Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

"/>
Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Mei 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 

Detail Artikel
Penyusunan Anggaran Kinerja di Daerah
02 Juli 2007

By kumoro | July 16, 2007

 

Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

 
 
 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.