|
|
| Paradigma Penanggulangan Bencana |
| 04 Juli 2007 |
Sebagai pengantar pembahasan mengenai perencanaan kontinjensi, kuliah ini menguraikan berbagai konsep dan paradigma tentang penanggulangan bencana. Indonesia adalah salah satu negara yang berada di wilayah rawan bencana. Karena itu perencanaan penanggulangan bencana merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen pembangunan. Tidak kalah pentingnya ialah memahami berbagai perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat konvensional hingga yang paling progresif. Pemahaman paradigma ini penting mengingat bahwa pemerintah bersama para anggota DPR juga telah mengesahkan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
analisis-uupb-dan-rencana-aksi-nasional.ppt
[selengkapnya] |
| |
| Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007 |
| 02 Juli 2007 |
By kumoro | July 9, 2007
Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.
struktur-organisasi-pemda.pdf
manajemen-kepegawaian-daerah.pdf
analisis-jabatan-di-pemda-gunungkidul.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007 |
| 02 Juli 2007 |
By kumoro | July 9, 2007
Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.
struktur-organisasi-pemda.pdf
manajemen-kepegawaian-daerah.pdf
analisis-jabatan-di-pemda-gunungkidul.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Penyusunan Anggaran Kinerja di Daerah |
| 02 Juli 2007 |
By kumoro | July 16, 2007
Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
[selengkapnya] |
| |
| Teori Pertumbuhan |
| 05 Juni 2007 |
| Berbagai macam teori tentang pembangunan ekonomi diharapkan dipahami dengan baik oleh para mahasiswa. Kuliah mengenai teori-teori pertumbuhan dengan demikian merupakan salah satu pengantar yang harus dikuasai. Di sini dijelaskan berbagai macam teori klasik tentang pertumbuhan berimbang (balanced growth) maupun teori pertumbuhan tak berimbang (unbalanced growth) seperti dikemukakan oleh para pakar. Selain itu, yang lebih penting
[selengkapnya] |
| |
| Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 02 Juni 2007 |
By kumoro | June 18, 2007
Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 02 Juni 2007 |
By kumoro | June 18, 2007
Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf
[selengkapnya] |
| |
| “Birokrasi dan Sektor Riil”, Kedaulatan Rakyat, 16 Juni 2007 |
| 02 Juni 2007 |
By kumoro | June 18, 2007
Kondisi sosial-politik dan perkembangan indikator ekonomi makro di Indonesia pada masa pemerintahan SBY-JK sebenarnya menunjukkan tanda-tanda menggembirakan meskipun ancaman lain bencana alam masih terus menghantui rakyat. Konflik etnis sudah mereda, anasir terorisme sudah mulai teridentifikasi dan dapat dikendalikan, rupiah relatif stabil, IHSG meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dan cadangan devisa sudah lebih tinggi jika dibanding sebelum krisis. Tetapi mengapa tanda-tanda positif tersebut belum bisa meningkatkan kemakmuran rakyat banyak? Persoalan inilah yang tampaknya mendorong lahirnya Inpres No.6/2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan dan UMKM. Namun dengan mencermati muatan kebijakan ini serta kondisi yang dihadapi di lapangan, masih banyak yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pada tingkat implementasinya. birokrasi-dan-sektor-riil-kr.pdf |
| |
| “Teknologi Informasi dan Reformasi Birokrasi”, Majalah e-Indonesia, Juni 2007 |
| 02 Juni 2007 |
By kumoro | June 21, 2007
Arus modernisasi dan sekaligus demokratisasi ternyata belum bisa mengubah birokrasi publik di Indonesia yang masih menggunakan struktur dan tata-kerja tradisional. Hampir semua Pemda sudah melakukan komputerisasi dan mencanangkan e-government, tetapi ternyata kinerja pelayanan publik tetap kurang efisien dan tidak tanggap terhadap keinginan masyarakat. Lalu bagaimana cara mengubah kinerja birokrasi semestinya? Terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, mana yang harus didahulukan, investasi TI-nya atau reformasi birokrasinya? Ikuti perdebatan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam birokrasi publik di majalah e-Indonesia. ti-dan-reformasi-birokrasi.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Lembaga Penentu Kebijakan Fiskal |
| 02 Juni 2007 |
By kumoro | June 5, 2007
Secara tradisional, otoritas pemerintah yang menentukan kebijakan fiskal adalah Departemen Keuangan. Tetapi semakin lengkap sistem ketatanegaraan dan semakin demokratis sistem politik yang berlaku, otoritas keuangan yang menentukan kebijakan fiskal pun bergeser ke lembaga-lembaga yang lain. Masalah di Indonesia relatif lebih kompleks karena otoritas yang menentukan kebijakan fiskal bukan saja menjadi sumber konflik diantara lembaga pemerintah di tingkat pusat tetapi juga bergeser ke pemerintah daerah. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa otoritas fiskal saat ini seringkali juga menjadi sumber konflik antara jajaran Departemen Keuangan, Departemen Teknis dalam jajaran pemerintah pusat, serta pemerintah daerah yang setelah dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal memperoleh otoritas yang relatif lebih besar.
[selengkapnya] |
|
| |
.jpg)
