Rakyat Indonesia sudah siap berdemokrasi, tetapi justru elit politiknya yang belum siap berdemokrasi. Lihatlah bagaimana pemilihan pimpinan Parpol yang semakin banyak menggunakan aklamasi dan pemaksaan kehendak seperti terjadi di PDIP, Demokrat, dan PAN. Atau rebutan pimpinan yang tak berkesudahan seperti di Golkar dan PPP. Sadarlah wahai para politisi...
April 2015
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
E-Budgeting dan Transparansi APBD
06 April 2015

Di tengah waktu mengikuti program fellowship di GIIDS, University of Geneva, saya coba menulis sesuatu tentang kisruh politik antara Gubernur Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Untuk pengembangan sistem anggaran di daerah yang lebih akuntabel dan responsif bagi kepentingan rakyat, bukan hanya soal konflik diantara kedua belah pihak yang perlu dicermati, tetapi bagaimana implikasinya bagi daerah-daerah di Indonesia. Pelajaran penting yang bisa ditarik dari banyak negara yang mampu membendung korupsi anggaran adalah dengan menerapkan e-budgeting tanpa keraguan. Ini telah terbukti ampuh melawan korupsi di Korea Selatan. Di beberapa negara skandinavia dan Amerika Serikat, publik juga dapat mengakses rancangan anggaran, mencermatinya, dan mengusulkan tindakan koreksi jika diperlukan. Tapi mengapa justru di Indonesia para politisi alergi dengan e-budgeting? Ada kepentingan apa sebenarnya mengapa sesuatu yang jelas-jelas mendorong transparansi dan akuntabilitas publik justru ditentang? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka oleh para politisi di daerah. Saya mencoba mengirimkan artikel ini ke media, tapi ditolak karena isunya mungkin sudah terlewat. Tapi saya tetap ingin agar ada orang yang membacanya, setidaknya di website ini. [selengkapnya...]

 
Catatan Raperda Adminduk Inisiatif DPRD Provinsi DI Yogyakarta, Komisi A, DPRD DIY
26 Februari 2015

Sebuah acara konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi A, DPRD DI Yogyakarta, menghadirkan dua orang narasumber dari akademisi. Saya mencoba mengambil kesempatan ini untuk membedah sebuah Rancangan Peraturan Daerah yang seringkali masih mentah dan belum mengisi kekosongan hukum (legal vacuum) yang signifikan. Dalam draf Perda Adminduk yang merupakan inisiatif Dewan ini, banyak muatan regulasi yang sebenarnya sudah terdapat di tingkat perundangan yang lebih tinggi, diantaranya UU No.UU No.24 tahun 2013 dan Perpres No.112/2013 yang mengatur lingkup kebijakan yang sama. Salah satu yang mungkin mengemuka dalam Ranperda ini hanyalah soal KIA (Kartu Identitas Anak) dan KTLD (Kartu Tinggal Lain Domisili). Masalahnya, apakah Ranperda semacam ini memang benar-benar diperlukan dan akan membawa kemaslahatan bagi publik? Bagi wilayah Jogja yang sangat mengandalkan bisnis pariwisata, apakah ketentuan Adminduk ini tidak justru menambah ribet urusan warga? Saya melihat bahwa gagasan untuk membuat regulasi di banyak daerah seringkali masih problematis dan belum betul-betul memiliki muatan misi kebijakan untuk memecahkan masalah yang jelas. [selengkapnya...]

 
"Reformasi Penggajian ASN", Semiloka dan Konsultasi Publik UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UC Hotel, Jogja
25 Februari 2015

Memenuhi undangan dari Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) saya memaparkan beberapa pemikiran tentang sistem penggajian bagi PNS di Indonesia. Salah satu amanat dari UU No.5/2014 adalah disusunnya Peraturan Pemerintah (PP) khusus mengenai sistem penggajian, remunerasi, tunjangan atau sistem imbalan pada umumnya bagi PNS. Wacana tentang perombakan sistem penggajian ini sudah beredar lama diantara para akademisi, peneliti, maupun perumus kebijakan menyangkut PNS. Namun sampai sekarang tampaknya pemerintah masih ragu-ragu untuk membuat garis kebijakan reformasi yang jelas mengenai sistem penggajian. Setidaknya ada tiga pokok persoalan yang harus termuat dan dapat dipecahkan dengan PP ini apabila bisa segera diwujudkan, yaitu: 1) Pemberlakuan sistem gaji tunggal (single salary), 2) Pembenahan sistem pensiun pegawai yang lebih layak dan berkelanjutan, dan 3) Penggajian yang punya keterkaitan langsung dengan kinerja pegawai. Pentingnya pemberlakuan sistem "pay-for-performance" sudah sering disampaikan dalam berbagai seminar dan lokakarya. Inilah saatnya pemerintah serius mempersiapkannya agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan responsif sehingga daya saing bangsa dapat meningkat secara signifikan. [selengkapnya...]

 
"Menunggu Langkah Jokowi"
17 Februari 2015

Lebih dari satu bulan presiden Jokowi membiarkan langkah yang menggantung ketika inisiatif untuk mengganti pejabat Kapolri lebih awal mengundang kontroversi politik dan hukum. Kelambanan Presiden dalam menentukan langkah keberpihakan juga mengakibatkan konflik kelembagaan terbuka antar institusi KPK dan Polri. Perkembangan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika Hakim tunggal dalam perkara pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan ternyata dikabulkan oleh hakim. Dilema yang sangat besar bagi keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi kini menghadang bangsa Indonesia. Presiden tersandera oleh kepentingan politik mayoritas anggota DPR dan bahkan terancam untuk kehilangan dukungan dari koalisi partai yang selama ini mendukungnya. Sementara itu rakyat yang kecewa terhadap keputusan Jokowi yang melemahkan KPK tentu tidak akan melupakan ini sebagai momentum pengkhianatan kepercayaan rakyat yang sangat mengharapkan tindakan yang tegas terhadap para koruptor. Artikel ini saya tulis untuk koran lokal sebelum diputuskannya vonis pra-peradilan yang memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan. Karena sudah kurang aktual lagi, saya bisa paham bahwa redaksi tidak memuatnya. Tetapi materi analisisnya saya kira masih relevan dengan masa depan kebijakan pemberantasan korupsi di bawah Presiden Jokowi. [selengkapnya...]

 
Lagu Dolanan Bocah
22 Januari 2015

Saestunipun kathah lagu dolanan bocah ingkang ngemu piwucal sae tinimbang lagu-lagu modern jaman samangke ingkang kirang trep kangge lare. Ananging amargi ombyaking jaman modern, kita sedaya mboten kersa nularaken cakepan utawi syair lagu-lagu dolanan bocah menika. Lagu-lagu Jawi dolanan bocah ingkang enggal sampun wonten katrangan penganggit utawi pengarangipun. Kadosta, lagu "Tul Jaenak", "Jaran Kore" ingkang dipun populeraken dening Koes Plus, lagu "Gethuk" ingkang dipun tembangaken Nur Afni Octavia, utawi lagu remaja "Rama Ana Maling" ingkang populer saking album Eddy Silitonga. Nanging lagu-lagu dolanan bocah lami ingkang dipun tembangaken sak wanci lare-lare dolanan ing wekdal padhang rembulan racakipun mboten wonten katrangan penganggitipun. Ing mriki kawula inggah lagu dolanan bocah ingkang kalebet lami utawi tradhisional. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2015 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.