Tahun 2024 ini rakyat Indonesia akan mengadakan perhelatan besar: Pemilu untuk meneruskan regenerasi kepemimpinan. Ada banyak pendapat bahwa Indonesia sedang mengalami "democracy backsliding" sehingga kualitas hasil Pemilu kali ini banyak diragukan. Betulkah?
Juli 2024
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 

Detail Buku
 
 
Judul Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik
Penulis Agus Dwiyanto, Samodra Wibawa, Wahyudi Kumorotomo, Erwan Agus Purwanto, Bambang Wicaksono
Penerbit Gadjah Mada University Press, Jogjakarta
Tahun 2006
Website http://www.gmup.ugm.ac.id

Kontribusi saya pada buku ini adalah Bab 3 yang berjudul “Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas dari Praktik KKN”. Buku ini berisi kumpulan tulisan dari para kolega dosen di Jurusan Administrasi Negara, Fisipol, UGM. Naskah awalnya adalah modul pelatihan “Pelayanan Publik yang Berwawasan Good Governance” yang terselenggara atas kerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara dan JICA (Japan International Cooperation Agency) yang juga didukung oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. Wacana tentang “good governance” (tata-pemerintahan yang baik) sudah banyak diulas, terutama oleh para pakar yang bekerja di lembaga-lembaga donor internasional. Namun makna dari good governance sendiri dalam praktik administrasi publik di Indonesia sebenarnya masih belum jelas. Penafsiran tentang istilahnya sendiri terkadang berlainan antara pakar, birokrat, serta masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu upaya untuk menerjemahkan gagasan tentang good governance dalam praktik pemerintahan sehari-hari seperti yang diulas di dalam buku ini tentunya penting agar gagasan yang baik tidak terhenti di tingkat wacana saja. Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang paling mudah diukur dan paling banyak dirasakan ketika masyarakat berurusan dengan birokrasi. Maka sendi-sendi pelayanan yang baik dengan indikator efisiensi, impersonalitas, akuntabilitas, partisipatif, transparan, dengan tetap menghargai tuntutan masyarakat yang terwujud dalam responsivitas terhadap survai warga pengguna kiranya perlu diketahui oleh para mahasiswa, birokrat, pejabat Pemda, serta masyarakat pada umumnya.
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.