|
|
| Pentingnya Perencanaan Sosial & Kontinjensi |
| 19 Juli 2007 |
| Sebagai penutup kuliah, materi ini menyajikan refleksi tentang pentingnya perencanaan sosial dan kontinjensi. Ada dua tema pokok yang seluruhnya telah dibahas, yaitu: perencanaan sosial yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan paling mendasar masyarakat, dalam hal ini kesehatan, pendidikan dan layanan sosial; dan perencanaan kontinjensi yang membahas manajemen bencana. Perencanaan untuk dua aspek ini sangat penting
[selengkapnya] |
| |
| Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan, Ngawi, 11 Juli 2007 |
| 12 Juli 2007 |
By kumoro | July 12, 2007
Untuk memastikan bahwa program atau projek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemda benar-benar membawa hasil dan manfaat bagi rakyat, monitoring dan evaluasi (monev) merupakan salah satu tahap manajemen publik yang sangat penting. Karena itu komitmen Ketua Bappeda Ngawi untuk menyelenggarakan pelatihan monev bagi para pejabat dari berbagai unsur Pemda patut dihargai. Produk peraturan baru yang menegaskan tentang perlunya monev antara lain adalah PP No.39 tahun 2006 mengenai Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. PP ini terutama memberikan panduan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi program pembangunan yang menggunakan sumber anggaran dari DIPA Daerah. Tetapi sebenarnya terdapat juga berbagai sumber peraturan yang menuntut agar para pelaksana program melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bagian integral dari proses manajemen pembangunan daerah.
konsep-dasar-pemantauan-dan-evaluasi.pdf
prinsip-dan-teknik-evaluasi-pembangunan.pdf
sim-pengawasan-dan-evaluasi.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Analisis UU Penanggulangan Bencana |
| 04 Juli 2007 |
By kumoro | July 4, 2007
Setelah didera dengan bencana alam yang bertubi-tubi dan setelah banyak rakyat yang menjadi korban, pemerintah dan para politisi di DPR merasakan urgensi dibuatnya sebuah undang-undang yang khusus mengenai penanggulangan bencana. Undang-undang No.24 tahun 2007 dibentuk guna menciptakan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif. Namun justru karena paradigma yang dipakai di dalam undang-undang ini sangat progresif, banyak hal yang belum dipikirkan dari segi implementasinya. Perlu banyak aspek yang menyangkut sosialisasi, diseminasi serta telaah atas implikasi dari undang-undang ini yang perlu diketahui oleh para pelaksana, tidak terkecuali oleh para mahasiswa magister studi kebijakan.
analisis-uupb-dan-rencana-aksi-nasional.ppt
[selengkapnya] |
| |
| Paradigma Penanggulangan Bencana |
| 04 Juli 2007 |
Sebagai pengantar pembahasan mengenai perencanaan kontinjensi, kuliah ini menguraikan berbagai konsep dan paradigma tentang penanggulangan bencana. Indonesia adalah salah satu negara yang berada di wilayah rawan bencana. Karena itu perencanaan penanggulangan bencana merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen pembangunan. Tidak kalah pentingnya ialah memahami berbagai perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat konvensional hingga yang paling progresif. Pemahaman paradigma ini penting mengingat bahwa pemerintah bersama para anggota DPR juga telah mengesahkan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
analisis-uupb-dan-rencana-aksi-nasional.ppt
[selengkapnya] |
| |
| Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007 |
| 02 Juli 2007 |
By kumoro | July 9, 2007
Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.
struktur-organisasi-pemda.pdf
manajemen-kepegawaian-daerah.pdf
analisis-jabatan-di-pemda-gunungkidul.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Apresiasi Analisis Jabatan di Pemda Gunungkidul, Wonosari, 7 Juli 2007 |
| 02 Juli 2007 |
By kumoro | July 9, 2007
Berlakunya PP No.8 tahun 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengandung kontroversi sejak awal. PP yang bertujuan untuk menetapkan standarisasi organisasi dan mencegah proliferasi satuan-satuan perangkat Pemda ini ternyata menimbulkan banyak persoalan karena kondisi daerah di seluruh tanahair yang sangat beragam. Selain itu, ketentuan mengenai Analisis Jabatan (Anjab) di banyak daerah juga terhenti kepada formalisasi jenis-jenis jabatan dan uraian jabatan. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa di banyak daerah sering terjadi keterlambatan dalam pengisian jabatan, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya, isu KKN dalam masalah kepegawaian serta sejumlah persoalan lainnya. Pelatihan Apresiasi Anjab di Gunungkidul ini diharapkan dapat mengawali langkah untuk memecahkan persoalan-persoalan semacam itu.
struktur-organisasi-pemda.pdf
manajemen-kepegawaian-daerah.pdf
analisis-jabatan-di-pemda-gunungkidul.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Penyusunan Anggaran Kinerja di Daerah |
| 02 Juli 2007 |
By kumoro | July 16, 2007
Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
[selengkapnya] |
| |
| Teori Pertumbuhan |
| 05 Juni 2007 |
| Berbagai macam teori tentang pembangunan ekonomi diharapkan dipahami dengan baik oleh para mahasiswa. Kuliah mengenai teori-teori pertumbuhan dengan demikian merupakan salah satu pengantar yang harus dikuasai. Di sini dijelaskan berbagai macam teori klasik tentang pertumbuhan berimbang (balanced growth) maupun teori pertumbuhan tak berimbang (unbalanced growth) seperti dikemukakan oleh para pakar. Selain itu, yang lebih penting
[selengkapnya] |
| |
| Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 02 Juni 2007 |
By kumoro | June 18, 2007
Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf
[selengkapnya] |
| |
| Manajemen Strategis untuk Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 02 Juni 2007 |
By kumoro | June 18, 2007
Bahan ini disampaikan dalam pelatihan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tingkat pertama di Magister Administrasi Publik, UGM. Perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, tetapi pemahaman perumus kebijakan tentang manajemen strategis terkadang masih belum memadai. Untuk itu, hal-hal yang mendasar tentang visi dan misi yang strategis dan cocok dengan kondisi lokal, teknik-teknik analisis SWOT, tes Litmus, serta komponen-komponen dari manajemen strategis diberikan dalam materi ini. manajemen-strategis-untuk-perencanaan-daerah.pdf
[selengkapnya] |
|
| |
.jpg)
