Arus modernisasi dan sekaligus demokratisasi ternyata belum bisa mengubah birokrasi publik di Indonesia yang masih menggunakan struktur dan tata-kerja tradisional. Hampir semua Pemda sudah melakukan komputerisasi dan mencanangkan e-government, tetapi ternyata kinerja pelayanan publik tetap kurang efisien dan tidak tanggap terhadap keinginan masyarakat. Lalu bagaimana cara mengubah kinerja birokrasi semestinya? Terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, mana yang harus didahulukan, investasi TI-nya atau reformasi birokrasinya? Ikuti perdebatan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam birokrasi publik di majalah e-Indonesia.

"/>
Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Juni 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
 

Detail Artikel
“Teknologi Informasi dan Reformasi Birokrasi”, Majalah e-Indonesia, Juni 2007
02 Juni 2007

By kumoro | June 21, 2007

 

Arus modernisasi dan sekaligus demokratisasi ternyata belum bisa mengubah birokrasi publik di Indonesia yang masih menggunakan struktur dan tata-kerja tradisional. Hampir semua Pemda sudah melakukan komputerisasi dan mencanangkan e-government, tetapi ternyata kinerja pelayanan publik tetap kurang efisien dan tidak tanggap terhadap keinginan masyarakat. Lalu bagaimana cara mengubah kinerja birokrasi semestinya? Terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, mana yang harus didahulukan, investasi TI-nya atau reformasi birokrasinya? Ikuti perdebatan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam birokrasi publik di majalah e-Indonesia.

 
 
 
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.