Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
Agustus 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 

Anggaran Berbasis Kinerja
Tugas Analisis Belanja Kementerian
01 April 2013
[selengkapnya...]
 
Rencana Kuliah Sistem Penganggaran Pembangunan
20 Februari 2012
[selengkapnya...]
 
Anggaran Kinerja untuk Jajaran Pemerintah Pusat (K/L)
24 Maret 2010
Anggaran publik yang harus dialokasikan untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) dikhawatirkan terus membengkak karena proliferasi lembaga-lembaga tambahan (ad hoc) yang dilakukan oleh pemerintah. Kekhawatiran sebagian pakar ini tampaknya cukup beralasan karena disamping jajaran pemerintah pusat yang terdiri dari 35 kementerian itu terdapat setidaknya 84 lembaga lain. Disamping LPND (Lembaga Pemerintah Non-Departemen) yang sudah sejak lama ada, terdapat puluhan lembaga baru yang terus dibentuk oleh pemerintah. Tidak pelak lagi, duplikasi fungsi dan pemborosan anggaran tentu merupakan konsekuensi logisnya. Tetapi persoalan efektivitas anggaran dari jajaran K/L yang ada pun sebenarnya masih selalu ada. Sebermula, konsep anggaran kinerja (performance-based budgeting) diharapkan akan membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Namun ternyata selain justru membuat mekanisme anggaran menjadi lebih rumit dan siklus anggaran semakin tidak efisien, kinerja jajaran K/L tidak semuanya berhasil ditingkatkan. Dalam salah satu kuliah Penganggaran Publik, isu-isu yang menyangkut anggaran kinerja diantara jajaran Pemerintah Pusat merupakan tema sentral. [selengkapnya...]
 
Penganggaran Publik adalah Kebijakan Multi-Dimensi
23 Februari 2010
Apakah APBN dan APBD sebagai instrumen anggaran publik sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat? Ini adalah salah satu pertanyaan pokok mengenai relevansi anggaran pemerintah terhadap kepentingan publik. Sebagai pengantar kuliah Penganggaran Publik di program S-2 AN, pertama-tama saya mengajak para mahasiswa untuk memahami proses penganggaran (budgeting) di sektor publik sebagai suatu kebijakan multi-dimensi. Penganggaran publik tidak bisa semata-mata dipahami dari perspektif ekonomi saja, tetapi juga perspektif politik dan perspektif administrasi. Setelah bangsa Indonesia berjuang keras untuk melalui transisi ke arah demokrasi, ternyata masih terdapat banyak bukti bahwa kebijakan penganggaran belum benar-benar berhasil menjawab aspirasi masyarakat. Begitu banyak sumberdaya dan dana yang dialokasikan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi muaranya justru kembali kepada para pejabat, elit politik dan pihak-pihak swasta yang menjadi klien dari para penguasa itu. Itulah sebabnya, penting bagi para mahasiswa yang akan menjadi perumus kebijakan untuk memahami proses penganggaran publik secara lebih komprehensif. Memahami proses penganggaran memang perlu pendekatan inter-disipliner supaya perspektif perumusan kebijakan yang dikuasai juga semakin luas. [selengkapnya...]
 
Penyusunan Anggaran Kinerja di Daerah
02 Juli 2007

By kumoro | July 16, 2007

 

Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

[selengkapnya...]
 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.