Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

"/>
Tahun 2024 ini rakyat Indonesia akan mengadakan perhelatan besar: Pemilu untuk meneruskan regenerasi kepemimpinan. Ada banyak pendapat bahwa Indonesia sedang mengalami "democracy backsliding" sehingga kualitas hasil Pemilu kali ini banyak diragukan. Betulkah?
Maret 2024
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
252627282912
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
 

Detail Artikel
Penyusunan Anggaran Kinerja di Daerah
02 Juli 2007

By kumoro | July 16, 2007

 

Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

 
 
 
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.