Banyak kejutan dalam konfigurasi kabinet yang baru. Apakah perombakan ini akan menghasilkan kinerja kabinet yang lebih bagus? Waktu untuk membuktikannya tinggal 3 tahun.
Agustus 2016
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
Krisis Belanja Modal, Kedaulatan Rakyat, 8 Agustus 2016
08 Agustus 2016

Sejak tahun 2008, pendapatan pemerintah dari pajak selalu meleset dari target yang ditetapkan oleh APBN. Sementara itu, tantangan pembiayaan pembangunan Indonesia semakin berat karena kondisi global yang sangat tidak menguntungkan. Inilah kenyataan pahit yang antara lain mendorong Sri Mulyani, Menkeu yang baru saja bergabung dalam kabinet Jokowi-JK, untuk menggariskan kebijakan fiskal yang konservatif: pemotongan belanja dan penghematan menyeluruh. Tetapi, dalam analisis pendek ini saya ingin menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah penghematan ini kalau tidak disertai dengan implementasi yang konsisten dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi pemerintah justru akan mengakibatkan krisis belanja modal. Yang saya maksud adalah bahwa kebijakan ini bukan mengurangi belanja rutin birokrasi dan belanja transaksional politik yang tidak perlu, tetapi justru menggerus belanja modal yang sejalan dengan prioritas pemerintah sesuai janji di dalam Nawa Cita. Betapapun, di dalam praktik logika eksekutif puncak tidak senantiasa sejalan dengan logika alokasi anggaran yang sesungguhnya di dalam birokrasi pemerintah. Saya tentu tidak menginginkan kekhawatiran ini terjadi. Namun pemerintah sebaiknya mengantisipasi berbagai kemungkinan ini secara taktis. [selengkapnya...]

 
Formasi Ketiga Kabinet Kerja Jokowi
28 Juli 2016

Seperti biasanya ketika terjadi perombakan kabinet, ada banyak analisis yang ditulis oleh para pakar ilmu sosial. Demikian pula, saya mencoba menulis sedikit tentang terbentuknya formasi kabinet dari reshuffle kabinet yang dilakukan kedua kalinya oleh pemerintah Jokowi-JK. Setelah saya kirim ke redaksi surat-kabar, ternyata sudah keduluan artikel serupa yang ditulis seorang kolega. Tetapi bagaimanapun saya ingin membagi gagasan tersebut dalam website pribadi ini. Seperti sudah dapat diduga sebelumnya, reshuffle memang lebih banyak didorong oleh kepentingan diantara elit politik ketimbang kebutuhan riil untuk meningkatkan kinerja kabinet. Sembilan nama baru yang masuk kabinet dan pos-pos kementerian yang diisi atau pergeseran tokoh di dalam kabinet tetap menimbulkan tanda-tanya dari berbagai pihak. Namun sebagian besar analis tampaknya sepakat pada dua hal. Pertama, bahwa reshuffle cenderung hanya merupakan pergeseran konfigurasi tokoh diantara para elit politik. Kedua, bahwa Jokowi saat ini memiliki posisi yang lebih kuat jika dibanding pada saat membentuk Kabinet Kerja atau melakukan reshuffle yang pertama. Kita berharap bahwa dalam waktu 3 tahun ini para menteri bukan hanya mengedepankan kepentingan politik mereka, tetapi juga mengutamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [selengkapnya...]

 
Kegagalan Pasar dan Peran Sektor Publik
21 Juli 2016

Kegagalan pasar (market failures) merupakan alasan pokok dari keberadaan dan peran pemerintah atau sektor publik dalam meningkatkan kualitas hidup sebuah bangsa. Sebaliknya, juga dapat terjadi kegagalan pemerintah (government failures) yang solusinya adalah keberpihakan atau peningkatan peran sektor swasta. Penjelasan ini perlu dipahami secara utuh oleh setiap mahasiswa yang menekuni disiplin ilmu administrasi publik. Oleh sebab itu, topik tentang kegagalan pasar ini perlu saya kupas dan diskusikan dengan lebih mendalam dengan para mahasiswa S2 MKP, khususnya mereka yang tidak memiliki latar-belakang S1 administrasi publik dalam salah satu mata-kuliah matrikulasi ini. [selengkapnya...]

 
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan: Konsep dan Praktik, Pelatihan Perencanaan Daerah, MAP-UGM
30 Mei 2016

Sejak berlakunya UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu titik-lemah dalam manajemen pembangunan di Indonesia adalah kurang terintegrasinya antara sistem perencanaan, alokasi anggaran, dan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan. Sebagian terjadi karena masalah sederhana, yaitu berkurangnya peran Bappenas dalam sistem monitoring dan evaluasi karena cukup banyak kewenangan yang selanjutnya diambil oleh Kementerian Keuangan. Tetapi cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa masalah yang mendasar adalah kurangnya pemahaman yang utuh tentang pentingnya monitoring dan evaluasi pembangunan. Banyak peraturan yang sudah dibuat terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Tetapi penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sendiri masih sangat diperlukan. Dengan mengaitkan konsep-konsep yang sifatnya teoretis dengan praktik pelaksanaan di lapangan, saya membicarakan bersama peserta pelatihan JFP Madya di MAP-UGM. [selengkapnya...]

 
Standard Operating Procedures (SOP), Diklat Substantif MAP-UGM, Jogja
27 April 2016

Penyebab pokok dari masih rendahnya posisi Indonesia dalam peringkat daya saing maupun peluang investasi adalah karena sistem manajemen pelayanan yang masih buruk. Ketika presiden gusar dengan masalah waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan-pelabubah Indonesia, masalahnya sudah jelas yaitu: buruknya SOP yang berlaku dalam pelayanan di titik penting dari daya saing tersebut. Oleh sebab itu, saya menyambut baik inisiatif beberapa lembaga di jajaran pemerintah pusat dan daerah yang mengirim staffnya ke MAP-UGM untuk pelatihan tentang SOP yang di dalam wacana internasional diletakkan dalam konsep Machinery of the Government (MoG). Sedemikian banyak prosedur birokrasi yang seringkali tidak diperlukan dan karena itu perlu pemikiran yang rasional untuk terus memperbaikinya. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.