|
|
| Silabus Politik Keuangan Daerah, Program S2-PLOD, Fisipol UGM |
| 15 Februari 2019 |
| Silabus
[selengkapnya] |
| |
| "Biaya Politik dan Mafia Anggaran", Majalah Tempo, 19 November 2018 |
| 25 November 2018 |
| Selalu terulangnya kasus-kasus mafia anggaran yang terungkap melalui OTT oleh KPK semestinya membuat bangsa Indonesia prihatin. Begitu banyak para pejabat yang tertangkap basah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, menerima suap, dan terlibat dalam manipulasi uang negara. Tetapi sekian kali KPK melakukan penangkapan, sekian kali pula para koruptor itu terus melakukan tindakan yang tidak terpuji ini. Saya mencoba melihat kaitan antara fenomena memprihatinkan ini dengan besarnya biaya politik di Indonesia. Jika kita tidak berhasil melakukan perubahan terkait dengan sistem politik dan sistem representasi di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif maupun judikatif kita, kita tidak akan bergerak ke mana-mana. Semoga kesimpulan saya ini salah.
[selengkapnya] |
| |
| Silabus Audit Internal Sektor Publik |
| 24 September 2018 |
| Pada semester gasal tahun 2018/2019 terdapat mata-kuliah baru di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik yang harus saya ampu secara tim. Saya sebenarnya tidak termasuk menguasai setiap detil dari proses audit internal di dalam organisasi-organisasi publik. Namun karena proses belajar memang tidak boleh berhenti dan ini merupakan tuntutan dari sistem akuntabilitas dalam organisasi publik modern, saya mencoba menyusun silabus mata-kuliah ini bersama seorang mahasiswa S3 MAP Fisipol UGM yang kebetulan seorang akuntan, bekerja sebagai auditor, dan menguasai mekanisme pemeriksaan internal dalam organisasi publik.
[selengkapnya] |
| |
| Korupsi dan Budaya "Wani Pira", Majalah Tempo, 6 Agustus 2018 |
| 05 September 2018 |
| Ketika dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji, saya mendapatkan kabar gembira bahwa artikel yang saya tulis untuk majalah Tempo diterbitkan oleh redaksinya. Topik korupsi dan budaya suap-menyuap sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Tetapi saya melihat bahwa persoalannya sudah sedemikian gawat, sehingga kalau tidak kita sadari persoalannya akan semakin menjerumuskan nasib bangsa Indonesia. Budaya "Wani Pira" adalah masalah besar yang bukan hanya menjangkiti para elit politik belakangan ini, tetapi juga masyarakat awam di tingkat akar-rumput. Apakah dengan begitu kita boleh menyerah begitu saja? Tentu saja saya ingin menawarkan alternatif dengan jawaban "Tidak". Namun kalau untuk masalah bangsa yang satu ini, tidak mungkin kita sekadar hanya membuat wacana saja.
[selengkapnya] |
| |
| "Politik Angkutan Daring" |
| 03 Mei 2018 |
| Artikel saya yang berjudul Politik Angkutan Daring ini sudah saya coba kirim ke beberapa media massa, tapi tidak ada yang menyambut untuk memuatnya. Tetapi mengingat begitu pentingnya isu kebijakan yang saya coba analisis, saya sekadar ingin berbagi kepada khalayak bagaimana seharusnya pemerintah menangani masalah ini. Isu bisnis daring (online) menunjukkan pentingnya perumus kebijakan publik untuk membuka perspektif yang lebih luas dengan tantangan penggunaan TIK yang lebih beragam di masa mendatang. Persinggungan antara kepentingan publik dan kepentingan privat juga semakin banyak. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam, komitmen untuk berubah dan kebijakan yang cepat dan terukur untuk memecahkan berbagai masalah yang timbul karenanya.
[selengkapnya] |
| |
| Garis Kebijakan Fiskal di Indonesia, th 2018 |
| 20 April 2018 |
| Sebagai kuliah tambahan untuk Penganggaran Publik, saya meminta dosen S1 dan S2 untuk mengikuti seminar yang diselenggarakan Fisipol, menghadirkan Bhayu Purnomo dari Badan Analis Fiskal Kemenkeu. Anggaran adalah hasil dari kebijakan tahunan yang mencerminkan garis kebijakan fiskal nasional. Di tengah upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan menggenjot belanja bagi infrastruktur, pemerintah harus membangun fundamental bagi sumber-sumber pendapatan negara yang berkelanjutan. Memang tidak mudah membenahi kebijakan fiskal di masa-masa ekonomi global yang kurang ramah. Tetapi itu harus dilakukan untuk menciptakan sistem penganggaran nasional yang kokoh dan berkelanjutan. File yang saya unggah di sini adalah paparan Bhayu Purnomo.
[selengkapnya] |
| |
| Anggaran Populis, Kedaulatan Rakyat, 4 Januari 2018 |
| 05 Januari 2018 |
| Demokrasi akan bekerja dengan baik apabila rakyat dapat mengontrol kebijakan publik secara rasional. Kecuali itu hasil dari demokrasi juga hanya akan dapat diperoleh secara optimal jika rakyat sudah melek politik dan paham tentang apa yang benar-benar dibutuhkannya. Syarat-syarat mendasar inilah yang masih sulit terpenuhi di Indonesia. Secara normatif demokrasi memang sudah berjalan di Indonesia dengan terlembaganya Pemilu dan Pilkada secara baik dan pelaksanaannya sejauh ini relatif berjalan aman, jujur dan adil. Tetapi, rakyat tetap belum dapat mengontrol kebijakan publik secara efektif dan hasil dari kebijakan publik belum benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat secara merata. Salah satu penyebabnya adalah bahwa rakyat belum dapat menilai kinerja politisi dan pejabat secara objektif dan rasional. Dalam tahun politik menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, penting sekali untuk mengingatkan bahwa rakyat jangan sampai silau dengan kebijakan publik maupun alokasi anggaran yang sifatnya populis. Lebih spesifik lagi, kecenderungan munculnya alokasi anggaran populis dalam dua tahun ini akan semakin banyak. Saya berharap sekarang rakyat lebih dewasa dan lebih cerdas dalam menilai alokasi anggaran dari pemerintah. Semoga.
[selengkapnya] |
| |
| Membumikan Reformasi Birokrasi, Jawa Pos, 14 Desember 2017 |
| 14 Desember 2017 |
| Istilah reformasi birokrasi sudah begitu banyak dibahas dan diperdebatkan dalam wacana tentang upaya penciptaan tata-pemerintahan yang bersih, efisien dan sekaligus responsif dan bertanggungjawab. Namun begitu banyaknya wacana tersebut sejak lebih dari satu dasawarsa, dan berlalu begitu saja seolah-olah tanpa makna bagi kemajuan bangsa Indonesia. Melalui tulisan ini, saya mengajak kepada para perumus kebijakan dan pejabat pemerintah di semua jenjang untuk memberi makna yang lebih jelas dan lugas sehingga reformasi birokrasi dapat diukur pencapaiannya dan dievaluasi secara berkelanjutan. Bagaimana peran reformasi birokrasi terhadap upaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha? Inilah salah satu pertanyaan penting yang harus dijawab ketika orang melaksanakan reformasi, tidak perduli format strategi dan rencana umumnya seperti apa. Saya ingin menunjukkan bahwa dari pengalaman di banyak negara, reformasi birokrasi hanya bisa berjalan secara efektif jika disertai dengan ukuran kinerja, capaian, relevansi dan seluruh indikator lain yang lebih jelas dan mudah diukur. Mudah-mudahan ini disadari dan dilaksanakan oleh semua pejabat, pelaksana, dan para birokrat di seluruh tanah-air.
[selengkapnya] |
| |
| Kelembagaan Perangkat Daerah, Catatan Kritis Penataan SOTK Berdasarkan PP 18/2016 di Kabupaten Kulonprogo |
| 18 Oktober 2017 |
| Sejak reformasi sistem politik yang mengarah kepada demokrasi dan desentralisasi, telah sekian kali pemerintah pusat merumuskan pedoman mengenai SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apakah pedoman-pedoman yang diratifikasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah itu benar-benar membantu daerah dalam menata kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik? Pertanyaan ini masih seringkali dilontarkan dengan skeptis diantara para perumus kebijakan di daerah. Undangan dari Bagian Organisasi dan Tata-laksana Pemkab Kulonprogo untuk lokakarya mengenai kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No.18/2016 barangkali belum bisa menjawab pertanyaan mendasar ini. Tetapi saya melihat tetap perlunya mengevaluasi secara kritis berbagai pedoman penataan kelembagaan dari pemerintah pusat yang biasanya digunakan oleh Kemdagri untuk menilai manajemen pemerintahan di daerah. Hasil skoring dari perangkat daerah di Kulonprogo menunjukkan bahwa penataan kelembagaan itu justru mengakibatkan bertambahnya jabatan-jabatan struktural dan penggemukan organisasi. Pada saat yang sama, tidak semua jabatan bisa diisi dengan oirang yang memiliki kualifikasi memadai karena beberapa tahun terakhir ini Pemkab mengalami moratorium rekrutmen pegawai. Jadi, bagaimana Pemkab harus memadukan kebutuhan rightsizing dengan pedoman penataan lembaga ini?
[selengkapnya] |
| |
| Pendidikan Tinggi dalam Persaingan Global, Kuliah Manajemen dan Kepemimpinan PT |
| 27 September 2017 |
| Dalam kuliah ke-4 bagi Teori Manajemen dan Kepemimpinan bagi para mahasiswa MMPT (Magister Manajemen Pendidikan Tinggi) ini saya menguraikan konstelasi persaingan global yang harus dihadapi oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia. Tuntutan kompetensi bagi para dosen sangat tinggi, menyangkut pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau Tri-Dharma perguruan tinggi. Tetapi karena masih rendahnya kompetensi para dosen dan terbatasnya sistem insentif yang tersedia untuk bisa mengajar, meneliti dan sekaligus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kinerja produk penelitian dan publikasi dari kebanyakan dosen masih begitu rendah. Bisa dibandingkan, misalnya, bahwa jumlah publikasi internasional para dosen di Indonesia saat ini masih sekitar 6.000 judul sedangkan di Malaysia yang jumlah perguruan tingginya lebih kecil sudah mencapai lebih dari 25.000 judul. Kita ketahui sepenuhnya bahwa reputasi perguruan tinggi dengan penerbitan internasional adalah sebuah keharusan. Tetapi tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan internasional memang sangat kompleks.
[selengkapnya] |
|
| |
.jpg)
