Panitia Angket DPR masih menyandera KPK dengan perpanjangan masa tugasnya. Apakah para wakil rakyat itu sudah mati-rasa dengan suasana batin rakyat di negeri ini ya?
Desember 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
 

Artikel



"Auditor Hitam", Kedaulatan Rakyat, 2 Juni 2017
06 Juni 2017
Pasti banyak orang yang geregetan dan gusar dengan terungkapnya kasus suap yang melibatkan seorang auditor dan sekaligus pejabat Eselon I di BPK dengan pejabat di Kemendesa pada pekan lalu. Karena ini adalah kasus tangkap-tangan oleh KPK, mestinya tidak ada kemungkinan lagi bagi pelaku untuk berkelit. Namun dalam analisis yang saya buat untuk harian KR kali ini, saya sengaja tidak membahas masalah penyalahgunaan kewenangan sekadar dari sisi moral atau etika. Untuk kasus suap yang diterima oleh seorang auditor ini, saya melihat masalahnya justru dari segi visi dan misi seorang auditor, penilaian kinerja yang berlaku bagi mereka serta sistem manajemen dan akuntabilitas yang merupakan masalah akut di tanahair. Dugaan banyak orang bahwa opini atau status LHP di banyak lembaga pemerintah ternyata hasil transaksi korupsi ternyata telah terbukti. Sekarang adalah saatnya untuk bergerak nyata melakukan reformasi bagi sistem kinerja auditor. Kapan lagi? [selengkapnya...]
 
"Pungli, Beban Setengah Abad"
08 November 2016
Artikel tentang Pungli (Pungutan Liar) ini saya kirim ke media di ibukota. Tetapi karena mungkin kurang tajam dan tidak mengungkap hal baru, oleh redaksinya ditolak. Tidak masalah bagi saya karena redaksi harian mana pun tentu punya pertimbangan sendiri untuk memuat artikel opini. Namun karena isunya yang saya pikir tetap relevan, saya ingin membaginya di laman web pribadi ini. Pemerintah Jokowi yang sedang getol melakukan pemberantasan pungli perlu benar-benar menyadari bahwa ini adalah persoalan birokrasi pemerintah yang sudah berjalan sekian lama. Hampir setengah abad bangsa Indonesia memerangi penyakit birokrasi bernama pungli, tetapi sejauh ini hasilnya belum tampak secara signifikan. Oleh sebab itu, pendekatan yang benar-benar radikal perlu diambil untuk memberantas pungli secara tuntas. Ini memerlukan kerjasama pemerintah dan swasta. Dan yang paling mendasar adalah penyadaran kolektif tentang daya-saing Indonesia yang tidak beranjak meningkat karena adanya penyakit pungli dalam setiap satuan birokrasi publik. [selengkapnya...]
 
Krisis Belanja Modal, Kedaulatan Rakyat, 8 Agustus 2016
08 Agustus 2016
Sejak tahun 2008, pendapatan pemerintah dari pajak selalu meleset dari target yang ditetapkan oleh APBN. Sementara itu, tantangan pembiayaan pembangunan Indonesia semakin berat karena kondisi global yang sangat tidak menguntungkan. Inilah kenyataan pahit yang antara lain mendorong Sri Mulyani, Menkeu yang baru saja bergabung dalam kabinet Jokowi-JK, untuk menggariskan kebijakan fiskal yang konservatif: pemotongan belanja dan penghematan menyeluruh. Tetapi, dalam analisis pendek ini saya ingin menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah penghematan ini kalau tidak disertai dengan implementasi yang konsisten dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi pemerintah justru akan mengakibatkan krisis belanja modal. Yang saya maksud adalah bahwa kebijakan ini bukan mengurangi belanja rutin birokrasi dan belanja transaksional politik yang tidak perlu, tetapi justru menggerus belanja modal yang sejalan dengan prioritas pemerintah sesuai janji di dalam Nawa Cita. Betapapun, di dalam praktik logika eksekutif puncak tidak senantiasa sejalan dengan logika alokasi anggaran yang sesungguhnya di dalam birokrasi pemerintah. Saya tentu tidak menginginkan kekhawatiran ini terjadi. Namun pemerintah sebaiknya mengantisipasi berbagai kemungkinan ini secara taktis. [selengkapnya...]
 
Formasi Ketiga Kabinet Kerja Jokowi
28 Juli 2016
Seperti biasanya ketika terjadi perombakan kabinet, ada banyak analisis yang ditulis oleh para pakar ilmu sosial. Demikian pula, saya mencoba menulis sedikit tentang terbentuknya formasi kabinet dari reshuffle kabinet yang dilakukan kedua kalinya oleh pemerintah Jokowi-JK. Setelah saya kirim ke redaksi surat-kabar, ternyata sudah keduluan artikel serupa yang ditulis seorang kolega. Tetapi bagaimanapun saya ingin membagi gagasan tersebut dalam website pribadi ini. Seperti sudah dapat diduga sebelumnya, reshuffle memang lebih banyak didorong oleh kepentingan diantara elit politik ketimbang kebutuhan riil untuk meningkatkan kinerja kabinet. Sembilan nama baru yang masuk kabinet dan pos-pos kementerian yang diisi atau pergeseran tokoh di dalam kabinet tetap menimbulkan tanda-tanya dari berbagai pihak. Namun sebagian besar analis tampaknya sepakat pada dua hal. Pertama, bahwa reshuffle cenderung hanya merupakan pergeseran konfigurasi tokoh diantara para elit politik. Kedua, bahwa Jokowi saat ini memiliki posisi yang lebih kuat jika dibanding pada saat membentuk Kabinet Kerja atau melakukan reshuffle yang pertama. Kita berharap bahwa dalam waktu 3 tahun ini para menteri bukan hanya mengedepankan kepentingan politik mereka, tetapi juga mengutamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [selengkapnya...]
 
"Pengendapan Anggaran", Kompas, 21 September 2015
21 September 2015
Harian Kompas menurunkan artikel saya di head-line halaman opini dengan judul "Pengendapan Anggaran". Saya berharap artikel ini dapat menggugah kesadaran para perumus kebijakan dalam organisasi publik untuk memahami masalah yang sesungguhnya dihadapi ketika berbicara tentang reformasi birokrasi. Ketika seluruh bangsa Indonesia sedang dihimpit kekhawatiran bahwa pelambatan ekonomi akan bisa mengarah kepada krisis, sebagian berpaling kepada pemerintah dan para pejabat untuk bertindak dan bergerak cepat membuat keputusan yang tepat untuk menanggulanginya. Namun justru agenda lama tentang reformasi birokrasi yang lagi-lagi menjadi kendala serius. Untuk hal yang menyangkut pemanfaatan anggaran publik, aparat birokrasi kita masih lamban karena berbagai persoalan sistemik menyangkut hukum administrasi dan hukum pidana, siklus anggaran, hingga persoalan mendasar menyangkut kelembaman aparat birokrasi. Lalu, dari mana harus membongkar pusaran masalah dalam birokrasi yang akut tersebut? Saya berharap gagasan dari tulisan ini ditindaklanjuti dengan komitmen yang serius dari para perumus kebijakan di tanahair. Semoga. [selengkapnya...]
 
"Peruntukan Rusunawa Tidak Sesuai Tujuan Awal", Tribun Jogja, News Analysis
04 Mei 2015
Seorang rekan wartawan menghubungi saya untuk memberikan komentar atau analisis tentang pemanfaatan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) di kabupaten Sleman. Mengenai hal-hal teknis terkait strategi pengadaan hunian dan perumahan di Indonesia, sebenarnya saya tidak memiliki kepakaran yang memadai. Tetapi karena topik yang diminta adalah mengenai keberpihakan Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin, saya menyanggupi untuk memberikan komentar lisan sedangkan teman wartawan menuliskan sesuai dengan topik yang dikehendaki. Komitmen pemerintah di tingkat daerah dalam memenuhi kebutuhan papan atau hunian dalam tingkat rumusan kebijakan sebenarnya sudah baik dan perlu terus ditindaklanjuti. Masalahnya adalah bahwa program yang dilaksanakan tanpa pengawasan yang ketat akan cenderung mudah dimanipulasi atau disalahgunakan. Pemanfaatan Rusunawa di Kabupaten Sleman adalah salah satu contoh kebijakan publik yang harus terus dimonitor supaya tujuan awal Pemda untuk memberikan hunian murah bagi keluarga miskin benar-benar tercapai dengan proyek Rusunawa ini. [selengkapnya...]
 
E-Budgeting dan Transparansi APBD
06 April 2015
Di tengah waktu mengikuti program fellowship di GIIDS, University of Geneva, saya coba menulis sesuatu tentang kisruh politik antara Gubernur Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Untuk pengembangan sistem anggaran di daerah yang lebih akuntabel dan responsif bagi kepentingan rakyat, bukan hanya soal konflik diantara kedua belah pihak yang perlu dicermati, tetapi bagaimana implikasinya bagi daerah-daerah di Indonesia. Pelajaran penting yang bisa ditarik dari banyak negara yang mampu membendung korupsi anggaran adalah dengan menerapkan e-budgeting tanpa keraguan. Ini telah terbukti ampuh melawan korupsi di Korea Selatan. Di beberapa negara skandinavia dan Amerika Serikat, publik juga dapat mengakses rancangan anggaran, mencermatinya, dan mengusulkan tindakan koreksi jika diperlukan. Tapi mengapa justru di Indonesia para politisi alergi dengan e-budgeting? Ada kepentingan apa sebenarnya sehingga sesuatu yang jelas-jelas mendorong transparansi dan akuntabilitas publik justru ditentang? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka oleh para politisi di daerah. Saya mencoba mengirimkan artikel ini ke media, tapi ditolak karena isunya mungkin sudah terlewat. Tapi saya tetap ingin agar ada orang yang membacanya, setidaknya di website ini. [selengkapnya...]
 
"Menunggu Langkah Jokowi"
17 Februari 2015
Lebih dari satu bulan presiden Jokowi membiarkan langkah yang menggantung ketika inisiatif untuk mengganti pejabat Kapolri lebih awal mengundang kontroversi politik dan hukum. Kelambanan Presiden dalam menentukan langkah keberpihakan juga mengakibatkan konflik kelembagaan terbuka antar institusi KPK dan Polri. Perkembangan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika Hakim tunggal dalam perkara pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan ternyata dikabulkan oleh hakim. Dilema yang sangat besar bagi keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi kini menghadang bangsa Indonesia. Presiden tersandera oleh kepentingan politik mayoritas anggota DPR dan bahkan terancam untuk kehilangan dukungan dari koalisi partai yang selama ini mendukungnya. Sementara itu rakyat yang kecewa terhadap keputusan Jokowi yang melemahkan KPK tentu tidak akan melupakan ini sebagai momentum pengkhianatan kepercayaan rakyat yang sangat mengharapkan tindakan yang tegas terhadap para koruptor. Artikel ini saya tulis untuk koran lokal sebelum diputuskannya vonis pra-peradilan yang memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan. Karena sudah kurang aktual lagi, saya bisa paham bahwa redaksi tidak memuatnya. Tetapi materi analisisnya saya kira masih relevan dengan masa depan kebijakan pemberantasan korupsi di bawah Presiden Jokowi. [selengkapnya...]
 
"Mengatasi Pemborosan Birokrasi", Jawa Pos, 19 Desember 2014
20 Desember 2014
Sebagian dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam organisasi pemerintah kini tidak berani lagi menyelenggarakan kegiatan pelatihan, seminar, atau lokakarya di hotel. Menteri PAN dan RB sudah mengedarkan surat yang melarang kegiatan tersebut di semua organisasi pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun tampaknya masih akan selalu ada kontroversi dan plus-minus dari larangan tersebut. Sebagian pendapat mengatakan bahwa larangan untuk mengadakan rapat-rapat dinas di hotel tidak akan mampu mengurangi pemborosan di dalam birokrasi publik secara signifikan karena kemungkinan celah-celah kebijakan yang tetap dapat bisa dimanfaatkan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kebijakan itu mengandung masalah karena akan mengurangi manfaat dari kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) yang merugikan sektor wisata. Tetapi ada satu persoalan mendasar yang tampaknya luput dari perhatian pemerintah dalam rangka mengatasi masalah pemborosan oleh birokrasi publik, yaitu kurangnya pendekatan komprehensif untuk mengendalikan kecenderungan "budget maximizing" dan memperkuat visi pelayanan publik diantara para aparat pemerintah. Ini memang bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah. Namun persoalan mendasar inilah yang sebenarnya mengakibatkan mengapa kontribusi pemerintah terhadap peningkatan daya-saing nasional masih rendah. [selengkapnya...]
 
"Indonesia's Cabinet Line-Up: Not All the President's Men", The Conversation
28 Oktober 2014
Untuk kedua kalinya, saya diminta oleh wartawan The Conversation untuk menulis tentang susunan Kabinet Kerja yang telah diumumkan oleh presiden Jokowi pada hari Minggu sore lalu. Seperti yang sudah ditulis oleh banyak analis di media, tampaknya publik menyambut pengumuman profil kabinet ini dengan dingin. Bisnis tampaknya tidak begitu baik menyambut kepastian tentang kabinet ini. Tetapi yang jelas tampak ialah bahwa Jokowi belum berhasil melepaskan diri dari belitan oligarkhi politik yang mengelilingi dirinya. Penunjukan menteri itu masih lebih banyak dipengaruhi oleh para pimpinan Parpol yang selama ini mendukung pencalonannya sebagai presiden. Beruntung bahwa Jokowi masih bisa berkelit dengan mengutamakan sosok yang punya integritas dan rekam-jejak yang bersih dengan melibatkan PPATK dan KPK dalam menyeleksi calon-calon menteri tersebut. Banyak analis yang mengatakan bahwa penunjukan para menteri itu masih banyak yang mengabaikan kompetensi, spesialisasi dan kecakapannya. Baiklah, kita beri saja kesempatan para menteri itu untuk menunjukkan kualitas dirinya dalam mengelola negara. Selanjutnya, kita berharap presiden dapat memberikan penilaian yang objektif dan mengevaluasi terus kinerja mereka. Jangan ragu-ragu untuk mengganti sosok yang kinerjanya buruk. Kiprah pemerintahan Jokowi sangat ditunggu oleh seluruh rakyat. [selengkapnya...]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.