Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
Maret 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
BLUD Puskesmas, Bintek Kabupaten Grobogan, Hotel Inna Garuda Jogja
21 Februari 2017

Dalam wacana internasional, kelembagaan BLUD (Badan Umum Layanan Daerah) mengikuti konsep SARA (Semi Autonomous Revenue Agencies), sebuah entitas organisasi publik yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan layanan publik tetapi diperbolehkan secara otonom membebankan biaya layanan kepada pengguna jasa. Konsep ini masih terus berkembang dan mencari format yang tepat dalam pelaksanaan di Indonesia. Apakah BLUD bisa menjadi terobosan bagi efektivitas dan efisiensi layanan publik dalam sektor yang sangat penting seperti kesehatan dan pendidikan? Inilah yang perlu dijawab dengan jelas dan sekaligus merupakan topik utama dalam pelatihan yang melibatkan para direktur Puskesmas dari Kabupaten Grobogan. Di tengah upaya untuk memahami secara mendalam ketentuan teknis di bidang keuangan yang menyangkut Puskesmas sebagai BLUD, saya sengaja mengambil tema manajemen layanan secara profesional karena justru inilah yang masih merupakan titik lemah dalam layanan kesehatan di kebanyakan Puskesmas. [selengkapnya...]

 
Manajemen Aset Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Pusat Analisis Kebijakan (PAK), Bappenas
14 Februari 2017

Mengapa begitu banyak proyek pemerintah yang mangkrak (idle)? Apa kerugian yang diakibatkan oleh mangkraknya proyek tersebut? Apa saja skema kerjasama pemerintah-swasta yang dapat digunakan supaya kemanfaatan aset publik dapat dioptimalkan bagi warga? Ini adalah sebagian dari pertanyaan yang hendak dijawab dalam seminar Quick Response Analysis, kerjasama antara KSI (Knowledge Sector Initiative) dan PAK-Bappenas di Jakarta, melibatkan para pejabat di Bappenas, widyaiswara, staff ahli dan para pelaksana di daerah. Meskipun materi yang diminta dari saya adalah konsep-konsep tentang manajemen aset dan skema kemitraan yang sudah banyak dilaksanakan di negara-negara maju, saya berusaha tetap berbicara mengenai kasus-kasus di berbagai daerah dan pengalaman empiris kemitraan pemerintah-swasta dalam memanfaatkan aset pemerintah. Belum banyak Kepala Daerah yang secara kreatif dan serius menginisiasi skema kemitraan pemerintah-swasta. Tetapi kalau provinsi, kabupaten dan kota ingin mandiri dan tidak tergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat, skema-skema kemitraan itulah yang harus dilakukan dengan lebih berani, cerdas, dan sekaligus profesional. [selengkapnya...]

 
Kethoprak Humor: Joko Umbaran Winisudha, Acara Puncak Dies-61 Fisipol UGM, 16 Desember 2016
23 Desember 2016

Temu Alumni dalam acara puncak Dies-61 Fisipol UGM pada hari Jumat malam, tgl 16 Desember 2016 menjadi acara yang sangat menarik dan berkesan karena pergelaran Kethoprak Humor yang saya rancang bersama teman-teman dosen dan karyawan di Fisipol UGM. Kethoprak humor dengan lakon Joko Umbaran Winisudha yang digelar di Selasar Barat Fisipol ini menandai upaya eksperimen untuk membuat acara budaya berbasis lokal yang gayeng, penuh tawa dan sangat berkesan, bukan saja bagi pemain tetapi juga bagi para penonton yang memadati Selasar Barat sejak pukul 19.30 sampai 23.00 malam. Setidaknya, dari berbagai komentar yang masuk di beberapa grup dosen dan karyawan, acara itu sungguh berkesan bagi mereka karena untuk pertama kalinya bisa melibatkan kalangan dosen, karyawan, alumni dan mahasiswa. Saya sendiri juga sangat menikmati proyek non-akademis ini karena bisa menjadi selingan diantara banyak kegiatan akademik di kantor. Rekaman Kethoprak Humor ini dapat dilihat di: https://www.youtube.com/watch?v=UBZo1YQjrhQ [selengkapnya...]

 
"Pungli, Beban Setengah Abad"
08 November 2016

Artikel tentang Pungli (Pungutan Liar) ini saya kirim ke media di ibukota. Tetapi karena mungkin kurang tajam dan tidak mengungkap hal baru, oleh redaksinya ditolak. Tidak masalah bagi saya karena redaksi harian mana pun tentu punya pertimbangan sendiri untuk memuat artikel opini. Namun karena isunya yang saya pikir tetap relevan, saya ingin membaginya di laman web pribadi ini. Pemerintah Jokowi yang sedang getol melakukan pemberantasan pungli perlu benar-benar menyadari bahwa ini adalah persoalan birokrasi pemerintah yang sudah berjalan sekian lama. Hampir setengah abad bangsa Indonesia memerangi penyakit birokrasi bernama pungli, tetapi sejauh ini hasilnya belum tampak secara signifikan. Oleh sebab itu, pendekatan yang benar-benar radikal perlu diambil untuk memberantas pungli secara tuntas. Ini memerlukan kerjasama pemerintah dan swasta. Dan yang paling mendasar adalah penyadaran kolektif tentang daya-saing Indonesia yang tidak beranjak meningkat karena adanya penyakit pungli dalam setiap satuan birokrasi publik. [selengkapnya...]

 
Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Hotel Panorama, Lembang, 21 September 2016
23 September 2016

Di Lembang, saya diminta oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membahas topik manajemen publik yang sangat menantang, yaitu tentang peralihan kebijakan dari Sistem Akuntansi Berbasis Kas ke Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Bersama dua orang kolega akuntan dari Jurusan Akuntansi FEB UGM dan dari BPKP saya mencoba menjelaskan bahwa muara dari peralihan sistem akuntansi pemerintahan itu sebenarnya adalah integritas dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah agar akuntabilitasnya kepada publik tetap dapat terjamin. Garis kebijakan yang menetapkan peralihan ke sistem berbasis akrual sudah cukup lama dibuat, yaitu PP No.71 tahun 2010. Tetapi pelaksanaannya di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tampaknya belum berjalan dengan memuaskan. Sistem akuntansi berbasis akrual memang membutuhkan kecermatan, profesionalisme dan integritas otoritas keuangan yang sangat tinggi. Sangat ironis bahwa ketika banyak laporan keuangan pemerintah di sebuah daerah dinyatakan bersih tetapi ternyata kemudian Gubernur, Bupati atau Walikota di daerah tersebut ditangkap oleh KPK karena penyalahgunaan keuangan. Inilah saatnya mendekatkan antara hal-hal yang prosedural dengan substansi integritas aparat pemerintah. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.