Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
20 Februari 2010
Persoalan mendasar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah premisnya yang semata-mata didasarkan pada pembagian hasil penerimaan (revenue sharing) dan bukan devolusi kewenangan fiskal kepada daerah (fiscal sharing). Setelah kebijakan desentralisasi dilaksanakan sejak tahun 2001, semakin terlihat bahwa tidak terlalu banyak perubahan mendasar dalam peningkatan kemampuan fiskal daerah. Disamping itu, yang semakin mengkhawatirkan adalah bahwa setelah lebih dari 25% pendapatan pemerintah sudah dialokasikan ke daerah, ternyata kinerja pelayanan publik tidak menunjukkan peningkatan kualitas yang memadai. Sebaliknya, data yang ada menunjukkan bahwa dana publik yang tersedot untuk menggelindingkan birokrasi ternyata jauh lebih besar daripada belanja yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Untuk sesi kuliah ini, saya mendapatkan banyak data dan informasi dari Pak Donny (Drs. Reydonnyzar Moenek, MPM), Direktur Pendapatan Daerah, Depdagri. [selengkapnya]
 
Struktur Pajak dan Kebijakan Perpajakan
20 Februari 2010
Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, para pejabat bukan hanya perlu memahami logika dari struktur pajak tetapi juga implikasi dari semua kebijakan di bidang perpajakan. Sebagai bagian dari kuliah Kebijakan dan Manajemen Keuangan Publik, materi yang saya tampilkan di sini mungkin masih terlalu elementer. Tetapi pengembangan dari pemahaman logika dasar tentang struktur dan implikasi kebijakan pajak ini kiranya tetap diperlukan oleh para mahasiswa S1 maupun S2. [selengkapnya]
 
Paradigma Baru Penanggulangan Bencana
20 Februari 2010
Efektivitas penanggulangan bencana hanya dapat ditingkatkan jika para perumus kebijakan dan perencana pembangunan mampu mengakomodasi paradigma baru tentang "disaster management". Setidaknya, siklus penanggulangan bencana sebagai suatu kegiatan yang bersifat rutin dan terus-menerus harus benar-benar dipahami dengan baik. Harus diakui bahwa kebanyakan perumus kebijakan di Indonesia masih terpancang kepada tahap "emergency response" (tanggap-darurat) ketika terjadi suatu bencana di kawasan tertentu. Paradigma ini harus segera diubah. Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan siklus yang bermula dari perencanaan kondisi kontinjensi, mitigasi bencana, tanggap-darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga pendidikan dan diseminasi tentang ancaman bencana dan persiapan untuk kejadian bencana kepada semua unsur masyarakat. Materi yang saya masukkan di sini sumber utamanya adalah Dr. Puji Pujiono, seorang pakar penggagas UU No.24/2007 yang kini bekerja di banyak negara terkait dengan perencanaan kontinjensi dan penanggulangan bencana. [selengkapnya]
 
Konsep Perencanaan Kontinjensi
20 Februari 2010
Informasi geografis tentang kondisi alam di Indonesia menunjukkan secara jelas bahwa kita berada di wilayah yang rawan bencana. Perubahan iklim yang sangat drastis serta tuntutan masyarakat di berbagai daerah yang semakin beragam menambah lagi tingkat kerentanan (vulnerability) Indonesia terhadap bencana. Tetapi disiplin ilmu tentang penanggulangan bencana (disaster management) justru masih tertinggal. Kendatipun perangkat perundangan yang khusus mengenai penanggulangan bencana telah dibuat dan diratifikasi dengan UU No.24 tahun 2007 dan peraturan teknis lainnya, sebagian besar perumus kebijakan masih memahami masalah ini dengan paradigma yang lama. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan yang serius agar dampak bencana di seluruh Indonesia dapat diminimalkan. Secara teoretis kajian dan diseminasi ilmiah tentang perencanaan kontinjensi yang sangat mendasar bagi sistem penanggulangan bencana harus dilakukan dengan lebih serius. Secara empiris para praktisi dan pelaksana kebijakan harus lebih intensif dalam menciptakan sistem perencanaan yang lebih baik dan memantau mekanisme penanggulangan bencana di masing-masing daerah dengan komprehensif. [selengkapnya]
 
Revisi UU 32/2004 Bidang Keuangan Daerah, Konsultasi Publik, hotel Sahid Raya, Solo
09 Februari 2010
Putaran konsultasi publik mengenai rencana revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah berlangsung seru di beberapa kota. Kali ini LSM Pattiro yang dibiayai oleh program DRSP-Usaid menggelar konsultasi publik di Surakarta untuk menyoroti aspek keuangan daerah. Narasumber yang diundang adalah Ganjar Pranowo (anggota Komisi II DPR dari PDIP), Reydonnizar Moenek (Direktur Administrasi Pendapatan Daerah, Depdagri), dan Poppy Dharsono (anggota DPD dari Jawa Tengah). Peserta yang diundang memang tidak banyak, tidak lebih dari 30 orang. Konon karena hanya mengundang para pakar dan pihak-pihak yang relevan dengan tema pokoknya. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyampaikan analisis, kritik dan juga titipan kepada para perumus kebijakan itu agar memperbaiki sistem keuangan daerah di Indonesia yang ternyata belum bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [selengkapnya]
 
Peran Badan Kehormatan DPRD, hotel Saphir, Jogja
27 Januari 2010
Terkait dengan kinerja anggota dewan di tingkat pusat maupun daerah yang sering dianggap memble, salah satu alat kelengkapan yang diharapkan peranannya semakin besar adalah Badan Kehormatan. Inilah alat kelengkapan DPR dan DPRD yang dimaksudkan untuk menjaga aspek etis dari para wakil rakyat itu. Tetapi mengingat bahwa lembaga ini dibentuk dan dilaksanakan oleh para anggota dewan sendiri, apakah peran itu bisa diwujudkan secara efektif? Memang tidak mudah untuk menjawabnya. Tetapi setidaknya kita harus berpikir positif mengenai mekanisme internal yang bisa mengendalikan perilaku dan sekaligus kinerja para anggota DPRD sebagai salah satu pilar demokrasi di tingkat daerah. Kali ini saya memaparkan mengenai hal ini di hadapan para anggota DPRD dari Kabupaten Lampung Utara. [selengkapnya]
 
Pembangunan: Definisi dan Indikator
06 Januari 2010
Perdebatan mengenai apakah yang disebut dengan pembangunan dan apa indikator untuk mengukurnya telah berlangsung sekian lama, tetapi tampaknya belum akan berakhir. Rumusan dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa pembangunan dapat diukur dari semua indikator pertumbuhan ekonomi mendapat tantangan yang sangat kuat dari rumusan UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) sebagai indikator yang tepat untuk mengukur kinerja pembangunan. Lalu, di mana posisi para pakar pembangunan di negara-negara berkembang? Karena tidak banyak tulisan pakar yang benar-benar berasal dari dan menguasai persoalan di negara berkembang, memang teoritisi dari negara berkembang masih sangat sedikit. Di tengah semua itu, yang penting dipahami adalah bahwa karena konsep pembangunan itu sendiri bersifat normatif maka penafsiran tentang indikator kinerjanya juga akan terus menjadi bahan perdebatan dan terbuka untuk dikritisi. [selengkapnya]
 
"Melayani Kepentingan Parpol: Masalah Fragmentasi dan Akuntabilitas Kebijakan di Daerah", Analisis CSIS, Vol. 38/2, November 2009
31 Desember 2009
Kehadiran dan peran Parpol (Partai Politik) merupakan bagian penting dari demokratisasi. Betapapun, dalam kehidupan demokratisasi yang sehat Parpol adalah wahana yang harus diperkuat untuk mengontrol kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Tetapi tampaknya Parpol di Indonesia masih belum seperti yang diharapkan dalam sistem demokratis yang sesungguhnya. Sebagian besar Parpol tidak memiliki platform dan ideologi yang jelas. Sementara itu, kebanyakan Parpol telah gagal mewakili aspirasi publik karena lebih banyak dijadikan sebagai alat bagi ambisi politik para tokoh politik di dalamnya. Di daerah, interaksi antara perumus kebijakan dengan para elit Parpol juga menunjukkan kecenderungan ini. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. [selengkapnya]
 
Masukan untuk RUU Etika Penyelenggara Negara, Diskusi terbatas Fisipol & FH-UGM dengan Menpan
23 Desember 2009
Sebuah produk rancangan perundangan yang telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali kini tengah digulirkan lagi pembahasannya oleh kantor Menpan, yaitu RUU Etika Penyelenggara Negara. Pada mulanya, draf ini disebut RUU Etika Pemerintahan dan merupakan kelanjutan dari Ketetapan MPR sejak dimulainya reformasi. Saya masih melihat bahwa tujuan dari draf RUU ini tetap tidak jelas, paradigma yang digunakan tidak terarah sedangkan naskah akademiknya pun tidak ada. Memang agak sulit untuk menerjemahkan kaidah-kaidah etika dalam bahasa produk perundangan. Apalagi jika rumusannya masih hanya mengandalkan tentang soal-soal prinsip abstrak seperti kejujuran, tanggung-jawab atau kehati-hatian. Itulah sebabnya banyak teman-teman pengajar dari Fisipol maupun FH-UGM justru menyarankan agar RUU ini tidak diteruskan. Kalau pun diteruskan, ada begitu banyak hal yang harus diperjelas, mulai dari tujuannya hingga detil pasal-pasal dan penjelasannya. Banyak yang terus-terang mengatakan, jangan-jangan RUU ini hanya sekadar proyek yang diciptakan oleh Menpan? Mudah-mudahan kecurigaan ini salah. [selengkapnya]
 
"Tupoksi Bamus & Panggar", DPRD Kabupaten Pati, hotel Sahid, Jogja
16 Desember 2009

Di depan para anggota DPRD Kabupaten Pati yang baru saja terpilih, saya menyajikan materi tentang tugas-tugas Bamus (Badan Musyawarah) dan Panggar (Panitia Anggaran). Kendatipun banyak harapan baru terhadap pola tugas baru diantara anggota DPRD, ternyata belum banyak perubahan signifikan mengenai cara kerja para wakil rakyat di daerah itu. Bahkan UU No.27/2009 yang tadinya diharapkan dapat menyeimbangkan fungsi Fraksi dengan fungsi alat-alat kelengkapan Dewan yang lain, ternyata tidak banyak berubah. Dengan demikian fungsi Bamus dan Panggar pun mungkin akan tenggelam di dalam hiruk-pikuk pembahasan di Fraksi. Tetapi yang lebih mendasar sesungguhnya adalah komitmen para anggota DPRD itu. Jika komitmen mereka terhadap nasib rakyat kecil di daerah memang kuat, kelemahan-kelemahan yang bersifat prosedural sebenarnya akan dapat diatasi.

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.