Presiden baru, Prabowo Subianto, sudah dilantik tgl 20 Oktober 2024 lalu. Banyak kritik terhadap kabinet yang terdiri dari 48 kementerian. Tetapi baiklah kita beri kesempatan Presiden untuk bekerja.
Desember 2024
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
 

Buku tamu



mukhlis effendi 19 Maret 2012
klaten
gonjol.ae@yahoo.com
pak saya mau tanya untuk download pidato semesteran kok gak bisa???kemarin suruh download di web bapak......
admin 23 Februari 2012
Fisipol UGM
kumoro@ugm.ac.id
Silakan Pak Terry, kalau ada materi e-Governance yang dapat dimanfaatkan, diunduh saja. Saya senang kalau yang saya buat bermanfaat buat sesama kolega, mahasiswa, atau siapa saja.
Terry Safkaur 23 Februari 2012
Jayapura
terry_luthersafkaur@yahoo.co.id
Sallam, saya alumni mhs S2 AN angkatan 2008, sukses buat bapak. saya butuh materi kuliah e-Gov.
Djuniawan KD 19 Januari 2012
S2 MKP
dkarnadjaja@gmail.com
Terima kasih Bahan-bahan nya sangat mendukung untuk membuka wawasan dan perkembangan E-gov Sukses selalu untuk pak Kum
Fajri adha 29 Desember 2011
Padang
fajri.adha@yahoo.com
teimakasih atas bahannya bapak,, sangat bermanfaat untuk menambah wawasan saya,,
Rachmad Santoso 23 Juli 2011
yogyakarta
rasabuah60@yahoo.com
Bagus, untuk tambah wawasan
admin 30 Juni 2011
Fisipol UGM
Materi itu ada dlm Kuliah Keuangan Negara, di bawah judul "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah". Untuk wacana desentralisasi dan bagan kesenjangan vertikal, saya sudah kirim via email. Selamat bekerja.
Rutiana Dwi Wahyuningsih 25 Juni 2011
Mhs MKP UGM
rutiana.uns@gmail.com
Pak saya sudah daftar, untuk search materi kuliah S3 MKP tg 25 Juni 2011 kemarin, saya belum ketemu bahan-bahan yang bapak tayangkan kemarin, apakah karena saya belum dikonfirm sehingga tidak bisa mengakses? dari tautan sebelah (di folder kertas kerja, kuliah, dan penelitian) tidak saya dapatkan materi-materi yang bapak tayangkan sabtu kemarin. Mohon info lebih lanjut pak. Terimakasih
admin 04 April 2011
Fisipol UGM
kumoro@map.ugm.ac.id
Semestinya tidak ada peraturan yang menetapkan bahwa pengambilan data ada biayanya. Yang saya tahu, pungutan yang legal bagi penelitian di daerah bentuknya adalah retribusi ijin penelitian yang dasarnya Perda. Tetapi pungutan itu memang sangat tergantung kepada kebijakan SKPD, pimpinan instansi, atau pegawainya. Kalau Anda ingin mengetahui tentang ini, saya sarankan untuk menghubungi langsung Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
Muhammad Satria Yudha Prawira 04 April 2011
Yogyakarta
satriajuve@ymail.com
Assalamualaikum pak. langsung saja ke permasalahan... saya ingin bertanya kepada bapak. apakah pada saat pencarian data di kantor pemerintahan itu dipungut sejumlah biaya (bayar)? dalam kasus ini RSUD. Panembahan Senopati Kabupaten Bantul karena seorang teman saya pada saat melakukan penelitian dan mencari data ke rumah sakit tersebut, dimintai uang sejumlah Rp.100.000,- dengan alasan uang pengambilan data. lalu teman saya tersebut memberikannya untuk mendapatkan data tersebut dan diberikan tanda bukti berupa kwitansi sebagai pembayaran. mohon jawaban dan pencerahannya karena saya dan teman saya masih sangat awam dalam penelitian atau pencarian. wassalamualaikum wr.wb Muhammad Satria Yudha Prawira. MKP 2010
admin 27 Oktober 2010
Fisipol UGM
kumoro@map.ugm.ac.id
Terima kasih Sdr. Ilham. Mengenai lingkup administrasi negara, mudah-mudahan Anda akan semakin paham setelah kuliah beberapa semester di Jurusan AN. Yang jelas, ini merupakan disiplin ilmu eklektik dan terapan; menggabungkan banyak disiplin ilmu untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan yang riil.
Ilham Mirza Saputra 23 Oktober 2010
Mahasiswa AN FISIP UNPAS BANDUNG
ilhammirzasaputra@yahoo.co.id
Karya bapak Isi mengenai artikel, penelitian dan karya tulis yang lainnya sangat bagus.. mohon bimbingannya mengenai ruang lingkup administrasi negara.. terimakasih.



 
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.