Isu penting yang sejauh ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi ialah kejelasan mengenai pembagian urusan. UU No.32/2004 yang merupakan peraturan organik seringkali bertabrakan dengan Undang-undang sektoral yang dijadikan sebagai pegangan oleh departemen teknis. Upaya pembagian urusan yang terdapat di dalam ketentuan PP No.38/2007, walaupun sudah dibuat lebih komprehensif, ternyata juga tidak terlalu banyak membantu dalam memecahkan masalah pembagian urusan. Dalam paper singkat ini, saya bersama tim ASSD GTZ-CIDA yang bekerjasama dengan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas berusaha untuk memetakan secara lebih jelas. Versi yang dibuat di sini adalah untuk sektor pendidikan.

"/>
Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Detail Artikel
Pembagian Urusan Antar-Jenjang Pemerintahan Bidang Pendidikan
26 Maret 2009

By kumoro | March 26, 2009

 

Isu penting yang sejauh ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi ialah kejelasan mengenai pembagian urusan. UU No.32/2004 yang merupakan peraturan organik seringkali bertabrakan dengan Undang-undang sektoral yang dijadikan sebagai pegangan oleh departemen teknis. Upaya pembagian urusan yang terdapat di dalam ketentuan PP No.38/2007, walaupun sudah dibuat lebih komprehensif, ternyata juga tidak terlalu banyak membantu dalam memecahkan masalah pembagian urusan. Dalam paper singkat ini, saya bersama tim ASSD GTZ-CIDA yang bekerjasama dengan Direktorat Otonomi Daerah Bappenas berusaha untuk memetakan secara lebih jelas. Versi yang dibuat di sini adalah untuk sektor pendidikan.

 
 
 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.