Isu penting yang sejauh ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi ialah kejelasan mengenai pembagian urusan. UU No.32/2004 yang merupakan peraturan organik seringkali bertabrakan dengan Undang-undang sektoral yang dijadikan sebagai pegangan oleh departemen teknis. Upaya pembagian urusan yang terdapat di dalam ketentuan PP No.38/2007, walaupun sudah dibuat lebih komprehensif, ternyata juga tidak terlalu banyak membantu dalam memecahkan masalah pembagian urusan. Dalam paper singkat ini, saya bersama tim ASSD GTZ-CIDA yang bekerjasama dengan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas berusaha untuk memetakan secara lebih jelas. Versi yang dibuat di sini adalah untuk sektor pendidikan.

"/>
Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Juni 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Detail Artikel
Pembagian Urusan Antar-Jenjang Pemerintahan Bidang Pendidikan
26 Maret 2009

By kumoro | March 26, 2009

 

Isu penting yang sejauh ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi ialah kejelasan mengenai pembagian urusan. UU No.32/2004 yang merupakan peraturan organik seringkali bertabrakan dengan Undang-undang sektoral yang dijadikan sebagai pegangan oleh departemen teknis. Upaya pembagian urusan yang terdapat di dalam ketentuan PP No.38/2007, walaupun sudah dibuat lebih komprehensif, ternyata juga tidak terlalu banyak membantu dalam memecahkan masalah pembagian urusan. Dalam paper singkat ini, saya bersama tim ASSD GTZ-CIDA yang bekerjasama dengan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas berusaha untuk memetakan secara lebih jelas. Versi yang dibuat di sini adalah untuk sektor pendidikan.

 
 
 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.