Rakyat Indonesia sudah siap berdemokrasi, tetapi justru elit politiknya yang belum siap berdemokrasi. Lihatlah bagaimana pemilihan pimpinan Parpol yang semakin banyak menggunakan aklamasi dan pemaksaan kehendak seperti terjadi di PDIP, Demokrat, dan PAN. Atau rebutan pimpinan yang tak berkesudahan seperti di Golkar dan PPP. Sadarlah wahai para politisi...
Juli 2015
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
Sinergi DPD-RI dan Pemda dalam Penyusunan Anggaran Pro-Rakyat, Jogja
30 Juli 2015

Setelah sekian lama para wakil rakyat dari daerah yang menjadi unsur pembentuk DPD mengeluhkan tentang kecilnya peran mereka dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia, ada titik perubahan baru yang memungkinkan para anggota DPD berkontribusi dalam penyusunan APBN dan APBD. Namun untuk menuju kepada sistem bikameral yang menempatkan anggota "Senat" daerah ini ke dalam proses yang sesungguhnya di Indonesia, tampaknya masih perlu waktu yang panjang. Saya termasuk yang secara objektif ingin melihat bagaimana sesungguhnya kemampuan para Senator itu dalam memahami anggaran publik. Pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa dari segi substansi belum banyak para anggota DPD yang benar-benar menguasai peta permasalahan kebijakan publik, apalagi mampu dan berani mengusulkan terobosan kebijakan yang diperlukan. Meskipun forum yang digagas oleh DPD kali ini bermaksud mendengarkan usulan dari publik mengenai peran DPD terkait dengan proses penyusunan APBN dan APBD, saya justru ingin menantang kepiawaian mereka dalam hal memahami substansi masalah penganggaran publik di Indonesia sekarang ini. [selengkapnya...]

 
Reformasi Birokrasi Indonesia, Tantangan Implementasi dalam Krisis Paradigma, STIA-LAN, Bandung
30 Juni 2015

Memenuhi undangan dari Ketua STIA-LAN Bandung, saya membahas berbagai persoalan teoretis maupun praksis dalam disiplin ilmu administrasi negara di Indonesia. Dari segi teoretis, tantangan yang harus dihadapi bagi para ilmuwan administrasi negara adalah ketiadaan paradigma yang benar-benar dapat diikuti dengan mantab. Teori tentang birokrasi yang model dasarnya berasal dari Max Weber sekarang ini sudah didapati memiliki banyak kelemahan dan perlu pemikiran baru yang lebih sesuai dengan tantangan zaman. Sementara itu, teori baru tentang organisasi publik yang dikembangkan oleh paradigma New Public Management (NPM) sejak tahun 1990-an ternyata berumur sangat pendek dan belakangan terbukti sulit diterapkan atau bahkan mengakibatkan krisis ekonomi di beberapa negara pada awal abad ke-21 ini. Oleh sebab itu, para ilmuwan administrasi negara tengah dihadapkan pada krisis paradigma yang serius. Dari segi praksis, peran para ilmuwan dalam memecahkan persoalan birokrasi publik di Indonesia masih belum kelihatan. Menghadapi inefisiensi dan inefektivitas organisasi pemerintah sekarang ini, belum banyak kontribusi yang dapat ditunjukkan oleh para ilmuwan, peneliti, dosen ataupun akademisi di bidang administrasi negara. Lalu, apa yang harus segera dilakukan? Saya membahasnya bersama para dosen di STIA-LAN, Bandung. Tetapi ternyata forum ini juga melibatkan dosen dan peneliti dari Unpad, Unpar, IPDN, serta para birokrat di tingkat pusat dan daerah. [selengkapnya...]

 
"Anggaran Publik untuk BPJS Kesehatan", Seminar Bulanan, Program S2 MKP, Fisipol UGM
27 Mei 2015

Hasil penelitian tentang kebijakan untuk menciptakan sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, UHC) yang saya tulis dari kegiatan fellowship di University of Geneva saya paparkan dalam Seminar Riset Bulanan di ruang seminar MAP-UGM. Semua unsur kebijakan yang mengarah kepada UHC sudah dimiliki di Indonesia dengan beroperasinya BPJS Kesehatan sejak tahun 2014. Unsur-unsur itu antara lain sistem pembayaran layanan kesehatan yang bersifat prospektif, skema asuransi wajib, pengumpulan dana premi secara nasional, cakupan layanan untuk keluarga miskin, serta sistem kapitasi Case-Base Mix. Tetapi untuk dapat mencapai target ambisius berupa penjaminan biaya kesehatan bagi semua warga-negara Indonesia pada tahun 2019, banyak kendala implementasi yang harus dilewati. Dengan komitmen anggaran publik Indonesia yang hanya 3% dari PDB serta masalah koordinasi kebijakan yang masih sangat sulit, memang tidak mudah mencapai tujuan kebijakan tersebut. Pemahaman tentang pembiayaan jaminan kesehatan ini harus dilihat dari perspektif multi-disiplin, mulai dari ilmu ekonomi makro, politik, keuangan negara, farmasi dan kedokteran, kesehatan masyarakat, hingga sosiologi dan anthropologi kesehatan. [selengkapnya...]

 
"Peruntukan Rusunawa Tidak Sesuai Tujuan Awal", Tribun Jogja, News Analysis
04 Mei 2015

Seorang rekan wartawan menghubungi saya untuk memberikan komentar atau analisis tentang pemanfaatan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) di kabupaten Sleman. Mengenai hal-hal teknis terkait strategi pengadaan hunian dan perumahan di Indonesia, sebenarnya saya tidak memiliki kepakaran yang memadai. Tetapi karena topik yang diminta adalah mengenai keberpihakan Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin, saya menyanggupi untuk memberikan komentar lisan sedangkan teman wartawan menuliskan sesuai dengan topik yang dikehendaki. Komitmen pemerintah di tingkat daerah dalam memenuhi kebutuhan papan atau hunian dalam tingkat rumusan kebijakan sebenarnya sudah baik dan perlu terus ditindaklanjuti. Masalahnya adalah bahwa program yang dilaksanakan tanpa pengawasan yang ketat akan cenderung mudah dimanipulasi atau disalahgunakan. Pemanfaatan Rusunawa di Kabupaten Sleman adalah salah satu contoh kebijakan publik yang harus terus dimonitor supaya tujuan awal Pemda untuk memberikan hunian murah bagi keluarga miskin benar-benar tercapai dengan proyek Rusunawa ini. [selengkapnya...]

 
E-Budgeting dan Transparansi APBD
06 April 2015

Di tengah waktu mengikuti program fellowship di GIIDS, University of Geneva, saya coba menulis sesuatu tentang kisruh politik antara Gubernur Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Untuk pengembangan sistem anggaran di daerah yang lebih akuntabel dan responsif bagi kepentingan rakyat, bukan hanya soal konflik diantara kedua belah pihak yang perlu dicermati, tetapi bagaimana implikasinya bagi daerah-daerah di Indonesia. Pelajaran penting yang bisa ditarik dari banyak negara yang mampu membendung korupsi anggaran adalah dengan menerapkan e-budgeting tanpa keraguan. Ini telah terbukti ampuh melawan korupsi di Korea Selatan. Di beberapa negara skandinavia dan Amerika Serikat, publik juga dapat mengakses rancangan anggaran, mencermatinya, dan mengusulkan tindakan koreksi jika diperlukan. Tapi mengapa justru di Indonesia para politisi alergi dengan e-budgeting? Ada kepentingan apa sebenarnya sehingga sesuatu yang jelas-jelas mendorong transparansi dan akuntabilitas publik justru ditentang? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka oleh para politisi di daerah. Saya mencoba mengirimkan artikel ini ke media, tapi ditolak karena isunya mungkin sudah terlewat. Tapi saya tetap ingin agar ada orang yang membacanya, setidaknya di website ini. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2015 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.