Covid-19 tampaknya akan merupakan bencana berskala besar dan sekaligus ujian berat bagi perumus kebijakan publik dan solidaritas rakyat Indonesia. Kita berharap akal-sehat, kepedulian dan solidaritas akan membimbing bangsa melewati badai ini.
Mei 2022
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
 

Pelatihan dan Lokakarya



Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia, Sespimti Polri
15 Juni 2021
Atas undangan Irjenpol Rokhmad Sunanto, Lemdiklat Polri, saya mendapat kesempatan langka untuk memberi ceramah di Sespimti, program yang dimaksudkan untuk menggodog perwira menengah untuk menjadi perwira tinggi di jajaran Polri. Sejak reformasi, terdapat penegasan bahwa Polri harus terfokus tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, terpisah dari ABRI. Oleh sebab itu, penguasaan mengenai masalah-masalah kebijakan publik beserta implikasi dan tantangan di masa mendatang sangat penting untuk dipahami diantara para calon perwira tinggi itu. Maka saya mencoba untuk membahas kebijakan publik dari banyak perspektif, mulai dari definisi dan lingkupnya hingga berbagai kasus yang membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum di Polri. [selengkapnya...]
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik, Pelatihan Analisis Kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
27 September 2017
Atas undangan dari Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), saya memberikan materi tentang konsep dan lingkup studi kebijakan publik dalam pelatihan dan sekaligus lokakarya tentang Analisis Kebijakan Publik di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Materi ini terdengar sebagai sesuatu yang sangat elementer dan mungkin terlalu teoretis bagi para peserta di kementerian ini yang dalam keseharian banyak menghadapi tugas-tugas teknis. Tetapi ternyata dengan membahas relevansi teori dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia para peserta yang kebanyakan berasal dari Biro Perencanaan ini sangat antusias mengikuti diskusi tentang kebijakan publik di Indonesia. Upaya untuk mendekatkan tiga sub-bidang kajian (proses perumusan kebijakan, advokasi kebijakan, dan analisis kebijakan), misalnya, merupakan tantangan tersendiri bagi para pejabat dan kalangan profesional yang tugas pokoknya terkait dengan kebijakan publik. [selengkapnya...]
 
"Penelitian, Publikasi dan Pembuatan Monografi", Lokakarya Publikasi LPPM Universitas Jenderal Soedirman, 15 Sept 2017
16 September 2017
Indonesia memiliki lebih dari 2.800 perguruan tinggi. Tetapi dari segi publikasi ilmiah, Indonesia masih jauh ketinggalan jika dibandingkan negara-negara berkembang lain termasuk di ASEAN. Oleh sebab itu, dengan didorong oleh kebijakan baru dari Menristekdikti untuk menggalakkan riset dan publikasi oleh dosen, banyak perguruan tinggi yang sekarang giat melakukan gerakan publikasi. Saya diundang oleh LPPM-Unsoed Purwokerto tampaknya oleh karena semangat ini. Di bawah tema pembuatan monografi, saya mencoba menguraikan berbagai persoalan sistemik, kultural maupun manajerial dari persoalan riset dan publikasi bagi para dosen. Kinerja para dosen memang tidak hanya dapat diukur dari banyaknya jurnal atau tulisan, tetapi juga dari pengajaran maupun pengabdian kepada masyarakat. Tetapi kalau dosen saja hanya terjebak kegiatan rutin dan tidak pernah melakukan penelitian dan menulis, lalu siapa lagi? [selengkapnya...]
 
Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia, Sespimti Polri, 15 Juni 2021
19 Juni 2017
Atas undangan dari Irjenpol Rokhmad Susanto, Kasespim Lemdiklat Polri, saya mendapatkan kesempatan langka untuk mengisi Sespimti (Sekolah Pimpinan Tinggi) Polri, forum yang menggodog perwira menengah untuk menduduki jabatan perwira tinggi. Sejak masa reformasi politik, lembaga Kepolisian menempati posisi yang lebih terfokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Pembaruan yang sangat penting ini menuntut profesionalitas dan komitmen yang lebih tinggi kepada masalah-masalah inheren dalam kebijakan pemerintah dengan antisipasi persoalan yang lebih kompleks di masa mendatang. Oleh sebab itu sesuai dengan permintaan Lemdiklat, saya bicara tentang konteks kebijakan publik di Indonesia, dari hal yang paling mendasar tentang konsepnya sampai dengan kasus-kasus riil yang dihadapi oleh lembaga Polri supaya menjadi pengawal dari sistem kebijakan publik yang responsif di Indonesia. [selengkapnya...]
 
Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia, Sespimti Polri, 15 Juni 2021
19 Juni 2017
Atas undangan dari Irjenpol Rokhmad Susanto, Kasespim Lemdiklat Polri, saya mendapatkan kesempatan langka untuk mengisi Sespimti (Sekolah Pimpinan Tinggi) Polri, forum yang menggodog perwira menengah untuk menduduki jabatan perwira tinggi. Sejak masa reformasi politik, lembaga Kepolisian menempati posisi yang lebih terfokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Pembaruan yang sangat penting ini menuntut profesionalitas dan komitmen yang lebih tinggi kepada masalah-masalah inheren dalam kebijakan pemerintah dengan antisipasi persoalan yang lebih kompleks di masa mendatang. Oleh sebab itu sesuai dengan permintaan Lemdiklat, saya bicara tentang konteks kebijakan publik di Indonesia, dari hal yang paling mendasar tentang konsepnya sampai dengan kasus-kasus riil yang dihadapi oleh lembaga Polri supaya menjadi pengawal dari sistem kebijakan publik yang responsif di Indonesia. [selengkapnya...]
 
Refleksi Kebijakan AKIP dan Percepatan Reformasi Birokrasi, Reformist Leader Academy (RLA) Training, LAN Samarinda, 8 Juni 2017
09 Juni 2017
LAN Samarinda mengundang saya untuk ceramah tentang AKIP dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. RLA adalah pelatihan dengan perubahan skema yang penting karena melibatkan para pejabat pemerintah tingkat menengah yang diharapkan dapat menjadi motor Reformasi Birokrasi. Saya melihat bahwa AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) telah gagal menjadi sistem evaluasi yang bisa mencegah penyimpangan, pemborosan dan korupsi di Indonesia. Diperlukan komitmen yang kuat untuk mengubah sistem dan substansi pelaporan akuntabilitas kinerja serta menguatkan relevansinya bagi reformasi birokrasi. Sementara itu, pola implementasi reformasi birokrasi hendaknya diubah dari yang sifatnya formalistik selama ini menjadi sistem yang lebih realistis, terukur dan berkelanjutan, dengan memperkuat relevansinya terhadap masalah riil bangsa, yaitu: peningkatan daya saing bangsa. Banyak peserta yang tidak sependapat dengan yang saya jelaskan. Saya paham bahwa memang banyak resistensi untuk berubah dalam rangka reformasi. Tetapi perubahan pola pikir itulah yang diperlukan kalau benar-benar menginginkan agar reformasi birokrasi bisa berhasil di Indonesia. [selengkapnya...]
 
BLUD Puskesmas, Bintek Kabupaten Grobogan, Hotel Inna Garuda Jogja
21 Februari 2017
Dalam wacana internasional, kelembagaan BLUD (Badan Umum Layanan Daerah) mengikuti konsep SARA (Semi Autonomous Revenue Agencies), sebuah entitas organisasi publik yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan layanan publik tetapi diperbolehkan secara otonom membebankan biaya layanan kepada pengguna jasa. Konsep ini masih terus berkembang dan mencari format yang tepat dalam pelaksanaan di Indonesia. Apakah BLUD bisa menjadi terobosan bagi efektivitas dan efisiensi layanan publik dalam sektor yang sangat penting seperti kesehatan dan pendidikan? Inilah yang perlu dijawab dengan jelas dan sekaligus merupakan topik utama dalam pelatihan yang melibatkan para direktur Puskesmas dari Kabupaten Grobogan. Di tengah upaya untuk memahami secara mendalam ketentuan teknis di bidang keuangan yang menyangkut Puskesmas sebagai BLUD, saya sengaja mengambil tema manajemen layanan secara profesional karena justru inilah yang masih merupakan titik lemah dalam layanan kesehatan di kebanyakan Puskesmas. [selengkapnya...]
 
Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Hotel Panorama, Lembang, 21 September 2016
23 September 2016
Di Lembang, saya diminta oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membahas topik manajemen publik yang sangat menantang, yaitu tentang peralihan kebijakan dari Sistem Akuntansi Berbasis Kas ke Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Bersama dua orang kolega akuntan dari Jurusan Akuntansi FEB UGM dan dari BPKP saya mencoba menjelaskan bahwa muara dari peralihan sistem akuntansi pemerintahan itu sebenarnya adalah integritas dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah agar akuntabilitasnya kepada publik tetap dapat terjamin. Garis kebijakan yang menetapkan peralihan ke sistem berbasis akrual sudah cukup lama dibuat, yaitu PP No.71 tahun 2010. Tetapi pelaksanaannya di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tampaknya belum berjalan dengan memuaskan. Sistem akuntansi berbasis akrual memang membutuhkan kecermatan, profesionalisme dan integritas otoritas keuangan yang sangat tinggi. Sangat ironis bahwa ketika banyak laporan keuangan pemerintah di sebuah daerah dinyatakan bersih tetapi ternyata kemudian Gubernur, Bupati atau Walikota di daerah tersebut ditangkap oleh KPK karena penyalahgunaan keuangan. Inilah saatnya mendekatkan antara hal-hal yang prosedural dengan substansi integritas aparat pemerintah. [selengkapnya...]
 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan: Konsep dan Praktik, Pelatihan Perencanaan Daerah, MAP-UGM
30 Mei 2016
Sejak berlakunya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu titik-lemah dalam manajemen pembangunan di Indonesia adalah kurang terintegrasinya antara sistem perencanaan, alokasi anggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan. Sebagian terjadi karena masalah sederhana, yaitu berkurangnya peran Bappenas dalam sistem monitoring dan evaluasi karena cukup banyak kewenangan yang selanjutnya diambil oleh Kementerian Keuangan. Tetapi cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa masalah yang mendasar adalah kurangnya pemahaman yang utuh tentang pentingnya monitoring dan evaluasi pembangunan. Banyak peraturan yang sudah dibuat terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Tetapi penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sendiri masih sangat diperlukan. Dengan mengaitkan konsep-konsep yang sifatnya teoretis dengan praktik pelaksanaan di lapangan, saya membicarakan bersama peserta pelatihan JFP Madya di MAP-UGM. [selengkapnya...]
 
Standard Operating Procedures (SOP), Diklat Substantif MAP-UGM, Jogja
27 April 2016
Penyebab pokok dari masih rendahnya posisi Indonesia dalam peringkat daya saing maupun peluang investasi adalah karena sistem manajemen pelayanan yang masih buruk. Ketika presiden gusar dengan masalah waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan-pelabubah Indonesia, masalahnya sudah jelas yaitu: buruknya SOP yang berlaku dalam pelayanan di titik penting dari daya saing tersebut. Oleh sebab itu, saya menyambut baik inisiatif beberapa lembaga di jajaran pemerintah pusat dan daerah yang mengirim staffnya ke MAP-UGM untuk pelatihan tentang SOP yang di dalam wacana internasional diletakkan dalam konsep Machinery of the Government (MoG). Sedemikian banyak prosedur birokrasi yang seringkali tidak diperlukan dan karena itu perlu pemikiran yang rasional untuk terus memperbaikinya. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.