Terpilihnya Trump sebagai presiden AS, bersama keluarnya Inggris dari Masyarakat Eropa, melengkapi kekhawatiran tentang dunia yang tidak ramah dengan kaum Muslim. Tetapi mengapa kaum Muslim di Indonesia justru memperlihatkan tanda-tanda meluasnya intoleransi?
Agustus 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
 

Arsip Artikel



Etika Islam dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kuliah Yudisium Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
06 Agustus 2017
Mendapat undangan untuk memberikan kuliah umum dalam kesempatan Yudisium para mahasiswa S2 di UMY, sebelumnya saya kurang yakin mau bicara apa. Tetapi saya ingin membahas sebuah tema yang merupakan persoalan sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, yaitu penerapan etika di dalam praktik pelayanan publik. Sebagai landasan etika Islam, sebenarnya sudah begitu banyak ayat di dalam Al Quran yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanah, kejujuran, integritas, dan imparsialitas dalam pelayanan umum. Tetapi bagaimana mengaktualisasikan dan mewujudkan nilai-nilai etika Islam tersebut di dalam praktik pelayanan umum adalah tantangan besar bagi para eksekutif muda Islam saat ini. Dengan memberikan banyak contoh-contoh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, saya mengupas aspek-aspek teknis yang langsung terkait dengan filosofi etika Islam. Di luar dugaan, cukup banyak para calon wisudawan S2 itu yang tertarik dan mengajukan banyak pertanyaan penting. Mudah-mudahan semua yang dibahas ini bukan sekadar wacana, tetapi memang benar-benar dilaksanakan ketika mereka kembali ke dunia kerja. [selengkapnya]
 
Refleksi Kebijakan AKIP dan Percepatan Reformasi Birokrasi, Reformist Leader Academy (RLA) Training, LAN Samarinda, 8 Juni 2017
09 Juni 2017
LAN Samarinda mengundang saya untuk ceramah tentang AKIP dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. RLA adalah pelatihan dengan perubahan skema yang penting karena melibatkan para pejabat pemerintah tingkat menengah yang diharapkan dapat menjadi motor Reformasi Birokrasi. Saya melihat bahwa AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) telah gagal menjadi sistem evaluasi yang bisa mencegah penyimpangan, pemborosan dan korupsi di Indonesia. Diperlukan komitmen yang kuat untuk mengubah sistem dan substansi pelaporan akuntabilitas kinerja serta menguatkan relevansinya bagi reformasi birokrasi. Sementara itu, pola implementasi reformasi birokrasi hendaknya diubah dari yang sifatnya formalistik selama ini menjadi sistem yang lebih realistis, terukur dan berkelanjutan, dengan memperkuat relevansinya terhadap masalah riil bangsa, yaitu: peningkatan daya saing bangsa. Banyak peserta yang tidak sependapat dengan yang saya jelaskan. Saya paham bahwa memang banyak resistensi untuk berubah dalam rangka reformasi. Tetapi perubahan pola pikir itulah yang diperlukan kalau benar-benar menginginkan agar reformasi birokrasi bisa berhasil di Indonesia. [selengkapnya]
 
"Auditor Hitam", Kedaulatan Rakyat, 2 Juni 2017
06 Juni 2017
Pasti banyak orang yang geregetan dan gusar dengan terungkapnya kasus suap yang melibatkan seorang auditor dan sekaligus pejabat Eselon I di BPK dengan pejabat di Kemendesa pada pekan lalu. Karena ini adalah kasus tangkap-tangan oleh KPK, mestinya tidak ada kemungkinan lagi bagi pelaku untuk berkelit. Namun dalam analisis yang saya buat untuk harian KR kali ini, saya sengaja tidak membahas masalah penyalahgunaan kewenangan sekadar dari sisi moral atau etika. Untuk kasus suap yang diterima oleh seorang auditor ini, saya melihat masalahnya justru dari segi visi dan misi seorang auditor, penilaian kinerja yang berlaku bagi mereka serta sistem manajemen dan akuntabilitas yang merupakan masalah akut di tanahair. Dugaan banyak orang bahwa opini atau status LHP di banyak lembaga pemerintah ternyata hasil transaksi korupsi ternyata telah terbukti. Sekarang adalah saatnya untuk bergerak nyata melakukan reformasi bagi sistem kinerja auditor. Kapan lagi? [selengkapnya]
 
BLUD Puskesmas, Bintek Kabupaten Grobogan, Hotel Inna Garuda Jogja
21 Februari 2017
Dalam wacana internasional, kelembagaan BLUD (Badan Umum Layanan Daerah) mengikuti konsep SARA (Semi Autonomous Revenue Agencies), sebuah entitas organisasi publik yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan layanan publik tetapi diperbolehkan secara otonom membebankan biaya layanan kepada pengguna jasa. Konsep ini masih terus berkembang dan mencari format yang tepat dalam pelaksanaan di Indonesia. Apakah BLUD bisa menjadi terobosan bagi efektivitas dan efisiensi layanan publik dalam sektor yang sangat penting seperti kesehatan dan pendidikan? Inilah yang perlu dijawab dengan jelas dan sekaligus merupakan topik utama dalam pelatihan yang melibatkan para direktur Puskesmas dari Kabupaten Grobogan. Di tengah upaya untuk memahami secara mendalam ketentuan teknis di bidang keuangan yang menyangkut Puskesmas sebagai BLUD, saya sengaja mengambil tema manajemen layanan secara profesional karena justru inilah yang masih merupakan titik lemah dalam layanan kesehatan di kebanyakan Puskesmas. [selengkapnya]
 
Manajemen Aset Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Pusat Analisis Kebijakan (PAK), Bappenas
14 Februari 2017
Mengapa begitu banyak proyek pemerintah yang mangkrak (idle)? Apa kerugian yang diakibatkan oleh mangkraknya proyek tersebut? Apa saja skema kerjasama pemerintah-swasta yang dapat digunakan supaya kemanfaatan aset publik dapat dioptimalkan bagi warga? Ini adalah sebagian dari pertanyaan yang hendak dijawab dalam seminar Quick Response Analysis, kerjasama antara KSI (Knowledge Sector Initiative) dan PAK-Bappenas di Jakarta, melibatkan para pejabat di Bappenas, widyaiswara, staff ahli dan para pelaksana di daerah. Meskipun materi yang diminta dari saya adalah konsep-konsep tentang manajemen aset dan skema kemitraan yang sudah banyak dilaksanakan di negara-negara maju, saya berusaha tetap berbicara mengenai kasus-kasus di berbagai daerah dan pengalaman empiris kemitraan pemerintah-swasta dalam memanfaatkan aset pemerintah. Belum banyak Kepala Daerah yang secara kreatif dan serius menginisiasi skema kemitraan pemerintah-swasta. Tetapi kalau provinsi, kabupaten dan kota ingin mandiri dan tidak tergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat, skema-skema kemitraan itulah yang harus dilakukan dengan lebih berani, cerdas, dan sekaligus profesional. [selengkapnya]
 
Kethoprak Humor: Joko Umbaran Winisudha, Acara Puncak Dies-61 Fisipol UGM, 16 Desember 2016
23 Desember 2016
Temu Alumni dalam acara puncak Dies-61 Fisipol UGM pada hari Jumat malam, tgl 16 Desember 2016 menjadi acara yang sangat menarik dan berkesan karena pergelaran Kethoprak Humor yang saya rancang bersama teman-teman dosen dan karyawan di Fisipol UGM. Kethoprak humor dengan lakon Joko Umbaran Winisudha yang digelar di Selasar Barat Fisipol ini menandai upaya eksperimen untuk membuat acara budaya berbasis lokal yang gayeng, penuh tawa dan sangat berkesan, bukan saja bagi pemain tetapi juga bagi para penonton yang memadati Selasar Barat sejak pukul 19.30 sampai 23.00 malam. Setidaknya, dari berbagai komentar yang masuk di beberapa grup dosen dan karyawan, acara itu sungguh berkesan bagi mereka karena untuk pertama kalinya bisa melibatkan kalangan dosen, karyawan, alumni dan mahasiswa. Saya sendiri juga sangat menikmati proyek non-akademis ini karena bisa menjadi selingan diantara banyak kegiatan akademik di kantor. Rekaman Kethoprak Humor ini dapat dilihat di: https://www.youtube.com/watch?v=UBZo1YQjrhQ [selengkapnya]
 
"Pungli, Beban Setengah Abad"
08 November 2016
Artikel tentang Pungli (Pungutan Liar) ini saya kirim ke media di ibukota. Tetapi karena mungkin kurang tajam dan tidak mengungkap hal baru, oleh redaksinya ditolak. Tidak masalah bagi saya karena redaksi harian mana pun tentu punya pertimbangan sendiri untuk memuat artikel opini. Namun karena isunya yang saya pikir tetap relevan, saya ingin membaginya di laman web pribadi ini. Pemerintah Jokowi yang sedang getol melakukan pemberantasan pungli perlu benar-benar menyadari bahwa ini adalah persoalan birokrasi pemerintah yang sudah berjalan sekian lama. Hampir setengah abad bangsa Indonesia memerangi penyakit birokrasi bernama pungli, tetapi sejauh ini hasilnya belum tampak secara signifikan. Oleh sebab itu, pendekatan yang benar-benar radikal perlu diambil untuk memberantas pungli secara tuntas. Ini memerlukan kerjasama pemerintah dan swasta. Dan yang paling mendasar adalah penyadaran kolektif tentang daya-saing Indonesia yang tidak beranjak meningkat karena adanya penyakit pungli dalam setiap satuan birokrasi publik. [selengkapnya]
 
Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Hotel Panorama, Lembang, 21 September 2016
23 September 2016
Di Lembang, saya diminta oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membahas topik manajemen publik yang sangat menantang, yaitu tentang peralihan kebijakan dari Sistem Akuntansi Berbasis Kas ke Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Bersama dua orang kolega akuntan dari Jurusan Akuntansi FEB UGM dan dari BPKP saya mencoba menjelaskan bahwa muara dari peralihan sistem akuntansi pemerintahan itu sebenarnya adalah integritas dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah agar akuntabilitasnya kepada publik tetap dapat terjamin. Garis kebijakan yang menetapkan peralihan ke sistem berbasis akrual sudah cukup lama dibuat, yaitu PP No.71 tahun 2010. Tetapi pelaksanaannya di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tampaknya belum berjalan dengan memuaskan. Sistem akuntansi berbasis akrual memang membutuhkan kecermatan, profesionalisme dan integritas otoritas keuangan yang sangat tinggi. Sangat ironis bahwa ketika banyak laporan keuangan pemerintah di sebuah daerah dinyatakan bersih tetapi ternyata kemudian Gubernur, Bupati atau Walikota di daerah tersebut ditangkap oleh KPK karena penyalahgunaan keuangan. Inilah saatnya mendekatkan antara hal-hal yang prosedural dengan substansi integritas aparat pemerintah. [selengkapnya]
 
Krisis Belanja Modal, Kedaulatan Rakyat, 8 Agustus 2016
08 Agustus 2016
Sejak tahun 2008, pendapatan pemerintah dari pajak selalu meleset dari target yang ditetapkan oleh APBN. Sementara itu, tantangan pembiayaan pembangunan Indonesia semakin berat karena kondisi global yang sangat tidak menguntungkan. Inilah kenyataan pahit yang antara lain mendorong Sri Mulyani, Menkeu yang baru saja bergabung dalam kabinet Jokowi-JK, untuk menggariskan kebijakan fiskal yang konservatif: pemotongan belanja dan penghematan menyeluruh. Tetapi, dalam analisis pendek ini saya ingin menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah penghematan ini kalau tidak disertai dengan implementasi yang konsisten dan didukung oleh seluruh jajaran birokrasi pemerintah justru akan mengakibatkan krisis belanja modal. Yang saya maksud adalah bahwa kebijakan ini bukan mengurangi belanja rutin birokrasi dan belanja transaksional politik yang tidak perlu, tetapi justru menggerus belanja modal yang sejalan dengan prioritas pemerintah sesuai janji di dalam Nawa Cita. Betapapun, di dalam praktik logika eksekutif puncak tidak senantiasa sejalan dengan logika alokasi anggaran yang sesungguhnya di dalam birokrasi pemerintah. Saya tentu tidak menginginkan kekhawatiran ini terjadi. Namun pemerintah sebaiknya mengantisipasi berbagai kemungkinan ini secara taktis. [selengkapnya]
 
Formasi Ketiga Kabinet Kerja Jokowi
28 Juli 2016
Seperti biasanya ketika terjadi perombakan kabinet, ada banyak analisis yang ditulis oleh para pakar ilmu sosial. Demikian pula, saya mencoba menulis sedikit tentang terbentuknya formasi kabinet dari reshuffle kabinet yang dilakukan kedua kalinya oleh pemerintah Jokowi-JK. Setelah saya kirim ke redaksi surat-kabar, ternyata sudah keduluan artikel serupa yang ditulis seorang kolega. Tetapi bagaimanapun saya ingin membagi gagasan tersebut dalam website pribadi ini. Seperti sudah dapat diduga sebelumnya, reshuffle memang lebih banyak didorong oleh kepentingan diantara elit politik ketimbang kebutuhan riil untuk meningkatkan kinerja kabinet. Sembilan nama baru yang masuk kabinet dan pos-pos kementerian yang diisi atau pergeseran tokoh di dalam kabinet tetap menimbulkan tanda-tanya dari berbagai pihak. Namun sebagian besar analis tampaknya sepakat pada dua hal. Pertama, bahwa reshuffle cenderung hanya merupakan pergeseran konfigurasi tokoh diantara para elit politik. Kedua, bahwa Jokowi saat ini memiliki posisi yang lebih kuat jika dibanding pada saat membentuk Kabinet Kerja atau melakukan reshuffle yang pertama. Kita berharap bahwa dalam waktu 3 tahun ini para menteri bukan hanya mengedepankan kepentingan politik mereka, tetapi juga mengutamakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [selengkapnya]



 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.