Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Juni 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Kebijakan Pencegahan Korupsi, Kuliah Umum di Unesa Surabaya, 19 Nov 2010
23 November 2010
Memenuhi undangan seorang teman sejawat, saya mendapat kesempatan memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) untuk para mahasiswa Jurusan Administrasi Negara. Melihat antusiasme mahasiswa dan wacana yang berkembang tentang disiplin ilmu Administrasi Negara, saya melihat bahwa prospek perkembangan ilmu ini demikian bagus. Namun saya sekaligus melihat begitu banyaknya variasi minat, fokus perhatian, serta persepsi tentang lingkup ilmu administrasi negara. Rekan-rekan dosen di Unesa memberi saya topik klasik yang saya tulis dalam buku saya puluhan tahun yang lalu, yaitu tentang upaya pencegahan korupsi sebagai pokok bahasan dalam mata-kuliah Etika Administrasi Negara. Saya gembira dengan minat mahasiswa untuk mengikuti kuliah umum ini. Tetapi saya juga sekaligus khawatir bahwa mereka mungkin belum berhasil menangkap esensi dari persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, sebuah persoalan yang sangat mendasar dan akan menentukan maju-mundurnya bangsa ini. Dengan pola pergaulan anak-anak muda jaman sekarang yang lebih kosmopolitan, arus informasi yang begitu pesat, dan latar-belakang sistem politik yang lebih demokratis, saya berharap bahwa para mahasiswa ini nantinya akan berhasil mengikis penyakit korupsi dari bumi Indonesia dan sekaligus menampilkan sosok perumus kebijakan dan manajer publik yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. [selengkapnya]
 
Etika Produksi dan Pemasaran
15 November 2010
Bagaimana caranya menjamin bahwa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat? Yang harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh produsen atau pelaku bisnis adalah Etika Produksi dan Pemasaran. Prinsip yang hendaknya diingat ialah bahwa semua orang pada dasarnya merupakan konsumen dan sekaligus produsen. Dengan demikian tanggungjawab di dalam menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang berkualitas adalah tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu, berbagai ekses negatif akibat pemakaian produk yang kualitasnya rendah atau bahkan berbahaya bagi masyarakat mestinya dapat dihindari jika setiap pelaku usaha memahami soal Etika Produksi dan Pemasaran serta melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Saya membahas tema ini bersama para mahasiswa Magister Manajemen UGM, bukan hanya sekadar dengan memaparkan prinsip-prinsip dasar teorinya, tetapi juga dengan serangkaian contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain. [selengkapnya]
 
Mengembangkan Budaya Anti-Suap dalam Bisnis
02 November 2010
Dari berbagai fakta di lapangan maupun dari argumentasi teoretis, sudah jelas bahwa korupsi yang berbentuk suap (bribery, fraud, racketeering, embezzlement) dapat terjadi bukan hanya karena mental pejabat pemerintah yang korup tetapi juga karena pelaku usaha bisnis yang terbiasa menggunakan praktik-praktik tidak jujur. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa korupsi yang marak di Indonesia sebenarnya juga terjadi karena buruknya integritas para pelaku usaha atau bisnis. Susahnya, kebanyakan masyarakat di Indonesia juga menganggap bahwa ketika terjadi transaksi suap, kalangan bisnis adalah korban, bukan pelakunya. Terlebih lagi, banyak perusahaan di Indonesia yang menganggap bahwa menyuap untuk kepentingan memperoleh kontrak bisnis adalah hal yang biasa dan bahkan sebagian besar perusahaan memasukkan dana suap itu ke dalam overhead cost perusahaan. Untuk mencegah hal ini, pendekatan etis harus benar-benar mengubah paradigma secara radikal. Para pengusaha hendaknya sadar bahwa suap-menyuap bukanlah bagian dari "budaya" Indonesia. Akankah rakyat Indonesia berhasil menciptakan kesadaran ini? Inilah tantangan terbesar bagi para pelaku usaha sekarang ini. [selengkapnya]
 
Suap dan Korupsi dalam Bisnis, Penjelasan Etis, Ekonomi dan Legal
01 November 2010
Definisi mengenai korupsi diantara orang awam di Indonesia cenderung mengesankan bahwa korupsi selalu dilakukan karena inisiatif para pejabat pemerintah, politisi atau siapa saja yang ada dalam posisi sebagai pejabat publik. Namun semestinya konsep korupsi (dari kata "com" dan "rumpere") menyangkut semua tindak kejahatan yang membelokkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam kenyataan kita lihat bahwa banyaknya pejabat yang melakukan manipulasi sebenarnya juga didorong oleh iming-iming dari para pelaku usaha. Motifnya jelas, yaitu supaya pejabat yang bersangkutan membelokkan kebijakan publik sehingga menguntungkan kegiatan bisnis mereka. Oleh sebab itu, diantara para mahasiswa yang sekaligus menjadi pelaku bisnis hendaknya terdapat pemahaman yang jelas mengenai akibat buruk dari aksi penyuapan yang banyak dilakukan. Betapapun, sebuah bangsa menjadi korup tidak hanya karena mental para pejabat pemerintahnya, tetapi juga karena kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para pelaku usahanya. [selengkapnya]
 
Indikator untuk Perencanaan Kebijakan Sosial
14 Oktober 2010
Untuk membuat rumusan kebijakan sosial yang baik para perumus kebijakan seringkali melupakan hal yang paling mendasar, yaitu mengenali dan menggunakan indikator masalah-masalah sosial. Indikator ini ada yang bersifat kuantitatif dan sudah tersedia di banyak lembaga statistik, dan ada yang bersifat kualitatif yang harus diperoleh dari banyak publikasi penelitian. Pengenalan terhadap indikator kemiskinan, misalnya, seringkali masih menjadi titik lemah dari pemahaman para perumus kebijakan. Akibatnya, bahkan untuk menghitung Indeks Gini, PQLI (Physical Quality Life Index), head-count measure, angka kemiskinan relatif, dsb, masih banyak yang belum paham. Saya berharap para mahasiswa S-2 Kebijakan Sosial Fisipol UGM tidak mengulangi kesalahan dalam perumusan kebijakan hanya karena kurangnya pemahaman terhadap indikator-indikator semacam ini. [selengkapnya]
 
Konflik Kepentingan dan Diskriminasi dalam Bisnis
12 Oktober 2010
Isu etis yang harus dijawab untuk menciptakan sistem persaingan yang sehat di dalam bisnis adalah menyangkut konflik kepentingan. Begitu banyak masalah yang terdapat dalam jalinan antara pejabat pemerintah dan kalangan pengusaha yang mengakibatkan rusaknya iklim bisnis yang sehat karena adanya konflik kepentingan. Tetapi mungkin banyak diantara mereka yang sesungguhnya belum paham bagaimana konflik kepentingan itu bisa terjadi dan bagaimana cara untuk menghindarinya. Masalah lain yang harus dibahas di dalam etika bisnis adalah diskriminasi. Di banyak negara, praktik-praktik bisnis masih sering menunjukkan adanya diskriminasi sehingga prinsip persamaan diabaikan. Isu-isu inilah yang saya bahas bersama para mahasiswa Magister Manajemen UGM di Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa mendukung pemahaman yang lebih lengkap mengenai konflik kepentingan dan diskriminasi sehingga mereka bisa tergugah untuk menghindarinya. [selengkapnya]
 
Etika Bisnis dan Globalisasi
11 Oktober 2010
Wacana tentang globalisasi muncul sejak tahun 1980-an,tetapi sampai sekarang globalisasi masih menjadi sumber pro dan kontra di kalangan para pengusaha maupun para perumus kebijakan ekonomi. Inti dari gagasan globalisasi adalah bahwa semua konsumen dan produsen dapat bertransaksi secara bebas tanpa dihalangi oleh sekat kebijakan, termasuk sekat kebijakan dari pemerintah. Pihak yang pro globalisasi berpendapat bahwa intervensi pemerintah menafikan hak bebas, menyebabkan alokasi barang yang tidak sehat dan menyebabkan tingkat kemakmuran kurang optimal. Sebaliknya pihak yang anti globalisasi berpendapat bahwa pasar bebas tidak mengatasi persaingan yang timpang, perburuhan yang eksploitatif, pencemaran, kemiskinan dan diskriminasi. Bagaimana meletakkan etika bisnis terkait dengan gagasan globalisasi? Ini adalah salah satu topik yang menarik dengan argumentasi yang bisa sangat panjang. [selengkapnya]
 
"Tersuap dan Penyuap", Artikel Lepas mengenai Langkah KPK
05 Oktober 2010
Di tengah skeptisisme publik terhadap KPK yang kelihatan melempem karena berbagai tekanan politik tingkat tinggi, KPK melakukan langkah berani dengan menetapkan 26 orang anggota DPR sekaligus sebagai tersangka penyuapan pemilihan Deputi Gubernur BI. Tetapi yang ditetapkan sebagai tersangka ternyata baru pihak-pihak yang diduga menerima suap, bukan para penyuapnya. Gejala apakah ini? Saya coba menulis mengenai hal ini dari perspektif kalkulasi politik para pimpinan KPK. Tulisan ini saya kirim ke harian Kedaulatan Rakyat. Namun, dengan alasan karena tulisan ini terlalu panjang, tulisan ini ditolak oleh redaksi. Apa boleh buat, inilah penyakit saya setiap kali menulis. Terlalu panjang dan mungkin kelihatan berbelit-belit. Tetapi saya sengaja memposting kembali tulisan ini untuk bisa diketahui oleh publik. Kalau ada kritik dan saran dari pembaca, saya tentu akan sangat senang. [selengkapnya]
 
Silabus Perencanaan Sosial, Program S2 Kesejahteraan Sosial, Fisipol UGM
03 Oktober 2010
Ada tambahan tugas untuk mengajar pada Semester I 2010/2011 ini, yaitu untuk matakuliah Perencanaan Sosial di program S2 Kesejahteraan Sosial, Fisipol UGM. Ini bukan merupakan matakuliah baru, tetapi argumentasi dasar yang melatarbelakanginya bagi strategi pembangunan di Indonesia saya kira sangat penting. Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak ekonom dan pakar pembangunan yang mengklaim bahwa kondisi ekonomi Indonesia sudah membaik setelah diterjang krisis selama dua kali, yaitu pada tahun 1998 dan tahun 2008. Konon posisi daya-saing Indonesia secara internasional juga meningkat. Tetapi mengapa indikator mikro kita masih menyedihkan. Fenomena kurang gizi dan kemiskinan masih ada di mana-mana. Pengangguran, kekerasan di jalanan, dan keterbelakangan masih tampak di depan mata di hampir semua daerah. Semua itu menunjukkan bahwa strategi pembangunan sosial kita, dan sistem perencanaan pembangunan yang berlaku, belum menjawab semua permasalahan pembangunan yang ada. Sebagai pengantar silabus, inilah yang perlu dipahami benar oleh para mahasiswa studi pembangunan. [selengkapnya]
 
Isu Mutakhir Penggunaan DAK
30 September 2010
Pada paruh kedua tahun 2010 saya kembali dipercaya untuk membantu Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas, dengan bantuan dana dari GTZ Jerman. Tugas pokok kali ini adalah menyusun Buku Panduan (White Paper) mengenai kerangka kebijakan penggunaan dana DAK yang akan menjadi pegangan bagi Bappenas untuk melaksanakan kebijakan teknis pembangunan daerah. Sejak pertama kali diperkenalkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 1999, penggunaan DAK telah beberapa kali mengalami metamorfosis. Sebagian dari proses metamorfosis itu memang menghasilkan perbaikan, misalnya dengan ketentuan mengenai adanya dana penyerta dari daerah sehingga DAK berubah menjadi semacam "conditional matching grants" yang akan membantu meningkatkan efektivitas pendanaan pembangunan. Tetapi ada sebagian perubahan yang tampaknya kontra-produktif, misalnya dengan semakin longgarnya persyaratan untuk memperoleh skema pendanaan dari DAK sehingga sifat khusus dan tujuan kebijakannya menjadi tidak jelas lagi. Kecuali itu, persoalan yang mendasar adalah lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi penggunaan DAK sehingga efektivitasnya banyak dipertanyakan. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.