Panitia Angket DPR masih menyandera KPK dengan perpanjangan masa tugasnya. Apakah para wakil rakyat itu sudah mati-rasa dengan suasana batin rakyat di negeri ini ya?
November 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
 

Arsip Artikel



Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems)
01 Desember 2007

By kumoro | December 1, 2007

Yang disebut Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems) adalah sistem pengolahan data yang dimaksudkan untuk menunjang proses perumusan kebijakan atau pembuatan keputusan bagi para manajer publik. Sistem ini terutama dimaksudkan untuk menyajikan data yang bersifat tidak terstruktur (unstructured). Tidak dapat dihindari bahwa para manajer publik, terutama di tingkat manajemen puncak seperti Gubernur atau Bupati/Walikota, harus bisa mengolah dan mencerna informasi yang terserak, terfragmentasi, dan tidak mungkin pengolahannya diserahkan kepada perangkat elektronik saja. Karena itu diperlukan identifikasi yang jelas mengenai jenis data yang diperlukan, kebutuhan analitisnya, serta keputusan-keputusan apa yang dapat ditunjang oleh informasi yang dihasilkan.

sistem-pendukung-keputusan.pdf

[selengkapnya]
 
Partai Politik: Konsep, Fungsi, dan Perkembangannya di Indonesia
30 November 2007
Partai politik adalah institusi penting yang mutlak ada dalam sistem politik yang demokratis. Para mahasiswa ilmu politik hendaknya bisa memahami dengan baik apa yang disebut dengan Parpol, apa bedanya dengan gerakan, kelompok penekan, atau kelompok kepentingan, serta apa saja fungsinya dalam masyarakat. Sistem kepartaian juga perlu dipahami mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang tengah belajar berdemokrasi [selengkapnya]
 
Demokrasi, Kebebasan dan Toleransi
29 November 2007
Persoalan filosofis yang senantiasa ada dalam sistem politik di negara-negara modern adalah menyangkut demokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem politik yang demokratis memiliki kekurangan-kekurangan. Terdapat juga hal-hal yang dilematis menyangkut sistem yang demokratis. Tetapi bagaimanapun juga demokrasi adalah sistem yang paling dapat diterima oleh kebanyakan negara di dunia sekarang ini, setidaknya untuk masa di milenium [selengkapnya]
 
Kegagalan Pasar: Argumentasi Etis bagi Peranan Organisasi Publik
29 November 2007
Pada paruh kedua tahun 1980-an, terdapat pergeseran wacana yang luar biasa menuju kepada pengurangan peran pemerintah atau organisasi publik pada umumnya. Gerakan pemikiran ini menuntut dikuranginya peran negara ke tingkat sangat minimal karena dianggap tidak akan kondusif bagi mekanisme pasar. Tetapi pada akhir tahun 1990-an, krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara membuktikan bahwa betapapun [selengkapnya]
 
Sistem Pemilihan Umum
24 November 2007
Kuliah ini membahas hal-hal mendasar terkait dengan sistem Pemilu (Pemilihan Umum) yang diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk menjamin keterwakilan politik. Secara umum, Pemilu legislatif maupun eksekutif menggunakan dua pola dasar, yaitu: 1) sistem proporsional (proportional representation) dan 2) sistem distrik (plurality system). Kedua sistem dasar dalam Pemilu ini di dalam praktik diterapkan secara berbeda-beda [selengkapnya]
 
Silabus Sistem Informasi Manajemen
02 November 2007

By kumoro | September 17, 2007

 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah salah satu mata kuliah pokok pada program S2 Ilmu Administrasi Negara, UGM. Selain membekali mahasiswa dengan berbagai konsep dasar manajemen informasi, kuliah juga membahas teknik-teknik perencanaan sistem informasi, penguasaan perangkat lunak database, serta studi kasus dalam aplikasi teknologi informasi dalam organisasi publik.

silabus.pdf

[selengkapnya]
 
Diagram alir Sistem Monev di Bappeda
21 Oktober 2007
Diagram alir yang disusun oleh tim peneliti MAP-UGM ini merupakan gambaran sementara setelah dilakukan studi awal di lapangan dan didiskusikan oleh para anggota tim peneliti. Banyak hal yang tampaknya harus dibenahi dalam upaya penyempurnaan sistem Monev oleh pemerintah provinsi. Hasil studi banding di Surabaya, Jakarta dan Jogjakarta menunjukkan bahwa sistem Monev yang dilakukan oleh Bappeda berdasarkan PP No.39 tahun 2006 masih menemui banyak hambatan struktural maupun hambatan teknis. Diagram alir ini diharapkan dapat menjadi peta jalan awal untuk studi selanjutnya yang lebih intensif.
diagram-alir-sistem-monev.doc [selengkapnya]
 
Rekomendasi atas Peraturan tentang Penanggulangan Bencana
20 Oktober 2007

By kumoro | October 20, 2007

 

Studi ini terselenggara berkat kerjasama antara tim peneliti MAP-UGM dengan ERA-UNDP (Early Recovery Assessment, United Nations Development Programme) yang didukung dana dari DSF (Decentralisation Support Funds). Tujuannya adalah mengawal proses penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau produk-produk peraturan lain yang menjelaskan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, supaya peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dari segi substansi, tata-kerja pemerintahan, maupun dari segi pendanaan. Dalam sistem politik dan mekanisme kebijakan publik yang masih terus mengalami transisi, tampaknya memang tidak mudah untuk mensinkronkan berbagai produk peraturan yang ada dengan paradigma baru dan sekaligus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat mengenai penanganan bencana.  
final-report-111007.pdf

[selengkapnya]
 
Executive Summary, Hasil Studi Baseline Survey Pelayanan Publik
20 Oktober 2007

By kumoro | October 20, 2007

 

Studi Survai Data Dasar (Baseline Survey) untuk pelayanan publik ini dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerjasama penelitian terjalin antara tim peneliti dari Magister Administrasi Publik dengan Partnership for Governance Reform perwakilan Jogjakarta. Fokus dari studi adalah mengetahui modal dasar yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, terutama untuk empat bidang strategis: kesehatan, pendidikan, perizinan, pertanian. Berbeda dari banyak studi yang telah dilakukan yang memfokuskan pada pengguna jasa layanan (customer survey), studi ini dilakukan dengan memfokuskan pada penyedia jasa layanan (provider survey).
executive-summary.pdf

[selengkapnya]
 
Terms of Reference, Recovery in Post Disaster Regions
20 Oktober 2007
Dengan adanya banyak kejadian bencana yang melanda di seluruh tanahair, salah satu studi yang sangat penting untuk perumusan kebijakan di masa mendatang adalah menyangkut proses pemulihan pasca-bencana. Studi ini dimaksudkan untuk tujuan pembuatan kebijakan di masa mendatang. Kebutuhan akan studi diidentifikasi oleh kantor Menko Kesra, yang bekerjasama dengan pihak DSF (Decentralisation Support Funds) dan USAID (United States of America for International Development). Penyusunan indikator dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari para dosen di MAP-UGM, Universitas Diponegoro, dan Universitas Brawijaya.
terms-of-reference.pdf [selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.