Bulan suci Ramadhan tahun 1440 H ini tercemar dengan aksi kerusuhan pada tgl 22 Mei 2019. Semoga bangsa Indonesia semakin bertambah dewasa sehingga kesempatan rekonsiliasi dengan Syawalan betul-betul kita bisa manfaatkan untuk berpikir arif dan bijaksana.
Agustus 2019
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
 

Detail Buku
 
 
Judul Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik
Penulis Agus Dwiyanto, Samodra Wibawa, Wahyudi Kumorotomo, Erwan Agus Purwanto, Bambang Wicaksono
Penerbit Gadjah Mada University Press, Jogjakarta
Tahun 2006
Website http://www.gmup.ugm.ac.id

Kontribusi saya pada buku ini adalah Bab 3 yang berjudul “Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas dari Praktik KKN”. Buku ini berisi kumpulan tulisan dari para kolega dosen di Jurusan Administrasi Negara, Fisipol, UGM. Naskah awalnya adalah modul pelatihan “Pelayanan Publik yang Berwawasan Good Governance” yang terselenggara atas kerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara dan JICA (Japan International Cooperation Agency) yang juga didukung oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. Wacana tentang “good governance” (tata-pemerintahan yang baik) sudah banyak diulas, terutama oleh para pakar yang bekerja di lembaga-lembaga donor internasional. Namun makna dari good governance sendiri dalam praktik administrasi publik di Indonesia sebenarnya masih belum jelas. Penafsiran tentang istilahnya sendiri terkadang berlainan antara pakar, birokrat, serta masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu upaya untuk menerjemahkan gagasan tentang good governance dalam praktik pemerintahan sehari-hari seperti yang diulas di dalam buku ini tentunya penting agar gagasan yang baik tidak terhenti di tingkat wacana saja. Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang paling mudah diukur dan paling banyak dirasakan ketika masyarakat berurusan dengan birokrasi. Maka sendi-sendi pelayanan yang baik dengan indikator efisiensi, impersonalitas, akuntabilitas, partisipatif, transparan, dengan tetap menghargai tuntutan masyarakat yang terwujud dalam responsivitas terhadap survai warga pengguna kiranya perlu diketahui oleh para mahasiswa, birokrat, pejabat Pemda, serta masyarakat pada umumnya.
   Copyright © 2019 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.