Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Arsip Artikel



Perumusan Kebijakan Publik Nasional, JFP Madya, 31 Juli 2007, MPKD-UGM
02 Agustus 2007

By kumoro | August 3, 2007

 

Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Tingkat Madya yang diselenggarakan oleh program MPKD (Magister Perencanaan Kota dan Daerah) UGM ini diikuti oleh peserta dengan latar belakang yang sangat bervariasi meskipun seluruhnya melibatkan unsur lembaga pemerintah. Peserta dari jajaran pemerintah pusat diwakili oleh staff perencana dari beberapa direktorat di Bappenas, BPPT, BBRVBD-Depsos, Departemen Pertanian, Depnakertrans, dan Departemen Pertahanan. Peserta dari jajaran pemerintah daerah diwakili oleh staff Bappeda dari Aceh Utara, Tapanuli Tengah, Jambi, Lampung Utara, Jogjakarta, Kalimantan Selatan dan Minahasa Utara. Agak sulit untuk menyajikan materi yang fokus dari judul Perumusan Kebijakan Publik Nasional ini. Oleh sebab itu, sesuai dengan teorinya, saya sekadar menyajikan logika proses kebijakan publik sejak inisiasi, agregasi, agenda, formulasi, implementasi hingga evaluasinya.

perumusan-kebijakan-publik-nasional.pdf

[selengkapnya]
 
Skema Penganggaran untuk Penanggulangan Bencana, ERA-UNDP, Jogja, 23 Juli 2007
23 Juli 2007

By kumoro | July 24, 2007

 

Sebagai salah satu dari anggota forum bersama untuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saya didaulat oleh kawan-kawan dari UNDP untuk membicarakan mekanisme penanggulangan bencana dalam sistem penganggaran publik yang berlaku sekarang. Agak sulit untuk mendapatkan jawaban dari topik ini karena memang kesemuanya masih dalam masa transisi menunju penyempurnaan. Karena itu saya memulai pembicaraan tentang skema penganggaran untuk penanggulangan bencana itu dengan kata kunci “building the ship while sailing”, bahwa dalam hal ini semua pihak harus menyadari masih belum mapannya sistem tetapi pada saat yang sama harus siap untuk segera menjalankannya. UU No.24 tahun 2007 telah mengamanatkan bahwa semua daerah harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sementara belum ada satu pun PP atau peraturan penjelas lain yang sudah terwujud. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sudah disertai dengan berbagai peraturan penjelas tentang penganggaran berbasis kinerja, tetapi semua peraturan tersebut tampaknya masih belum sinkron dan pelaksanaannya masih compang-camping. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam menyusun skema penganggaran untuk penanggulangan bencana. 

notulensi23juli2007.doc

skema-penganggaran-untuk-penanggulangan-bencana.pdf

[selengkapnya]
 
Pentingnya Perencanaan Sosial & Kontinjensi
19 Juli 2007

By kumoro | July 19, 2007

 

Sebagai penutup kuliah, materi ini menyajikan refleksi tentang pentingnya perencanaan sosial dan kontinjensi. Ada dua tema pokok yang seluruhnya telah dibahas, yaitu: perencanaan sosial yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan paling mendasar masyarakat, dalam hal ini kesehatan, pendidikan dan layanan sosial; dan perencanaan kontinjensi yang membahas manajemen bencana. Perencanaan untuk dua aspek ini sangat penting dan menunjukkan secara jelas bagaimana komitmen pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang paling dasar dan sekaligus komitmen terhadap kaum yang paling terpinggirkan. Materi juga membahas prasyarat pokok bagi terciptanya sistem perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan sosial secara umum dan kebijakan pada saat terjadi bencana.
refleksi-pentingnya-perencanaan-sosial-kontinjensi.ppt

[selengkapnya]
 
Pentingnya Perencanaan Sosial & Kontinjensi
19 Juli 2007
Sebagai penutup kuliah, materi ini menyajikan refleksi tentang pentingnya perencanaan sosial dan kontinjensi. Ada dua tema pokok yang seluruhnya telah dibahas, yaitu: perencanaan sosial yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan paling mendasar masyarakat, dalam hal ini kesehatan, pendidikan dan layanan sosial; dan perencanaan kontinjensi yang membahas manajemen bencana. Perencanaan untuk dua aspek ini sangat penting [selengkapnya]
 
Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan, Ngawi, 11 Juli 2007
12 Juli 2007

By kumoro | July 12, 2007

 

Untuk memastikan bahwa program atau projek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemda benar-benar membawa hasil dan manfaat bagi rakyat, monitoring dan evaluasi (monev) merupakan salah satu tahap manajemen publik yang sangat penting. Karena itu komitmen Ketua Bappeda Ngawi untuk menyelenggarakan pelatihan monev bagi para pejabat dari berbagai unsur Pemda patut dihargai. Produk peraturan baru yang menegaskan tentang perlunya monev antara lain adalah PP No.39 tahun 2006 mengenai Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. PP ini terutama memberikan panduan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi program pembangunan yang menggunakan sumber anggaran dari DIPA Daerah. Tetapi sebenarnya terdapat juga berbagai sumber peraturan yang menuntut agar para pelaksana program melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bagian integral dari proses manajemen pembangunan daerah.

konsep-dasar-pemantauan-dan-evaluasi.pdf

prinsip-dan-teknik-evaluasi-pembangunan.pdf

sim-pengawasan-dan-evaluasi.pdf

[selengkapnya]
 
Analisis UU Penanggulangan Bencana
04 Juli 2007

By kumoro | July 4, 2007

 

Setelah didera dengan bencana alam yang bertubi-tubi dan setelah banyak rakyat yang menjadi korban, pemerintah dan para politisi di DPR merasakan urgensi dibuatnya sebuah undang-undang yang khusus mengenai penanggulangan bencana. Undang-undang No.24 tahun 2007 dibentuk guna menciptakan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif. Namun justru karena paradigma yang dipakai di dalam undang-undang ini sangat progresif, banyak hal yang belum dipikirkan dari segi implementasinya. Perlu banyak aspek yang menyangkut sosialisasi, diseminasi serta telaah atas implikasi dari undang-undang ini yang perlu diketahui oleh para pelaksana, tidak terkecuali oleh para mahasiswa magister studi kebijakan.
analisis-uupb-dan-rencana-aksi-nasional.ppt

[selengkapnya]
 
Paradigma Penanggulangan Bencana
04 Juli 2007
Sebagai pengantar pembahasan mengenai perencanaan kontinjensi, kuliah ini menguraikan berbagai konsep dan paradigma tentang penanggulangan bencana. Indonesia adalah salah satu negara yang berada di wilayah rawan bencana. Karena itu perencanaan penanggulangan bencana merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen pembangunan. Tidak kalah pentingnya ialah memahami berbagai perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat konvensional hingga yang paling progresif. Pemahaman paradigma ini penting mengingat bahwa pemerintah bersama para anggota DPR juga telah mengesahkan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
analisis-uupb-dan-rencana-aksi-nasional.ppt [selengkapnya]
 
Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007
02 Juli 2007

By kumoro | July 9, 2007

 

Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.

struktur-organisasi-pemda.pdf

manajemen-kepegawaian-daerah.pdf

analisis-jabatan-di-pemda-gunungkidul.pdf

[selengkapnya]
 
Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007
02 Juli 2007

By kumoro | July 9, 2007

 

Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.

struktur-organisasi-pemda.pdf

manajemen-kepegawaian-daerah.pdf

analisis-jabatan-di-pemda-gunungkidul.pdf

[selengkapnya]
 
Penyusunan Anggaran Kinerja di Daerah
02 Juli 2007

By kumoro | July 16, 2007

 

Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

[selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.