terintegrasinya antara sistem perencanaan, alokasi anggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan. Sebagian terjadi karena masalah sederhana, yaitu berkurangnya peran Bappenas dalam sistem monitoring dan evaluasi karena cukup banyak kewenangan yang selanjutnya diambil oleh Kementerian Keuangan. Tetapi cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa masalah yang mendasar adalah kurangnya pemahaman yang utuh tentang pentingnya monitoring dan evaluasi pembangunan. Banyak peraturan yang sudah dibuat terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Tetapi penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sendiri masih sangat diperlukan. Dengan mengaitkan konsep-konsep yang sifatnya teoretis dengan praktik pelaksanaan di lapangan, saya membicarakan bersama peserta pelatihan JFP Madya di MAP-UGM. [selengkapnya]
 
Standard Operating Procedures (SOP), Diklat Substantif MAP-UGM, Jogja
27 April 2016
Penyebab pokok dari masih rendahnya posisi Indonesia dalam peringkat daya saing maupun peluang investasi adalah karena sistem manajemen pelayanan yang masih buruk. Ketika presiden gusar dengan masalah waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan-pelabubah Indonesia, masalahnya sudah jelas yaitu: buruknya SOP yang berlaku dalam pelayanan di titik penting dari daya saing tersebut. Oleh sebab itu, saya menyambut baik inisiatif beberapa lembaga di jajaran pemerintah pusat dan daerah yang mengirim staffnya ke MAP-UGM untuk pelatihan tentang SOP yang di dalam wacana internasional diletakkan dalam konsep Machinery of the Government (MoG). Sedemikian banyak prosedur birokrasi yang seringkali tidak diperlukan dan karena itu perlu pemikiran yang rasional untuk terus memperbaikinya. [selengkapnya]
 
Kerangka Logis Perencanaan Strategis, Penyegaran untuk Staff KPPU, MAP-UGM, Jogja
13 April 2016
Saya menyambut baik pelatihan up-grading mengenai perencanaan strategis bagi staff KPPU yang kali ini digagas oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Sebagai lembaga produk reformasi yang dibentuk untuk mengatasi berbagai gangguan bagi berjalannya mekanisme persaingan yang sehat, KPPU masih sangat strategis. Namun belakangan ini tampaknya gaung peranannya kurang dirasakan oleh masyarakat sedangkan masalah persaingan bisnis sudah semakin kompleks. Saya mencoba berbagi tentang bagaimana membuat rencana strategis yang tanggap terhadap tantangan organisasi publik dan sekaligus sesuai dengan harapan masyarakat. Ketika bisnis jasa di zaman informasi sudah semakin rumit identifikasi pangsa pasarnya dan kebutuhan untuk memahami teknologi dalam produk-produk jasa semakin tinggi, tidak ada kata lain bagi staff di KPPU untuk mengembangkan diri, bekerja lebih keras, dan bersedia untuk terus mengikuti perubahan lingkungan bisnis. [selengkapnya]
 
Implementasi UU 6/2014 tentang desa di Provinsi DIY, Komisi A DPRD Provinsi DIY, 14 Maret 2016
15 Maret 2016
Sejalan dengan salah satu Nawa Cita pada masa pemerintahan Jokowi-Kalla yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan mengedepankan pembangunan desa, mulai tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa langsung dari APBN yang merupakan komplemen dari Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang selama ini sudah disalurkan. Untuk melakukan studi implementasi kebijakan yang selama ini dilakukan di kawasan provinsi DIY, Komisi A mengundang saya untuk bicara dari aspek keuangan daerah. Berdasarkan observasi sekilas yang sudah mulai muncul di media, banyak otoritas di tingkat kabupaten, Camat, maupun Kepala Desa yang masih terkaget-kaget dengan sistem penyaluran langsung dalam jumlah yang relatif besar ini. Tapi melihat proyeksi pemerintah pusat bahwa hingga tahun 2019 besaran yang akan disalurkan akan mencapai Rp 1,5 miliar per desa, kualitas dari program di pedesaan yang dibiayai melalui Dana Desa harus benar-benar menjadi perhatian. Kecenderungan dari aparat di tingkat desa yang masih mengutamakan penggunaan dana untuk menambah belanja rutin pegawai dan membiayai proyek-proyek fisik semata harus dikendalikan. Tetapi untuk bisa memastikan bahwa penyaluran Dana Desa itu bisa menambah kesejahteraan dan menambah kapasitas warga desa, pencermatan terhadap berbagai kasus menunjukkan bahwa ada banyak hal prosedural yang harus dikurangi dan sebaliknya komitmen terhadap pembangunan masyarakat desa yang lebih kuat. [selengkapnya]
 
Tantangan Pemda dalam Pelaksanaan UU No.5/2014 Tentang ASN, Kuliah Umum MIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
07 Maret 2016
Sudah hampir dua tahun sejak UU No.5/2014 tentang ASN disahkan oleh DPR, namun sejauh ini pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Sebagian dari gagasan untuk menciptakan merit system dalam pengisian jabatan di lembaga pemerintah sudah dilaksanakan, misalnya dengan dilakukannya lelang jabatan secara terbuka dan pembentukan Pansel (Panitia Seleksi) untuk berbagai jabatan strategis. Namun amanat undang-undang untuk membuat Peraturan Pemerintah menyangkut sistem penggajian menggunakan single-salary system, evaluasi pegawai berdasarkan kinerja objektif, perampingan lembaga organisasi publik, dan masih banyak lagi agenda kebijakan reformasi birokrasi masih belum terlaksana. Sementara itu, yang mulai muncul sekarang ini adalah sebagian dampak negatif yang boleh jadi sebelumnya kurang diantisipasi. Sebagai contoh, lelang terbuka yang begitu luas tanpa memperhitungkan "talent pool" dari kebutuhan kompetensi pejabat sekarang menghasilkan banyak pejabat yang menjadi semacam pemburu jabatan (job hunters) yang pekerjaannya terus mencari peluang ikut lelang jabatan dan kurang terfokus pada jabatan yang sedang diembannya. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.