Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
Mei 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 

Keuangan Publik
Silabus Kebijakan dan Manajemen Keuangan Publik
15 Januari 2013
Kuliah Semester Genap 2012/2013 telah dimulai, terutama untuk program Magister Administrasi Publik (MAP) di UGM. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Publik merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk kelas Eksekutif Bappenas yang semua pesertanya adalah para pegawai Pemda dari berbagai daerah yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa dari Bappenas. Disamping membahas teori-teori keuangan publik yang terus berkembang, materi kuliah di kelas ini perlu terus diperbarui sehingga sesuai dengan problematika kebijakan keuangan publik yang sedang dihadapi oleh para pejabat dan pegawai di Indonesia. [selengkapnya...]
 
Silabus Kebijakan Fiskal dan Moneter
27 November 2010
Lingkup pembahasan dalam kuliah Public Finance (Keuangan Negara, Pembiayaan Publik) demikian luas. Sebagian dosen mengajarkan kuliah ini dengan fokus pada model ekonomi makro untuk pembuatan kebijakan nasional. Sebagian memusatkan perhatian pada dua aspek pokok dari kebijakan keuangan negara, yaitu aspek fiskal dan moneter. Ada yang menekankan pada sistem penganggaran publik. Dan ada pula yang lebih menekankan pada PFM (Public Financial Management) dengan fokus pada administrasi perpajakan atau subsidi dan pertanggungjawaban keuangan yang baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagi saya yang lebih penting adalah memastikan bahwa lingkup pembahasan itu sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa, terutama untuk jenjang Strata-2. Saya menyajikan silabus di bawah judul Kebijakan Fiskal dan Moneter setidaknya agar para mahasiswa sejak awal sudah membaca buku-buku yang relevan dengan mata-kuliah ini. [selengkapnya...]
 
Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
20 Februari 2010
Persoalan mendasar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah premisnya yang semata-mata didasarkan pada pembagian hasil penerimaan (revenue sharing) dan bukan devolusi kewenangan fiskal kepada daerah (fiscal sharing). Setelah kebijakan desentralisasi dilaksanakan sejak tahun 2001, semakin terlihat bahwa tidak terlalu banyak perubahan mendasar dalam peningkatan kemampuan fiskal daerah. Disamping itu, yang semakin mengkhawatirkan adalah bahwa setelah lebih dari 25% pendapatan pemerintah sudah dialokasikan ke daerah, ternyata kinerja pelayanan publik tidak menunjukkan peningkatan kualitas yang memadai. Sebaliknya, data yang ada menunjukkan bahwa dana publik yang tersedot untuk menggelindingkan birokrasi ternyata jauh lebih besar daripada belanja yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Untuk sesi kuliah ini, saya mendapatkan banyak data dan informasi dari Pak Donny (Drs. Reydonnyzar Moenek, MPM), Direktur Pendapatan Daerah, Depdagri. [selengkapnya...]
 
Struktur Pajak dan Kebijakan Perpajakan
20 Februari 2010
Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, para pejabat bukan hanya perlu memahami logika dari struktur pajak tetapi juga implikasi dari semua kebijakan di bidang perpajakan. Sebagai bagian dari kuliah Kebijakan dan Manajemen Keuangan Publik, materi yang saya tampilkan di sini mungkin masih terlalu elementer. Tetapi pengembangan dari pemahaman logika dasar tentang struktur dan implikasi kebijakan pajak ini kiranya tetap diperlukan oleh para mahasiswa S1 maupun S2. [selengkapnya...]
 
Kebijakan Fiskal: Perspektif Ekonomi
20 Juni 2009
Perspektif ilmu ekonomi terhadap kebijakan fiskal pada umumnya dilandasi dengan teori ekonomi makro. Sebagian orang mungkin meragukan keampuhan instrumen fiskal dalam mengendalikan dan menunjang pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Teori yang sangat erat kaitannya dengan John Maynard Keynes ini banyak diragukan oleh kaum kapitalis. Tetapi krisis global yang dipicu oleh ambruknya sistem finansial di Amerika Serikat pada tahun 2008 telah membalikkan keadaan karena kebijakan fiskal mungkin masih sangat ampuh untuk mengatasi situasi krisis. [selengkapnya...]
 
Indikator Moneter
20 Juni 2009
Dasar teori tentang moneter mutlak diperlukan bagi setiap perumus kebijakan di bidang keuangan publik. Unsur-unsur teori akan mencakup banyak hal, mulai dari soal jumlah uang beredar (money supply), pengendalian inflasi, mekanisme perbankan, fungsi bank sentral, hingga soal neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang. Pesimisme dunia tentang regulasi di sektor finansial yang selalu terlambat mengatasi krisis sudah banyak diungkapkan. Dalam bukunya yang berjudul The New Paradigm for Financial Market, spekulan ulung George Soros yang konon sudah bertobat pernah berujar bahwa pasar finansial hanya akan beralih dari satu krisis ke krisis lain berikutnya. Tetapi, dalam sistem ekonomi yang sangat terbuka dengan tingkat monetisasi yang demikian tinggi, mustahil untuk mengesampingkan sektor finansial begitu saja. Yang diperlukan tentu adalah regulasi agar dampak buruknya bisa dikendalikan. [selengkapnya...]
 
Lembaga Penentu Kebijakan Fiskal
02 Juni 2007

By kumoro | June 5, 2007

 

Secara tradisional, otoritas pemerintah yang menentukan kebijakan fiskal adalah Departemen Keuangan. Tetapi semakin lengkap sistem ketatanegaraan dan semakin demokratis sistem politik yang berlaku, otoritas keuangan yang menentukan kebijakan fiskal pun bergeser ke lembaga-lembaga yang lain. Masalah di Indonesia relatif lebih kompleks karena otoritas yang menentukan kebijakan fiskal bukan saja menjadi sumber konflik diantara lembaga pemerintah di tingkat pusat tetapi juga bergeser ke pemerintah daerah. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa otoritas fiskal saat ini seringkali juga menjadi sumber konflik antara jajaran Departemen Keuangan, Departemen Teknis dalam jajaran pemerintah pusat, serta pemerintah daerah yang setelah dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal memperoleh otoritas yang relatif lebih besar.

[selengkapnya...]
 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.