Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Juni 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



PP No.23 th 2008 ttg Peranserta Lembaga Internasional dlm Penanggulangan Bencana
14 Maret 2008

By kumoro | March 14, 2008

Salah satu sumber keruwetan dalam penanganan bencana ialah banyaknya lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program maupun pendanaan. Ini dapat dimaklumi karena di dalamnya terdapat unsur kemanusiaan. Masalahnya ialah bahwa tanpa sistem koordinasi program dan pendanaan yang baik, berbagai macam lembaga dan pihak yang bermaksud melaksanakan misi kemanusiaan itu mungkin saja justru mengakibatkan kekacauan.

pp-23-tahun-2008.pdf

[selengkapnya]
 
Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik
13 Maret 2008

By kumoro | March 13, 2008

Tertangkapnya jaksa UTG yang berstatus sebagai penuntut kasus BLBI benar-benar merupakan pukulan telak bagi jajaran kejaksaan. Lengkap sudah kasus yang menambah skeptisisme masyarakat terhadap pilar penegak hukum di Indonesia. Hakim, jaksa, dan polisi, tiga pilar yang diharapkan bisa menegakkan hukum dalam berbagai kasus korupsi ternyata justru menjadi pelaku korupsi sendiri. Tetapi apakah ini semata-mata merupakan kesalahan mereka? Apakah ini bukan merupakan wajah buruk kita semua dalam upaya pemberantasan korupsi? Tulisan ini tidak bermaksud melebih-lebihkan atau sebaliknya menyederhanakan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada banyak hal mendasar yang perlu kita pikirkan kembali terkait dengan kasus-kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat birokrasi publik.
[selengkapnya]
 
Permendagri No.79 th 2007 ttg Penyusunan Rencana Pencapaian SPM
03 Maret 2008

By kumoro | March 28, 2008

 

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia menyisakan banyak pertanyaan tentang mengapa kinerja Pemda tidak bisa meningkat setelah diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Salah satu jawabannya ialah karena SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dipakai untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan itu belum banyak dibuat, apalagi dipakai sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja. Peraturan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi apakah SPM sudah dapat dicapai. Tetapi yang lebih penting bagi semua daerah ialah usaha keras untuk terus-menerus meningkatkan kinerja pemerintahan dan peningkatan kemakmuran rakyat di daerah.

permendagri-no79-th-2007-ttg-rencana-pencapaian-spm.pdf

[selengkapnya]
 
Kembali ke Etika Publik
29 Februari 2008
Meluasnya korupsi dan masih terpuruknya pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini. Artikel ini mengajak semua orang untuk kembali ke Etika Publik. Apakah ini berarti bahwa semua harus kembali ke agama dan pengayaan spiritual? Ya, dengan sejumlah persyaratan. Agama memang sejauh ini dipandang hanya dari sisi ritualnya, tetapi bukan [selengkapnya]
 
PP No.8 th 2006 ttg Pelaporan Keuangan & Kinerja Pemda
27 Februari 2008

By kumoro | February 27, 2008

 

pp-no8-th-2006-ttg-pelaporan-keuangan-dan-kinerja-pemda.pdf

[selengkapnya]
 
PP No.40 th 2006 ttg Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
27 Februari 2008

By kumoro | February 27, 2008

 

pp-no40-th-2006.pdf

[selengkapnya]
 
Undang-Undang No.2 th 2008 tentang Partai Politik
23 Februari 2008

By kumoro | February 23, 2008

 

Courtesy of hukumham.info

uu-no2-th-2008-ttg-parpol.pdf

[selengkapnya]
 
Instrumen Penilaian Mandiri untuk Pelayanan Publik di DIY
23 Februari 2008
Studi ini merupakan kelanjutan dari studi BSPP (Baseline Survey untuk Pelayanan Publik) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didanai oleh Kemitraan untuk Pembaruan Tata-Pemerintahan (Partnerships for Governance Reform) pada akhir tahun 2007. Salah satu kelemahan dalam melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik adalah tidak adanya instrumen yang andal, mudah, dan dapat digunakan secara mandiri oleh para pejabat birokrasi publik. Karena itu instrumen yang dikembangkan dalam studi ini disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Laporan yang disajikan di sini masih berupa draf dan sangat awal, karena itu masih akan banyak perubahan. Selain laporan kepada pihak Partnerships for Governance Reform, para peminat dapat memperoleh software dari instrumen penilaian yang dikembangkan dalam studi ini.
instrumen-untuk-pelayananan-publik-diy.pdf [selengkapnya]
 
“Pendataan Bencana Masih Lemah”, Jurnal Nasional, 15 Januari 2008
15 Januari 2008

By kumoro | January 21, 2008

 

Untuk merumuskan tindak-lanjut yang tepat terkait dengan proses pemulihan di wilayah bencana, sebuah lokakarya internasional diadakan di Jakarta. Judul dari acara itu adalah”International Workshop on Recovery: Experience from India, Sri Lanka and Indonesia”. Lokakarya ini diselenggarakan oleh UNDP Representative wilayah Asia Tenggara, melibatkan pembicara dari luar maupun dari dalam negeri dan para perumus kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Liputan media juga cukup lengkap. Salah satunya adalah yang dapat dilihat dari liputan wawancara berikut ini.

[selengkapnya]
 
WK Homestay
05 Januari 2008
[selengkapnya]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.