Apakah manusia Indonesia rasialis? Kerusuhan di Papua belakangan ini hendaknya menyadarkan bahwa merangkul saudara-saudara di Papua tidak cukup hanya dengan pembangunan infrastruktur. Elit politik hendaknya memberi teladan, tidak justru mengambil kesempatan di air keruh.
September 2019
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
Silabus Kebijakan Publik Berbasis Evidens, 2019
22 Agustus 2019

Silabus MAP, 2019 [selengkapnya...]

 
Paradigma penganggaran publik
26 Februari 2019

Kuliah ke-3 di program S2 Manajemen dan Kebijakan Publik ini membahas tentang empat paradigma yang paling banyak diketahui dalam sistem penganggaran publik, yaitu: 1) Line-item budgeting; 2) PPBS (Planning, Programming and Budgeting Systems); 3) Zero-Based Budgeting; dan 4) Performance-Based Budgeting. Secara formal, pemerintah Indonesia menekankan bahwa kita sudah menganut paradigma paling maju dan modern, yaitu penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting). Namun dalam kenyataan praktiknya di Indonesia, tampaknya kita masih menggunakan sistem campuran di mana setiap ciri pokok dari keempat paradigma ini masih mewarnai cara para pejabat publik menyusun anggaran publik (APBN maupun APBD) di Indonesia. [selengkapnya...]

 
Isu Kelembagaan dalam Pengelolaan Kawasan Borobudur, Ambarrukmo Plaza Hotel, 15 Februari 2019
21 Februari 2019

Sebuah seminar nasional bertajuk "Legenda Borobudur" diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan saya beruntung diundang sebagai salah satu pembicara. Berbeda dengan para pembicara lain yang mengungkapkan hal-hal yang bersifat arkeologis, kultural dan magis tentang Borobudur, saya justru mengungkapkan hal-hal yang mungkin membuat tidak nyaman bagi para hadirin yang terdiri dari pejabat, budayawan, praktisi bisnis pariwisata, dan para mahasiswa ini. Tetapi saya yakin bahwa hanya dengan mengungkapkan fakta-fakta tentang kekacauan manajemen karena kurang jelasnya kebijakan kelembagaan dan koordinasi ini kita bisa melestarikan Borobudur dengan lebih baik dan efektif. Tampaknya kita harus banyak belajar dari sistem manajemen warisan dunia di Angkor Vat, Kamboja, yang ternyata lebih baik dan lebih menjanjikan. [selengkapnya...]

 
Silabus Politik Keuangan Daerah, Program S2-PLOD, Fisipol UGM
15 Februari 2019

Silabus [selengkapnya...]

 
"Biaya Politik dan Mafia Anggaran", Majalah Tempo, 19 November 2018
25 November 2018

Selalu terulangnya kasus-kasus mafia anggaran yang terungkap melalui OTT oleh KPK semestinya membuat bangsa Indonesia prihatin. Begitu banyak para pejabat yang tertangkap basah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, menerima suap, dan terlibat dalam manipulasi uang negara. Tetapi sekian kali KPK melakukan penangkapan, sekian kali pula para koruptor itu terus melakukan tindakan yang tidak terpuji ini. Saya mencoba melihat kaitan antara fenomena memprihatinkan ini dengan besarnya biaya politik di Indonesia. Jika kita tidak berhasil melakukan perubahan terkait dengan sistem politik dan sistem representasi di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif maupun judikatif kita, kita tidak akan bergerak ke mana-mana. Semoga kesimpulan saya ini salah. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2019 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.