Pengembangan E-gov: Studi ttg UPIK di Jogja dan E-Procurement di Surabaya, Konferensi Adm Negara, 28 Juni 2008
28 Juni 2008
By kumoro | June 28, 2008
Apakah benar bahwa pengembangan e-government menghadapi banyak kendala di daerah? Faktor apa saja yang sebenarnya dihadapi dalam upaya efisiensi pelayanan publik? Mengapa transparansi pelayanan publik tidak bisa ditingkatkan dengan strategi manajemen publik yang konvensional? Pertanyaan-pertanyaan ini hendak dijawab dengan makalah yang merangkum studi kasus pengembangan sistem UPIK di kota Jogja dan E-procurement di Surabaya yang disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara ini. Banyak hal yang sebenarnya dapat diperbaiki dengan teknologi informasi, tetapi pola-pikir dan budaya organisasi publik yang salah seringkali menjadi penghambat untuk melakukan terobosan dengan teknologi informasi.
Sebagai dua negara serumpun yang bertetangga, Malaysia dan Indonesia sebenarnya bisa saling belajar. Kedua negara ini punya potensi yang terpendam dan tengah berubah sangat dinamis. Paper yang disajikan dalam seminar Indonesia-Malaysia Update ini menyajikan tema hubungan keuangan antar-jenjang pemerintahan, sebuah tema yang bagi kedua negara bisa saling belajar. Perumus kebijakan di Malaysia bisa belajar dari hubungan-fiskal-antar-jenjang-pemerintahan-malaysia-dan-indonesia.pdf
[selengkapnya...]
Skema Penganggaran untuk Penanggulangan Bencana, ERA-UNDP, Jogja, 23 Juli 2007
23 Juli 2007
By kumoro | July 24, 2007
Sebagai salah satu dari anggota forum bersama untuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saya didaulat oleh kawan-kawan dari UNDP untuk membicarakan mekanisme penanggulangan bencana dalam sistem penganggaran publik yang berlaku sekarang. Agak sulit untuk mendapatkan jawaban dari topik ini karena memang kesemuanya masih dalam masa transisi menunju penyempurnaan. Karena itu saya memulai pembicaraan tentang skema penganggaran untuk penanggulangan bencana itu dengan kata kunci “building the ship while sailing”, bahwa dalam hal ini semua pihak harus menyadari masih belum mapannya sistem tetapi pada saat yang sama harus siap untuk segera menjalankannya. UU No.24 tahun 2007 telah mengamanatkan bahwa semua daerah harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sementara belum ada satu pun PP atau peraturan penjelas lain yang sudah terwujud. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sudah disertai dengan berbagai peraturan penjelas tentang penganggaran berbasis kinerja, tetapi semua peraturan tersebut tampaknya masih belum sinkron dan pelaksanaannya masih compang-camping. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam menyusun skema penganggaran untuk penanggulangan bencana.
Demokrasi vs. Meritokrasi, Seminar Manajemen Kepegawaian Daerah, Gedung Bappeda Provinsi Jogjakarta, 17 Mei 2006
24 Mei 2007
By admin | May 24, 2007
Keputusan Menpan bernomor B/1110/M.PAN/6/2005 tertanggal 9 Juni 2005 adalah blunder bagi kebijakan kepegawaian di Indonesia. Dampak dari keputusan yang kurang bijaksana ini adalah kekacauan rekrutmen pegawai di sejumlah daerah. Akibatnya, rekrutmen PNS yang berpedoman pada Keputusan Menpan tersebut didemo oleh para pendaftar pegawai, tenaga honorer, dan memicu sejumlah kekecewaan bagi para perumus kebijakan di daerah. Tampak bahwa kebijakan rekrutmen pegawai ini diwarnai dengan pertentangan paradigme antara demokrasi versus meritokrasi. Lalu, apa yang masih dapat dilakukan oleh para pejabat di daerah?
Akhir-akhir ini, begitu banyak forum yang membahas tentang good-governance di Indonesia. Tetapi sebagian besar forum tersebut tampaknya masih terhenti pada tataran konsep, apa yang dimaksud dengan tata-pemerintahan yang baik, apa yang semestinya dilakukan. Dalam kesempatan seminar Persadi di Pekanbaru ini, saya sengaja mengangkat topik empiris tentang hasil penelitian Governance Assessment 2006 serta pengalaman nyata memfasilitasi pembuatan “citizen charter” di daerah. Istilah citizen charter sering diterjemahkan sebagai “Kontrak Pelayanan”, “Maklumat Pelayanan”, atau “Janji Pelayanan”. Tetapi apapun istilah yang digunakan, penerapan citizen charter adalah salah satu terobosan yang bisa dilakukan untuk mempraktikkan good governance di Indonesia. Seminar yang diawali dengan pelantikan pengurus daerah Persadi provinsi Riau ini dihadiri oleh Ketua DPP Persadi Prof.Dr.Ir. Ginandjar Kartasasmita, Gubernur Riau, Walikota Pekanbaru, dan Prof. Dr. Eko Prasojo dari UI. citizen-charter-kemitraan-strategis-good-governance-dlm-pelayanan-publik.pdf
“Inovasi Daerah dalam Pencegahan Korupsi”, Seminar KMAN-UGM, Jogja, 28 Feb 2009
00 0
By kumoro | February 28, 2009
Bahan-bahan berikut ini disajikan dalam Simposium Nasional 2009 Tanpa Korupsi, Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara, Fisipol UGM di aula Fak Teknologi Pertanian, UGM.
.jpg)
