Setelah MK menguatkan keabsahan Jokowi-JK sebagai kepala pemerintahan periode 2014-2019, inilah saatnya membuktikan bahwa pemerintahan baru bisa melakukan perubahan sesuai harapan yang menggunung dari masyarakat. Pembentukan kabinet ahli, pencabutan subsidi BBM, dan seterusnya. dan seterusnya.
Oktober 2014
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
"Indonesia's Cabinet Line-Up: Not All the President's Men", The Conversation
28 Oktober 2014

Untuk kedua kalinya, saya diminta oleh wartawan The Conversation untuk menulis tentang susunan Kabinet Kerja yang telah diumumkan oleh presiden Jokowi pada hari Minggu sore lalu. Seperti yang sudah ditulis oleh banyak analis di media, tampaknya publik menyambut pengumuman profil kabinet ini dengan dingin. Bisnis tampaknya tidak begitu baik menyambut kepastian tentang kabinet ini. Tetapi yang jelas tampak ialah bahwa Jokowi belum berhasil melepaskan diri dari belitan oligarkhi politik yang mengelilingi dirinya. Penunjukan menteri itu masih lebih banyak dipengaruhi oleh para pimpinan Parpol yang selama ini mendukung pencalonannya sebagai presiden. Beruntung bahwa Jokowi masih bisa berkelit dengan mengutamakan sosok yang punya integritas dan rekam-jejak yang bersih dengan melibatkan PPATK dan KPK dalam menyeleksi calon-calon menteri tersebut. Banyak analis yang mengatakan bahwa penunjukan para menteri itu masih banyak yang mengabaikan kompetensi, spesialisasi dan kecakapannya. Baiklah, kita beri saja kesempatan para menteri itu untuk menunjukkan kualitas dirinya dalam mengelola negara. Selanjutnya, kita berharap presiden dapat memberikan penilaian yang objektif dan mengevaluasi terus kinerja mereka. Jangan ragu-ragu untuk mengganti sosok yang kinerjanya buruk. Kiprah pemerintahan Jokowi sangat ditunggu oleh seluruh rakyat. [selengkapnya...]

 
"Jokowi sworn in to tackle Indonesian divided government", The Conversation, 20 October 2014
20 Oktober 2014

Hari ini, bangsa Indonesia menyaksikan dilantiknya presiden ke-7 yang telah terpilih secara demokratis. Ada begitu banyak warga yang secara antusias ikut menyaksikan dan mengadakan berbagai pesta untuk presiden Jokowi. Tetapi, apakah betul bahwa harapan yang begitu besar dari rakyat itu akan bisa semuanya dipenuhi? Bangsa Indonesia harus tetap membawa sikap optimis beserta dengan presiden terpilih dengan apa yang telah tercapai sebagai bangsa yang demokratis. Tetapi tantangan yang akan dihadapi oleh presiden Jokowi benar-benar sangat berat. Hadangan sistem pemerintahan yang terbelah (divided government) adalah sesuatu yang akan menjadi keseharian Jokowi. Lalu, apa saja strategi yang telah disiapkan untuk membuat kebijakan publik yang efektif? Apakah kebijakan publik itu selanjutnya akan tetap berpihak kepada rakyat? Ini baru sebagian dari pertanyaan yang harus dijawab dalam masa pemerintahan lima tahun yang akan datang. www.theconversation.com/jokowi-sworn-in-to-tackle-a-divided-indonesian-government-33026 [selengkapnya...]

 
Seruan Moral Ilmuwan Indonesia Mengenai Konstelasi Politik Nasional, Gedung Pasca-UI, Salemba
10 Oktober 2014

Sebuah inisiatif yang bagus dari Prof.Sulistyowati Irianto, Direktur Pasca Sarjana UI, untuk membuat petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 350 ilmuwan, dosen dan peneliti dari seluruh Indonesia, mengenai keprihatinan terhadap perilaku politik diantara wakil rakyat di DPR. Saya sengaja datang dari Jogja untuk secara khusus menghadiri acara tunggal ini. Masalah pemerintahan yang terbelah (divided government) adalah salah satu yang saya angkat untuk diantisipasi oleh pemerintah yang akan datang di bawah presiden Jokowi. Eksekutif dan legislatif dikuasai oleh dua kubu yang tampaknya dipenuhi oleh dendam untuk saling menjatuhkan. Lalu, bagaimana nasib kebijakan publik yang benar-benar ditunggu sekian lama oleh rakyat? Dalam proses pembuatan keputusan mengenai Pilkada Langsung, sudah jelas tampak bahwa nafsu untuk saling menjegal dan meraih kekuasaan dengan mengorbankan kedaulatan rakyat itu yang lebih mengemuka dalam debat maupun pembuatan keputusan secara politis di DPR. Sekali lagi, rakyat kebagian apa? Inilah yang benar-benar memprihatinkan. [selengkapnya...]

 
Tantangan Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, Rakor Setwapres Bidang Pertanahan, Hotel Santika, Jogja
25 September 2014

Atas permintaan dari Setwapres, saya memenuhi undangan sebagai narasumber dalam sebuah forum Rapat Koordinasi yang diisi seminar tentang Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan. Administrasi pertanahan merupakan salah satu wilayah pelayanan publik yang sampai saat ini kurang banyak dibahas dalam forum-forum terbuka. Pada hal begitu banyak sebenarnya keluhan masyarakat yang diungkapkan terkait dengan persoalan pelayanan administrasi pertanahan. Saya mencoba melihat kaitan antara masalah pelayanan publik di bidang pertanahan ini dengan strategi nasional mengenai reforma agraria serta persoalan korupsi yang masih banyak menjangkiti berbagai bentuk pelayanan publik. Kurangnya pemanfaatan teknologi mutakhir tampaknya juga merupakan penyebab mengapa administrasi pertanahan masih relatif tertinggal jika dibandingkan aspek-aspek pelayanan publik lainnya. [selengkapnya...]

 
"Postur Kabinet", Kedaulatan Rakyat, 18 September 2014
18 September 2014

Dalam berbagai kesempatan, presiden terpilih Jokowi mengisyaratkan bahwa diperlukan kabinet yang ramping dan profesional untuk memastikan bahwa geraknya lebih gesit dan efisien dalam bekerja untuk mengatasi beragam masalah bangsa. Namun pengumuman mengenai postur kabinet yang kita saksikan pada petang hari kemarin lusa ternyata masih memaksimalkan sebanyak 34 kementerian. Apakah ini terjadi karena memang kebutuhan profil kabinet yang sama seperti dua kali periode pemerintahan SBY? Atau ini merupakan isyarat bahwa koalisi pendukung Jokowi-Kalla sedang menawarkan ruang negosiasi politik dengan koalisi Merah-Putih? Sebelum nama-nama menteri diumumkan secara resmi oleh Jokowi, memang masih terlalu dini untuk membuat analisis yang cermat. Tetapi melihat besarnya ancaman oposisi di parlemen, tampaknya Jokowi sedang berusaha mengakomodasi kepentingan para petinggi Parpol. Bisa ditebak bahwa ini merupakan sinyal politik negosiasi setelah manuver anggota DPR yang mengusung inisiatif Pilkada tidak langsung melalui DPRD. Kendatipun postur kabinet nanti akan menyediakan 16 posisi untuk diisi oleh para petinggi Parpol, saya masih berharap bahwa Jokowi benar-benar akan memenuhi janjinya, yaitu mewujudkan syarat bahwa menteri itu harus melepaskan jabatannya sebagai pengurus Parpol. Rakyat tentu tidak menginginkan apa yang terjadi selama ini, bahwa menteri yang berasal dari Parpol lebih mengutamakan kepentingan partai daripada bekerja profesional untuk kepentingan bangsa. Mudah-mudahan saja Jokowi benar-benar berani tampil beda. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2014 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.