Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Mei 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 

Artikel



“Liarnya Rekening Liar”, Kedaulatan Rakyat, 26 Desember 2008
26 Desember 2008

By kumoro | December 26, 2008

Soal rekening liar kembali diungkap oleh beberapa pihak. Namun penyelesaian tentang salah satu sumber korupsi ini sebenarnya membutuhkan komitmen politis yang kuat dan sekaligus pemahaman menyeluruh tentang sistem administrasi keuangan negara yang begitu banyak lika-likunya.
[selengkapnya...]
 
Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi & UMKM
09 November 2008

By kumoro | September 9, 2008

Naskah awal ini merupakan bagian dari Background Study dari kajian RPJMN bidang Koperasi dan UMKM di Bappenas.
[selengkapnya...]
 
“Ironi Kebijakan Elpiji”, Kedaulatan Rakyat, 28 Agustus 2008
30 Agustus 2008

By kumoro | August 30, 2008

Sebuah contoh lagi kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat ditunjukkan oleh pemerintah pada awal minggu ketiga bulan Agustus 2008, menyambut bulan Ramadhan tahun ini. Pemerintah membiarkan Pertamina bertindak sepihak menaikkan harga elpiji tabung 12 kg yang jelas-jelas akan mengancam program konversi dari minyak tanah ke elpiji. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah sudah tidak sensitif lagi dengan persoalan keseharian rakyat dan tidak bisa memerankan sebagai pembela kepentingan publik. Sebagai perusahaan negara, Pertamina tidak lagi bisa dikendalikan oleh pemerintah dan karena itu bukan merupakan representasi kepentingan publik. Inilah kenyataan yang oleh Francis Fukuyama atau Noam Chomsky disebut sebagai negara gagal (failed state).
[selengkapnya...]
 
“Budaya Suap”, Kedaulatan Rakyat, 25 April 2008
25 April 2008

By kumoro | April 25, 2008

Artikel tentang Budaya Suap ini muatannya sebenarnya sudah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan seminar, lokakarya, kuliah, dan sebagainya. Tetapi saya melihat dalam karut-marut tentang persoalan korupsi di Indonesia, menyadari kesalahan umum tentang budaya suap (atau lebih tepatnya budaya korupsi) tetap sangat penting. Betapapun, pemberantasan korupsi perlu tindakan kolektif. Dan tindakan kolektif itu bermula dari penyadaran kolektif pada semua unsur bahwa budaya suap adalah musuh kita bersama.
[selengkapnya...]
 
“Tingginya Biaya Kebijakan dan Biaya Transaksi”, Jurnal Sarathi, 27 Maret 2008
27 Maret 2008

By kumoro | March 27, 2008

Rakyat harus membayar mahal untuk biaya kebijakan publik yang tidak berpihak kepadanya dan untuk pelayanan publik yang tidak efisien. Inilah realitas yang terjadi di Indonesia setelah reformasi. Proses demokratisasi yang berkembang ternyata menghasilkan para elit politik yang kurang peka terhadap kesejahteraan rakyat. Kita mengalami defisit demokrasi dan penurunan efisiensi yang parah dalam perumusan kebijakan publik. Pada saat yang sama, pelayanan publik yang korup mengakibatkan inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi pada skala nasional. Di sinilah perlunya memikir ulang peran negara di Indonesia. Artikel ini dikirim ke Jurnal Sarathi , Universitas Warmadewa, Denpasar.
[selengkapnya...]
 
Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik
13 Maret 2008

By kumoro | March 13, 2008

Tertangkapnya jaksa UTG yang berstatus sebagai penuntut kasus BLBI benar-benar merupakan pukulan telak bagi jajaran kejaksaan. Lengkap sudah kasus yang menambah skeptisisme masyarakat terhadap pilar penegak hukum di Indonesia. Hakim, jaksa, dan polisi, tiga pilar yang diharapkan bisa menegakkan hukum dalam berbagai kasus korupsi ternyata justru menjadi pelaku korupsi sendiri. Tetapi apakah ini semata-mata merupakan kesalahan mereka? Apakah ini bukan merupakan wajah buruk kita semua dalam upaya pemberantasan korupsi? Tulisan ini tidak bermaksud melebih-lebihkan atau sebaliknya menyederhanakan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada banyak hal mendasar yang perlu kita pikirkan kembali terkait dengan kasus-kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat birokrasi publik.
[selengkapnya...]
 
“Pendataan Bencana Masih Lemah”, Jurnal Nasional, 15 Januari 2008
15 Januari 2008

By kumoro | January 21, 2008

 

Untuk merumuskan tindak-lanjut yang tepat terkait dengan proses pemulihan di wilayah bencana, sebuah lokakarya internasional diadakan di Jakarta. Judul dari acara itu adalah”International Workshop on Recovery: Experience from India, Sri Lanka and Indonesia”. Lokakarya ini diselenggarakan oleh UNDP Representative wilayah Asia Tenggara, melibatkan pembicara dari luar maupun dari dalam negeri dan para perumus kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Liputan media juga cukup lengkap. Salah satunya adalah yang dapat dilihat dari liputan wawancara berikut ini.

[selengkapnya...]
 
“Anggaran untuk Bencana”, Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2008
04 Januari 2008

By kumoro | January 4, 2008

Tujuh kabupaten di Jawa Tengah dan 13 kabupaten di Jawa Timur mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Korban nyawa cukup banyak, dan tentu korban material tidak terhitung jumlahnya. Tetapi tampaknya pemerintah tidak sigap untuk mengatasi persoalan. Lebih menyedihkan lagi, pemerintah berdalih bahwa penanganan terbentur oleh kurangnya dana. Lalu ke mana alokasi dana siap-pakai yang selama ini dianggarkan dari APBN maupun dari APBD? Tulisan berikut mengulas betapa masalah penganggaran masih menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di tanahair
[selengkapnya...]
 
“Restrukturisasi Pemda”, Kedaulatan Rakyat, 12 Agustus 2007
13 Agustus 2007

By kumoro | August 13, 2007

Hampir bersamaan waktunya dengan polemik tentang kemungkinan perubahan UU No.32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah setelah adanya Keputusan MK mengenai calon independen, pemerintah mengeluarkan dua produk peraturan mengenai manajemen pemerintahan daerah: PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan dan PP No.41/2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah. Ada beberapa perubahan penting yang termuat di dalam dua peraturan baru ini. Tetapi dengan menelaah butir-butir peraturan secara cermat, tampaknya masih terdapat potensi permasalahan di lapangan. Efektivitas kegiatan pemerintah daerah dalam pembangunan maupun pelaksanaan pelayanan publik tentu akan tergantung kepada bagaimana aparat Pemda menyikapi restrukturisasi lembaga berdasarkan peraturan baru tersebut.
[selengkapnya...]
 
“Birokrasi dan Sektor Riil”, Kedaulatan Rakyat, 16 Juni 2007
02 Juni 2007

By kumoro | June 18, 2007

Kondisi sosial-politik dan perkembangan indikator ekonomi makro di Indonesia pada masa pemerintahan SBY-JK sebenarnya menunjukkan tanda-tanda menggembirakan meskipun ancaman lain bencana alam masih terus menghantui rakyat. Konflik etnis sudah mereda, anasir terorisme sudah mulai teridentifikasi dan dapat dikendalikan, rupiah relatif stabil, IHSG meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dan cadangan devisa sudah lebih tinggi jika dibanding sebelum krisis. Tetapi mengapa tanda-tanda positif tersebut belum bisa meningkatkan kemakmuran rakyat banyak? Persoalan inilah yang tampaknya mendorong lahirnya Inpres No.6/2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan dan UMKM. Namun dengan mencermati muatan kebijakan ini serta kondisi yang dihadapi di lapangan, masih banyak yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pada tingkat implementasinya.birokrasi-dan-sektor-riil-kr.pdf
[selengkapnya...]



 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.