Pilpres tgl 9 Juli 2014 telah berjalan secara tertib dan aman. Dengan berpedoman pada hasil hitung-cepat dari lembaga yang berbeda, pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla saling mengklaim telah memenangi Pilpres. Semoga proses penghitungan tetap berjalan dengan tenang dan semua pihak bisa menahan diri sampai KPU mengumumkan hasil resminya.
Juli 2014
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 

Selamat datang di situs web saya...

Terima kasih telah mengunjungi situs ini. Seluruh isi situs ini dimaksudkan untuk menyajikan artikel, bahan kuliah, buku dan semua karya tulis saya sebagai akademisi. Karena itu, situs ini diperuntukkan bagi para mahasiswa, akademisi, birokrat, wartawan, politisi, dan semua tamu yang tertarik dengan karya saya. Saya bekerja sebagai pengajar dan peneliti di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik (Jurusan Administrasi Negara), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Saya juga bekerj...[selengkapnya]

 
Artikel Terbaru
Integrasi Perencanaan dan Penganggaran, Catatan Reposisi Bappenas, Hotel Royal Heritage, Surakarta
19 Juli 2014

Tim Analisis Kebijakan (TAK) Bappenas mengundang saya untuk membicarakan sebuah masalah besar yang dihadapi dalam sistem administrasi keuangan di Indonesia, yaitu kurang terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran. Di bawah UU No.17/2003, proses perencanaan dan penganggaran memang menjadi terpisah dan terkadang mengakibatkan banyak persoalan sinkronisasi kebijakan. Format rencana yang dibuat oleh Bappenas melalui mekanisme Musrenbang dan menghasilkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) setiap tahun seringkali tidak sinkron dengan format alokasi anggaran seperti tertuang di dalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Di tengah tahun fiskal, seringkali terjadi perubahan yang memaksa dibuatnya APBN-P sedangkan indikator-indikator awal rencana tidak lagi digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai efektivitas pendanaan bagi program-program pembangunan pemerintah. Dengan pemerintahan baru yang segera terbentuk setelah hasil rekapitulasi suara dalam Pilpres diumumkan oleh KPU tanggal 22 Juli 2014, pasti akan banyak hal yang berubah dalam struktur kabinet dan kelembagaannya. Pada saat yang sama, kekuasaan Banggar di DPR telah dikurangi dengan keluarnya keputusan MK No.35/PUU-IX/2013 sehingga mitra Kementerian Keuangan dalam pembahasan rinci anggaran saat ini belum jelas. Lalu, apakah Bappenas bisa mengambil kembali peranannya dalam penganggaran pembangunan seperti pada masa Orde Baru? Kalau tidak, apakah sebaiknya Bappenas dilebur menjadi setingkat Eselon I di bawah kantor kepresidenan? Isu-isu kelembagaan inilah yang antara lain dibahas dalam diskusi kelompok terarah di Solo ini. [selengkapnya...]

 
Siapapun Presiden, Yang Penting Kabinetnya, 7 Juli 2014
10 Juli 2014

Proses dukung-mendukung Capres dan Cawapres mengakibatkan masyarakat terbelah antara dua kubu: Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla. Seiring dengan kenyataan bahwa elektabilitas kedua pasangan calon yang semakin mendekat, ketegangan politik diantara kedua kubu juga semakin meningkat. Namun, apakah benar bahwa kedua calon presiden ini akan membawa perubahan jika melihat visi dan misi yang mereka usung? Saya melihat bahwa yang paling penting sebenarnya adalah sosok kabinetnya. Jika jajaran kabinet tetap diisi oleh tokoh-tokoh Parpol seperti yang selama ini terjadi pada dua kali masa pemerintahan SBY, tidak akan banyak perubahan berarti. Oleh sebab itu, pencermatan tentang prospek kabinet yang akan terbentuk mungkin lebih relevan dengan nasib bangsa Indonesia untuk periode lima tahun ke depan. [selengkapnya...]

 
Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan, Bag Litbang Kedeputian Pencegahan, KPK, Jakarta
23 Juni 2014

Bagian Litbang Deputi Pencegahan KPK punya inisiatif untuk melakukan Corruption Impact Assessment (CIA) di bidang pengadaan barang dan jasa dengan mengundang beberapa pakar dan peneliti dari berbagai lembaga. Sebagai akademisi yang diundang dalam persiapan kegiatan ini, saya merasa mendapatkan kehormatan untuk ikut serta mencurahkan gagasan di KPK agar masalah korupsi yang merupakan penyakit bangsa paling berbahaya di Indonesia sekarang ini dapat diberantas atau setidaknya dapat dicegah sebelum terjadi. Sebagian besar yang diundang adalah pakar pengadaan barang dan jasa dari LKPP, jaksa yang mengkhususkan diri pada korupsi pengadaan, pakar hukum dagang dan hukum pidana. Hanya saya sendiri yang punya latar belakang kebijakan publik. Titik awal dari analisis CIA adalah menemukan berbagai kelemahan dalam kebijakan dan regulasi tentang pengadaan. Pihak pemerintah sendiri tampaknya masih skeptis mengenai perlunya Undang-undang Pengadaan masuk ke agenda legislasi. Sementara itu, sanksi pidana memang hanya bisa dibebankan terhadap pelanggaran jika produk hukumnya sudah setingkat undang-undang dan bukan sekadar Perpres No.54/2010 dan Perpres No.70/2012 yang selama ini menjadi acuan. Tetapi benarkah bahwa semua yang diperlukan di dalam sebuah undang-undang telah dituangkan dalam RUU yang sekarang ini telah beredar diantara pakar tersebut? Inilah yang perlu benar-benar dicermati dalam analisis terhadap regulasi yang telah ada. [selengkapnya...]

 
Analisis Kebijakan Anggaran dan Keuangan Daerah, Kab Konawe Utara, MAP-UGM, Jogja
11 Juni 2014

Untuk salah satu pelatihan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang dilaksanakan oleh MAP-UGM bagi para pejabat Eselon III dan Eselon IV Kabupaten Konawe Utara, saya diminta memberi materi tentang kebijakan anggaran dan keuangan daerah. Sebagai sebuah daerah pemekaran yang berdiri sejak tahun 2007, Konawe Utara masih menghadapi banyak tantangan dalam upaya untuk memakmurkan daerah. Meskipun proporsi belanja langsung dibanding belanja tak langsung dalam APBD kabupaten ini termasuk yang baik jika dibandingkan kecenderungan di sebagian besar daerah, tetapi pola belanjanya masih menunjukkan prioritas yang belum berpihak kepada kebutuhan rakyat. Meskipun PDRB sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, masih terlalu sedikit belanja APBD yang difokuskan pada sektor ini. Belanja langsung juga masih lebih banyak dihabiskan untuk perjalanan dinas pegawai dan belanja infrastruktur yang terfokus pada pembangunan kantor kabupaten, prasarana pemerintah, dan jenis-jenis belanja yang sebenarnya kembali kepada aparat, bukan untuk menunjang kegiatan produktif masyarakat di daerah. Saya berusaha mendorong para perumus kebijakan di Konawe Utara, terutama di Bappeda, DPKAD, Dinas PU, dan beberapa SKPD yang mengikuti pelatihan ini untuk benar-benar memikirkan misi penganggaran yang akan bermanfaat bagi rakyat di Konawe Utara. Semoga pemikiran-pemikiran yang positif dalam pelatihan ini bisa benar-benar dilaksanakan. [selengkapnya...]

 
Etika Publik, Rancangan Modul Pra-Jabatan untuk Mendukung Perwujudan Reformasi Birokrasi, LAN, Jakarta
30 Mei 2014

Dengan semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi di bawah beleid baru UU No.5/2014 tentang ASN, Lembaga Administrasi Negara mengundang banyak pakar dari perguruan tinggi dan para mantan pejabat negara untuk merancang modul Pra Jabatan. Rancangan Diklat baru bagi Pra Jabatan sangat penting untuk menghasilkan generasi baru PNS yang lebih kompeten, profesional dan berdedikasi tinggi di masa mendatang. Saya bersama Prof. Amir Imbaruddin dan Dr. Nana Rukmana kebagian mata Diklat Etika Publik. Seperti selalu dihadapi oleh para penulis dan perancang modul, salah satu tantangannya adalah membahas nilai-nilai filosofis dan abstrak dalam etika dengan rujukan kasus yang konkret sehingga mudah dipahami oleh para peserta Diklat. [selengkapnya...]


Arsip Artikel
 
Komentar Terbaru
Komentar belum ada
   Copyright © 2014 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.