|
|
| Kendala dalam Pengembangan E-Gov di Pemerintah Daerah |
| 16 Maret 2012 |
| Mengapa sektor publik cenderung ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi? Apa yang menjadi penyebab pokok kegagalan pengembangan E-Government di tingkat daerah? Dari pengalaman di banyak daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, ada 2 (dua) kendala pokok yang harus menjadi perhatian. Pertama, dari segi sumberdaya manusia, kebanyakan organisasi di jajaran pemerintah daerah masih tertinggal. Tanpa adanya perhatian serius untuk memperbaiki pola rekrutmen dan mengembangan SDM yang dapat diandalkan dalam pemanfaatan TIK, apapun konsep E-Government yang akan diterapkan akan sulit berhasil. Kedua, sistem kelembagaan di dalam organisasi Pemda yang cenderung statis sangat menyulitkan terjadinya inovasi yang merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan E-Government. Dari kedua aspek pokok ini, tentu saja faktor kepemimpinan (leadership) akan sangat menentukan bergeraknya inovasi pelayanan yang mengandalkan E-Government. Saya menggunakan materi yang bersumber dari Help-Desk Menkominfo-JICA untuk membahas mengenai masalah ini bersama para mahasiswa.
[selengkapnya...] |
| |
| Integrasi Pelayanan Publik: Contoh Kasus Administrasi Kendaraan Bermotor |
| 16 Maret 2012 |
| Salah satu kendala untuk melakukan terobosan dalam upaya efisiensi pelayanan publik adalah kurang terintegrasinya database elektronik di banyak organisasi pemerintah. Contoh sukses mengenai upaya integrasi database yang menjadikan proses pelayanan publik menjadi mudah dan efisien bagi warga pengguna sebenarnya cukup banyak. Tetapi karena kemandegan inovasi dan kurangnya kepemimpinan, tidak banyak dari cerita sukses itu yang dapat diterapkan di organisasi pemerintah tingkat daerah. Misalnya, SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang didorong dengan ide komputerasisasi pada tahun 1988 merupakan keberhasilan mengintegrasikan database di tiga lembaga (Kepolisian Daerah, Dispenda, dan Jasa Raharja) yang perlu diteruskan di banyak aspek pelayanan publik lainnya. Namun setelah itu tidak banyak lagi terobosan yang dilakukan. Saya memberi contoh kepada kelas E-Gov mengenai pentingnya integrasi data itu ke dalam sistem perbankan yang tentunya bisa memudahkan banyak pihak, terutama warga pengguna jasa yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor mereka.
[selengkapnya...] |
| |
| Aplikasi E-Gov di Indonesia |
| 03 Maret 2010 |
| Definisi tentang e-Gov dalam banyak literatur masih belum konsisten. Orang awam kebanyakan mengasosiasikan e-Gov semata-mata sebagai pembuatan website saja. Tetapi semestinya pengertiannya lebih luas daripada sekadar pembuatan website. Apalagi kalau melihat kebanyakan website Pemda di Indonesia yang sejak dilansir tidak pernah diperbarui datanya. Dalam kesempatan mengajar mahasiswa Magister Administrasi Publik di Unsoed, Purwokerto, saya mengangkat persoalan ini dan melihat kasus-kasus di Indonesia secara lebih rinci.
[selengkapnya...] |
| |
| TIK untuk Pelayanan Publik |
| 30 Juni 2009 |
| Banyak orang salah tafsir bahwa e-government dapat tercipta cukup dengan mengadakan TIK dan memahami teknologinya. Praktik yang sesungguhnya dalam organisasi pemerintahan ternyata menunjukkan bahwa masalahnya jauh lebih kompleks. Itulah sebabnya daerah-daerah yang berhasil menerapkan e-government untuk pelayanan publik di Indonesia tidak begitu banyak. Pemahaman mengenai sistem sosial, organisasi Pemda dan masyarakat sebagai pengguna akan sangat menentukan keberhasilan penerapan e-gov untuk pelayanan publik.
[selengkapnya...] |
| |
| Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS) |
| 03 November 2008 |
By kumoro | November 24, 2007
Pemahaman mengenai manajemen informasi dalam organisasi publik harus dimulai dari kerangka kebijakan bagi pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS). Pengembangan organisasi publik secara nasional dapat dilihat dari kerangka pengembangan lembaga kenegaraan yang meliputi lembaga eksekutif (presiden), legislatif (DPR) dan judikatif (MK, MA) maupun pengembangan kebijakan yang mengaitkan lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Tidak kurang pentingnya adalah lembaga-lembaga pendukung pemerintah seperti kabinet dan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Kabinet sekarang ini disusun dengan pola tiga orang menteri koordinator, menteri-menteri yang memimpin departemen, dan menteri-menteri negara yang tidak memimpin departemen. Kecuali itu terdapat 25 LPND yang menjadi penunjang kegiatan administrasi-pemerintahan. Informasi ini dapat dilihat dari portal www.indonesia.go.id. Seiring dengan perkembangan teknologi, SIMNAS harus disusun dengan pemahaman menyeluruh terhadap perkembangan teknologi satelit, perkembangan integrasi multi-media serta informasi audio-visual.
simnas.pdf
[selengkapnya...] |
| |
| Konsep Dasar dan Pemanfaatan Database |
| 21 Oktober 2008 |
By kumoro | October 21, 2007
Sejalan dengan berkembangnya sistem pengolahan data secara elektronik, konsep dasar database berkembang sangat cepat. Ada begitu banyak program aplikasi database yang dapat dibeli dalam bentuk paket yang siap pakai maupun program pesanan khusus (taylor-made) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tertentu. Namun yang harus dipahami oleh para mahasiswa program S2 Administrasi Negara adalah bagaimana sistem database yang dikembangkan dalam setiap program aplikasi dan pemanfaatannya dalam tugas-tugas administrasi publik. Untuk itu, kuliah tentang database akan ditunjang dengan praktik di lab komputer dengan menggunakan program aplikasi database yang cukup populer saat ini, yaitu Microsoft Access. Ini diharapkan akan bermanfaat untuk memahami struktur database dalam program paket besar yang lain seperti Oracle, DBMS, Clariion, atau paket-paket lain yang biasanya dibeli oleh organisasi swasta.
konsep-dasar-dan-pemanfaatan-database.ppt
[selengkapnya...] |
| |
| Pengelolaan Website Pemerintah di Indonesia |
| 11 Agustus 2008 |
By kumoro | August 11, 2008
Sebagian besar website pemerintah di Indonesia masih terkesan dikelola seadanya dan kurang serius. Kesan ini langsung tampak begitu kita melihat website pemerintah daerah yang sudah diluncurkan. Bagaimana sebetulnya profil website pemerintah tersebut? Ini yang perlu dipahami oleh para mahasiswa peminat Pemel (Pemerintahan Elektronik, E-government) supaya bisa mendalami berbagai persoalan teknis maupun non teknis yang dihadapi oleh pengelola website pemerintah tersebut.
pengelolaan-website-di-indonesia.ppt
[selengkapnya...] |
| |
| Perkembangan Sistem Informasi Modern |
| 10 Juli 2008 |
Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir berkembang begitu cepat. Ketika pada tahun 1994 saya menerbitkan buku Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Publik, rasanya sudah banyak yang bisa dilakukan dengan teknologi informasi. Namun ketika itu pun penggunaan TI dalam organisasi publik masih berjalan dengan sangat lambat. Sekarang ini, keterlambatan penggunaan TI dalam organisasi publik itu semakin mencolok jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Inilah yang seharusnya sudah lama disadari oleh para manajer publik di Indonesia. Beberapa terobosan memang telah dilakukan oleh para pejabat dan pembuat keputusan dalam organisasi pemerintah, tetapi masih banyak hal lagi yang harus dilakukan.
perkembangan-sistem-informasi-modern.pdf
[selengkapnya...] |
| |
| Data vs. Informasi, 3 Juli 2008 |
| 02 Juli 2008 |
Apa bedanya antara data dan informasi? Bagaimana implikasinya terhadap penciptaan Sistem Informasi Manajemen yang modern?
data-dan-informasi.pdf
[selengkapnya...] |
| |
| Otomasi Pemda untuk Efisiensi Pelayanan Publik |
| 27 Desember 2007 |
By kumoro | December 27, 2007
Salah satu kendala dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, efektif dan responsif adalah rendahnya aplikasi teknologi informasi dalam sistem pelayanan. Disamping komitmen pejabat publik terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang rendah, begitu banyak kendala yang harus dihadapi oleh perumus kebijakan di dalam praktik. Secara umum, tahap pengembangan situs web Pemda dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tahap informatif, interaktif, dan transaktif. Namun di dalam kenyataan sebagian besar situs web Pemda masih bersifat informatif, dan baru sedikit yang memulai tahapan interaktif. Belum ada yang sampai pada tahapan transaktif.
pertimbangan-otomasi-pemda.ppt
inovasi-kontrak-pelayanan-di-purworejo.pdf
[selengkapnya...] |
|
| |
.jpg)
