|
|
| Naskah Akademik RPJMN Bidang Desentralisasi 2010-2014 |
| 28 Mei 2009 |
| Apa saja yang telah dicapai dari kebijakan desentralisasi selama lima tahun menjelang pergantian pemerintahan sekarang ini? Apa saja isu-isu mutakhir yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan kebijakan desentralisasi? Apa tantangan untuk lima tahun ke depan? Ini adalah sebagian dari pertanyaan mendasar yang harus dijawab untuk menyusun RPJMN bidang desentralisasi periode 2010-2014. Bersama tim konsultan GTZ-CIDA-Bappenas saya mencoba menuangkannya dalam sebuah naskah akademik untuk dipertimbangkan oleh para perumus kebijakan, pemangku kepentingan dan khalayak. Argumentasinya didasarkan pada data sekunder mutakhir serta serangkaian Diskusi Kelompok Terarah bersama para pemangku kepentingan. Masih banyak yang akan terus diperbaiki dalam naskah ini, tetapi sebagian besar gagasan dasar telah disajikan secara komprehensif.
[selengkapnya] |
| |
| Strategi Profesionalisme Sekwan, hotel Inna-Garuda, Jogja. |
| 23 Mei 2009 |
Setelah reformasi politik mengubah secara signifikan pola hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah, peran Sekwan (Sekretariat Dewan) menjadi sangat penting. Di satu sisi, banyak orang yang menuding bahwa Sekwan menjadi semacam pintu masuk bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh para anggota dewan karena korupsi bisa terjadi karena dukungan administratif Sekwan. Tetapi di sisi lain, banyak pula orang yang prihatin bahwa Sekwan sering menjadi bulan-bulanan konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif di daerah. Oleh sebab itu, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme para pegawai di jajaran Sekwan menjadi sangat penting sekarang dan di masa-masa mendatang.
[selengkapnya] |
| |
| Budaya Kinerja, Diskusi Terbatas LAN, hotel Sahira, Bogor. |
| 15 Mei 2009 |
Meskipun sudah banyak upaya pembenahan pola-pikir (mindset) dalam manajemen pelayanan publik, persepsi khalayak tentang kualitas pelayanan publik di Indonesia masih buruk. Mengapa? Jika di negara-negara yang relatif lebih maju gonjang-ganjing politik tidak sampai berpengaruh kepada kinerja birokrasi publik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, di Indonesia intervensi politik justru sangat mengganggu kinerja birokrasi publik. Apa yang harus dilakukan? Salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada budaya kinerja diantara para pejabat dan pegawai pemerintah di Indonesia. Oleh Deputi bidang Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), saya diundang sebagai narasumber dalam diskusi terbatas di Bogor. Mudah-mudahan kampanye tentang budaya kinerja yang dilakukan oleh LAN akan menunjukkan hasil
[selengkapnya] |
| |
| Pembiayaan Pembangunan Transportasi Massal di Jakarta, Tugas 4 Mei 2009 |
| 04 Mei 2009 |
| Penganggaran atau penentuan alokasi biaya bagi suatu proyek publik merupakan salah satu sumber konflik kepentingan diantara para perumus kebijakan. Kendatipun situasi problematisnya sudah jelas dan urgensi masalah yang sudah sangat mendesak, suatu rencana pembiayaan bisa saja batal karena tidak adanya kompromi kepentingan diantara para perumus kebijakan. Rencana pembiayaan untuk membangun transportasi massal di Jakarta adalah merupakan salah satu kasus yang dapat dijadikan pelajaran bagi para perumus kebijakan. Apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini?
[selengkapnya] |
| |
| Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik setelah Pilkada Langsung |
| 21 April 2009 |
| Pilkada langsung menjadi bagian dari dinamika perumusan kebijakan publik di daerah saat ini. Di satu pihak, Pilkada langsung memang membuat suasana politik di daerah menjadi hidup dan ini jelas merupakan kemajuan demokrasi yang signifikan di Indonesia. Tetapi di lain pihak mekanisme Pilkada langsung yang cenderung disikapi hanya sebagai demokrasi prosedural menjadi tantangan yang sangat berat bagi perumusan kebijakan publik di daerah. Keluhan mengenai intervensi Parpol dan elit politik yang berlebihan kepada proses perumusan kebijakan sudah lama terdengar. Kini masalah pokok yang menghambat pencapaian tujuan demokrasi yang substansial adalah adanya politik uang yang dilakukan secara terselubung atau terang-terangan. Pada saat yang sama korupsi politik merupakan salah satu agenda masalah yang sulit dipecahkan di Indonesia. Tulisan ini mengangkat dua kasus di daerah yang diharapkan akan memperjelas bagaimana sesungguhnya dinamika kebijakan yang terjadi. Artikel saya kirimkan ke panitia Konferensi Administrasi Negara yang Kedua di Surabaya.
[selengkapnya] |
| |
| Pembagian Urusan Antar-Jenjang Pemerintahan Bidang Pendidikan |
| 26 Maret 2009 |
By kumoro | March 26, 2009
Isu penting yang sejauh ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi ialah kejelasan mengenai pembagian urusan. UU No.32/2004 yang merupakan peraturan organik seringkali bertabrakan dengan Undang-undang sektoral yang dijadikan sebagai pegangan oleh departemen teknis. Upaya pembagian urusan yang terdapat di dalam ketentuan PP No.38/2007, walaupun sudah dibuat lebih komprehensif, ternyata juga tidak terlalu banyak membantu dalam memecahkan masalah pembagian urusan. Dalam paper singkat ini, saya bersama tim ASSD GTZ-CIDA yang bekerjasama dengan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas berusaha untuk memetakan secara lebih jelas. Versi yang dibuat di sini adalah untuk sektor pendidikan.
[selengkapnya] |
| |
| “Trisula Pembunuh Korupsi” |
| 13 Maret 2009 |
Sebagian wacana yang berkembang tentang upaya untuk menanggulangi korupsi di Indonesia berpijak pada kebijakan kuratif, memberantas dan menghukum para koruptor. Apakah pendekatan kuratif itu akan efektif? Saya berpendapat bahwa pendekatan kuratif memang perlu terus dikembangkan, tetapi dalam jangka panjang yang sesungguhnya lebih efektif adalah pendekatan pencegahan. Ibarat menjaga kesehatan, mencegah penyakit selalu lebih baik daripada mengobatinya. Ada tiga hal penting yang dapat kita ambil pelajaran dari keberhasilan upaya pencegahan korupsi di beberapa daerah, yaitu faktor komitmen pimpinan daerah, transparansi, dan dukungan masyarakat luas. Apakah ketiga prasyarat ini sudah ada di Indonesia? Itulah soalnya.
trisula-pembunuh-korupsi.pdf
[selengkapnya] |
| |
| “Stimulus dan Politik Anggaran Daerah”, Jawa Pos, 3 Maret 2009 |
| 03 Maret 2009 |
By kumoro | March 3, 2009
Ketika krisis global mulai berpengaruh langsung kepada ekonomi di Indonesia, pemerintah tergopoh-gopoh untuk membuat kebijakan dengan memberi dana stimulus yang diharapkan bisa segera dialokasikan pada bulan Maret 2009 ini. Masalahnya di Indonesia ialah bahwa pemberian stimulus ini bertepatan dengan banyak kegiatan di bidang politik. Kecuali itu, yang masih kronis di daerah ialah penyerapan anggaran yang senantiasa lebih kecil dari harapan. Bagaimana strategi untuk menembus persoalan implementasi kebijakan anggaran ini?
[selengkapnya] |
| |
| Instrumen Anggaran untuk Meredam Dampak Krisis Global |
| 02 Maret 2009 |
Tugas Kebijakan Publik, 2 Maret 2009.
instrumen-anggaran-untuk-meredam-krisis-global.pdf
[selengkapnya] |
| |
| PP No.3 th 2007 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |
| 27 Februari 2009 |
By kumoro | February 27, 2008
Peraturan Pemerintah yang mengubah bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah ini bagi sebagian pihak disoroti sebagai bentuk pemandulan terhadap kekuasaan legislatif di daerah. Betulkah? Dari format pertanggungjawaban yang ada, sesungguhnya PP ini menyiratkan adanya “triple accountability”, bahwa Kepala Daerah secara vertikal bertanggungjawab kepada pemerintah atasannya, secara horisontal bertanggungjawab kepada DPRD dan juga tetap harus bertanggungjawab kepada rakyat. Mekanisme baru seperti ini yang perlu terus diuji dan dicermati keampuhannya.
[selengkapnya] |
|
| |
.jpg)
