Melalui drama politik KPK vs Polri selama sebulan yang menguras emosi dan energi, presiden Jokowi akhirnya mengambil jalan tengah, Komjen BG tidak jadi dilantik tetapi dua orang Komisioner KPK diberhentikan sementara. Apakah ini mampu memelihara momentum pemberantasan korupsi di Indonesia? Rakyat harus terus memantau.
Maret 2015
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
Catatan Raperda Adminduk Inisiatif DPRD Provinsi DI Yogyakarta, Komisi A, DPRD DIY
26 Februari 2015

Sebuah acara konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi A, DPRD DI Yogyakarta, menghadirkan dua orang narasumber dari akademisi. Saya mencoba mengambil kesempatan ini untuk membedah sebuah Rancangan Peraturan Daerah yang seringkali masih mentah dan belum mengisi kekosongan hukum (legal vacuum) yang signifikan. Dalam draf Perda Adminduk yang merupakan inisiatif Dewan ini, banyak muatan regulasi yang sebenarnya sudah terdapat di tingkat perundangan yang lebih tinggi, diantaranya UU No.UU No.24 tahun 2013 dan Perpres No.112/2013 yang mengatur lingkup kebijakan yang sama. Salah satu yang mungkin mengemuka dalam Ranperda ini hanyalah soal KIA (Kartu Identitas Anak) dan KTLD (Kartu Tinggal Lain Domisili). Masalahnya, apakah Ranperda semacam ini memang benar-benar diperlukan dan akan membawa kemaslahatan bagi publik? Bagi wilayah Jogja yang sangat mengandalkan bisnis pariwisata, apakah ketentuan Adminduk ini tidak justru menambah ribet urusan warga? Saya melihat bahwa gagasan untuk membuat regulasi di banyak daerah seringkali masih problematis dan belum betul-betul memiliki muatan misi kebijakan untuk memecahkan masalah yang jelas. [selengkapnya...]

 
"Reformasi Penggajian ASN", Semiloka dan Konsultasi Publik UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UC Hotel, Jogja
25 Februari 2015

Memenuhi undangan dari Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) saya memaparkan beberapa pemikiran tentang sistem penggajian bagi PNS di Indonesia. Salah satu amanat dari UU No.5/2014 adalah disusunnya Peraturan Pemerintah (PP) khusus mengenai sistem penggajian, remunerasi, tunjangan atau sistem imbalan pada umumnya bagi PNS. Wacana tentang perombakan sistem penggajian ini sudah beredar lama diantara para akademisi, peneliti, maupun perumus kebijakan menyangkut PNS. Namun sampai sekarang tampaknya pemerintah masih ragu-ragu untuk membuat garis kebijakan reformasi yang jelas mengenai sistem penggajian. Setidaknya ada tiga pokok persoalan yang harus termuat dan dapat dipecahkan dengan PP ini apabila bisa segera diwujudkan, yaitu: 1) Pemberlakuan sistem gaji tunggal (single salary), 2) Pembenahan sistem pensiun pegawai yang lebih layak dan berkelanjutan, dan 3) Penggajian yang punya keterkaitan langsung dengan kinerja pegawai. Pentingnya pemberlakuan sistem "pay-for-performance" sudah sering disampaikan dalam berbagai seminar dan lokakarya. Inilah saatnya pemerintah serius mempersiapkannya agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan responsif sehingga daya saing bangsa dapat meningkat secara signifikan. [selengkapnya...]

 
"Menunggu Langkah Jokowi"
17 Februari 2015

Lebih dari satu bulan presiden Jokowi membiarkan langkah yang menggantung ketika inisiatif untuk mengganti pejabat Kapolri lebih awal mengundang kontroversi politik dan hukum. Kelambanan Presiden dalam menentukan langkah keberpihakan juga mengakibatkan konflik kelembagaan terbuka antar institusi KPK dan Polri. Perkembangan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika Hakim tunggal dalam perkara pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan ternyata dikabulkan oleh hakim. Dilema yang sangat besar bagi keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi kini menghadang bangsa Indonesia. Presiden tersandera oleh kepentingan politik mayoritas anggota DPR dan bahkan terancam untuk kehilangan dukungan dari koalisi partai yang selama ini mendukungnya. Sementara itu rakyat yang kecewa terhadap keputusan Jokowi yang melemahkan KPK tentu tidak akan melupakan ini sebagai momentum pengkhianatan kepercayaan rakyat yang sangat mengharapkan tindakan yang tegas terhadap para koruptor. Artikel ini saya tulis untuk koran lokal sebelum diputuskannya vonis pra-peradilan yang memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan. Karena sudah kurang aktual lagi, saya bisa paham bahwa redaksi tidak memuatnya. Tetapi materi analisisnya saya kira masih relevan dengan masa depan kebijakan pemberantasan korupsi di bawah Presiden Jokowi. [selengkapnya...]

 
Lagu Dolanan Bocah
22 Januari 2015

Saestunipun kathah lagu dolanan bocah ingkang ngemu piwucal sae tinimbang lagu-lagu modern jaman samangke ingkang kirang trep kangge lare. Ananging amargi ombyaking jaman modern, kita sedaya mboten kersa nularaken cakepan utawi syair lagu-lagu dolanan bocah menika. Lagu-lagu Jawi dolanan bocah ingkang enggal sampun wonten katrangan penganggit utawi pengarangipun. Kadosta, lagu "Tul Jaenak", "Jaran Kore" ingkang dipun populeraken dening Koes Plus, lagu "Gethuk" ingkang dipun tembangaken Nur Afni Octavia, utawi lagu remaja "Rama Ana Maling" ingkang populer saking album Eddy Silitonga. Nanging lagu-lagu dolanan bocah lami ingkang dipun tembangaken sak wanci lare-lare dolanan ing wekdal padhang rembulan racakipun mboten wonten katrangan penganggitipun. Ing mriki kawula inggah lagu dolanan bocah ingkang kalebet lami utawi tradhisional. [selengkapnya...]

 
Politik Anggaran: Harga BBM dan Pengalihan Subsidi, Kuliah Umum Pasca-Sarjana, Fisip, Universitas Bengkulu
16 Januari 2015

Setelah sempat tertunda beberapa lama, saya akhirnya jadi ke Bengkulu memenuhi undangan Wakil Dekan Fisipol UNIB untuk bicara di depan para mahasiswa Magister Ilmu Administrasi (MIA). Topik yang dikehendaki kebetulan sangat aktual, yaitu bagaimana politik anggaran yang terkait dengan harga BBM dan pengalihan subsidi di Indonesia. Pemerintah Jokowi berencana untuk menurunkan harga BBM lagi setelah mengetahui bahwa harga minyak mentah di pasar internasional turun drastis dari angka 90 USD per barel menjadi 45 USD per barel. Tetapi apakah rencana presiden untuk menurunkan lagi harga BBM itu bijaksana? Saya cenderung mengajukan jawaban tidak. Disamping karena harga minyak secara internasional belum tentu pada tingkat yang rendah seperti ini untuk jangka waktu yang panjang, harga BBM yang terlalu murah hanya akan mengakibatkan pemborosan energi tak terbarukan ini terus berkelanjutan sedangkan upaya penghematan energi kurang mendapatkan insentif yang memadai. Di luar itu, yang penting bagi pemerintah adalah memikirkan secara serius pengalihan subsidi dan menindaklanjutinya dengan implementasi yang konsisten. Infrastruktur, transportasi publik, ketahanan pangan adalah sebagian dari aspek kebijakan yang perlu mendapatkan belanja pemerintah yang lebih besar supaya daya saing Indonesia terus meningkat. Saya harap kuliah umum di UNIB ini akan memicu pemikiran bagi generasi birokrat di pemerintah daerah yang lebih punya komitmen untuk memanfaatkan anggaran pemerintah buat kepentingan publik. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2015 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.