Beberapa Pemikiran tentang RUU Pengadaan Barang dan Jasa, Konsultasi Publik Kemitraan, hotel Aston Jogja, 29 Okt 2013
30 Oktober 2013
Melihat kenyataan bahwa hampir 70% dari kasus korupsi yang terungkap di Indonesia bermula dari pengadaan barang dan jasa (PBJ), urgensi untuk mengesahkan UU tentang Pengadaan sangat jelas. Banyak korupsi dan penyimpangan dari PBJ yang lolos dari jerat hukum karena memang belum ada kerangka hukum yang bisa memberikan sanksi pidana secara eksplisit. Tetapi kemajuan dari RUU PBJ sampai sekarang berjalan begitu lambat. Draf yang diajukan ke Setneg ditolak mentah-mentah oleh Kementerian Teknis, Kementerian Keuangan, dan konon oleh Bappenas sendiri yang sebenarnya pernah membidani terbentuknya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah). Sementara itu, 2 draf RUU yang diusulkan oleh aliansi masyarakat sipil masih belum jelas nasibnya. Menurut beberapa kawan di LSM, draf itu mungkin harus disorongkan lewat DPR agar bisa menjadi bagian dari Prolegnas dan dapat diteruskan ke proses ratifikasi. Melihat materi yang tampak dalam Naskah Akademik maupun draf RUU tersebut, memang dapat dipahami bahwa banyak pihak yang merasa kepentingannya terancam oleh RUU ini. Memenuhi undangan konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Kemitraan, saya hadir dan mencoba memantik diskusi publik agar agenda kebijakan yang sangat penting ini bisa bergulir lebih lanjut.
[selengkapnya]
Pidato Pengukuhan Gurubesar, Memperkuat Akuntabilitas Anggaran Publik, 17 Oktober 2013
19 Oktober 2013
Alhamdulillah. Akhirnya agenda kegiatan yang sudah sekian lama tertunda dapat terlaksana pada hari Kamis, tgl 17 Oktober 2013. Di depan rapat Majelis Guru Besar yang juga dihadiri oleh kolega, pejabat pemerintah, kerabat, mahasiswa dan wartawan yang memenuhi Balai Senat UGM, saya dapat membacakan pidato pengukuhan gurubesar di bidang Administrasi Negara dengan lancar. Beragam gagasan mengenai anggaran publik dan akuntabilitasnya, sebuah wilayah penelitian yang saya geluti selama ini, saya tumpahkan dalam pidato 18 halaman yang saya bacakan dalam waktu 55 menit. Perhelatan untuk pengukuhan ini cukup melelahkan dan menguras energi, biaya dan waktu bagi keluarga saya sendiri. Tetapi melihat hadirin yang memenuhi Balai Senat dan para tamu undangan yang cukup antusias mengikuti acara syukuran di Selasar Fisipol UGM, pengorbanan itu rasanya sudah tuntas terbayar. Saya berharap bahwa amanah sebagai gurubesar dapat saya penuhi dengan rasa tanggungjawab. Insya Allah. Naskah pidato sudah dapat diperoleh pada saat dibacakan di Balai Senat UGM. Tetapi saya unggah lagi di sini supaya dapat diakses, dibaca, dan dikritisi oleh khalayak yang lebih luas.
[selengkapnya]
Tantangan Strategis Bagian Otonomi Daerah, Pemprov DIY, 27 September 2013
30 September 2013
Sebagai salah satu dari tugas sebagai staff ahli di Biro Tata Pemerintahan, saya memenuhi kebutuhan akan identifikasi masalah dan pembahasan isu-isu strategis yang khusus dihadapi oleh Bagian Otonomi Daerah. Konsep dari Gubernur yang mengalihkan visi pembangunan dari "among tani" ke "dagang layar" di provinsi DIY menarik dan perlu ditindaklanjuti dengan strategi operasional oleh para pejabat Pemda. Ditetapkannya UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan operasional yang jelas dan terencana. Namun memang tidak mudah untuk menerjemahkan gagasan besar tersebut karena beberapa rencana kebijakan dari Pemerintah Pusat masih belum jelas, misalnya terkait dengan rencana revisi UU No.32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah dan rencana ratifikasi undang-undang tentang pemerintahan desa. Saya mencoba membantu untuk memperjelas isu-isu kebijakan mutakhir ini bersama staff Bagian Otonomi Daerah yang secara keseluruhan terdiri dari 11 orang.
[selengkapnya]
Silabus Ekonomi Sektor Publik, Jurusan MKP, Fisipol UGM
14 September 2013
Supaya mahasiswa dapat mempersiapkan diri lebih baik sebelum mengikuti kuliah, berikut ini saya unggah silabus MK Ekonomi Sektor Publik. Saya berharap para mahasiswa tidak hanya menuntut supaya kuliahnya lebih dialogis, lebih menantang secara intelektual atau lebih memperkaya wawasan, tetapi juga konsekuen untuk belajar lebih baik, mempersiapkan diri sebelum kuliah dan mencari secara aktif materi-materi penunjang bagi mata-kuliah ini sehingga diskusi di dalam kelas lebih produktif dan menarik.
[selengkapnya]
Kebijakan Publik Deliberatif, Kuliah Umum di Jurusan Administrasi Negara, Uned, Jember
13 September 2013
Kenangan menempuh pendidikan Pra-Jabatan menyeruak lagi ketika saya diundang oleh pengurus Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Jember, dalam kuliah umum untuk mengawali berlangsungnya kuliah di program S1. Pada tahun 1992 saya mengikuti Pra-Jabatan di Uned sambil memanfaatkan waktu libur ketika masih menempuh program MPP di Singapura. Sesuai dengan permintaan panitia, saya memaparkan apa yang saya ketahui tentang kebijakan publik deliberatif atau yang sebenarnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Kebijakan Publik dengan Musyawarah". Seorang mahasiswa mengkritik bahwa wacana tentang kebijakan publik deliberatif terlalu mengacu kepada teori-teori di Barat. Saya sepakat dengan itu. Bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengenal mekanisme musyawarah untuk memastikan bahwa proses demokrasi memang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Kelemahan yang saya lihat sekarang ini adalah bahwa demokrasi elektoral belum bisa menjamin demokrasi substansial. Demokrasi belum bisa menjawab masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan pemerataan layanan publik yang tampak semakin jelas di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa kendala untuk menciptakan kebijakan deliberatif itu bukan hanya berasal dari komitmen elit perumus kebijakan yang rendah dan banyaknya korupsi atau penyimpangan kewenangan, tetapi juga berasal dari persoalan "active citizenry" di mana publik membiarkan saja berbagai persoalan yang berlangsung di pemerintahan tanpa adanya kritik, keterlibatan aktif, atau mekanisme pemantauan publik yang berkesinambungan. Saya berharap para mahasiswa yang masih penuh semangat itu menangkap esensi persoalan ini.
[selengkapnya]
Plus-Minus Lelang Jabatan, Seminar ICW-Kemitraan-Ausaid, hotel Sari Pan Pacific, Jakarta
11 September 2013
Memenuhi undangan ICW yang bekerjasama dengan Kemitraan dan Ausaid, saya memaparkan beberapa gagasan tentang Lelang Jabatan yang belakangan ini menjadi wacana publik yang cukup hangat. Kehadiran banyak perumus kebijakan di Pusat maupun Daerah, kalangan swasta dan LSM menjadikan seminar kali ini cukup menarik. Dua Wamen datang (Eko Prasojo dari Kempan & RB, Denny Indrayana dari Kemenkuham) dan pidato Wagub DKI Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang berapi-api menjadikan seminar ini cukup gayeng. Saya melihat sebagian besar pemangku kepentingan yakin bahwa lelang jabatan (open recruitment) ini akan membawa perubahan kepada sistem rekrutmen pejabat pemerintah yang selama ini penuh dengan nepotisme dan transaksi uang. Tetapi apakah Lelang Jabatan merupakan solusi permanen untuk semua jenis jabatan? Saya sampaikan beberapa kehati-hatian (caveat) yang perlu dicermati oleh para perumus kebijakan melalui forum ini.
[selengkapnya]
"Lelang Jabatan", Analisis, Kedaulatan Rakyat
02 September 2013
Banyak pihak yang cukup antusias dengan gagasan beberapa Kepala Daerah untuk melakukan lelang jabatan. Dimulai dari Jokowi di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan mungkin akan lebih banyak lagi gubernur atau bupati/walikota yang menggunakan sistem terbuka untuk memilih para pejabat pemerintah. Apakah terobosan ini akan efektif untuk menggerakkan reformasi birokrasi di daerah? Apakah ini tidak hanya akan terhenti menjadi kebijakan populer yang tanpa hasil yang bermakna? Saya tidak ingin mengambil posisi terlalu optimis, tetapi juga tidak ingin menjadi pesimis dengan langkah baru para gubernur ini. Sejalan dengan prinsip manajemen sumberdaya di sektor publik, sebenarnya persoalan menentukan orang dan menempatkannya dalam jabatan tertentu tidak hanya sekadar masalah terbuka atau tertutup sistemnya. Yang paling pokok adalah apakah rekrutmen pegawai atau pejabat itu sudah bisa mengukur kemampuan yang dibutuhkan secara objektif dan prosesnya dapat benar-benar sesuai dengan merit-system. Lelang jabatan mungkin akan bisa mengikis kecenderungan nepotisme dalam rekrutmen pejabat, tetapi tetap tidak ada jaminan bahwa sistem rekrutmen terbuka itu akan bisa menjamin kualitas pejabat jika indikator penilaiannya kurang tepat.
[selengkapnya]
Permenpan No.17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
21 Agustus 2013
Sebuah Peraturan Menteri yang cukup kontroversial terbit pada bulan Maret 2013 lalu. Tetapi karena belum banyak kalangan yang tahu isinya, mungkin belum banyak komentar terhadap materi dari peraturan ini. Gagasan awal Permenpan ini mungkin baik karena bermaksud membuat supaya pekerjaan dosen dalam kegiatan pengajaran dan penelitian lebih rapi dan tertata. Tetapi kalau melihat sekian banyak prosedur yang diatur bagi dosen, tampaknya banyak ketentuan yang justru akan mengekang dan membuat inovasi dosen dalam penelitian menjadi tumpul. Cara kerja penelitian tidak mungkin diatur secara kaku seperti cara kerja para birokrat di jajaran pemerintahan. Yang lebih parah lagi, Permenpan ini mengacaukan jabatan fungsional dengan jabatan struktural (lihat misalnya pasal 6 ayat 3). Saya kira kalangan perguruan tinggi perlu menyikapi terbitnya Permen ini secara kritis.
[selengkapnya]
Syawalan dan Trah R.Sastrohardjo, Pakem, 10 Agustus 2013
11 Agustus 2013
Pertemuan Syawalan dan trah adalah sebuah acara rutin bagi sebagian besar masyarakat di Jawa. Tapi saya tetap melihat bahwa acara rutin ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan bermakna. Pertemuan Trah adalah sebuah wahana untuk melihat kembali asal-usul keluarga, menyambung kembali silaturahmi, dan merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan selama satu tahun sampai datangnya bulan puasa. Sudah banyak budayawan yang pernah menulis analisis tentang kedalaman acara Trah dalam kosmologi Jawa. Bagi kami sekeluarga, trah R.Sastrohardjo di Pakem tahun 2013 ini juga sangat istimewa karena kerabat alm Bp/Ibu Rajiyo Dirjosusanto kebetulan memperoleh giliran untuk menjadi penyelenggara kegiatan trah di rumah Eyang Sastrohardjo di dusun Pakem Tegal. Sengaja kami menyusun acara Trah dengan nuansa Jawa. Jadi? Ada hidangan ketupat, oseng-oseng daun kates, teri, rujak degan, dan ... gendhing-gendhing Jawa sebagai pengiring acara trah. Kami khusus mengundang Pak Trustha dari jurusan Karawitan ISI yang membawa temen-temen alumni ISI dan 2 orang mahasiswa asing yang menabuh gamelan untuk acara ini. Sumangga! "Mugi-mugi adicara trah menika saged dados lantaran supeketing pasedherekan kita sedaya".
[selengkapnya]
Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi, hotel Arjuna, Jogja
25 Juli 2013
Dalam dua kali pertemuan berturut-turut di hotel Arjuna, saya diminta untuk membantu memikirkan persoalan kepegawaian di sebuah kabupaten terpencil di Papua, yaitu kabupaten Pegunungan Bintang. Permasalahan kepegawaian dan birokrasi publik di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini demikian kompleks sebagaimana dihadapi oleh banyak kabupaten yang masih terbelakang di Indonesia. Permasalahan itu terkait dengan kondisi geografis yang sulit, infrastruktur transportasi yang sangat minim, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, hingga masalah komitmen kebanyakan sumberdaya manusia yang memprihatinkan. Tetapi bersama-sama para pejabat Pemda dari Biro Organisasi, saya mencoba untuk membangun optimisme dengan pemahaman yang realistis tentang apa yang harus dihadapi dan dipecahkan dengan prioritas jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan APBD yang sudah mencapai Rp 1,02 triliun dan proporsi belanja langsung yang mencapai lebih dari 70 persen, semestinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk memakmurkan rakyat di daerah. Tetapi dengan kekuatan pegawai yang hanya sekitar 2.200 orang dan tingkat kompetensi dan komitmen masih rendah, pejabat Pemda di kabupaten ini memang harus bekerja ekstra keras untuk menggerakkan birokrasi publik dan melayani warga dengan sebaik-baiknya.
[selengkapnya]
.jpg)
