Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Juni 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Formasi Ketiga Kabinet Kerja Jokowi
28 Juli 2016
Seperti biasanya ketika terjadi perombakan kabinet, ada banyak analisis yang ditulis oleh para pakar ilmu sosial. Demikian pula, saya mencoba menulis sedikit tentang terbentuknya formasi kabinet dari reshuffle kabinet yang dilakukan kedua kalinya oleh pemerintah Jokowi-JK. Setelah saya kirim ke redaksi surat-kabar, ternyata sudah keduluan artikel serupa yang ditulis seorang kolega. Tetapi bagaimanapun saya ingin membagi gagasan tersebut dalam website pribadi ini. Seperti sudah dapat diduga sebelumnya, reshuffle memang lebih banyak didorong oleh kepentingan diantara elit politik ketimbang kebutuhan riil untuk meningkatkan kinerja kabinet. Sembilan nama baru yang masuk kabinet dan pos-pos kementerian yang diisi atau pergeseran tokoh di dalam kabinet tetap menimbulkan tanda-tanya dari berbagai pihak. Namun sebagian besar analis tampaknya sepakat pada dua hal. Pertama, bahwa reshuffle cenderung hanya merupakan pergeseran konfigurasi tokoh diantara para elit politik. Kedua, bahwa Jokowi saat ini memiliki posisi yang lebih kuat jika dibanding pada saat membentuk Kabinet Kerja atau melakukan reshuffle yang pertama. Kita berharap bahwa dalam waktu 3 tahun ini para menteri bukan hanya mengedepankan kepentingan politik mereka, tetapi juga mengutamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [selengkapnya]
 
Kegagalan Pasar dan Peran Sektor Publik
21 Juli 2016
Kegagalan pasar (market failures) merupakan alasan pokok dari keberadaan dan peran pemerintah atau sektor publik dalam meningkatkan kualitas hidup sebuah bangsa. Sebaliknya, juga dapat terjadi kegagalan pemerintah (government failures) yang solusinya adalah keberpihakan atau peningkatan peran sektor swasta. Penjelasan ini perlu dipahami secara utuh oleh setiap mahasiswa yang menekuni disiplin ilmu administrasi publik. Oleh sebab itu, topik tentang kegagalan pasar ini perlu saya kupas dan diskusikan dengan lebih mendalam dengan para mahasiswa S2 MKP, khususnya mereka yang tidak memiliki latar-belakang S1 administrasi publik dalam salah satu mata-kuliah matrikulasi ini. [selengkapnya]
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan: Konsep dan Praktik, Pelatihan Perencanaan Daerah, MAP-UGM
30 Mei 2016
Sejak berlakunya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu titik-lemah dalam manajemen pembangunan di Indonesia adalah kurang terintegrasinya antara sistem perencanaan, alokasi anggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan. Sebagian terjadi karena masalah sederhana, yaitu berkurangnya peran Bappenas dalam sistem monitoring dan evaluasi karena cukup banyak kewenangan yang selanjutnya diambil oleh Kementerian Keuangan. Tetapi cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa masalah yang mendasar adalah kurangnya pemahaman yang utuh tentang pentingnya monitoring dan evaluasi pembangunan. Banyak peraturan yang sudah dibuat terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Tetapi penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sendiri masih sangat diperlukan. Dengan mengaitkan konsep-konsep yang sifatnya teoretis dengan praktik pelaksanaan di lapangan, saya membicarakan bersama peserta pelatihan JFP Madya di MAP-UGM. [selengkapnya]
 
Standard Operating Procedures (SOP), Diklat Substantif MAP-UGM, Jogja
27 April 2016
Penyebab pokok dari masih rendahnya posisi Indonesia dalam peringkat daya saing maupun peluang investasi adalah karena sistem manajemen pelayanan yang masih buruk. Ketika presiden gusar dengan masalah waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan-pelabubah Indonesia, masalahnya sudah jelas yaitu: buruknya SOP yang berlaku dalam pelayanan di titik penting dari daya saing tersebut. Oleh sebab itu, saya menyambut baik inisiatif beberapa lembaga di jajaran pemerintah pusat dan daerah yang mengirim staffnya ke MAP-UGM untuk pelatihan tentang SOP yang di dalam wacana internasional diletakkan dalam konsep Machinery of the Government (MoG). Sedemikian banyak prosedur birokrasi yang seringkali tidak diperlukan dan karena itu perlu pemikiran yang rasional untuk terus memperbaikinya. [selengkapnya]
 
Kerangka Logis Perencanaan Strategis, Penyegaran untuk Staff KPPU, MAP-UGM, Jogja
13 April 2016
Saya menyambut baik pelatihan up-grading mengenai perencanaan strategis bagi staff KPPU yang kali ini digagas oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Sebagai lembaga produk reformasi yang dibentuk untuk mengatasi berbagai gangguan bagi berjalannya mekanisme persaingan yang sehat, KPPU masih sangat strategis. Namun belakangan ini tampaknya gaung peranannya kurang dirasakan oleh masyarakat sedangkan masalah persaingan bisnis sudah semakin kompleks. Saya mencoba berbagi tentang bagaimana membuat rencana strategis yang tanggap terhadap tantangan organisasi publik dan sekaligus sesuai dengan harapan masyarakat. Ketika bisnis jasa di zaman informasi sudah semakin rumit identifikasi pangsa pasarnya dan kebutuhan untuk memahami teknologi dalam produk-produk jasa semakin tinggi, tidak ada kata lain bagi staff di KPPU untuk mengembangkan diri, bekerja lebih keras, dan bersedia untuk terus mengikuti perubahan lingkungan bisnis. [selengkapnya]
 
Implementasi UU 6/2014 tentang desa di Provinsi DIY, Komisi A DPRD Provinsi DIY, 14 Maret 2016
15 Maret 2016
Sejalan dengan salah satu Nawa Cita pada masa pemerintahan Jokowi-Kalla yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan mengedepankan pembangunan desa, mulai tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa langsung dari APBN yang merupakan komplemen dari Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang selama ini sudah disalurkan. Untuk melakukan studi implementasi kebijakan yang selama ini dilakukan di kawasan provinsi DIY, Komisi A mengundang saya untuk bicara dari aspek keuangan daerah. Berdasarkan observasi sekilas yang sudah mulai muncul di media, banyak otoritas di tingkat kabupaten, Camat, maupun Kepala Desa yang masih terkaget-kaget dengan sistem penyaluran langsung dalam jumlah yang relatif besar ini. Tapi melihat proyeksi pemerintah pusat bahwa hingga tahun 2019 besaran yang akan disalurkan akan mencapai Rp 1,5 miliar per desa, kualitas dari program di pedesaan yang dibiayai melalui Dana Desa harus benar-benar menjadi perhatian. Kecenderungan dari aparat di tingkat desa yang masih mengutamakan penggunaan dana untuk menambah belanja rutin pegawai dan membiayai proyek-proyek fisik semata harus dikendalikan. Tetapi untuk bisa memastikan bahwa penyaluran Dana Desa itu bisa menambah kesejahteraan dan menambah kapasitas warga desa, pencermatan terhadap berbagai kasus menunjukkan bahwa ada banyak hal prosedural yang harus dikurangi dan sebaliknya komitmen terhadap pembangunan masyarakat desa yang lebih kuat. [selengkapnya]
 
Tantangan Pemda dalam Pelaksanaan UU No.5/2014 Tentang ASN, Kuliah Umum MIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
07 Maret 2016
Sudah hampir dua tahun sejak UU No.5/2014 tentang ASN disahkan oleh DPR, namun sejauh ini pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Sebagian dari gagasan untuk menciptakan merit system dalam pengisian jabatan di lembaga pemerintah sudah dilaksanakan, misalnya dengan dilakukannya lelang jabatan secara terbuka dan pembentukan Pansel (Panitia Seleksi) untuk berbagai jabatan strategis. Namun amanat undang-undang untuk membuat Peraturan Pemerintah menyangkut sistem penggajian menggunakan single-salary system, evaluasi pegawai berdasarkan kinerja objektif, perampingan lembaga organisasi publik, dan masih banyak lagi agenda kebijakan reformasi birokrasi masih belum terlaksana. Sementara itu, yang mulai muncul sekarang ini adalah sebagian dampak negatif yang boleh jadi sebelumnya kurang diantisipasi. Sebagai contoh, lelang terbuka yang begitu luas tanpa memperhitungkan "talent pool" dari kebutuhan kompetensi pejabat sekarang menghasilkan banyak pejabat yang menjadi semacam pemburu jabatan (job hunters) yang pekerjaannya terus mencari peluang ikut lelang jabatan dan kurang terfokus pada jabatan yang sedang diembannya. [selengkapnya]
 
Test Upload PDF
26 Februari 2016
Test Upload PDF [selengkapnya]
 
Peran e-Government dalam Pelayanan Publik, Materi Debat Calon Bupati Kabupaten Sragen, 25 November 2015
29 November 2015
Pilkada Kabupaten Sragen yang dijadwal tanggal 9 Desember 2015 tampaknya akan menjadi pertarungan politik yang sengit. Ada empat pasang calon termasuk incumbent, anak dari mantan Bupati, seorang tokoh muda dari kalangan Pesantren, dan seorang tokoh muda Nasionalis populer yang bertarung. Saya hadir atas undangan dari KPUD Sragen untuk menjadi panelis dalam debat putaran ke-3 yang bertema "Membangun Sragen yang Maju dan Modern dengan E-Government". Di tengah pengawalan aparat keamanan yang ketat, debat Calon bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan di Sasana Manggala itu diliput juga oleh TA-TV. Kabupaten Sragen termasuk daerah yang memiliki peringkat sangat bagus dalam penerapan E-Government, di Jawa Tengah termasuk urutan ke-2 dengan skor 3,2. Riwayat dari pemerintahan pada masa Bupati sebelumnya juga menunjukkan catatan yang bagus dalam e-government. Masalahnya, seperti yang juga sering terjadi di banyak kabupaten lain, apakah kebijakan e-government di Sragen itu akan berkelanjutan pada masa pemerintahan setelah itu? Apakah para calon bupati itu punya visi yang kuat terkait dengan e-government yang bermanfaat langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat? Saya berharap pancingan pertanyaan yang saya buat bisa membantu seluruh warga di kabupaten Sragen untuk dapat menentukan pilihan terbaiknya. [selengkapnya]
 
Pembagian Urusan dan Manajemen Pelayanan Publik di Daerah, hotel Grand Wahid, Salatiga, 14 November 2015
18 November 2015
Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu undang-undang yang naskahnya sangat panjang, termasuk lampirannya ada 460 halaman. Tidak terlalu sulit untuk mengenali bahwa sebenarnya lampiran undang-undang ini adalah PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Dengan kritik dari berbagai pihak bahwa pembagian urusan ini masih bermasalah, terutama menyangkut urusan konkuren, saya harus menjelaskan tentang pembagian urusan ini dalam sebuah pelatihan yang melibatkan para pejabat dan pegawai Pemkab Kendal. Saya mencoba meyakinkan para birokrat itu bahwa yang utama bukan sekadar pembagian urusan dan kewenangan tetapi bagaimana supaya pelayanan publik di daerah benar-benar bisa responsif dan mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan. Hanya dengan begitu rakyat akan bisa menghargai kehadiran Pemerintah Daerah dalam berbagai bentuk interaksinya dengan warga. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.