Hakim adalah wakil Tuhan di bumi. Adagium ini tampaknya belum berlaku di Indonesia. Sosok pimpinan majelis Mahkamah Konstitusi sudah sangat buruk di depan publik. Tapi masih saja berkelit dan balik menuduh sana-sini untuk mempertahankan kekuasaannya.
Februari 2018
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
Anggaran Populis, Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2018
05 Januari 2018

Demokrasi akan bekerja dengan baik apabila rakyat dapat mengontrol kebijakan publik secara rasional. Kecuali itu hasil dari demokrasi juga hanya akan dapat diperoleh secara optimal jika rakyat sudah melek politik dan paham tentang apa yang benar-benar dibutuhkannya. Syarat-syarat mendasar inilah yang masih sulit terpenuhi di Indonesia. Secara normatif demokrasi memang sudah berjalan di Indonesia dengan terlembaganya Pemilu dan Pilkada secara baik dan pelaksanaannya sejauh ini relatif berjalan aman, jujur dan adil. Tetapi, rakyat tetap belum dapat mengontrol kebijakan publik secara efektif dan hasil dari kebijakan publik belum benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat secara merata. Salah satu penyebabnya adalah bahwa rakyat belum dapat menilai kinerja politisi dan pejabat secara objektif dan rasional. Dalam tahun politik menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, penting sekali untuk mengingatkan bahwa rakyat jangan sampai silau dengan kebijakan publik maupun alokasi anggaran yang sifatnya populis. Lebih spesifik lagi, kecenderungan munculnya alokasi anggaran populis dalam dua tahun ini akan semakin banyak. Saya berharap sekarang rakyat lebih dewasa dan lebih cerdas dalam menilai alokasi anggaran dari pemerintah. Semoga. [selengkapnya...]

 
Membumikan Reformasi Birokrasi, Jawa Pos, 14 Desember 2017
14 Desember 2017

Istilah reformasi birokrasi sudah begitu banyak dibahas dan diperdebatkan dalam wacana tentang upaya penciptaan tata-pemerintahan yang bersih, efisien dan sekaligus responsif dan bertanggungjawab. Namun begitu banyaknya wacana tersebut sejak lebih dari satu dasawarsa, dan berlalu begitu saja seolah-olah tanpa makna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Melalui tulisan ini, saya mengajak kepada para perumus kebijakan dan pejabat pemerintah di semua jenjang untuk memberi makna yang lebih jelas dan lugas sehingga reformasi birokrasi dapat diukur pencapaiannya dan dievaluasi secara berkelanjutan. Bagaimana peran reformasi birokrasi terhadap upaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha? Inilah salah satu pertanyaan penting yang harus dijawab ketika orang melaksanakan reformasi, tidak perduli format strategi dan rencana umumnya seperti apa. Saya ingin menunjukkan bahwa dari pengalaman di banyak negara, reformasi birokrasi hanya bisa berjalan secara efektif jika disertai dengan ukuran kinerja, capaian, relevansi dan seluruh indikator lain yang lebih jelas dan mudah diukur. Mudah-mudahan ini disadari dan dilaksanakan oleh semua pejabat, pelaksana, dan para birokrat di seluruh tanah-air. [selengkapnya...]

 
Kelembagaan Perangkat Daerah, Catatan Kritis Penataan SOTK Berdasarkan PP 18/2016 di Kabupaten Kulonprogo
18 Oktober 2017

Sejak reformasi sistem politik yang mengarah kepada demokrasi dan desentralisasi, telah sekian kali pemerintah pusat merumuskan pedoman mengenai SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apakah pedoman-pedoman yang diratifikasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah itu benar-benar membantu daerah dalam menata kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik? Pertanyaan ini masih seringkali dilontarkan dengan skeptis diantara para perumus kebijakan di daerah. Undangan dari Bagian Organisasi dan Tata-laksana Pemkab Kulonprogo untuk lokakarya mengenai kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No.18/2016 barangkali belum bisa menjawab pertanyaan mendasar ini. Tetapi saya melihat tetap perlunya mengevaluasi secara kritis berbagai pedoman penataan kelembagaan dari pemerintah pusat yang biasanya digunakan oleh Kemdagri untuk menilai manajemen pemerintahan di daerah. Hasil skoring dari perangkat daerah di Kulonprogo menunjukkan bahwa penataan kelembagaan itu justru mengakibatkan bertambahnya jabatan-jabatan struktural dan penggemukan organisasi. Pada saat yang sama, tidak semua jabatan bisa diisi dengan oirang yang memiliki kualifikasi memadai karena beberapa tahun terakhir ini Pemkab mengalami moratorium rekrutmen pegawai. Jadi, bagaimana Pemkab harus memadukan kebutuhan rightsizing dengan pedoman penataan lembaga ini? [selengkapnya...]

 
Pendidikan Tinggi dalam Persaingan Global, Kuliah Manajemen dan Kepemimpinan PT
27 September 2017

Dalam kuliah ke-4 bagi Teori Manajemen dan Kepemimpinan bagi para mahasiswa MMPT (Magister Manajemen Pendidikan Tinggi) ini saya menguraikan konstelasi persaingan global yang harus dihadapi oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia. Tuntutan kompetensi bagi para dosen sangat tinggi, menyangkut pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau Tri-Dharma perguruan tinggi. Tetapi karena masih rendahnya kompetensi para dosen dan terbatasnya sistem insentif yang tersedia untuk bisa mengajar, meneliti dan sekaligus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kinerja produk penelitian dan publikasi dari kebanyakan dosen masih begitu rendah. Bisa dibandingkan, misalnya, bahwa jumlah publikasi internasional para dosen di Indonesia saat ini masih sekitar 6.000 judul sedangkan di Malaysia yang jumlah perguruan tingginya lebih kecil sudah mencapai lebih dari 25.000 judul. Kita ketahui sepenuhnya bahwa reputasi perguruan tinggi dengan penerbitan internasional adalah sebuah keharusan. Tetapi tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan internasional memang sangat kompleks. [selengkapnya...]

 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik, Pelatihan Analisis Kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
27 September 2017

Atas undangan dari Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), saya memberikan materi tentang konsep dan lingkup studi kebijakan publik dalam pelatihan dan sekaligus lokakarya tentang Analisis Kebijakan Publik di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Materi ini terdengar sebagai sesuatu yang sangat elementer dan mungkin terlalu teoretis bagi para peserta di kementerian ini yang dalam keseharian banyak menghadapi tugas-tugas teknis. Tetapi ternyata dengan membahas relevansi teori dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia para peserta yang kebanyakan berasal dari Biro Perencanaan ini sangat antusias mengikuti diskusi tentang kebijakan publik di Indonesia. Upaya untuk mendekatkan tiga sub-bidang kajian (proses perumusan kebijakan, advokasi kebijakan, dan analisis kebijakan), misalnya, merupakan tantangan tersendiri bagi para pejabat dan kalangan profesional yang tugas pokoknya terkait dengan kebijakan publik. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2018 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.