By kumoro | April 18, 2007

Salah satu hal yang mengecewakan rakyat dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ialah bahwa APBD belum benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara nasional, sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar belanja APBD (rata-rata 69%) tersedot untuk menggaji pegawai negeri atau untuk belanja perjalanan dinas. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa APBD adalah anggaran publik sedangkan sebagian besar alokasinya tidak benar-benar untuk publik?