Setelah bertahun-tahun diterpa banyak keluhan dan protes mengenai kebocoran data pribadi di berbagai institusi, pemerintah bersama DPR akhirnya meratifikasi UU No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Harapan besar terletak pada pelaksanaan undang-undang ini agar bisa menunjukkan peran negara yang jelas dan efektif dalam mencegah penyalahgunaan data digital atau peretasan terhadap lembaga-lembaga penting yang menyimpan data dan informasi pribadi. Namun masih ada dua agenda penting yang harus dituntaskan untuk melaksanakan undang-undang ini: 1) Kepastian bahwa lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi benar-benar independen dan efektif dalam melaksanakan tugasnya, 2) Peningkatan literasi digital, yaitu kesadaran masyarakat tentang potensi penyalahgunaan jika orang memasok dan menyimpan data secara serampangan. [selengkapnya...]

Di belakang berbagai sengkarut yang mengakibatkan melambungnya harga minyak goreng (migor) di Indonesia, ternyata ada begitu banyak persoalan yang harus diatasi oleh para perumus kebijakan. Namun persoalan yang paling mendasar dan mendesak untuk diatasi justru berasal dari kalangan perumus kebijakan sendiri. Indonesia yang merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia harus menghadapi kenyataan bahwa sejak akhir tahun 2021 warganya sangat sulit mendapatkan migor dan harganya terus mengalami fluktuasi. Melihat seluk-beluk masalah peredaran migor, Presiden tampaknya harus turun-tangan untuk mengatasi kepentingan para pengusaha besar yang berkelindan dengan kepentingan politisi di tingkat nasional. Saat ini masyarakat benar-benar menunggu pemecahan masalah yang tuntas, tegas dan tidak bersifat parsial. [selengkapnya...]

Mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam acara Dies Natalis Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM yang ke-28, saya mencoba menyampaikan hal-hal yang harus dipahami oleh para mahasiswa, birokrat dan pakar di bidang administrasi publik di Indonesia. Tidak mudah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat di era disruptif yang menuntut profesionalisme, penguasaan dan pemanfaatan TIK serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap tuntutan publik yang jauh lebih kompleks. Tantangan sistem administrasi publik digital sudah di depan mata. Karena itu pendekatan baru dan re-orientasi ilmu harus juga bergerak ke arah sistem yang memungkinkan semua sumberdaya manusia di sektor publik dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terkini. [selengkapnya...]

Atas undangan Irjenpol Rokhmad Sunanto, Lemdiklat Polri, saya mendapat kesempatan langka untuk memberi ceramah di Sespimti, program yang dimaksudkan untuk menggodog perwira menengah untuk menjadi perwira tinggi di jajaran Polri. Sejak reformasi, terdapat penegasan bahwa Polri harus terfokus tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, terpisah dari ABRI. Oleh sebab itu, penguasaan mengenai masalah-masalah kebijakan publik beserta implikasi dan tantangan di masa mendatang sangat penting untuk dipahami diantara para calon perwira tinggi itu. Maka saya mencoba untuk membahas kebijakan publik dari banyak perspektif, mulai dari definisi dan lingkupnya hingga berbagai kasus yang membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum di Polri. [selengkapnya...]

Sebuah webinar internasional tentang bagaimana cara pemerintah beradaptasi dengan masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan digelar oleh IAPA (Indonesian Association for Public Administration) bekerjasama dengan Departemen MKP, Fisipol UGM. Saya mencoba untuk mengingatkan salah satu hal yang menjadi titik lemah dari penanganan pandemi di Indonesia selama hampir setahun ini, yaitu bahwa banyak kebijakan yang kurang didasarkan pada bukti faktual (evidence). Kelemahan ini mengakibatkan banyak perumus kebijakan pemerintah seperti kehilangan orientasi dan kurang antisipatif di dalam menangani pandemi, baik dari segi pengendalian penularan maupun dari segi upaya pemulihan ekonomi pada umumnya. [selengkapnya...]