Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
September 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Artikel



"Jokowi sworn in to tackle Indonesian divided government", The Conversation, 20 October 2014
20 Oktober 2014
Hari ini, bangsa Indonesia menyaksikan dilantiknya presiden ke-7 yang telah terpilih secara demokratis. Ada begitu banyak warga yang secara antusias ikut menyaksikan dan mengadakan berbagai pesta untuk presiden Jokowi. Tetapi, apakah betul bahwa harapan yang begitu besar dari rakyat itu akan bisa semuanya dipenuhi? Bangsa Indonesia harus tetap membawa sikap optimis beserta dengan presiden terpilih dengan apa yang telah tercapai sebagai bangsa yang demokratis. Tetapi tantangan yang akan dihadapi oleh presiden Jokowi benar-benar sangat berat. Hadangan sistem pemerintahan yang terbelah (divided government) adalah sesuatu yang akan menjadi keseharian Jokowi. Lalu, apa saja strategi yang telah disiapkan untuk membuat kebijakan publik yang efektif? Apakah kebijakan publik itu selanjutnya akan tetap berpihak kepada rakyat? Ini baru sebagian dari pertanyaan yang harus dijawab dalam masa pemerintahan lima tahun yang akan datang. www.theconversation.com/jokowi-sworn-in-to-tackle-a-divided-indonesian-government-33026 [selengkapnya...]
 
"Postur Kabinet", Kedaulatan Rakyat, 18 September 2014
18 September 2014
Dalam berbagai kesempatan, presiden terpilih Jokowi mengisyaratkan bahwa diperlukan kabinet yang ramping dan profesional untuk memastikan bahwa geraknya lebih gesit dan efisien dalam bekerja untuk mengatasi beragam masalah bangsa. Namun pengumuman mengenai postur kabinet yang kita saksikan pada petang hari kemarin lusa ternyata masih memaksimalkan sebanyak 34 kementerian. Apakah ini terjadi karena memang kebutuhan profil kabinet yang sama seperti dua kali periode pemerintahan SBY? Atau ini merupakan isyarat bahwa koalisi pendukung Jokowi-Kalla sedang menawarkan ruang negosiasi politik dengan koalisi Merah-Putih? Sebelum nama-nama menteri diumumkan secara resmi oleh Jokowi, memang masih terlalu dini untuk membuat analisis yang cermat. Tetapi melihat besarnya ancaman oposisi di parlemen, tampaknya Jokowi sedang berusaha mengakomodasi kepentingan para petinggi Parpol. Bisa ditebak bahwa ini merupakan sinyal politik negosiasi setelah manuver anggota DPR yang mengusung inisiatif Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Kendatipun postur kabinet nanti akan menyediakan 16 posisi untuk diisi oleh para petinggi Parpol, saya masih berharap bahwa Jokowi benar-benar akan memenuhi janjinya, yaitu mewujudkan syarat bahwa menteri itu harus melepaskan jabatannya sebagai pengurus Parpol. Rakyat tentu tidak menginginkan apa yang terjadi selama ini, bahwa menteri yang berasal dari Parpol lebih mengutamakan kepentingan partai daripada bekerja profesional untuk kepentingan bangsa. Mudah-mudahan saja Jokowi benar-benar berani tampil beda. [selengkapnya...]
 
"Jalan Mendaki Jokowi", Jawa Pos, 5 Agustus 2014
05 Agustus 2014
Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 sangat mirip dengan kisah kemenangan Obama di AS tahun 2008. Kisah kemenangan keduanya didukung oleh para relawan yang bekerja melalui banyak forum terbuka maupun dunia maya. Posisi Jokowi yang akan dilantik tgl 20 Oktober nanti juga menunjukkan tantangan yang sama dengan yang dihadapi oleh Obama di Kongres AS selama ini. Apakah Jokowi-Kalla sudah siap dengan semua tantangan itu? Apakah pemerintahan baru nanti juga sudah mempersiapkan diri untuk mengambil langkah-langkah kebijakan kurang populer? Inilah yang saya coba tulis ketika banyak orang saat ini sedang mencoba menerka-nerka tentang sosok kabinet yang akan dibentuk dalam pemerintahan baru. Saya percaya, energi Jokowi masih sangat prima untuk menghadapi semua tantangan lima tahun yang akan datang. Tetapi sebagai pemimpin nasional, arena pertarungan memang tidak sesederhana sebagai gubernur atau apalagi sebagai walikota. Seperti dikemukakan oleh sebagian pengamat, "blusukan" saja mungkin tidak cukup untuk bisa membuat kebijakan yang baik di tingkat nasional. Tetapi kombinasi antara "blusukan" dengan visi kebijakan nasional yang tepat diharapkan akan menghasilkan terobosan-terobosan kebijakan yang sudah lama dirindukan di Indonesia. [selengkapnya...]
 
Siapapun Presiden, Yang Penting Kabinetnya, 7 Juli 2014
10 Juli 2014
Proses dukung-mendukung Capres dan Cawapres mengakibatkan masyarakat terbelah antara dua kubu: Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla. Seiring dengan kenyataan bahwa elektabilitas kedua pasangan calon yang semakin mendekat, ketegangan politik diantara kedua kubu juga semakin meningkat. Namun, apakah benar bahwa kedua calon presiden ini akan membawa perubahan jika melihat visi dan misi yang mereka usung? Saya melihat bahwa yang paling penting sebenarnya adalah sosok kabinetnya. Jika jajaran kabinet tetap diisi oleh tokoh-tokoh Parpol seperti yang selama ini terjadi pada dua kali masa pemerintahan SBY, tidak akan banyak perubahan berarti. Oleh sebab itu, pencermatan tentang prospek kabinet yang akan terbentuk mungkin lebih relevan dengan nasib bangsa Indonesia untuk periode lima tahun ke depan. [selengkapnya...]
 
"Dari Rakyat untuk (Wakil) Rakyat", Analisis, Kedaulatan Rakyat
21 Maret 2014
Kinerja lembaga legislatif dalam sepuluh tahun terakhir masih sangat mengecewakan. Tidak pernah lebih dari separuh agenda yang masuk Prolegnas bisa dirampungkan oleh DPR. Untuk tahun 2013, dari 66 RUU yang diagendakan, DPR hanya mampu merampungkan 20 undang-undang. Demikian juga di tingkat daerah, banyak agenda legislasi DPRD yang tidak bisa diselesaikan sedangkan kualitas Perda yang dibuat masih rendah. Di lain pihak, dana yang terserap oleh para anggota dewan itu begitu besar, lebih dari Rp 11,8 triliun dalam periode 2009-2014. Sementara itu, berita kurang sedap mengenai banyaknya wakil rakyat yang terindikasi korupsi masih sangat banyak. Dengan begitu, pertanyaan yang harus dijawab menjelang Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 ini adalah: apakah benar bahwa demokrasi yang kita jalani sudah berpihak pada rakyat? Saya berani mengatakan bahwa jawabannya: Belum! Karena itu, warga pemilih sekarang harus benar-benar waspada, rasional dan cermat untuk menentukan pilihan bagi para Caleg yang sedang berlomba untuk memoles citranya di depan publik. Jangan sampai Pemilu kali ini kembali menghasilkan hadirnya para politisi busuk yang hanya mementingkan diri-sendiri, mementingkan Parpol, dan menguras uang negara dengan perilaku korup mereka. [selengkapnya...]
 
"Profesionalisme Aparatur Sipil Negara", Kedaulatan Rakyat
15 Januari 2014
Setelah bertahun-tahun dibahas, dijadikan sebagai topik hangat dalam berbagai seminar, dan diperdebatkan diantara para politisi, akhirnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) disahkan. Ada banyak kebijakan baru yang reformis terkait dengan sistem kepegawaian bagi PNS di Indonesia. Bagi saya, yang menarik adalah bahwa ASN semestinya diisi oleh orang-orang yang memang profesional, punya kemampuan memadai, dan punya komitmen untuk mengabdikan karirnya sebagai abdi masyarakat. Karena itu, penilaian kinerja secara objektif dan jelas bagi PNS maupun PPPK adalah sebuah langkah berani. Struktur jabatan yang hanya mengenal tiga kategori (JPT, administrasi, fungsional) dengan eselonisasi yang disederhanakan juga diharapkan akan dapat mengurangi kompleksitas dalam urusan SDM pemerintah dan sekaligus menjamin "tour of duty" yang produktif di seluruh tanah-air. Mengenai KASN, saya berharap nasibnya tidak akan menjadi banyak lembaga non-struktural lain yang selama ini kita kenal, yang hanya menambah proliferasi, menambah anggaran, tetapi tidak menyumbang pada perbaikan manajemen pemerintah. Yang paling penting, di tahun politik 2014 ini kita berharap bahwa profesionalisme para pegawai negeri dapat dipagari sehingga rekrutmennya tidak boleh dijadikan sebagai komoditas politik dan netralitas PNS selanjutnya dapat dijaga agar mereka fokus pada tugas pokok pelayanan publik. [selengkapnya...]
 
Optimalisasi Fungsi Biro Tata Pemerintahan, Laporan Asistensi Pemprov DIY
23 Desember 2013
Sebagai bagian dari kegiatan asistensi di Biro Tata Pemerintahan, saya menulis sebuah laporan pendek tentang identifikasi masalah yang dihasilkan dari hasil diskusi dan serangkaian pertemuan selama 4 bulan penugasan di Pemprov DIY. Karakter biro sebagai satuan staff di dalam struktur organisasi pemerintahan seringkali sulit ditafsirkan dengan baik dan menjadi kendala bagi pelaksanaan kegiatan oleh para pegawai di Biro Tata Pemerintahan. Para pejabat dan pegawai di Biro Tapem yang profilnya semakin menua juga menjadi kendala bagi penyusunan program yang inovatif. Namun sebaliknya Biro Tapem semakin menempati posisi yang strategis di DIY yang harus mengisi dan sekaligus mendukung keistimewaan DIY seperti telah digariskan dalam UU No.13/2012. Banyak hal yang harus ditata dengan lebih baik menyangkut hubungan dengan pemerintah pusat dan mengembangkan lembaga yang dapat melaksanakan berbagai program dengan dana keistimewaan yang akan terus dialokasikan mirip seperti dana Otsus di Aceh dan Papua. Apakah status keistimewaan akan dapat menjadikan program pembangunan berbasis budaya di Prov DIY berjalan lebih efektif, responsif dan akuntabel? Inilah yang harus dibuktikan oleh jajaran pegawai di berbagai SKPD, salah satunya di Biro Tapem. [selengkapnya...]
 
"Lelang Jabatan", Analisis, Kedaulatan Rakyat
02 September 2013
Banyak pihak yang cukup antusias dengan gagasan beberapa Kepala Daerah untuk melakukan lelang jabatan. Dimulai dari Jokowi di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan mungkin akan lebih banyak lagi gubernur atau bupati/walikota yang menggunakan sistem terbuka untuk memilih para pejabat pemerintah. Apakah terobosan ini akan efektif untuk menggerakkan reformasi birokrasi di daerah? Apakah ini tidak hanya akan terhenti menjadi kebijakan populer yang tanpa hasil yang bermakna? Saya tidak ingin mengambil posisi terlalu optimis, tetapi juga tidak ingin menjadi pesimis dengan langkah baru para gubernur ini. Sejalan dengan prinsip manajemen sumberdaya di sektor publik, sebenarnya persoalan menentukan orang dan menempatkannya dalam jabatan tertentu tidak hanya sekadar masalah terbuka atau tertutup sistemnya. Yang paling pokok adalah apakah rekrutmen pegawai atau pejabat itu sudah bisa mengukur kemampuan yang dibutuhkan secara objektif dan prosesnya dapat benar-benar sesuai dengan merit-system. Lelang jabatan mungkin akan bisa mengikis kecenderungan nepotisme dalam rekrutmen pejabat, tetapi tetap tidak ada jaminan bahwa sistem rekrutmen terbuka itu akan bisa menjamin kualitas pejabat jika indikator penilaiannya kurang tepat. [selengkapnya...]
 
Syawalan dan Trah R.Sastrohardjo, Pakem, 10 Agustus 2013
11 Agustus 2013
Pertemuan Syawalan dan trah adalah sebuah acara rutin bagi sebagian besar masyarakat di Jawa. Tapi saya tetap melihat bahwa acara rutin ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan bermakna. Pertemuan Trah adalah sebuah wahana untuk melihat kembali asal-usul keluarga, menyambung kembali silaturahmi, dan merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan selama satu tahun sampai datangnya bulan puasa. Sudah banyak budayawan yang pernah menulis analisis tentang kedalaman acara Trah dalam kosmologi Jawa. Bagi kami sekeluarga, trah R.Sastrohardjo di Pakem tahun 2013 ini juga sangat istimewa karena kerabat alm Bp/Ibu Rajiyo Dirjosusanto kebetulan memperoleh giliran untuk menjadi penyelenggara kegiatan trah di rumah Eyang Sastrohardjo di dusun Pakem Tegal. Sengaja kami menyusun acara Trah dengan nuansa Jawa. Jadi? Ada hidangan ketupat, oseng-oseng daun kates, teri, rujak degan, dan ... gendhing-gendhing Jawa sebagai pengiring acara trah. Kami khusus mengundang Pak Trustha dari jurusan Karawitan ISI yang membawa temen-temen alumni ISI dan 2 orang mahasiswa asing yang menabuh gamelan untuk acara ini. Sumangga! "Mugi-mugi adicara trah menika saged dados lantaran supeketing pasedherekan kita sedaya". [selengkapnya...]
 
"Penyimpangan Bansos", Analisis, Kedaulatan Rakyat
26 Februari 2013
Begitu banyak lubang penyimpangan yang bisa dijadikan alat politik oleh para pejabat, dan begitu sedikit upaya yang telah dilakukan untuk menutup lubang-lubang tersebut. Hampir semua opini mengenai persiapan untuk Pemilu 2014 dan Pilkada di seluruh daerah memperingatkan tentang kemungkinan maraknya politik uang. Tetapi peraturan tentang pendanaan Parpol masih kurang tegas, ketentuan tentang masa kampanye bagi Caleg atau Kepala Daerah petahana tidak cukup jelas, dan belakangan ini muncul banyak berita bahwa Bansos diselewengkan untuk kepentingan politik, sesuatu yang sudah menjadi isu lama. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam Analisis di harian KR kali ini. Pertama, bahwa kita perlu meluruskan kembali konsep tentang kebijakan sosial yang semestinya tidak menggunakan sistem pendanaan ad hoc seperti selama ini terjadi. Dan yang kedua bahwa kita memerlukan peraturan yang tegas tentang otoritas Kepala Daerah untuk mengalokasikan dana Bansos, terutama jika yang bersangkutan telah menyatakan untuk bertarung dalam pencalonan bagi masa jabatan yang kedua. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.