Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Pelatihan dan Lokakarya



Penghematan dan Peningkatan Efektivitas Perjalanan Dinas, Hotel Gowongan Inn, Jogja
26 November 2014
Presiden Jokowi dan beberapa menteri dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya melakukan penghematan biaya birokrasi publik. Namun memang tidak mudah untuk melakukan penghematan itu jika tidak disertai pola manajemen yang terbuka serta perubahan cara-pikir diantara para aparat pemerintah sendiri. Salah satu yang sederhana tetapi seringkali dilupakan adalah upaya untuk melakukan penghematan perjalanan dinas di satu sisi serta peningkatan efektivitas kerja di sisi lainnya. Bersama para pegawai dari daerah (Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, dan Aceh Barat Daya) saya mendiskusikan masalah ini dalam sebuah pelatihan teknis di Jogja. Saya masih merasakan betapa pola pikir mengenai pemanfaatan perjalanan dinas untuk kepentingan individu pegawai negeri masih sangat kuat. Pertanyaan dan perdebatan masih di seputar bagaimana cara mensiasati sistem pengawasan agar pemanfaatan untuk pribadi pegawai tetap dapat diperoleh sementara ukuran manfaat bagi masyarakat masih kurang mendapat perhatian. Tidak bisa dianggap sepele, reformasi birokrasi harus dimulai dari hal-hal yang tampaknya sepele seperti akuntabilitas perjalanan dinas oleh pegawai pemerintah di daerah. Dari sinilah diharapkan penyadaran yang lebih luas dapat dimulai. [selengkapnya...]
 
Analisis Kebijakan Anggaran dan Keuangan Daerah, Kab Konawe Utara, MAP-UGM, Jogja
11 Juni 2014
Untuk salah satu pelatihan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang dilaksanakan oleh MAP-UGM bagi para pejabat Eselon III dan Eselon IV Kabupaten Konawe Utara, saya diminta memberi materi tentang kebijakan anggaran dan keuangan daerah. Sebagai sebuah daerah pemekaran yang berdiri sejak tahun 2007, Konawe Utara masih menghadapi banyak tantangan dalam upaya untuk memakmurkan daerah. Meskipun proporsi belanja langsung dibanding belanja tak langsung dalam APBD kabupaten ini termasuk yang baik jika dibandingkan kecenderungan di sebagian besar daerah, tetapi pola belanjanya masih menunjukkan prioritas yang belum berpihak kepada kebutuhan rakyat. Meskipun PDRB sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, masih terlalu sedikit belanja APBD yang difokuskan pada sektor ini. Belanja langsung juga masih lebih banyak dihabiskan untuk perjalanan dinas pegawai dan belanja infrastruktur yang terfokus pada pembangunan kantor kabupaten, prasarana pemerintah, dan jenis-jenis belanja yang sebenarnya kembali kepada aparat, bukan untuk menunjang kegiatan produktif masyarakat di daerah. Saya berusaha mendorong para perumus kebijakan di Konawe Utara, terutama di Bappeda, DPKAD, Dinas PU, dan beberapa SKPD yang mengikuti pelatihan ini untuk benar-benar memikirkan misi penganggaran yang akan bermanfaat bagi rakyat di Konawe Utara. Semoga pemikiran-pemikiran yang positif dalam pelatihan ini bisa benar-benar dilaksanakan. [selengkapnya...]
 
Etika Publik, Rancangan Modul Pra-Jabatan untuk Mendukung Perwujudan Reformasi Birokrasi, LAN, Jakarta
30 Mei 2014
Dengan semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi di bawah beleid baru UU No.5/2014 tentang ASN, Lembaga Administrasi Negara mengundang banyak pakar dari perguruan tinggi dan para mantan pejabat negara untuk merancang modul Pra Jabatan. Rancangan Diklat baru bagi Pra Jabatan sangat penting untuk menghasilkan generasi baru PNS yang lebih kompeten, profesional dan berdedikasi tinggi di masa mendatang. Saya bersama Prof. Amir Imbaruddin dan Dr. Nana Rukmana kebagian mata Diklat Etika Publik. Seperti selalu dihadapi oleh para penulis dan perancang modul, salah satu tantangannya adalah membahas nilai-nilai filosofis dan abstrak dalam etika dengan rujukan kasus yang konkret sehingga mudah dipahami oleh para peserta Diklat. [selengkapnya...]
 
Sistem Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang di BUMN/BUMD, Hotel Arjuna, Jogja
29 April 2014
Dalam lokakarya yang pesertanya sebagian besar adalah anggota panitia pengadaan, PPK, dan KPA ini saya menguraikan dua hal pokok: 1) Sistem penunjukan langsung dalam pengadaan, dan 2) Pengadaan oleh BUMN/BUMD. Sistem pengadaan dengan penunjukan langsung saat ini masih diliputi oleh persepsi yang buruk sebagai sistem yang rentan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan korupsi. Persepsi ini tidak sepenuhnya benar mengingat bahwa kemungkinan penyimpangan selalu ada dalam sistem pengadaan, termasuk sistem lelang umum atau lelang terbatas. Selanjutnya, masalah yang saat ini masih menjadi sumber perdebatan adalah apakah pengadaan oleh BUMN/BUMD harus mengikuti ketentuan dalam Perpres No.70/2012 sebagai revisi dari Perpres No.54/2010 tentang pengadaan. Ada yang berpendapat bahwa BUMN/BUMD bisa dikecualikan dari peraturan tersebut karena sepenuhnya bisa mengikuti sistem pengadaan dalam perusahaan swasta yang lebih mengandalkan supply-chain yang profesional. Sebaliknya, karena pengadaan barang BUMN/BUMD adalah untuk kepentingan publik, prosedurnya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam sistem pengadaan barang dan jasa publik. Mana yang betul? Saya mencoba membahas isu-isu di seputar ini dengan para pelaku yang sehari-hari memang menghadapi persoalan teknis di bidang pengadaaan. [selengkapnya...]
 
Filosofi Pengawasan, Perubahan Paradigma dalam Peran Lembaga Pengawas di Daerah, Wisma MM-UGM, Jogja
15 Desember 2013
Di hadapan sekitar 40 orang auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto, saya membahas isu-isu mendasar seputar filosofi pengawasan dan bagaimana mestinya para auditor memainkan peran mereka dalam sistem pengawasan di daerah. Fungsi pokok pengawasan adalah memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja individual dan SKPD, melakukan pembinaan terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Tetapi fungsi pokok ini seringkali dilupakan ketika seorang auditor melaksanakan tugasnya, apalagi kalau sudah dikejar target dan iklim organisasi hanya mengutamakan agar auditor bisa memperoleh "temuan". Akibatnya, kendatipun lembaga pengawas dan pemeriksa di Indonesia sudah sedemikian banyak, penyimpangan dan korupsi tidak banyak bisa dicegah. Upaya mengatasi ini memang tidak hanya bisa diserahkan kepada para auditor, tetapi perubahan paradigma benar-benar diperlukan untuk menghasilkan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang dapat diandalkan dalam pencegahan korupsi. [selengkapnya...]
 
Penataan Organisasi di Perguruan Tinggi, hotel Saphir, Jogja
27 November 2013
Mendapat undangan dari kantor Hukum dan Organisasi UGM untuk menjadi narasumber, saya terus-terang menghadapi beban berat karena harus berbicara tentang teman-teman sendiri dan isu-isu internal di UGM. Tetapi karena saya juga tidak bisa menolak, saya penuhi kewajiban untuk berbicara dalam forum yang melibatkan para Kepala Biro, Kantor, dan unit-unit operasional di UGM ini. Dengan UU No.12 tahun 2012 yang telah menetapkan UGM sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum, bukan BLU (Badan Layanan Umum), sebenarnya ada banyak peluang terbuka bagi UGM untuk meneruskan visinya sebagai universitas riset. Dalam hal ini, semestinya struktur dan unit-unit organisasi yang strategis juga bisa segera diidentifikasi berdasarkan visi tersebut. Namun memang tidak mudah untuk menciptakan struktur yang ramping, efisien dan sekaligus responsif bagi UGM yang sudah memiliki 18 fakultas dan 155 program studi. Banyak hal yang harus dibicarakan secara terbuka dan dianalisis secara objektif sebelum reorganisasi yang sistematis dilaksanakan. Semuanya tergantung kepada kesiapan jajaran pimpinan dan pejabat teknis di UGM untuk melakukan evaluasi secara objektif dan melaksanakan penataan organisasi secara konsisten. [selengkapnya...]
 
Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi, hotel Arjuna, Jogja
25 Juli 2013
Dalam dua kali pertemuan berturut-turut di hotel Arjuna, saya diminta untuk membantu memikirkan persoalan kepegawaian di sebuah kabupaten terpencil di Papua, yaitu kabupaten Pegunungan Bintang. Permasalahan kepegawaian dan birokrasi publik di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini demikian kompleks sebagaimana dihadapi oleh banyak kabupaten yang masih terbelakang di Indonesia. Permasalahan itu terkait dengan kondisi geografis yang sulit, infrastruktur transportasi yang sangat minim, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, hingga masalah komitmen kebanyakan sumberdaya manusia yang memprihatinkan. Tetapi bersama-sama para pejabat Pemda dari Biro Organisasi, saya mencoba untuk membangun optimisme dengan pemahaman yang realistis tentang apa yang harus dihadapi dan dipecahkan dengan prioritas jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan APBD yang sudah mencapai Rp 1,02 triliun dan proporsi belanja langsung yang mencapai lebih dari 70 persen, semestinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk memakmurkan rakyat di daerah. Tetapi dengan kekuatan pegawai yang hanya sekitar 2.200 orang dan tingkat kompetensi dan komitmen masih rendah, pejabat Pemda di kabupaten ini memang harus bekerja ekstra keras untuk menggerakkan birokrasi publik dan melayani warga dengan sebaik-baiknya. [selengkapnya...]
 
Manajemen Kinerja: Reformasi Birokrasi dan Aplikasi Balanced Score-Card di Indonesia, Diklatpim II, Semarang
06 Juni 2013
Memenuhi undangan panitia Diklatpim-2 Badan Diklat Provinsi Jateng, saya menguraikan tentang kemungkinan aplikasi Balanced Score-Card (BSC) yang merupakan "merek-dagang" pemikiran Kaplan & Norton (2008). Aplikasi BSC sangat populer diantara perusahaan swasta dan untuk mengetahui lebih detil tentang BSC bahkan Setwapres pernah mengundang Kaplan ke Jakarta untuk berbicara di sebuah seminar. Tetapi, apakah teknik manajemen kinerja ini cocok untuk organisasi pemerintah? Inilah pertanyaan yang tetap menggelitik untuk dijawab. Saya menguraikan tentang metode BSC dari konsep-konsep elementernya, terutama semangat untuk menyeimbangkan antara kepentingan Stake-holders dan Customers dengan Internal Business-Process dan Organizational Learning and Growth. Tapi diskusi di kelas tampaknya lebih mengarah kepada bagaimana pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagian peserta berargumentasi bahwa banyak kasus korupsi yang diadili di Indonesia sebenarnya adalah kesalahan prosedur, bukan tindak pidana korupsi. Untuk sebagian, saya setuju dengan argumentasi ini mengingat bahwa dalam praktik terdapat ketidakjelasan antara wilayah Hukum Administrasi dengan Hukum Pidana dalam banyak kasus korupsi. Lalu, dari mana kita harus membenahi manajemen kinerja dalam organisasi pemerintah melihat begitu banyaknya persoalan yang membelitnya? [selengkapnya...]
 
Kebijakan Umum Disiplin PNS, Catatan Tentang PP No.53/2010, PSEKP-UGM, Jogja
10 April 2013
Dalam pelatihan teknis-fungsional yang diselenggarakan oleh PSEKP-UGM ini saya membahas kebijakan tentang birokrasi publik yang sudah menjadi isu selama lebih dari 4 dasawarsa terakhir, yaitu tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Rezim pemerintahan sudah berganti sekian kali, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki peraturan tentang disiplin PNS, termasuk PP No.53/2010 yang diamanatkan oleh UU No.43/1999 tentang Kepegawaian Negara. Tetapi mengapa kita tidak kunjung melihat perbaikan yang signifikan dalam disiplin PNS? Mengapa citra tentang PNS selalu buruk? Saya melihat ini semua bersumber dari faktor budaya dalam organisasi publik di Indonesia yang masih belum kondusif bagi peningkatan disiplin. Masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi bahkan juga terdapat di negara-negara maju. Kalau kebijakan yang ada hanya bersifat parsial dan tidak mampu mendobrak kebuntuan strategi budaya dalam organisasi publik, memang tidak ada yang dapat dilakukan dengan peraturan, apapun bentuknya. Kesan bahwa para PNS sering hanya mengutamakan hak-hak mereka, seperti gaji yang lebih tinggi, suasana kerja yang lebih nyaman, dan pensiun yang lebih pasti, masih tampak dari diskusi yang berlangsung dalam pelatihan ini. Tidak banyak pendapat yang menunjuk keharusan untuk memenuhi kewajiban. Seandainya semua PNS menghayati begitu mulianya tugas mereka yang mengabdi kepada rakyat, kepentingan umum, dan masa depan bangsa, mereka pasti akan mengutamakan kewajiban daripada hak-hak yang selama ini mereka tuntut. Apakah catatan ini hanya sekadar mengukir di atas pasir? Apakah para PNS sudah kehilangan ruh pengabdian mereka? Wallahu alam. [selengkapnya...]
 
Anggaran, Penatausahaan Perjalanan Dinas dan Efisiensi Belanja Daerah, Gowongan Inn, Jogja, 22 Maret 2013
21 Maret 2013
Pembicaraan yang sangat teknis harus dilakukan untuk memastikan bahwa para Bendaharawan Pengeluaran di BKD dan SKPD memahami strategi untuk melakukan efisiensi anggaran dan belanja daerah, terutama terkait dengan biaya perjalanan dinas. Di dalam struktur alokasi belanja APBD di kebanyakan daerah, persoalan tingginya Belanja Tak Langsung seringkali masih ditambah dengan inefisiensi di dalam Belanja Langsung akibat banyaknya penyimpangan dalam perjalanan dinas. Meskipun jumlahnya tidak terhitung fenomenal, laporan BPK atas penyimpangan perjalanan masih cukup memprihatinkan. Pada akhir semester I tahun 2012, misalnya, terhitung bahwa di seluruh jajaran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah terdapat 259 kasus penyimpangan dengan total kerugian negara mencapai Rp 77 miliar. Jumlah ini tentu saja hanya meliputi yang bisa terendus oleh pemeriksa dengan bukti-bukti cukup kuat. Harus diakui bahwa modus operandi penyimpangan perjalanan dinas itu semakin canggih dan perlu ketajaman dari pemeriksa untuk bisa mengungkapkan penyimpangan yang terjadi. Lantas, apakah yang bisa dilakukan oleh ototitas kepegawaian dan keuangan untuk mengatasi hal ini? [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.