Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Arsip Artikel



Aplikasi E-Gov di Indonesia
03 Maret 2010
Definisi tentang e-Gov dalam banyak literatur masih belum konsisten. Orang awam kebanyakan mengasosiasikan e-Gov semata-mata sebagai pembuatan website saja. Tetapi semestinya pengertiannya lebih luas daripada sekadar pembuatan website. Apalagi kalau melihat kebanyakan website Pemda di Indonesia yang sejak dilansir tidak pernah diperbarui datanya. Dalam kesempatan mengajar mahasiswa Magister Administrasi Publik di Unsoed, Purwokerto, saya mengangkat persoalan ini dan melihat kasus-kasus di Indonesia secara lebih rinci. [selengkapnya]
 
PP No.16/2010 tentang Penyusunan Tata-Tertib DPRD
01 Maret 2010
Peraturan baru mengenai penyusunan Tatib (Tata-Tertib) DPRD ini merupakan tindak-lanjut dari UU No.27/2009 tentang Susduk MPR, DPR,DPD dan DPRD. Semangat yang melandasinya adalah bagaimana menciptakan sistem kawal dan imbang (checks and balances) agar antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah dapat "berjalan serasi dan tidak saling mendominasi". Kata-kata yang terdapat di dalam tanda kutip di sini terasa klise dan di dalam praktik memang sangat sulit dilaksanakan. Kalau sekarang di dalam PP ini diatur agar kinerja DPRD menjadi lebih profesional dan bertanggungjawab, juga masih harus dilihat bagaimana pelaksanaannya nanti. Sebagai contoh, dalam PP ini tampaknya pagar etika politik hendak diperkuat dengan diutamakannya fungsi BK (Badan Kehormatan) sedangkan struktur Balegda diefisienkan. Apakah ketentuan ini akan bisa meningkatkan kinerja anggota DPRD yang kebanyakan masih kecewa karena fungsi pengawasannya dipereteli dengan ketentuan lain mengenai LKPJ? Praktik interaksi legislatif-eksekutif yang sesungguhnya yang akan membuktikan. Yang jelas, terbitnya PP ini akan membuat kelabakan banyak anggota dewan di daerah yang sudah telanjur membuat Tatib berdasarkan peraturan yang lama. [selengkapnya]
 
What is Public Policy?
25 Februari 2010
Bagi para mahasiswa S1 Jurusan Administrasi Negara, topik bahasan dalam mata kuliah Kebijakan Publik mungkin merupakan sesuatu yang sama sekali baru karena diberikan pada tahun awal masa kuliah. Karena itu, saya sengaja mengawali kuliah dengan pertanyaan yang sangat mendasar: Apa yang dimaksud kebijakan publik (public policy) itu? Di mana lingkup dan konteks kebijakan publik itu berlaku di Indonesia? Siapakah yang merumuskan kebijakan publik dalam hal ini? Mata kuliah ini sebenarnya lebih tepat disebut Perumusan Kebijakan Publik karena yang dibahas adalah proses perumusannya dan bukan analisis yang bersifat metodologis untuk membuat kebijakan publik yang ideal. Saya berharap mahasiswa dapat menggali lebih dalam lagi berbagai konsep mengenai perumusan kebijakan publik dari berbagai sumber yang sudah tersedia di perpustakaan atau mesin pencari dokumen di Internet. [selengkapnya]
 
Penganggaran Publik adalah Kebijakan Multi-Dimensi
23 Februari 2010
Apakah APBN dan APBD sebagai instrumen anggaran publik sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat? Ini adalah salah satu pertanyaan pokok mengenai relevansi anggaran pemerintah terhadap kepentingan publik. Sebagai pengantar kuliah Penganggaran Publik di program S-2 AN, pertama-tama saya mengajak para mahasiswa untuk memahami proses penganggaran (budgeting) di sektor publik sebagai suatu kebijakan multi-dimensi. Penganggaran publik tidak bisa semata-mata dipahami dari perspektif ekonomi saja, tetapi juga perspektif politik dan perspektif administrasi. Setelah bangsa Indonesia berjuang keras untuk melalui transisi ke arah demokrasi, ternyata masih terdapat banyak bukti bahwa kebijakan penganggaran belum benar-benar berhasil menjawab aspirasi masyarakat. Begitu banyak sumberdaya dan dana yang dialokasikan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi muaranya justru kembali kepada para pejabat, elit politik dan pihak-pihak swasta yang menjadi klien dari para penguasa itu. Itulah sebabnya, penting bagi para mahasiswa yang akan menjadi perumus kebijakan untuk memahami proses penganggaran publik secara lebih komprehensif. Memahami proses penganggaran memang perlu pendekatan inter-disipliner supaya perspektif perumusan kebijakan yang dikuasai juga semakin luas. [selengkapnya]
 
Apa Pentingnya Etika?
22 Februari 2010
Sebagai awal dari perkuliahan pada Semester genap 2009/2010, seperti biasa kuliah Etika Administrasi Negara didahului dengan penjelasan silabus dan profil kuliah secara keseluruhan. Tetapi untuk pengantar kali ini saya ingin membahas secara lebih rinci apa pentingnya etika. Di tengah badai krisis multi-dimensional yang dialami bangsa Indonesia, banyak yang tampaknya tidak lagi melihat relevansi etika. Tetapi dari berbagai fakta tentang sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia, saya mendapatkan banyak bukti meyakinkan bahwa justru penghayatan etika itulah yang menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa. Fakta ini tidak dapat dipungkiri karena didasarkan pada data tentang perkembangan suatu bangsa selama beberapa abad. Satu hal yang jelas adalah bahwa bangsa yang maju pada akhirnya adalah bangsa yang memahami dan menerapkan nilai-nilai etika secara konsisten. Lalu, dari sini dapat dijelaskan lebih lanjut relevansi dari Etika Administrasi Negara dalam upaya reformasi birokrasi publik di Indonesia. [selengkapnya]
 
Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
20 Februari 2010
Persoalan mendasar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah premisnya yang semata-mata didasarkan pada pembagian hasil penerimaan (revenue sharing) dan bukan devolusi kewenangan fiskal kepada daerah (fiscal sharing). Setelah kebijakan desentralisasi dilaksanakan sejak tahun 2001, semakin terlihat bahwa tidak terlalu banyak perubahan mendasar dalam peningkatan kemampuan fiskal daerah. Disamping itu, yang semakin mengkhawatirkan adalah bahwa setelah lebih dari 25% pendapatan pemerintah sudah dialokasikan ke daerah, ternyata kinerja pelayanan publik tidak menunjukkan peningkatan kualitas yang memadai. Sebaliknya, data yang ada menunjukkan bahwa dana publik yang tersedot untuk menggelindingkan birokrasi ternyata jauh lebih besar daripada belanja yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Untuk sesi kuliah ini, saya mendapatkan banyak data dan informasi dari Pak Donny (Drs. Reydonnyzar Moenek, MPM), Direktur Pendapatan Daerah, Depdagri. [selengkapnya]
 
Struktur Pajak dan Kebijakan Perpajakan
20 Februari 2010
Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, para pejabat bukan hanya perlu memahami logika dari struktur pajak tetapi juga implikasi dari semua kebijakan di bidang perpajakan. Sebagai bagian dari kuliah Kebijakan dan Manajemen Keuangan Publik, materi yang saya tampilkan di sini mungkin masih terlalu elementer. Tetapi pengembangan dari pemahaman logika dasar tentang struktur dan implikasi kebijakan pajak ini kiranya tetap diperlukan oleh para mahasiswa S1 maupun S2. [selengkapnya]
 
Paradigma Baru Penanggulangan Bencana
20 Februari 2010
Efektivitas penanggulangan bencana hanya dapat ditingkatkan jika para perumus kebijakan dan perencana pembangunan mampu mengakomodasi paradigma baru tentang "disaster management". Setidaknya, siklus penanggulangan bencana sebagai suatu kegiatan yang bersifat rutin dan terus-menerus harus benar-benar dipahami dengan baik. Harus diakui bahwa kebanyakan perumus kebijakan di Indonesia masih terpancang kepada tahap "emergency response" (tanggap-darurat) ketika terjadi suatu bencana di kawasan tertentu. Paradigma ini harus segera diubah. Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan siklus yang bermula dari perencanaan kondisi kontinjensi, mitigasi bencana, tanggap-darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga pendidikan dan diseminasi tentang ancaman bencana dan persiapan untuk kejadian bencana kepada semua unsur masyarakat. Materi yang saya masukkan di sini sumber utamanya adalah Dr. Puji Pujiono, seorang pakar penggagas UU No.24/2007 yang kini bekerja di banyak negara terkait dengan perencanaan kontinjensi dan penanggulangan bencana. [selengkapnya]
 
Konsep Perencanaan Kontinjensi
20 Februari 2010
Informasi geografis tentang kondisi alam di Indonesia menunjukkan secara jelas bahwa kita berada di wilayah yang rawan bencana. Perubahan iklim yang sangat drastis serta tuntutan masyarakat di berbagai daerah yang semakin beragam menambah lagi tingkat kerentanan (vulnerability) Indonesia terhadap bencana. Tetapi disiplin ilmu tentang penanggulangan bencana (disaster management) justru masih tertinggal. Kendatipun perangkat perundangan yang khusus mengenai penanggulangan bencana telah dibuat dan diratifikasi dengan UU No.24 tahun 2007 dan peraturan teknis lainnya, sebagian besar perumus kebijakan masih memahami masalah ini dengan paradigma yang lama. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan yang serius agar dampak bencana di seluruh Indonesia dapat diminimalkan. Secara teoretis kajian dan diseminasi ilmiah tentang perencanaan kontinjensi yang sangat mendasar bagi sistem penanggulangan bencana harus dilakukan dengan lebih serius. Secara empiris para praktisi dan pelaksana kebijakan harus lebih intensif dalam menciptakan sistem perencanaan yang lebih baik dan memantau mekanisme penanggulangan bencana di masing-masing daerah dengan komprehensif. [selengkapnya]
 
Revisi UU 32/2004 Bidang Keuangan Daerah, Konsultasi Publik, hotel Sahid Raya, Solo
09 Februari 2010
Putaran konsultasi publik mengenai rencana revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah berlangsung seru di beberapa kota. Kali ini LSM Pattiro yang dibiayai oleh program DRSP-Usaid menggelar konsultasi publik di Surakarta untuk menyoroti aspek keuangan daerah. Narasumber yang diundang adalah Ganjar Pranowo (anggota Komisi II DPR dari PDIP), Reydonnizar Moenek (Direktur Administrasi Pendapatan Daerah, Depdagri), dan Poppy Dharsono (anggota DPD dari Jawa Tengah). Peserta yang diundang memang tidak banyak, tidak lebih dari 30 orang. Konon karena hanya mengundang para pakar dan pihak-pihak yang relevan dengan tema pokoknya. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyampaikan analisis, kritik dan juga titipan kepada para perumus kebijakan itu agar memperbaiki sistem keuangan daerah di Indonesia yang ternyata belum bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.