Apa pentingnya Etika? Selain membahas silabus, kuliah pengantar ini membahas tentang pengertian dan konsep-konsep dasar tentang etika, moralitas, dan kaidah-kaidah normatif dalam kegiatan administrasi publik.

Etika dan Hukum Administrasi Negara. Bahan tambahan mengenai keterkaitan antara konsep etika dan hukum administrasi negara.

HAM, Kekuasaan, dan Demokrasi. Membahas tentang konsep dasar Hak Azasi Manusia (HAM), legitimasi kekuasaan, dan keterkaitannya dengan konsep demokrasi.

Konsekuensi Moral Kebijakan Publik. Pada intinya, setiap pegawai atau pejabat yang bekerja dalam organisasi publik adalah perumus kebijakan publik. Sebagai sesuatu yang akan berpengaruh terhadap nasib dan kesejahteraan orang banyak, perumus kebijakan publik tentu memiliki tanggungjawab moral yang cukup berat.

Pertanggungjawaban dalam Birokrasi Publik. Untuk memahami kewajiban moral dalam tugas-tugas administrasi publik, para pejabat hendaknya terlebih dahulu memahami sistem pertanggungjawaban yang berlaku dalam organisasi publik. Empat konsep pertanggungjawaban (birokratis, profesional, legal, politis) adalah yang mendasari tugas atau misi pokok sebagai pejabat publik.

Akuntabilitas dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah. Kuliah ini membahas secara lebih teknis bagaimana akuntabilitas atau tanggungjawab para pegawai pemerintah. Logika etis yang digunakan ialah bahwa semakin tinggi akuntabilitas seorang pegawai maka akan semakin baik kinerjanya dalam tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan umum.

Hubungan Elit-Rakyat, Kaidah Transparansi. Kegiatan pelayanan umum akan dapat ditingkatkan kualitasnya apabila hubungan elit-rakyat atau pejabat-khalayak berlangsung secara sehat. Salah satu norma etis yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah menyangkut transparansi. Apabila transparansi mengenai apa saja yang dilakukan oleh elit pejabat dapat dijamin, maka setidaknya persepsi antara apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah akan menjadi lebih baik.

Moralisme legal. Mengapa terdapat kecenderungan orang untuk menabrak kaidah hukum? Atau sebaliknya, mengapa banyak norma hukum yang tidak dapat diterapkan dan tidak membuat semua orang memenuhi kewajibannya secara sukarela? Banyak persoalan dalam sistem administrasi-pemerintahan yang terjadi karena orang tidak melihat pentingnya norma etika dan keterkaitannya dengan norma hukum. Inilah argumentasi pokok dari apa yang disebut sebagai “moralisme legal”. Seseorang sebenarnya secara naluriah akan menaati norma hukum apabila di dalam dirinya tertanam nilai-nilai moral yang kuat.

Pertimbangan Moral. Kuliah ini merupakan rangkuman (rap up) dari kuliah-kuliah sebelumnya agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk ujian sisipan. Pertimbangan moral merupakan salah satu dorongan penting bagi setiap pejabat untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggungjawab. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa hanya melalui penyadaran moral secara berulang-ulang dan sistematis dapat dipastikan bahwa semua aparat atau pejabat publik akan mengindahkan dan melaksanakan nilai-nilai etika.

"/>
Panitia Angket DPR masih menyandera KPK dengan perpanjangan masa tugasnya. Apakah para wakil rakyat itu sudah mati-rasa dengan suasana batin rakyat di negeri ini ya?
November 2017
Hari ini
Mg Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
 

Detail Artikel
Ethics for Public Officials
25 Maret 2007

Apa pentingnya Etika? Selain membahas silabus, kuliah pengantar ini membahas tentang pengertian dan konsep-konsep dasar tentang etika, moralitas, dan kaidah-kaidah normatif dalam kegiatan administrasi publik.

Etika dan Hukum Administrasi Negara. Bahan tambahan mengenai keterkaitan antara konsep etika dan hukum administrasi negara.

HAM, Kekuasaan, dan Demokrasi. Membahas tentang konsep dasar Hak Azasi Manusia (HAM), legitimasi kekuasaan, dan keterkaitannya dengan konsep demokrasi.

Konsekuensi Moral Kebijakan Publik. Pada intinya, setiap pegawai atau pejabat yang bekerja dalam organisasi publik adalah perumus kebijakan publik. Sebagai sesuatu yang akan berpengaruh terhadap nasib dan kesejahteraan orang banyak, perumus kebijakan publik tentu memiliki tanggungjawab moral yang cukup berat.

Pertanggungjawaban dalam Birokrasi Publik. Untuk memahami kewajiban moral dalam tugas-tugas administrasi publik, para pejabat hendaknya terlebih dahulu memahami sistem pertanggungjawaban yang berlaku dalam organisasi publik. Empat konsep pertanggungjawaban (birokratis, profesional, legal, politis) adalah yang mendasari tugas atau misi pokok sebagai pejabat publik.

Akuntabilitas dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah. Kuliah ini membahas secara lebih teknis bagaimana akuntabilitas atau tanggungjawab para pegawai pemerintah. Logika etis yang digunakan ialah bahwa semakin tinggi akuntabilitas seorang pegawai maka akan semakin baik kinerjanya dalam tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan umum.

Hubungan Elit-Rakyat, Kaidah Transparansi. Kegiatan pelayanan umum akan dapat ditingkatkan kualitasnya apabila hubungan elit-rakyat atau pejabat-khalayak berlangsung secara sehat. Salah satu norma etis yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah menyangkut transparansi. Apabila transparansi mengenai apa saja yang dilakukan oleh elit pejabat dapat dijamin, maka setidaknya persepsi antara apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah akan menjadi lebih baik.

Moralisme legal. Mengapa terdapat kecenderungan orang untuk menabrak kaidah hukum? Atau sebaliknya, mengapa banyak norma hukum yang tidak dapat diterapkan dan tidak membuat semua orang memenuhi kewajibannya secara sukarela? Banyak persoalan dalam sistem administrasi-pemerintahan yang terjadi karena orang tidak melihat pentingnya norma etika dan keterkaitannya dengan norma hukum. Inilah argumentasi pokok dari apa yang disebut sebagai “moralisme legal”. Seseorang sebenarnya secara naluriah akan menaati norma hukum apabila di dalam dirinya tertanam nilai-nilai moral yang kuat.

Pertimbangan Moral. Kuliah ini merupakan rangkuman (rap up) dari kuliah-kuliah sebelumnya agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk ujian sisipan. Pertimbangan moral merupakan salah satu dorongan penting bagi setiap pejabat untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggungjawab. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa hanya melalui penyadaran moral secara berulang-ulang dan sistematis dapat dipastikan bahwa semua aparat atau pejabat publik akan mengindahkan dan melaksanakan nilai-nilai etika.

 
 
 
   Copyright © 2016 Wahyudi Kumorotomo. All rights reserved.