Covid-19 tampaknya akan merupakan bencana berskala besar dan sekaligus ujian berat bagi perumus kebijakan publik dan solidaritas rakyat Indonesia. Kita berharap akal-sehat, kepedulian dan solidaritas akan membimbing bangsa melewati badai ini.
Juli 2020
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
 

Arsip Artikel



Kebijakan Fiskal: Konteks Penganggaran Publik di Indonesia
09 April 2020
Pada paruh ke-dua semester genap pada tahun akademik 2019/2020 ini seperti biasanya saya mengajar di program S2 MAP-UGM. Kebetulan perkuliahan di semester ini agak susah karena wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal bulan Maret 2020. Semua kuliah harus dilakukan secara daring (dalam jaringan), mengikuti kebijakan social-distancing dari pemerintah pusat dan ketentuan mengenai Work from Home dari universitas. Walaupun penjelasan dalam kuliah tanpa tatap-muka ini agak menyulitkan bagi proses pembelajaran, saya mencoba untuk menggunakan semua metode dan seluruh kelengkapan materi agar mahasiswa tetap bisa memahami substansi kuliah dengan baik. Ada materi rekaman video yang dapat diunduh dari Youtube, ada berkas paparan yang dapat diunduh melalui laman web pribadi, dan juga ada kuliah audio-video menggunakan aplikasi Webex yang tetap dapat diikuti secara rutin. Jadi, mudah-mudahan tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tetap belajar dan produktif menggunakan waktu mereka. [selengkapnya]
 
Silabus Perencanaan dan Penganggaran Publik, S2 MKP 2020
11 Februari 2020
Silabus Perencanaan dan Penganggaran Publik S2-MKP [selengkapnya]
 
Puisi Buat Mas Jokowi
19 Januari 2020

Jokowi dan Wahyudi Kumorotomo | Puisi Buat Mas Jokowi

[selengkapnya]
 
"Kabinet Indonesia Maju"
24 Oktober 2019
Pada masa jabatan periode ke dua (2019-2014) presiden Joko Widodo memiliki kesempatan untuk benar-benar membuat warisan kebijakan (legacy) yang baik karena mestinya tidak punya beban lagi. Sistem presidensial dapat dimurnikan dengan penggunaan hak prerogatif presiden yang kuat. Namun sosok Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan pada hari Rabu 23 Oktober 2019 tampaknya masih mengakomodasi tokoh-tokoh dari Parpol. Berbagai macam kejutan muncul dalam fungsi-fungsi kabinet di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat tentunya berharap bahwa wajah-wajah baru dalam kabinet ini akan mampu membuat terobosan bagi peningkatan kemakmuran rakyat secara lebih merata. Tulisan ini saya kirim ke sebuah harian lokal, tetapi karena sudah banyak komentar mengenai kabinet baru, tampaknya redaksi sulit memuatnya. [selengkapnya]
 
Audit Keuangan dengan ASB
04 Oktober 2019
Kuliah-5 [selengkapnya]
 
Konsep dan Pelaksanaan Audit Kinerja
04 Oktober 2019
Kuliah-3 [selengkapnya]
 
Jenis dan Lingkup Audit Sektor Publik
04 Oktober 2019
Materi kuliah-2 [selengkapnya]
 
Akuntabilitas, Audit Kinerja dan Keuangan, dan Analisis Standar Belanja (ASB)
04 Oktober 2019
Untuk menyediakan materi bagi para mahasiswa S1 Reguler Departemen MKP, saya unggah di sini materi kuliah paruh pertama pada Semester I Tahun 2019/2010. Karena tidak sempat menjelaskan dengan pengantar isi satu per satu, saya sertakan saja paparan yang sudah dalam format PDF ini supaya para mahasiswa dapat belajar dengan efisien. Namun demikian, walaupun materi paparan di kelas sudah diperoleh, pemahaman yang lengkap mengenai kuliah audit internal sektor publik ini harus disertai dengan bacaan-bacaan lain, terutama yang memuat kasus riil dalam lingkup organisasi pemerintah di Indonesia. [selengkapnya]
 
"KPK, Anjing Penjaga Yang Menggigit Tuannya", Majalah Tempo, 23 September 2019
26 September 2019
Kegelisahan para akademisi di UGM mengenai nasib pemberantasan korupsi di Indonesia dengan adanya upaya pelemahan sistematis terhadap KPK sudah disampaikan secara kolektif pada pernyataan keprihatinan pada hari Minggu tgl 15 September 2019. Tetapi, selang dua hari kemudian, DPR bersama pemerintah tetap mengesahkan revisi atas UU No.30/2002. Saya berusaha untuk tetap menempatkan isu mengenai revisi atas undang-undang ini secara jernih dengan tetap mengakui beberapa kelemahan dalam sistem penindakan KPK tetapi juga mengkhawatirkan bahwa langkah DPR yang terburu-buru untuk mengesahkan revisi atas undang-undang tersebut merupakan pertanda buruk bagi masa-depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Belakangan, bukan hanya para dosen dan guru-besar saja yang prihatin atas langkah Presiden dan para politisi di DPR. Gelombang unjuk-rasa terjadi di Jakarta, Jogja, Medan, Makassar, dan kota-kota lainnya. Apakah para wakil rakyat itu benar-benar ingin menghabisi KPK karena korupsi politik yang selama ini mereka lakukan? Sangat menyedihkan kalau motif itu benar-benar melandasi revisi undang-undang ini. [selengkapnya]
 
Silabus Kebijakan Publik Berbasis Evidens, 2019
22 Agustus 2019
Silabus MAP, 2019 [selengkapnya]



 
   Copyright © 2020 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.