Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Detail Buku
 
 
Judul Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik
Penulis Agus Dwiyanto, Samodra Wibawa, Wahyudi Kumorotomo, Erwan Agus Purwanto, Bambang Wicaksono
Penerbit Gadjah Mada University Press, Jogjakarta
Tahun 2006
Website http://www.gmup.ugm.ac.id

Kontribusi saya pada buku ini adalah Bab 3 yang berjudul “Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas dari Praktik KKN”. Buku ini berisi kumpulan tulisan dari para kolega dosen di Jurusan Administrasi Negara, Fisipol, UGM. Naskah awalnya adalah modul pelatihan “Pelayanan Publik yang Berwawasan Good Governance” yang terselenggara atas kerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara dan JICA (Japan International Cooperation Agency) yang juga didukung oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. Wacana tentang “good governance” (tata-pemerintahan yang baik) sudah banyak diulas, terutama oleh para pakar yang bekerja di lembaga-lembaga donor internasional. Namun makna dari good governance sendiri dalam praktik administrasi publik di Indonesia sebenarnya masih belum jelas. Penafsiran tentang istilahnya sendiri terkadang berlainan antara pakar, birokrat, serta masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu upaya untuk menerjemahkan gagasan tentang good governance dalam praktik pemerintahan sehari-hari seperti yang diulas di dalam buku ini tentunya penting agar gagasan yang baik tidak terhenti di tingkat wacana saja. Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang paling mudah diukur dan paling banyak dirasakan ketika masyarakat berurusan dengan birokrasi. Maka sendi-sendi pelayanan yang baik dengan indikator efisiensi, impersonalitas, akuntabilitas, partisipatif, transparan, dengan tetap menghargai tuntutan masyarakat yang terwujud dalam responsivitas terhadap survai warga pengguna kiranya perlu diketahui oleh para mahasiswa, birokrat, pejabat Pemda, serta masyarakat pada umumnya.
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.