Covid-19 tampaknya akan merupakan bencana berskala besar dan sekaligus ujian berat bagi perumus kebijakan publik dan solidaritas rakyat Indonesia. Kita berharap akal-sehat, kepedulian dan solidaritas akan membimbing bangsa melewati badai ini.
Agustus 2022
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
"Konflik Kepentingan", Kedaulatan Rakyat, 7 Mei 2022
19 Mei 2022

Di belakang berbagai sengkarut yang mengakibatkan melambungnya harga minyak goreng (migor) di Indonesia, ternyata ada begitu banyak persoalan yang harus diatasi oleh para perumus kebijakan. Namun persoalan yang paling mendasar dan mendesak untuk diatasi justru berasal dari kalangan perumus kebijakan sendiri. Indonesia yang merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia harus menghadapi kenyataan bahwa sejak akhir tahun 2021 warganya sangat sulit mendapatkan migor dan harganya terus mengalami fluktuasi. Melihat seluk-beluk masalah peredaran migor, Presiden tampaknya harus turun-tangan untuk mengatasi kepentingan para pengusaha besar yang berkelindan dengan kepentingan politisi di tingkat nasional. Saat ini masyarakat benar-benar menunggu pemecahan masalah yang tuntas, tegas dan tidak bersifat parsial. [selengkapnya...]

 
Administrasi Publik di Era Digital, Pidato Dies Natalis MAP Fisipol UGM Ke-28
29 September 2021

Mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam acara Dies Natalis Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM yang ke-28, saya mencoba menyampaikan hal-hal yang harus dipahami oleh para mahasiswa, birokrat dan pakar di bidang administrasi publik di Indonesia. Tidak mudah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat di era disruptif yang menuntut profesionalisme, penguasaan dan pemanfaatan TIK serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap tuntutan publik yang jauh lebih kompleks. Tantangan sistem administrasi publik digital sudah di depan mata. Karena itu pendekatan baru dan re-orientasi ilmu harus juga bergerak ke arah sistem yang memungkinkan semua sumberdaya manusia di sektor publik dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terkini. [selengkapnya...]

 
Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia, Sespimti Polri
15 Juni 2021

Atas undangan Irjenpol Rokhmad Sunanto, Lemdiklat Polri, saya mendapat kesempatan langka untuk memberi ceramah di Sespimti, program yang dimaksudkan untuk menggodog perwira menengah untuk menjadi perwira tinggi di jajaran Polri. Sejak reformasi, terdapat penegasan bahwa Polri harus terfokus tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, terpisah dari ABRI. Oleh sebab itu, penguasaan mengenai masalah-masalah kebijakan publik beserta implikasi dan tantangan di masa mendatang sangat penting untuk dipahami diantara para calon perwira tinggi itu. Maka saya mencoba untuk membahas kebijakan publik dari banyak perspektif, mulai dari definisi dan lingkupnya hingga berbagai kasus yang membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum di Polri. [selengkapnya...]

 
How Governments Are Adapting to the New Era of Uncertainties, Seminar Internasional, IAPA-DMKP
10 Maret 2021

Sebuah webinar internasional tentang bagaimana cara pemerintah beradaptasi dengan masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan digelar oleh IAPA (Indonesian Association for Public Administration) bekerjasama dengan Departemen MKP, Fisipol UGM. Saya mencoba untuk mengingatkan salah satu hal yang menjadi titik lemah dari penanganan pandemi di Indonesia selama hampir setahun ini, yaitu bahwa banyak kebijakan yang kurang didasarkan pada bukti faktual (evidence). Kelemahan ini mengakibatkan banyak perumus kebijakan pemerintah seperti kehilangan orientasi dan kurang antisipatif di dalam menangani pandemi, baik dari segi pengendalian penularan maupun dari segi upaya pemulihan ekonomi pada umumnya. [selengkapnya...]

 
"Menjual Kewenangan", Kedaulatan Rakyat, 11 Desember 2020
13 Desember 2020

Sangat menyedihkan melihat bahwa di tengah pandemi yang makin meluas dan perjuangan rakyat untuk bertahan hidup di tengah kekhawatiran, ternyata pejabat pemerintah tetap melakukan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi terus terungkap secara beruntun. Sudah dua orang menteri kabinet Jokowi-Amin yang menjadi tersangka dari OTT oleh KPK. Lalu, apakah rakyat Indonesia sudah tidak punya harapan lagi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi? Sebagian besar dari kita mungkin mengalamatkan pertanyaan semacam ini kepada KPK atau jajaran penegak hukum kita. Tetapi saya berpendapat bahwa masalahnya lebih serius daripada itu. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.