Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Pembiayaan Pembangunan Transportasi Massal di Jakarta, Tugas 4 Mei 2009
04 Mei 2009
Penganggaran atau penentuan alokasi biaya bagi suatu proyek publik merupakan salah satu sumber konflik kepentingan diantara para perumus kebijakan. Kendatipun situasi problematisnya sudah jelas dan urgensi masalah yang sudah sangat mendesak, suatu rencana pembiayaan bisa saja batal karena tidak adanya kompromi kepentingan diantara para perumus kebijakan. Rencana pembiayaan untuk membangun transportasi massal di Jakarta adalah merupakan salah satu kasus yang dapat dijadikan pelajaran bagi para perumus kebijakan. Apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini? [selengkapnya]
 
Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik setelah Pilkada Langsung
21 April 2009
Pilkada langsung menjadi bagian dari dinamika perumusan kebijakan publik di daerah saat ini. Di satu pihak, Pilkada langsung memang membuat suasana politik di daerah menjadi hidup dan ini jelas merupakan kemajuan demokrasi yang signifikan di Indonesia. Tetapi di lain pihak mekanisme Pilkada langsung yang cenderung disikapi hanya sebagai demokrasi prosedural menjadi tantangan yang sangat berat bagi perumusan kebijakan publik di daerah. Keluhan mengenai intervensi Parpol dan elit politik yang berlebihan kepada proses perumusan kebijakan sudah lama terdengar. Kini masalah pokok yang menghambat pencapaian tujuan demokrasi yang substansial adalah adanya politik uang yang dilakukan secara terselubung atau terang-terangan. Pada saat yang sama korupsi politik merupakan salah satu agenda masalah yang sulit dipecahkan di Indonesia. Tulisan ini mengangkat dua kasus di daerah yang diharapkan akan memperjelas bagaimana sesungguhnya dinamika kebijakan yang terjadi. Artikel saya kirimkan ke panitia Konferensi Administrasi Negara yang Kedua di Surabaya. [selengkapnya]
 
Pembagian Urusan Antar-Jenjang Pemerintahan Bidang Pendidikan
26 Maret 2009

By kumoro | March 26, 2009

 

Isu penting yang sejauh ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi ialah kejelasan mengenai pembagian urusan. UU No.32/2004 yang merupakan peraturan organik seringkali bertabrakan dengan Undang-undang sektoral yang dijadikan sebagai pegangan oleh departemen teknis. Upaya pembagian urusan yang terdapat di dalam ketentuan PP No.38/2007, walaupun sudah dibuat lebih komprehensif, ternyata juga tidak terlalu banyak membantu dalam memecahkan masalah pembagian urusan. Dalam paper singkat ini, saya bersama tim ASSD GTZ-CIDA yang bekerjasama dengan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas berusaha untuk memetakan secara lebih jelas. Versi yang dibuat di sini adalah untuk sektor pendidikan.

[selengkapnya]
 
“Trisula Pembunuh Korupsi”
13 Maret 2009
Sebagian wacana yang berkembang tentang upaya untuk menanggulangi korupsi di Indonesia berpijak pada kebijakan kuratif, memberantas dan menghukum para koruptor. Apakah pendekatan kuratif itu akan efektif? Saya berpendapat bahwa pendekatan kuratif memang perlu terus dikembangkan, tetapi dalam jangka panjang yang sesungguhnya lebih efektif adalah pendekatan pencegahan. Ibarat menjaga kesehatan, mencegah penyakit selalu lebih baik daripada mengobatinya. Ada tiga hal penting yang dapat kita ambil pelajaran dari keberhasilan upaya pencegahan korupsi di beberapa daerah, yaitu faktor komitmen pimpinan daerah, transparansi, dan dukungan masyarakat luas. Apakah ketiga prasyarat ini sudah ada di Indonesia? Itulah soalnya.
trisula-pembunuh-korupsi.pdf [selengkapnya]
 
“Stimulus dan Politik Anggaran Daerah”, Jawa Pos, 3 Maret 2009
03 Maret 2009

By kumoro | March 3, 2009

Ketika krisis global mulai berpengaruh langsung kepada ekonomi di Indonesia, pemerintah tergopoh-gopoh untuk membuat kebijakan dengan memberi dana stimulus yang diharapkan bisa segera dialokasikan pada bulan Maret 2009 ini. Masalahnya di Indonesia ialah bahwa pemberian stimulus ini bertepatan dengan banyak kegiatan di bidang politik. Kecuali itu, yang masih kronis di daerah ialah penyerapan anggaran yang senantiasa lebih kecil dari harapan. Bagaimana strategi untuk menembus persoalan implementasi kebijakan anggaran ini?
[selengkapnya]
 
Instrumen Anggaran untuk Meredam Dampak Krisis Global
02 Maret 2009
Tugas Kebijakan Publik, 2 Maret 2009.
instrumen-anggaran-untuk-meredam-krisis-global.pdf [selengkapnya]
 
PP No.3 th 2007 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
27 Februari 2009

By kumoro | February 27, 2008

 

Peraturan Pemerintah yang mengubah bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah ini bagi sebagian pihak disoroti sebagai bentuk pemandulan terhadap kekuasaan legislatif di daerah. Betulkah? Dari format pertanggungjawaban yang ada, sesungguhnya PP ini menyiratkan adanya “triple accountability”, bahwa Kepala Daerah secara vertikal bertanggungjawab kepada pemerintah atasannya, secara horisontal bertanggungjawab kepada DPRD dan juga tetap harus bertanggungjawab kepada rakyat. Mekanisme baru seperti ini yang perlu terus diuji dan dicermati keampuhannya.

[selengkapnya]
 
“Stop Pemekaran”, Kompas, 17 Feb 2009
17 Februari 2009
Sebagai akibat dari insiden di gedung DPRD Sumatera Utara, banyak orang yang semakin banyak menyerukan pemekaran. Tetapi upaya untuk menyetop pemekaran sesungguhnya sudah lama kita dengar dan sejauh ini kurang efektif. Melihat masih banyaknya dorongan dari elit politik di daerah untuk memekarkan diri, tampaknya tidak akan mudah untuk menerapkan kebijakan secara tegas untuk menghentikan pemekaran. [selengkapnya]
 
Isu Strategis Desentralisasi dalam RPJMN
11 Februari 2009
Berikut ini adalah bahan mengenai isu-isu strategis yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Materi pokok dari isu strategis ini versi bahasa Inggrisnya disiapkan oleh Gabe Ferrazzi, mitra saya di GTZ.
isu-pokok-dalam-rpjmn.pdf [selengkapnya]
 
PP No.78 tahun 2007 ttg Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
03 Februari 2009

By kumoro | February 19, 2009

 

Inilah peraturan pemerintah yang menggantikan PP No.129 tahun 2000 yang dipandang kurang ampuh untuk menghentikan pemekaran daerah. Selain tentang pembentukan daerah baru, peraturan ini bicara tentang penghapusan dan penggabungan daerah. Masalahnya, selama ini yang selalu terjadi adalah “pembentukan” daerah baru, belum pernah terjadi penghapusan atau penggabungan daerah-daerah secara administratif, baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Karena itu, walaupun PP ini telah disahkan, masih tetap bisa dipertanyakan keras-keras seberapa besar efektivitas dari produk peraturan ini.

pp-no78-th-2007.pdf

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.