Panitia Angket DPR masih menyandera KPK dengan perpanjangan masa tugasnya. Apakah para wakil rakyat itu sudah mati-rasa dengan suasana batin rakyat di negeri ini ya?
November 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
 

Desentralisasi dan Pembagian Urusan Pemerintahan
Naskah Akademik RPJMN Bidang Desentralisasi 2010-2014
28 Mei 2009
Apa saja yang telah dicapai dari kebijakan desentralisasi selama lima tahun menjelang pergantian pemerintahan sekarang ini? Apa saja isu-isu mutakhir yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan kebijakan desentralisasi? Apa tantangan untuk lima tahun ke depan? Ini adalah sebagian dari pertanyaan mendasar yang harus dijawab untuk menyusun RPJMN bidang desentralisasi periode 2010-2014. Bersama tim konsultan GTZ-CIDA-Bappenas saya mencoba menuangkannya dalam sebuah naskah akademik untuk dipertimbangkan oleh para perumus kebijakan, pemangku kepentingan dan khalayak. Argumentasinya didasarkan pada data sekunder mutakhir serta serangkaian Diskusi Kelompok Terarah bersama para pemangku kepentingan. Masih banyak yang akan terus diperbaiki dalam naskah ini, tetapi sebagian besar gagasan dasar telah disajikan secara komprehensif. [selengkapnya...]
 
Pembagian Urusan Antar-Jenjang Pemerintahan Bidang Pendidikan
26 Maret 2009

By kumoro | March 26, 2009

 

Isu penting yang sejauh ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi ialah kejelasan mengenai pembagian urusan. UU No.32/2004 yang merupakan peraturan organik seringkali bertabrakan dengan Undang-undang sektoral yang dijadikan sebagai pegangan oleh departemen teknis. Upaya pembagian urusan yang terdapat di dalam ketentuan PP No.38/2007, walaupun sudah dibuat lebih komprehensif, ternyata juga tidak terlalu banyak membantu dalam memecahkan masalah pembagian urusan. Dalam paper singkat ini, saya bersama tim ASSD GTZ-CIDA yang bekerjasama dengan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas berusaha untuk memetakan secara lebih jelas. Versi yang dibuat di sini adalah untuk sektor pendidikan.

[selengkapnya...]
 
Isu Strategis Desentralisasi dalam RPJMN
11 Februari 2009
Berikut ini adalah bahan mengenai isu-isu strategis yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Materi pokok dari isu strategis ini versi bahasa Inggrisnya disiapkan oleh Gabe Ferrazzi, mitra saya di GTZ.
isu-pokok-dalam-rpjmn.pdf [selengkapnya...]
 
Desentralisasi dan Pelaksanaan Urusan Berdasarkan PP No.38/2007
13 Januari 2009
Sudah hampir satu dasawarsa sistem pemerintahan di Indonesia dikelola secara terdesentralisasi. Tetapi tampaknya sejauh ini tujuan yang utuh dari kebijakan desentralisasi belum dapat dicapai secara memuaskan. Secara politis, desentralisasi memang merupakan konsekuensi logis dari kehidupan bangsa yang semakin demokratis di Indonesia yang memiliki wilayah dengan beragam potensi dan kondisi geografis. Namun tujuan akhir kebijakan desentralisasi untuk memakmurkan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat ternyata belum menampakkan hasil. Berbagai kebijakan yang menggariskan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ternyata masih membingungkan dan belum memiliki pola yang jelas. PP No.55/2005 dan PP No.38/2007 ternyata masih belum dapat dijadikan sebagai pedoman yang baik untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan umum di daerah. Saya terlibat dalam sebuah pekerjaan yang didukung secara tripartit antara pihak Bappenas, GTZ dari pemerintah Jerman dan CIDA dari pemerintah Canada untuk menyusun Bab 13 dari RPJMN 2009-2014 dan sekaligus memperjelas penyelenggaraan urusan pemerintahan sejalan dengan PP No.38/2007. Saya berharap banyak pihak yang akan bersedia memberikan data, informasi dan bahan pemikiran untuk tugas ini. Semoga. [selengkapnya...]
 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.