Mengatasi Krisis Kenegarawanan, Belajar tentang Nilai-nilai dari Cina
13 Oktober 2025
Bersama tokoh DPD Provinsi DIY, GKR Hemas, saya diundang dalam sebuah forum tentang bagaimana bangsa Indonesia bisa mengatasi krisis kenegarawanan diantara para pejabat politik. Topik yang sulit, tetapi ini adalah masalah mendasar yang harus diatasi oleh seluruh elemen jika Indonesia ingin menjadi negara yang maju dan makmur. Lagi-lagi, saya membahas masalah yang sudah sejak 30 tahun lalu saya tulis, yaitu tentang etika politik bagi para pejabat. Pengalaman dari Cina sudah menunjukkan bahwa kemajuan hanya bisa dicapai jika bangsa kita menyelesaikan dulu pekerjaan rumahnya, yaitu bagaimana cara menanamkan nilai-nilai kenegarawanan diantara para politisi dan pejabat.
[selengkapnya]
Penegakan Keadilan Restoratif sebagai Pembaruan Kebijakan Publik
25 September 2025
Memenuhi undangan dari Kementerian Hukum, saya diminta untuk menguraikan masalah yang relatif baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, yaitu tentang Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Cukup banyak yang barangkali skeptis dengan mengatakan bahwa sistem penegakan di luar mekanisme hukum, menghindari kecenderungan punitif, dan lebih mengutamakan pencegahan kejahatan ini sebagai cara yang lemah untuk mencegah tindak pidana. Apalagi dalam sistem hukum di Indonesia yang masih cenderung "tumpul ke atas dan tajam ke bawah" sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, dengan semakin banyaknya tindak pidana kejahatan oleh anak-anak di bawah umur seperti tampak dalam kasus-kasus "Klithih" di Jogja, misalnya, ada baiknya para penegak hukum mempertimbangkan kebijakan Keadilan Restoratif ini sebagai alternatif yang lebih baik di masa depan. Pelaksanaannya memang masih sulit. Tetapi yang sulit itu bukan berarti mustahil.
[selengkapnya]
"Menyoal Prioritas Anggaran Pemerintah"
30 Agustus 2025
Kendatipun pidato Presiden pada pengantar Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2026 penuh dengan nuansa optimistis, saya melihat begitu banyak prioritas yang terlalu jauh dari kebutuhan pendanaan program untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa saat ini. Artikel berikut ini saya kirim ke redaksi harian Kompas, tapi tampaknya ditolak karena tidak ada tempat. Kemungkinan besar karena sudah terlalu banyak yang menulis topik serupa. Tetapi juga bisa jadi karena terlalu banyak angka dan dan statistika yang saya sebut di sini. Anggaran untuk MBG yang direncanakan menjadi 5 (lima) kali lipat dari anggaran tahun ini, misalnya, jelas harus dikritisi dan diberi banyak catatan. Fakta di lapangan jelas menunjukkan bahwa alokasi dana MBG masih jauh dari tujuan yang dimaksud dan justru menimbulkan banyak persoalan baru dalam implementasinya. Demikian pula pos-pos anggaran yang diperuntukkan bagi banyak proyek yang didanai dari BPI Danantara masih perlu diragukan efektivitasnya.
[selengkapnya]
"Proliferasi Kabinet Prabowo", Koran Tempo, 31 Oktober 2024
02 November 2024
Sudah banyak para pakar menulis tentang Kabinet Merah Putih yang disusun oleh Presiden Prabowo Subianto, namun saya sekadar ingin menambahkan analisis yang sedikit adil dan objektif terkait kemungkinan inefisiensi yang ditimbulkan oleh profil kabinet yang sangat gemuk ini. Kabinet dibentuk dengan total sebanyak 53 Kementerian dan Lembaga dan sekian banyak Wakil Menteri dan Staff Khusus yang totalnya mencapai 122 personil. Selain karena persoalan kompetensi yang menjadi isu pokok dalam pengisian personil kabinet, masalah inefisiensi adalah yang paling nyata akan dihadapi dalam beberapa bulan terbentuknya pemerintahan baru ini. Tentu saja harapan kita adalah bahwa inefisiensi itu segera bisa diatasi karena tantangan bagi bangsa Indonesia untuk lima tahun mendatang sungguh sangat berat.
[selengkapnya]
"Kebutuhan Transformasi Digital di Sektor Publik", Bab dalam buku "Ilmu Sosial dan Politik Masa Depan: Menjawab Megashift?", UGM Press, 2023
08 November 2023
Transformasi tatakelola digital mestinya bukan hanya mempertimbangkan penggunaan TIK, pengolahan data yang lebih cepat, serta tujuan-tujuan efisiensi ekonomis lainnya. Semua upaya perbaikan mestinya diarahkan kepada tujuan-tujuan yang lebih mendasar seperti tatakelola yang terbuka, layanan publik yang lebih partisipatif, serta penciptan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Sebagai contoh, analisis big data untuk mengatasi kemiskinan dan tengkes (stunting) di berbagai daerah akan lebih mudah dilakukan dengan bantuan teknologi digital terkini. Namun demikian, pemakaian data itu untuk melaksanakan program-program yang tepat bagi pemberantasan kemiskinan di sebuah kabupaten/kota jauh lebih penting sehingga transformasi digital benar-benar memberi makna dan manfaat luas bagi masyarakat.
Kasus-kasus dari daerah perkotaan (DKI Jakarta, Surabaya) yang diuraikan dalam Bab ini menunjukkan bahwa ketika layanan publik di perkotaan sudah dapat diselenggarakan secara efisien dengan menggunakan TIK, daya dorong transformasi digital lebih lanjut hendaknya diarahkan pada upaya untuk mendekatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis swasta, serta komunitas warga. Untuk wilayah IKN baru di Kalimantan Timur, kasus di Kabupaten Kukar dan Kutai Barat menunjukkan pentingnya infrastruktur telekomunikasi yang merupakan pendukung konektivitas antar sektor dan kerjasama yang produktif, serta urgensi pengembangan sumberdaya manusia yang harus siap bersaing dengan para pendatang di IKN sebagai pusat pertumbuhan baru. Sementara itu, contoh-contoh kasus di wilayah kepulauan (Kota Ternate dan Kabupaten Halsel di provinsi Maluku Utara) menunjukkan bahwa selain keharusan untuk terus meningkatkan keandalan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan program-program kota cerdas dengan kondisi nyata potensi ekonomi yang terdapat di daerah. Dari keenam dimensi kota cerdas, daerah dapat menentukan program-program berjangka pendek yang mendesak dan segera dilaksanakan supaya bisa menjadi pengungkit bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata.
[selengkapnya]
"Peran Negara dalam Perlindungan Data Pribadi", Tempo, 16 Oktober 2022
13 November 2022
Setelah bertahun-tahun diterpa banyak keluhan dan protes mengenai kebocoran data pribadi di berbagai institusi, pemerintah bersama DPR akhirnya meratifikasi UU No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Harapan besar terletak pada pelaksanaan undang-undang ini agar bisa menunjukkan peran negara yang jelas dan efektif dalam mencegah penyalahgunaan data digital atau peretasan terhadap lembaga-lembaga penting yang menyimpan data dan informasi pribadi. Namun masih ada dua agenda penting yang harus dituntaskan untuk melaksanakan undang-undang ini: 1) Kepastian bahwa lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi benar-benar independen dan efektif dalam melaksanakan tugasnya, 2) Peningkatan literasi digital, yaitu kesadaran masyarakat tentang potensi penyalahgunaan jika orang memasok dan menyimpan data secara serampangan.
[selengkapnya]
"Konflik Kepentingan", Kedaulatan Rakyat, 7 Mei 2022
19 Mei 2022
Di belakang berbagai sengkarut yang mengakibatkan melambungnya harga minyak goreng (migor) di Indonesia, ternyata ada begitu banyak persoalan yang harus diatasi oleh para perumus kebijakan. Namun persoalan yang paling mendasar dan mendesak untuk diatasi justru berasal dari kalangan perumus kebijakan sendiri. Indonesia yang merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia harus menghadapi kenyataan bahwa sejak akhir tahun 2021 warganya sangat sulit mendapatkan migor dan harganya terus mengalami fluktuasi. Melihat seluk-beluk masalah peredaran migor, Presiden tampaknya harus turun-tangan untuk mengatasi kepentingan para pengusaha besar yang berkelindan dengan kepentingan politisi di tingkat nasional. Saat ini masyarakat benar-benar menunggu pemecahan masalah yang tuntas, tegas dan tidak bersifat parsial.
[selengkapnya]
Administrasi Publik di Era Digital, Pidato Dies Natalis MAP Fisipol UGM Ke-28
29 September 2021
Mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam acara Dies Natalis Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM yang ke-28, saya mencoba menyampaikan hal-hal yang harus dipahami oleh para mahasiswa, birokrat dan pakar di bidang administrasi publik di Indonesia. Tidak mudah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat di era disruptif yang menuntut profesionalisme, penguasaan dan pemanfaatan TIK serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap tuntutan publik yang jauh lebih kompleks. Tantangan sistem administrasi publik digital sudah di depan mata. Karena itu pendekatan baru dan re-orientasi ilmu harus juga bergerak ke arah sistem yang memungkinkan semua sumberdaya manusia di sektor publik dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terkini.
[selengkapnya]
Kebijakan Publik: Lingkup dan Tantangan di Indonesia, Sespimti Polri
15 Juni 2021
Atas undangan Irjenpol Rokhmad Sunanto, Lemdiklat Polri, saya mendapat kesempatan langka untuk memberi ceramah di Sespimti, program yang dimaksudkan untuk menggodog perwira menengah untuk menjadi perwira tinggi di jajaran Polri. Sejak reformasi, terdapat penegasan bahwa Polri harus terfokus tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, terpisah dari ABRI. Oleh sebab itu, penguasaan mengenai masalah-masalah kebijakan publik beserta implikasi dan tantangan di masa mendatang sangat penting untuk dipahami diantara para calon perwira tinggi itu. Maka saya mencoba untuk membahas kebijakan publik dari banyak perspektif, mulai dari definisi dan lingkupnya hingga berbagai kasus yang membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum di Polri.
[selengkapnya]
How Governments Are Adapting to the New Era of Uncertainties, Seminar Internasional, IAPA-DMKP
10 Maret 2021
Sebuah webinar internasional tentang bagaimana cara pemerintah beradaptasi dengan masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan digelar oleh IAPA (Indonesian Association for Public Administration) bekerjasama dengan Departemen MKP, Fisipol UGM. Saya mencoba untuk mengingatkan salah satu hal yang menjadi titik lemah dari penanganan pandemi di Indonesia selama hampir setahun ini, yaitu bahwa banyak kebijakan yang kurang didasarkan pada bukti faktual (evidence). Kelemahan ini mengakibatkan banyak perumus kebijakan pemerintah seperti kehilangan orientasi dan kurang antisipatif di dalam menangani pandemi, baik dari segi pengendalian penularan maupun dari segi upaya pemulihan ekonomi pada umumnya.
[selengkapnya]
.jpg)
