Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
Agustus 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 

Pelatihan dan Lokakarya



Refleksi Kebijakan AKIP dan Percepatan Reformasi Birokrasi, Reformist Leader Academy (RLA) Training, LAN Samarinda, 8 Juni 2017
09 Juni 2017
LAN Samarinda mengundang saya untuk ceramah tentang AKIP dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. RLA adalah pelatihan dengan perubahan skema yang penting karena melibatkan para pejabat pemerintah tingkat menengah yang diharapkan dapat menjadi motor Reformasi Birokrasi. Saya melihat bahwa AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) telah gagal menjadi sistem evaluasi yang bisa mencegah penyimpangan, pemborosan dan korupsi di Indonesia. Diperlukan komitmen yang kuat untuk mengubah sistem dan substansi pelaporan akuntabilitas kinerja serta menguatkan relevansinya bagi reformasi birokrasi. Sementara itu, pola implementasi reformasi birokrasi hendaknya diubah dari yang sifatnya formalistik selama ini menjadi sistem yang lebih realistis, terukur dan berkelanjutan, dengan memperkuat relevansinya terhadap masalah riil bangsa, yaitu: peningkatan daya saing bangsa. Banyak peserta yang tidak sependapat dengan yang saya jelaskan. Saya paham bahwa memang banyak resistensi untuk berubah dalam rangka reformasi. Tetapi perubahan pola pikir itulah yang diperlukan kalau benar-benar menginginkan agar reformasi birokrasi bisa berhasil di Indonesia. [selengkapnya...]
 
BLUD Puskesmas, Bintek Kabupaten Grobogan, Hotel Inna Garuda Jogja
21 Februari 2017
Dalam wacana internasional, kelembagaan BLUD (Badan Umum Layanan Daerah) mengikuti konsep SARA (Semi Autonomous Revenue Agencies), sebuah entitas organisasi publik yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan layanan publik tetapi diperbolehkan secara otonom membebankan biaya layanan kepada pengguna jasa. Konsep ini masih terus berkembang dan mencari format yang tepat dalam pelaksanaan di Indonesia. Apakah BLUD bisa menjadi terobosan bagi efektivitas dan efisiensi layanan publik dalam sektor yang sangat penting seperti kesehatan dan pendidikan? Inilah yang perlu dijawab dengan jelas dan sekaligus merupakan topik utama dalam pelatihan yang melibatkan para direktur Puskesmas dari Kabupaten Grobogan. Di tengah upaya untuk memahami secara mendalam ketentuan teknis di bidang keuangan yang menyangkut Puskesmas sebagai BLUD, saya sengaja mengambil tema manajemen layanan secara profesional karena justru inilah yang masih merupakan titik lemah dalam layanan kesehatan di kebanyakan Puskesmas. [selengkapnya...]
 
Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Hotel Panorama, Lembang, 21 September 2016
23 September 2016
Di Lembang, saya diminta oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membahas topik manajemen publik yang sangat menantang, yaitu tentang peralihan kebijakan dari Sistem Akuntansi Berbasis Kas ke Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Bersama dua orang kolega akuntan dari Jurusan Akuntansi FEB UGM dan dari BPKP saya mencoba menjelaskan bahwa muara dari peralihan sistem akuntansi pemerintahan itu sebenarnya adalah integritas dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah agar akuntabilitasnya kepada publik tetap dapat terjamin. Garis kebijakan yang menetapkan peralihan ke sistem berbasis akrual sudah cukup lama dibuat, yaitu PP No.71 tahun 2010. Tetapi pelaksanaannya di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tampaknya belum berjalan dengan memuaskan. Sistem akuntansi berbasis akrual memang membutuhkan kecermatan, profesionalisme dan integritas otoritas keuangan yang sangat tinggi. Sangat ironis bahwa ketika banyak laporan keuangan pemerintah di sebuah daerah dinyatakan bersih tetapi ternyata kemudian Gubernur, Bupati atau Walikota di daerah tersebut ditangkap oleh KPK karena penyalahgunaan keuangan. Inilah saatnya mendekatkan antara hal-hal yang prosedural dengan substansi integritas aparat pemerintah. [selengkapnya...]
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan: Konsep dan Praktik, Pelatihan Perencanaan Daerah, MAP-UGM
30 Mei 2016
Sejak berlakunya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu titik-lemah dalam manajemen pembangunan di Indonesia adalah kurang terintegrasinya antara sistem perencanaan, alokasi anggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan. Sebagian terjadi karena masalah sederhana, yaitu berkurangnya peran Bappenas dalam sistem monitoring dan evaluasi karena cukup banyak kewenangan yang selanjutnya diambil oleh Kementerian Keuangan. Tetapi cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa masalah yang mendasar adalah kurangnya pemahaman yang utuh tentang pentingnya monitoring dan evaluasi pembangunan. Banyak peraturan yang sudah dibuat terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Tetapi penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sendiri masih sangat diperlukan. Dengan mengaitkan konsep-konsep yang sifatnya teoretis dengan praktik pelaksanaan di lapangan, saya membicarakan bersama peserta pelatihan JFP Madya di MAP-UGM. [selengkapnya...]
 
Standard Operating Procedures (SOP), Diklat Substantif MAP-UGM, Jogja
27 April 2016
Penyebab pokok dari masih rendahnya posisi Indonesia dalam peringkat daya saing maupun peluang investasi adalah karena sistem manajemen pelayanan yang masih buruk. Ketika presiden gusar dengan masalah waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan-pelabubah Indonesia, masalahnya sudah jelas yaitu: buruknya SOP yang berlaku dalam pelayanan di titik penting dari daya saing tersebut. Oleh sebab itu, saya menyambut baik inisiatif beberapa lembaga di jajaran pemerintah pusat dan daerah yang mengirim staffnya ke MAP-UGM untuk pelatihan tentang SOP yang di dalam wacana internasional diletakkan dalam konsep Machinery of the Government (MoG). Sedemikian banyak prosedur birokrasi yang seringkali tidak diperlukan dan karena itu perlu pemikiran yang rasional untuk terus memperbaikinya. [selengkapnya...]
 
Kerangka Logis Perencanaan Strategis, Penyegaran untuk Staff KPPU, MAP-UGM, Jogja
13 April 2016
Saya menyambut baik pelatihan up-grading mengenai perencanaan strategis bagi staff KPPU yang kali ini digagas oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Sebagai lembaga produk reformasi yang dibentuk untuk mengatasi berbagai gangguan bagi berjalannya mekanisme persaingan yang sehat, KPPU masih sangat strategis. Namun belakangan ini tampaknya gaung peranannya kurang dirasakan oleh masyarakat sedangkan masalah persaingan bisnis sudah semakin kompleks. Saya mencoba berbagi tentang bagaimana membuat rencana strategis yang tanggap terhadap tantangan organisasi publik dan sekaligus sesuai dengan harapan masyarakat. Ketika bisnis jasa di zaman informasi sudah semakin rumit identifikasi pangsa pasarnya dan kebutuhan untuk memahami teknologi dalam produk-produk jasa semakin tinggi, tidak ada kata lain bagi staff di KPPU untuk mengembangkan diri, bekerja lebih keras, dan bersedia untuk terus mengikuti perubahan lingkungan bisnis. [selengkapnya...]
 
Pembagian Urusan dan Manajemen Pelayanan Publik di Daerah, hotel Grand Wahid, Salatiga, 14 November 2015
18 November 2015
Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu undang-undang yang naskahnya sangat panjang, termasuk lampirannya ada 460 halaman. Tidak terlalu sulit untuk mengenali bahwa sebenarnya lampiran undang-undang ini adalah PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Dengan kritik dari berbagai pihak bahwa pembagian urusan ini masih bermasalah, terutama menyangkut urusan konkuren, saya harus menjelaskan tentang pembagian urusan ini dalam sebuah pelatihan yang melibatkan para pejabat dan pegawai Pemkab Kendal. Saya mencoba meyakinkan para birokrat itu bahwa yang utama bukan sekadar pembagian urusan dan kewenangan tetapi bagaimana supaya pelayanan publik di daerah benar-benar bisa responsif dan mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan. Hanya dengan begitu rakyat akan bisa menghargai kehadiran Pemerintah Daerah dalam berbagai bentuk interaksinya dengan warga. [selengkapnya...]
 
Pengelolaan Keuangan DPRD dan Setwan, Bintek Optimalisasi Fungsi Setwan Kab Jepara, Solo
17 Desember 2014
Sejak reformasi politik dilakukan dalam lebih dari 15 tahun di Indonesia, biaya demokrasi menjadi salah satu yang dirasakan oleh publik karena begitu besarnya dana publik yang dihabiskan akibat menguatnya lembaga-lembaga politik. Meningkatnya dana publik yang dihabiskan untuk biaya penggajian para wakil rakyat di DPRD merupakan salah satu hal yang dirasakan oleh rakyat. Namun apakah besarnya biaya untuk menggaji anggota DPRD dan membiayai biaya operasional mereka ini bukan karena peraturan yang memang mendukungnya? Apakah itu juga bukan karena Setwan sebagai aparat eksekutif yang menunjang administrasi keuangan DPRD yang tidak memahami fungsinya sebagai pengelola keuangan DPRD? Ini adalah sebagian dari pertanyaan besar yang ingin saya bahas bersama seluruh aparat Setwan dari kabupaten Jepara dalam sebuah lokakarya di Solo. Saya sengaja tidak bicara hanya pada tingkat teknis mengenai ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundangan mengenai keuangan DPRD. Tetapi saya juga mengajak para pegawai di Setwan untuk mendorong keseimbangan antara hak dan kewajiban yang melekat pada setiap anggota DPRD. Jadi, bukan hanya soal hak-hak keuangan yang harus dipahami oleh para politisi daerah itu, melainkan juga soal kewajiban-kewajiban legislasi yang selama ini kurang banyak dibahas di dalam wacana tentang kinerja anggota DPRD. Sesuai dengan surat edaran Menpan dan RB tentang penghematan anggaran pemerintah, pelatihan ini tidak diadakan di hotel tetapi di aula STIE Santo Pignatelli, Solo. [selengkapnya...]
 
Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Penyusunan APBD, Bimtek DPRD Kabupaten Berau, Hotel Horison Semarang, 28 Nov 2014
01 Desember 2014
Tantangan bagi sebuah daerah yang kaya sumberdaya alam adalah memastikan bahwa dana pembangunan yang melimpah dari DBH tidak membuat terlena untuk mengembangkan manajemen keuangan daerah yang berkelanjutan. Kabupaten Berau di provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang memiliki belanja APBD cukup besar, sekitar Rp 2,8 triliun. Namun dari aspek pendapatan, tampak bahwa upaya pemerintah masih belum optimal karena proporsi PAD hanya 5,6% dari seluruh pendapatan Pemda. Selain itu, kendatipun proporsi belanja pegawai hanya 18,9 persen, secara nominal sudah menyedot Rp 540,7 miliar dari dana APBD. Belanja modal yang proporsinya cukup besar, yaitu 44,6% atau sebesar Rp 1,27 triliun hendaknya terus dievaluasi bagaimana kemanfaatannya bagi rakyat di daerah. Apakah sumberdaya alam akan menjadi berkah bagi peningkatan kemakmuran rakyat atau sebaliknya justru menjadi "kutukan" karena degradasi lingkungan yang parah karena hasil tambang, itulah pertanyaan penting yang saya ajukan dan menjadi bahan perdebatan dalam Bimtek di Semarang ini. [selengkapnya...]
 
Penghematan dan Peningkatan Efektivitas Perjalanan Dinas, Hotel Gowongan Inn, Jogja
26 November 2014
Presiden Jokowi dan beberapa menteri dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya melakukan penghematan biaya birokrasi publik. Namun memang tidak mudah untuk melakukan penghematan itu jika tidak disertai pola manajemen yang terbuka serta perubahan cara-pikir diantara para aparat pemerintah sendiri. Salah satu yang sederhana tetapi seringkali dilupakan adalah upaya untuk melakukan penghematan perjalanan dinas di satu sisi serta peningkatan efektivitas kerja di sisi lainnya. Bersama para pegawai dari daerah (Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, dan Aceh Barat Daya) saya mendiskusikan masalah ini dalam sebuah pelatihan teknis di Jogja. Saya masih merasakan betapa pola pikir mengenai pemanfaatan perjalanan dinas untuk kepentingan individu pegawai negeri masih sangat kuat. Pertanyaan dan perdebatan masih di seputar bagaimana cara mensiasati sistem pengawasan agar pemanfaatan untuk pribadi pegawai tetap dapat diperoleh sementara ukuran manfaat bagi masyarakat masih kurang mendapat perhatian. Tidak bisa dianggap sepele, reformasi birokrasi harus dimulai dari hal-hal yang tampaknya sepele seperti akuntabilitas perjalanan dinas oleh pegawai pemerintah di daerah. Dari sinilah diharapkan penyadaran yang lebih luas dapat dimulai. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.