Panitia Angket DPR masih menyandera KPK dengan perpanjangan masa tugasnya. Apakah para wakil rakyat itu sudah mati-rasa dengan suasana batin rakyat di negeri ini ya?
Januari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 

Artikel



Anggaran Populis, Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2018
05 Januari 2018
Demokrasi akan bekerja dengan baik apabila rakyat dapat mengontrol kebijakan publik secara rasional. Kecuali itu hasil dari demokrasi juga hanya akan dapat diperoleh secara optimal jika rakyat sudah melek politik dan paham tentang apa yang benar-benar dibutuhkannya. Syarat-syarat mendasar inilah yang masih sulit terpenuhi di Indonesia. Secara normatif demokrasi memang sudah berjalan di Indonesia dengan terlembaganya Pemilu dan Pilkada secara baik dan pelaksanaannya sejauh ini relatif berjalan aman, jujur dan adil. Tetapi, rakyat tetap belum dapat mengontrol kebijakan publik secara efektif dan hasil dari kebijakan publik belum benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat secara merata. Salah satu penyebabnya adalah bahwa rakyat belum dapat menilai kinerja politisi dan pejabat secara objektif dan rasional. Dalam tahun politik menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, penting sekali untuk mengingatkan bahwa rakyat jangan sampai silau dengan kebijakan publik maupun alokasi anggaran yang sifatnya populis. Lebih spesifik lagi, kecenderungan munculnya alokasi anggaran populis dalam dua tahun ini akan semakin banyak. Saya berharap sekarang rakyat lebih dewasa dan lebih cerdas dalam menilai alokasi anggaran dari pemerintah. Semoga. [selengkapnya...]
 
Membumikan Reformasi Birokrasi, Jawa Pos, 14 Desember 2017
14 Desember 2017
Istilah reformasi birokrasi sudah begitu banyak dibahas dan diperdebatkan dalam wacana tentang upaya penciptaan tata-pemerintahan yang bersih, efisien dan sekaligus responsif dan bertanggungjawab. Namun begitu banyaknya wacana tersebut sejak lebih dari satu dasawarsa, dan berlalu begitu saja seolah-olah tanpa makna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Melalui tulisan ini, saya mengajak kepada para perumus kebijakan dan pejabat pemerintah di semua jenjang untuk memberi makna yang lebih jelas dan lugas sehingga reformasi birokrasi dapat diukur pencapaiannya dan dievaluasi secara berkelanjutan. Bagaimana peran reformasi birokrasi terhadap upaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha? Inilah salah satu pertanyaan penting yang harus dijawab ketika orang melaksanakan reformasi, tidak perduli format strategi dan rencana umumnya seperti apa. Saya ingin menunjukkan bahwa dari pengalaman di banyak negara, reformasi birokrasi hanya bisa berjalan secara efektif jika disertai dengan ukuran kinerja, capaian, relevansi dan seluruh indikator lain yang lebih jelas dan mudah diukur. Mudah-mudahan ini disadari dan dilaksanakan oleh semua pejabat, pelaksana, dan para birokrat di seluruh tanah-air. [selengkapnya...]
 
"Auditor Hitam", Kedaulatan Rakyat, 2 Juni 2017
06 Juni 2017
Pasti banyak orang yang geregetan dan gusar dengan terungkapnya kasus suap yang melibatkan seorang auditor dan sekaligus pejabat Eselon I di BPK dengan pejabat di Kemendesa pada pekan lalu. Karena ini adalah kasus tangkap-tangan oleh KPK, mestinya tidak ada kemungkinan lagi bagi pelaku untuk berkelit. Namun dalam analisis yang saya buat untuk harian KR kali ini, saya sengaja tidak membahas masalah penyalahgunaan kewenangan sekadar dari sisi moral atau etika. Untuk kasus suap yang diterima oleh seorang auditor ini, saya melihat masalahnya justru dari segi visi dan misi seorang auditor, penilaian kinerja yang berlaku bagi mereka serta sistem manajemen dan akuntabilitas yang merupakan masalah akut di tanahair. Dugaan banyak orang bahwa opini atau status LHP di banyak lembaga pemerintah ternyata hasil transaksi korupsi ternyata telah terbukti. Sekarang adalah saatnya untuk bergerak nyata melakukan reformasi bagi sistem kinerja auditor. Kapan lagi? [selengkapnya...]
 
"Pungli, Beban Setengah Abad"
08 November 2016
Artikel tentang Pungli (Pungutan Liar) ini saya kirim ke media di ibukota. Tetapi karena mungkin kurang tajam dan tidak mengungkap hal baru, oleh redaksinya ditolak. Tidak masalah bagi saya karena redaksi harian mana pun tentu punya pertimbangan sendiri untuk memuat artikel opini. Namun karena isunya yang saya pikir tetap relevan, saya ingin membaginya di laman web pribadi ini. Pemerintah Jokowi yang sedang getol melakukan pemberantasan pungli perlu benar-benar menyadari bahwa ini adalah persoalan birokrasi pemerintah yang sudah berjalan sekian lama. Hampir setengah abad bangsa Indonesia memerangi penyakit birokrasi bernama pungli, tetapi sejauh ini hasilnya belum tampak secara signifikan. Oleh sebab itu, pendekatan yang benar-benar radikal perlu diambil untuk memberantas pungli secara tuntas. Ini memerlukan kerjasama pemerintah dan swasta. Dan yang paling mendasar adalah penyadaran kolektif tentang daya-saing Indonesia yang tidak beranjak meningkat karena adanya penyakit pungli dalam setiap satuan birokrasi publik. [selengkapnya...]
 
Krisis Belanja Modal, Kedaulatan Rakyat, 8 Agustus 2016
08 Agustus 2016
Sejak tahun 2008, pendapatan pemerintah dari pajak selalu meleset dari target yang ditetapkan oleh APBN. Sementara itu, tantangan pembiayaan pembangunan Indonesia semakin berat karena kondisi global yang sangat tidak menguntungkan. Inilah kenyataan pahit yang antara lain mendorong Sri Mulyani, Menkeu yang baru saja bergabung dalam kabinet Jokowi-JK, untuk menggariskan kebijakan fiskal yang konservatif: pemotongan belanja dan penghematan menyeluruh. Tetapi, dalam analisis pendek ini saya ingin menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah penghematan ini kalau tidak disertai dengan implementasi yang konsisten dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi pemerintah justru akan mengakibatkan krisis belanja modal. Yang saya maksud adalah bahwa kebijakan ini bukan mengurangi belanja rutin birokrasi dan belanja transaksional politik yang tidak perlu, tetapi justru menggerus belanja modal yang sejalan dengan prioritas pemerintah sesuai janji di dalam Nawa Cita. Betapapun, di dalam praktik logika eksekutif puncak tidak senantiasa sejalan dengan logika alokasi anggaran yang sesungguhnya di dalam birokrasi pemerintah. Saya tentu tidak menginginkan kekhawatiran ini terjadi. Namun pemerintah sebaiknya mengantisipasi berbagai kemungkinan ini secara taktis. [selengkapnya...]
 
Formasi Ketiga Kabinet Kerja Jokowi
28 Juli 2016
Seperti biasanya ketika terjadi perombakan kabinet, ada banyak analisis yang ditulis oleh para pakar ilmu sosial. Demikian pula, saya mencoba menulis sedikit tentang terbentuknya formasi kabinet dari reshuffle kabinet yang dilakukan kedua kalinya oleh pemerintah Jokowi-JK. Setelah saya kirim ke redaksi surat-kabar, ternyata sudah keduluan artikel serupa yang ditulis seorang kolega. Tetapi bagaimanapun saya ingin membagi gagasan tersebut dalam website pribadi ini. Seperti sudah dapat diduga sebelumnya, reshuffle memang lebih banyak didorong oleh kepentingan diantara elit politik ketimbang kebutuhan riil untuk meningkatkan kinerja kabinet. Sembilan nama baru yang masuk kabinet dan pos-pos kementerian yang diisi atau pergeseran tokoh di dalam kabinet tetap menimbulkan tanda-tanya dari berbagai pihak. Namun sebagian besar analis tampaknya sepakat pada dua hal. Pertama, bahwa reshuffle cenderung hanya merupakan pergeseran konfigurasi tokoh diantara para elit politik. Kedua, bahwa Jokowi saat ini memiliki posisi yang lebih kuat jika dibanding pada saat membentuk Kabinet Kerja atau melakukan reshuffle yang pertama. Kita berharap bahwa dalam waktu 3 tahun ini para menteri bukan hanya mengedepankan kepentingan politik mereka, tetapi juga mengutamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [selengkapnya...]
 
"Pengendapan Anggaran", Kompas, 21 September 2015
21 September 2015
Harian Kompas menurunkan artikel saya di head-line halaman opini dengan judul "Pengendapan Anggaran". Saya berharap artikel ini dapat menggugah kesadaran para perumus kebijakan dalam organisasi publik untuk memahami masalah yang sesungguhnya dihadapi ketika berbicara tentang reformasi birokrasi. Ketika seluruh bangsa Indonesia sedang dihimpit kekhawatiran bahwa pelambatan ekonomi akan bisa mengarah kepada krisis, sebagian berpaling kepada pemerintah dan para pejabat untuk bertindak dan bergerak cepat membuat keputusan yang tepat untuk menanggulanginya. Namun justru agenda lama tentang reformasi birokrasi yang lagi-lagi menjadi kendala serius. Untuk hal yang menyangkut pemanfaatan anggaran publik, aparat birokrasi kita masih lamban karena berbagai persoalan sistemik menyangkut hukum administrasi dan hukum pidana, siklus anggaran, hingga persoalan mendasar menyangkut kelembaman aparat birokrasi. Lalu, dari mana harus membongkar pusaran masalah dalam birokrasi yang akut tersebut? Saya berharap gagasan dari tulisan ini ditindaklanjuti dengan komitmen yang serius dari para perumus kebijakan di tanahair. Semoga. [selengkapnya...]
 
"Peruntukan Rusunawa Tidak Sesuai Tujuan Awal", Tribun Jogja, News Analysis
04 Mei 2015
Seorang rekan wartawan menghubungi saya untuk memberikan komentar atau analisis tentang pemanfaatan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) di kabupaten Sleman. Mengenai hal-hal teknis terkait strategi pengadaan hunian dan perumahan di Indonesia, sebenarnya saya tidak memiliki kepakaran yang memadai. Tetapi karena topik yang diminta adalah mengenai keberpihakan Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin, saya menyanggupi untuk memberikan komentar lisan sedangkan teman wartawan menuliskan sesuai dengan topik yang dikehendaki. Komitmen pemerintah di tingkat daerah dalam memenuhi kebutuhan papan atau hunian dalam tingkat rumusan kebijakan sebenarnya sudah baik dan perlu terus ditindaklanjuti. Masalahnya adalah bahwa program yang dilaksanakan tanpa pengawasan yang ketat akan cenderung mudah dimanipulasi atau disalahgunakan. Pemanfaatan Rusunawa di Kabupaten Sleman adalah salah satu contoh kebijakan publik yang harus terus dimonitor supaya tujuan awal Pemda untuk memberikan hunian murah bagi keluarga miskin benar-benar tercapai dengan proyek Rusunawa ini. [selengkapnya...]
 
E-Budgeting dan Transparansi APBD
06 April 2015
Di tengah waktu mengikuti program fellowship di GIIDS, University of Geneva, saya coba menulis sesuatu tentang kisruh politik antara Gubernur Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Untuk pengembangan sistem anggaran di daerah yang lebih akuntabel dan responsif bagi kepentingan rakyat, bukan hanya soal konflik diantara kedua belah pihak yang perlu dicermati, tetapi bagaimana implikasinya bagi daerah-daerah di Indonesia. Pelajaran penting yang bisa ditarik dari banyak negara yang mampu membendung korupsi anggaran adalah dengan menerapkan e-budgeting tanpa keraguan. Ini telah terbukti ampuh melawan korupsi di Korea Selatan. Di beberapa negara skandinavia dan Amerika Serikat, publik juga dapat mengakses rancangan anggaran, mencermatinya, dan mengusulkan tindakan koreksi jika diperlukan. Tapi mengapa justru di Indonesia para politisi alergi dengan e-budgeting? Ada kepentingan apa sebenarnya sehingga sesuatu yang jelas-jelas mendorong transparansi dan akuntabilitas publik justru ditentang? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka oleh para politisi di daerah. Saya mencoba mengirimkan artikel ini ke media, tapi ditolak karena isunya mungkin sudah terlewat. Tapi saya tetap ingin agar ada orang yang membacanya, setidaknya di website ini. [selengkapnya...]
 
"Menunggu Langkah Jokowi"
17 Februari 2015
Lebih dari satu bulan presiden Jokowi membiarkan langkah yang menggantung ketika inisiatif untuk mengganti pejabat Kapolri lebih awal mengundang kontroversi politik dan hukum. Kelambanan Presiden dalam menentukan langkah keberpihakan juga mengakibatkan konflik kelembagaan terbuka antar institusi KPK dan Polri. Perkembangan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika Hakim tunggal dalam perkara pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan ternyata dikabulkan oleh hakim. Dilema yang sangat besar bagi keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi kini menghadang bangsa Indonesia. Presiden tersandera oleh kepentingan politik mayoritas anggota DPR dan bahkan terancam untuk kehilangan dukungan dari koalisi partai yang selama ini mendukungnya. Sementara itu rakyat yang kecewa terhadap keputusan Jokowi yang melemahkan KPK tentu tidak akan melupakan ini sebagai momentum pengkhianatan kepercayaan rakyat yang sangat mengharapkan tindakan yang tegas terhadap para koruptor. Artikel ini saya tulis untuk koran lokal sebelum diputuskannya vonis pra-peradilan yang memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan. Karena sudah kurang aktual lagi, saya bisa paham bahwa redaksi tidak memuatnya. Tetapi materi analisisnya saya kira masih relevan dengan masa depan kebijakan pemberantasan korupsi di bawah Presiden Jokowi. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.