Kebijakan konversi energi dari minyak tanah ke gas yang menimbulkan banyak kontroversi pada tahun 2008 ternyata belakangan tidak lagi banyak diperbincangkan. Turunnya harga minyak mentah internasional karena krisis ekonomi global mengakibatkan isu kebijakannya seolah-olah menghilang begitu saja. Tetapi dari perspektif policy windows (jendela kebijakan), terlewatnya agenda kebijakan ini merupakan missing opportunity bagi upaya untuk mencari sumber energi alternatif bagi bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya demikian besar. Indonesia jelas perlu energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, murah, tetapi juga sekaligus efisien. Karena itu masalah energi mestinya tidak boleh terlewat begitu saja di tengah isu-isu politik yang panas seperti kasus Century atau mafia peradilan di Indonesia. [selengkapnya...]

Untuk memahami proses perumusan kebijakan publik dengan baik, ada beberapa model yang sudah dibuat oleh para pakar. Sebagai sarana untuk menyederhanakan logika dan memudahkan pemahaman, model-model itu mungkin tidak bisa menggambarkan situasi yang sesungguhnya, apalagi proses perumusan kebijakan di negara-negara berkembang yang seringkali sulit diprediksi arahnya dan sangat tergantung pada konteks budaya. Namun setidaknya model itu tetap dapat digunakan untuk membantu membuat kategorisasi prosesnya. Selain itu, pemahaman mengenai instrumen kebijakan juga penting dalam upaya memahami proses dan mekanisme perumusan kebijakan secara utuh. Selama ini, kebanyakan orang mengasosiasikan produk kebijakan itu sebagai peraturan perundangan. Tetapi sesungguhnya ada begitu banyak instrumen yang dapat dipergunakan oleh para perumus kebijakan. Dalam sistem yang demokratis, variasi instrumen itu bahkan semakin beragam. [selengkapnya...]

Dengan mengangkat isu kebijakan di bidang infrastruktur di kota Palembang, saya mengajak kepada para mahasiswa mata kuliah Kebijakan Publik untuk memahami kompleksitas perumusan kebijakan dalam tatanan politik yang demokratis. Sebagian pakar berpendapat bahwa demokrasi mengakibatkan proses perumusan kebijakan publik menjadi kurang efisien dan harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan. Tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa justru dengan menjawab tantangan demokrasi itulah dapat dijamin munculnya produk kebijakan publik yang responsif dan membawa manfaat kepada publik dalam jangka panjang. Kasus-kasus yang bersifat empiris di daerah diharapkan dapat merangsang kepekaan para mahasiswa terhadap proses perumusan kebijakan yang sesungguhnya. Betapapun, merekalah yang akan menentukan arah kebijakan publik di banyak sektor di Indonesia pada masa mendatang. [selengkapnya...]

Kabupaten Muba (Musi Banyuasin) di provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu kabupaten yang anggarannya memiliki ketergantungan tinggi kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan di dalam APBD adalah sebesar 90,9 persen yang sebagian besar ada dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan. Sebaliknya, proporsi PAD-nya hanya sebesar 2,86 persen dari APBD. Angka proporsi ini bahkan lebih kecil dari PAD Banyuasin, kabupaten yang memekarkan diri dari Muba dalam beberapa tahun terakhir. Dari segi belanja, struktur APBD Muba sebenarnya termasuk sehat karena belanja tak langsungnya (34,7 persen) lebih kecil dari belanja langsunnya (65,2 persen). Seperti diketahui, setelah otonomi daerah ternyata APBD di sebagian besar daerah provinsi maupun kabupaten/kota terserap untuk belanja tak langsung yang kebanyakan berbentuk gaji pegawai. Namun, sisi penerimaan Muba yang sangat tergantung kepada subsidi dari pemerintah pusat ini dalam jangka panjang tetap tidak sehat dan tidak terjamin keberlanjutannya. Betapapun, dana yang berasal dari sektor pertambangan yang sifatnya ekstraktif tidak akan menjamin kemandirian daerah dalam jangka panjang. Agenda permasalahan ini adalah sebagian dari yang saya diskusikan bersama para anggota DPRD dari kabupaten Muba baru-baru ini. [selengkapnya...]

Penanganan sampah padat (solid waste management) adalah salah satu persoalan umum yang dihadapi di banyak kota yang sedang berkembang di Indonesia. Tetapi kasus yang terjadi di kota Bandung sangat menarik karena melibatkan banyak kepentingan berbagai aktor kebijakan, Ornop, peneliti, dan berbagai unsur masyarakat. Tidak kurang Presiden SBY sendiri tidak bisa menyembunyikan kegusarannya karena melihat parahnya penanganan sampah di kota ini. Saya mengangkat kasus mengenai penanganan sampah ini untuk menunjukkan bahwa dalam persoalan yang tampaknya sepele ini ternyata institusi publik kita masih sering keteteran. Kasus di Bandung kiranya bisa menjadi cermin bagi persoalan manajemen perkotaan di daerah-daerah lainnya di tanahair. [selengkapnya...]