Tahun 2024 ini rakyat Indonesia akan mengadakan perhelatan besar: Pemilu untuk meneruskan regenerasi kepemimpinan. Ada banyak pendapat bahwa Indonesia sedang mengalami "democracy backsliding" sehingga kualitas hasil Pemilu kali ini banyak diragukan. Betulkah?
Juni 2024
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
"Kebutuhan Transformasi Digital di Sektor Publik", Bab dalam buku "Ilmu Sosial dan Politik Masa Depan: Menjawab Megashift?", UGM Press, 2023
08 November 2023

Transformasi tatakelola digital mestinya bukan hanya mempertimbangkan penggunaan TIK, pengolahan data yang lebih cepat, serta tujuan-tujuan efisiensi ekonomis lainnya. Semua upaya perbaikan mestinya diarahkan kepada tujuan-tujuan yang lebih mendasar seperti tatakelola yang terbuka, layanan publik yang lebih partisipatif, serta penciptan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Sebagai contoh, analisis big data untuk mengatasi kemiskinan dan tengkes (stunting) di berbagai daerah akan lebih mudah dilakukan dengan bantuan teknologi digital terkini. Namun demikian, pemakaian data itu untuk melaksanakan program-program yang tepat bagi pemberantasan kemiskinan di sebuah kabupaten/kota jauh lebih penting sehingga transformasi digital benar-benar memberi makna dan manfaat luas bagi masyarakat. Kasus-kasus dari daerah perkotaan (DKI Jakarta, Surabaya) yang diuraikan dalam Bab ini menunjukkan bahwa ketika layanan publik di perkotaan sudah dapat diselenggarakan secara efisien dengan menggunakan TIK, daya dorong transformasi digital lebih lanjut hendaknya diarahkan pada upaya untuk mendekatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis swasta, serta komunitas warga. Untuk wilayah IKN baru di Kalimantan Timur, kasus di Kabupaten Kukar dan Kutai Barat menunjukkan pentingnya infrastruktur telekomunikasi yang merupakan pendukung konektivitas antar sektor dan kerjasama yang produktif, serta urgensi pengembangan sumberdaya manusia yang harus siap bersaing dengan para pendatang di IKN sebagai pusat pertumbuhan baru. Sementara itu, contoh-contoh kasus di wilayah kepulauan (Kota Ternate dan Kabupaten Halsel di provinsi Maluku Utara) menunjukkan bahwa selain keharusan untuk terus meningkatkan keandalan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan program-program kota cerdas dengan kondisi nyata potensi ekonomi yang terdapat di daerah. Dari keenam dimensi kota cerdas, daerah dapat menentukan program-program berjangka pendek yang mendesak dan segera dilaksanakan supaya bisa menjadi pengungkit bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. [selengkapnya...]

 
"Peran Negara dalam Perlindungan Data Pribadi", Tempo, 16 Oktober 2022
13 November 2022

Setelah bertahun-tahun diterpa banyak keluhan dan protes mengenai kebocoran data pribadi di berbagai institusi, pemerintah bersama DPR akhirnya meratifikasi UU No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Harapan besar terletak pada pelaksanaan undang-undang ini agar bisa menunjukkan peran negara yang jelas dan efektif dalam mencegah penyalahgunaan data digital atau peretasan terhadap lembaga-lembaga penting yang menyimpan data dan informasi pribadi. Namun masih ada dua agenda penting yang harus dituntaskan untuk melaksanakan undang-undang ini: 1) Kepastian bahwa lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi benar-benar independen dan efektif dalam melaksanakan tugasnya, 2) Peningkatan literasi digital, yaitu kesadaran masyarakat tentang potensi penyalahgunaan jika orang memasok dan menyimpan data secara serampangan. [selengkapnya...]

 
"Konflik Kepentingan", Kedaulatan Rakyat, 7 Mei 2022
19 Mei 2022

Di belakang berbagai sengkarut yang mengakibatkan melambungnya harga minyak goreng (migor) di Indonesia, ternyata ada begitu banyak persoalan yang harus diatasi oleh para perumus kebijakan. Namun persoalan yang paling mendasar dan mendesak untuk diatasi justru berasal dari kalangan perumus kebijakan sendiri. Indonesia yang merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia harus menghadapi kenyataan bahwa sejak akhir tahun 2021 warganya sangat sulit mendapatkan migor dan harganya terus mengalami fluktuasi. Melihat seluk-beluk masalah peredaran migor, Presiden tampaknya harus turun-tangan untuk mengatasi kepentingan para pengusaha besar yang berkelindan dengan kepentingan politisi di tingkat nasional. Saat ini masyarakat benar-benar menunggu pemecahan masalah yang tuntas, tegas dan tidak bersifat parsial. [selengkapnya...]

 
Administrasi Publik di Era Digital, Pidato Dies Natalis MAP Fisipol UGM Ke-28
29 September 2021

Mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam acara Dies Natalis Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM yang ke-28, saya mencoba menyampaikan hal-hal yang harus dipahami oleh para mahasiswa, birokrat dan pakar di bidang administrasi publik di Indonesia. Tidak mudah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat di era disruptif yang menuntut profesionalisme, penguasaan dan pemanfaatan TIK serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap tuntutan publik yang jauh lebih kompleks. Tantangan sistem administrasi publik digital sudah di depan mata. Karena itu pendekatan baru dan re-orientasi ilmu harus juga bergerak ke arah sistem yang memungkinkan semua sumberdaya manusia di sektor publik dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terkini. [selengkapnya...]

 
Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia, Sespimti Polri
15 Juni 2021

Atas undangan Irjenpol Rokhmad Sunanto, Lemdiklat Polri, saya mendapat kesempatan langka untuk memberi ceramah di Sespimti, program yang dimaksudkan untuk menggodog perwira menengah untuk menjadi perwira tinggi di jajaran Polri. Sejak reformasi, terdapat penegasan bahwa Polri harus terfokus tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, terpisah dari ABRI. Oleh sebab itu, penguasaan mengenai masalah-masalah kebijakan publik beserta implikasi dan tantangan di masa mendatang sangat penting untuk dipahami diantara para calon perwira tinggi itu. Maka saya mencoba untuk membahas kebijakan publik dari banyak perspektif, mulai dari definisi dan lingkupnya hingga berbagai kasus yang membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum di Polri. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.