Pilpres tgl 9 Juli 2014 telah berjalan secara tertib dan aman. Dengan berpedoman pada hasil hitung-cepat dari lembaga yang berbeda, pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla saling mengklaim telah memenangi Pilpres. Semoga proses penghitungan tetap berjalan dengan tenang dan semua pihak bisa menahan diri sampai KPU mengumumkan hasil resminya.
Juli 2014
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 

Seminar



Integrasi Perencanaan dan Penganggaran, Catatan Reposisi Bappenas, Hotel Royal Heritage, Surakarta
19 Juli 2014
Tim Analisis Kebijakan (TAK) Bappenas mengundang saya untuk membicarakan sebuah masalah besar yang dihadapi dalam sistem administrasi keuangan di Indonesia, yaitu kurang terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran. Di bawah UU No.17/2003, proses perencanaan dan penganggaran memang menjadi terpisah dan terkadang mengakibatkan banyak persoalan sinkronisasi kebijakan. Format rencana yang dibuat oleh Bappenas melalui mekanisme Musrenbang dan menghasilkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) setiap tahun seringkali tidak sinkron dengan format alokasi anggaran seperti tertuang di dalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Di tengah tahun fiskal, seringkali terjadi perubahan yang memaksa dibuatnya APBN-P sedangkan indikator-indikator awal rencana tidak lagi digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai efektivitas pendanaan bagi program-program pembangunan pemerintah. Dengan pemerintahan baru yang segera terbentuk setelah hasil rekapitulasi suara dalam Pilpres diumumkan oleh KPU tanggal 22 Juli 2014, pasti akan banyak hal yang berubah dalam struktur kabinet dan kelembagaannya. Pada saat yang sama, kekuasaan Banggar di DPR telah dikurangi dengan keluarnya keputusan MK No.35/PUU-IX/2013 sehingga mitra Kementerian Keuangan dalam pembahasan rinci anggaran saat ini belum jelas. Lalu, apakah Bappenas bisa mengambil kembali peranannya dalam penganggaran pembangunan seperti pada masa Orde Baru? Kalau tidak, apakah sebaiknya Bappenas dilebur menjadi setingkat Eselon I di bawah kantor kepresidenan? Isu-isu kelembagaan inilah yang antara lain dibahas dalam diskusi kelompok terarah di Solo ini. [selengkapnya...]
 
Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan, Bag Litbang Kedeputian Pencegahan, KPK, Jakarta
23 Juni 2014
Bagian Litbang Deputi Pencegahan KPK punya inisiatif untuk melakukan Corruption Impact Assessment (CIA) di bidang pengadaan barang dan jasa dengan mengundang beberapa pakar dan peneliti dari berbagai lembaga. Sebagai akademisi yang diundang dalam persiapan kegiatan ini, saya merasa mendapatkan kehormatan untuk ikut serta mencurahkan gagasan di KPK agar masalah korupsi yang merupakan penyakit bangsa paling berbahaya di Indonesia sekarang ini dapat diberantas atau setidaknya dapat dicegah sebelum terjadi. Sebagian besar yang diundang adalah pakar pengadaan barang dan jasa dari LKPP, jaksa yang mengkhususkan diri pada korupsi pengadaan, pakar hukum dagang dan hukum pidana. Hanya saya sendiri yang punya latar belakang kebijakan publik. Titik awal dari analisis CIA adalah menemukan berbagai kelemahan dalam kebijakan dan regulasi tentang pengadaan. Pihak pemerintah sendiri tampaknya masih skeptis mengenai perlunya Undang-undang Pengadaan masuk ke agenda legislasi. Sementara itu, sanksi pidana memang hanya bisa dibebankan terhadap pelanggaran jika produk hukumnya sudah setingkat undang-undang dan bukan sekadar Perpres No.54/2010 dan Perpres No.70/2012 yang selama ini menjadi acuan. Tetapi benarkah bahwa semua yang diperlukan di dalam sebuah undang-undang telah dituangkan dalam RUU yang sekarang ini telah beredar diantara pakar tersebut? Inilah yang perlu benar-benar dicermati dalam analisis terhadap regulasi yang telah ada. [selengkapnya...]
 
Pemikiran tentang Revisi UU No.32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah, Diskusi bersama Sekretariat DPR
15 April 2014
Beberapa orang staff dan tenaga ahli Sekretariat DPR-RI berkunjung ke Jurusan MKP, Fisipol UGM, untuk membicarakan tentang draf revisi UU No.32/2004. Saya mendapat perintah dari Ketua Jurusan untuk menjadi pemantik diskusi mengenai RUU ini. Terus-terang, saya sendiri heran apakah momentumnya masih tepat untuk membicarakan RUU ini. Posisi anggota DPR sendiri saat ini sudah menjadi "lame-duck" dan tampaknya tidak tertarik lagi untuk membahas rencana legislasi yang temanya cukup strategis dan berpotensi menimbulkan konflik seperti undang-undang sistem pemerintahan daerah ini. Selain itu, setelah selesainya Pemilu Legislatif dan sekarang banyak pimpinan Parpol maupun politisi bernegosiasi untuk Pemilu Presiden, apakah masih ada energi para anggota DPR untuk bicara tentang penyelesaian legislasi? Tetapi baiklah, dengan mengesampingkan semua keraguan tentang keseriusan para anggota DPR, saya menyampaikan beberapa pemikiran tentang persoalan pemerintahan di daerah dalam forum ini. Kalaupun tidak menjadi pertimbangan dari para anggota DPR yang menjabat sekarang, setidaknya saya berharap supaya isu-isu kebijakan terkait pemerintahan daerah ini bisa ditangkap oleh anggota DPR periode yang akan datang. [selengkapnya...]
 
Tuntutan bagi Jabatan Fungsional Perencana Berdasarkan UU No.5 th 2014, hotel Lumire, Jakarta
10 Maret 2014
Untuk bahan sosialisasi bagi para pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Pusbindiklatren Bappenas menyelenggarakan sebuah seminar kecil yang menghadirkan beberapa pembicara dari Kemenpan & RB, BKN, LAN, dan beberapa Kementerian teknis. Sesepuh Bappenas, Prof.Mustopadidjaja, termasuk yang diundang dalam seminar. Dengan berbekal UU ASN yang sudah ada di tangan para peserta, riwayat ratifikasi undang-undang yg alot, serta ide-ide baru bagi terobosan untuk reformasi birokrasi, saya mengupas bagaimana implikasinya terhadap pegawai JFP. Profesionalisme adalah dasar yang kuat bagi apapun sistem yang diberlakukan. Karena itu, bagi pegawai yang sudah menjunjung tinggi komitmen dan profesionalisme, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran dengan pemberlakuan undang-undang baru ini. Pegawai justru akan merasa aman dan menikmati pekerjaan mereka jika sudah bekerja secara profesional untuk tujuan pelayanan publik yang lebih baik. [selengkapnya...]
 
Reformasi Birokrasi, Remunerasi dan Kinerja Sektor Publik, FGD Direktorat Apneg Bappenas, Hotel Akmani, Jakarta
01 Desember 2013
Sebuah diskusi mengenai reformasi birokrasi dan remunerasi digelar di Jakarta oleh Direktorat Aparatur Negara Bappenas dengan fasilitasi dari GIZ Jerman. Banyak pihak yang sudah begitu keras mengkritik tentang reformasi birokrasi di Indonesia yang hanya sekadar ditafsirkan sebagai perbaikan remunerasi. Disamping belum bisa meningkatkan kinerja birokrasi publik secara signifikan, kebijakan penambahan remunerasi ternyata membawa konsekuensi fiskal yang begitu besar. Lebih dari seperlima belanja APBN sudah harus digunakan untuk membayar PNS di Indonesia setelah kebijakan remunerasi. Sementara itu, kebutuhan untuk membayar pensiun PNS tidak bisa lagi dibayarkan oleh PT Taspen sehingga membebani pengeluaran negara yang posisi terakhirnya sudah mencapai Rp 74 triliun per tahun. Apa saja perubahan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan ini? Sekali lagi, sudah begitu banyak gagasan dikemukakan oleh para pakar dan konsultan sektor publik guna mengatasi persoalan ini. Yang diperlukan sekarang adalah menemukan kebijakan strategis yang terukur, benar-benar bisa dilaksanakan, dan diterima oleh semua pemangku kepentingan. [selengkapnya...]
 
Beberapa Pemikiran tentang RUU Pengadaan Barang dan Jasa, Konsultasi Publik Kemitraan, hotel Aston Jogja, 29 Okt 2013
30 Oktober 2013
Melihat kenyataan bahwa hampir 70% dari kasus korupsi yang terungkap di Indonesia bermula dari pengadaan barang dan jasa (PBJ), urgensi untuk mengesahkan UU tentang Pengadaan sangat jelas. Banyak korupsi dan penyimpangan dari PBJ yang lolos dari jerat hukum karena memang belum ada kerangka hukum yang bisa memberikan sanksi pidana secara eksplisit. Tetapi kemajuan dari RUU PBJ sampai sekarang berjalan begitu lambat. Draf yang diajukan ke Setneg ditolak mentah-mentah oleh Kementerian Teknis, Kementerian Keuangan, dan konon oleh Bappenas sendiri yang sebenarnya pernah membidani terbentuknya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah). Sementara itu, 2 draf RUU yang diusulkan oleh aliansi masyarakat sipil masih belum jelas nasibnya. Menurut beberapa kawan di LSM, draf itu mungkin harus disorongkan lewat DPR agar bisa menjadi bagian dari Prolegnas dan dapat diteruskan ke proses ratifikasi. Melihat materi yang tampak dalam Naskah Akademik maupun draf RUU tersebut, memang dapat dipahami bahwa banyak pihak yang merasa kepentingannya terancam oleh RUU ini. Memenuhi undangan konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Kemitraan, saya hadir dan mencoba memantik diskusi publik agar agenda kebijakan yang sangat penting ini bisa bergulir lebih lanjut. [selengkapnya...]
 
Pidato Pengukuhan Gurubesar, Memperkuat Akuntabilitas Anggaran Publik, 17 Oktober 2013
19 Oktober 2013
Alhamdulillah. Akhirnya agenda kegiatan yang sudah sekian lama tertunda dapat terlaksana pada hari Kamis, tgl 17 Oktober 2013. Di depan rapat Majelis Guru Besar yang juga dihadiri oleh kolega, pejabat pemerintah, kerabat, mahasiswa dan wartawan yang memenuhi Balai Senat UGM, saya dapat membacakan pidato pengukuhan gurubesar di bidang Administrasi Negara dengan lancar. Beragam gagasan mengenai anggaran publik dan akuntabilitasnya, sebuah wilayah penelitian yang saya geluti selama ini, saya tumpahkan dalam pidato 18 halaman yang saya bacakan dalam waktu 55 menit. Perhelatan untuk pengukuhan ini cukup melelahkan dan menguras energi, biaya dan waktu bagi keluarga saya sendiri. Tetapi melihat hadirin yang memenuhi Balai Senat dan para tamu undangan yang cukup antusias mengikuti acara syukuran di Selasar Fisipol UGM, pengorbanan itu rasanya sudah tuntas terbayar. Saya berharap bahwa amanah sebagai gurubesar dapat saya penuhi dengan rasa tanggungjawab. Insya Allah. Naskah pidato sudah dapat diperoleh pada saat dibacakan di Balai Senat UGM. Tetapi saya unggah lagi di sini supaya dapat diakses, dibaca, dan dikritisi oleh khalayak yang lebih luas. [selengkapnya...]
 
Tantangan Strategis Bagian Otonomi Daerah, Pemprov DIY, 27 September 2013
30 September 2013
Sebagai salah satu dari tugas sebagai staff ahli di Biro Tata Pemerintahan, saya memenuhi kebutuhan akan identifikasi masalah dan pembahasan isu-isu strategis yang khusus dihadapi oleh Bagian Otonomi Daerah. Konsep dari Gubernur yang mengalihkan visi pembangunan dari "among tani" ke "dagang layar" di provinsi DIY menarik dan perlu ditindaklanjuti dengan strategi operasional oleh para pejabat Pemda. Ditetapkannya UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan operasional yang jelas dan terencana. Namun memang tidak mudah untuk menerjemahkan gagasan besar tersebut karena beberapa rencana kebijakan dari Pemerintah Pusat masih belum jelas, misalnya terkait dengan rencana revisi UU No.32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah dan rencana ratifikasi undang-undang tentang pemerintahan desa. Saya mencoba membantu untuk memperjelas isu-isu kebijakan mutakhir ini bersama staff Bagian Otonomi Daerah yang secara keseluruhan terdiri dari 11 orang. [selengkapnya...]
 
Kebijakan Publik Deliberatif, Kuliah Umum di Jurusan Administrasi Negara, Uned, Jember
13 September 2013
Kenangan menempuh pendidikan Pra-Jabatan menyeruak lagi ketika saya diundang oleh pengurus Jurusan Administrasi Negara, Universitas Negeri Jember, dalam kuliah umum untuk mengawali berlangsungnya kuliah di program S1. Pada tahun 1992 saya mengikuti Pra-Jabatan di Uned sambil memanfaatkan waktu libur ketika masih menempuh program MPP di Singapura. Sesuai dengan permintaan panitia, saya memaparkan apa yang saya ketahui tentang kebijakan publik deliberatif atau yang sebenarnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Kebijakan Publik dengan Musyawarah". Seorang mahasiswa mengkritik bahwa wacana tentang kebijakan publik deliberatif terlalu mengacu kepada teori-teori di Barat. Saya sepakat dengan itu. Bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengenal mekanisme musyawarah untuk memastikan bahwa proses demokrasi memang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Kelemahan yang saya lihat sekarang ini adalah bahwa demokrasi elektoral belum bisa menjamin demokrasi substansial. Demokrasi belum bisa menjawab masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan pemerataan layanan publik yang tampak semakin jelas di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa kendala untuk menciptakan kebijakan deliberatif itu bukan hanya berasal dari komitmen elit perumus kebijakan yang rendah dan banyaknya korupsi atau penyimpangan kewenangan, tetapi juga berasal dari persoalan "active citizenry" di mana publik membiarkan saja berbagai persoalan yang berlangsung di pemerintahan tanpa adanya kritik, keterlibatan aktif, atau mekanisme pemantauan publik yang berkesinambungan. Saya berharap para mahasiswa yang masih penuh semangat itu menangkap esensi persoalan ini. [selengkapnya...]
 
Plus-Minus Lelang Jabatan, Seminar ICW-Kemitraan-Ausaid, hotel Sari Pan Pacific, Jakarta
11 September 2013
Memenuhi undangan ICW yang bekerjasama dengan Kemitraan dan Ausaid, saya memaparkan beberapa gagasan tentang Lelang Jabatan yang belakangan ini menjadi wacana publik yang cukup hangat. Kehadiran banyak perumus kebijakan di Pusat maupun Daerah, kalangan swasta dan LSM menjadikan seminar kali ini cukup menarik. Dua Wamen datang (Eko Prasojo dari Kempan & RB, Denny Indrayana dari Kemenkuham) dan pidato Wagub DKI Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang berapi-api menjadikan seminar ini cukup gayeng. Saya melihat sebagian besar pemangku kepentingan yakin bahwa lelang jabatan (open recruitment) ini akan membawa perubahan kepada sistem rekrutmen pejabat pemerintah yang selama ini penuh dengan nepotisme dan transaksi uang. Tetapi apakah Lelang Jabatan merupakan solusi permanen untuk semua jenis jabatan? Saya sampaikan beberapa kehati-hatian (caveat) yang perlu dicermati oleh para perumus kebijakan melalui forum ini. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2014 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.