Silabus Perencanaan dan Penganggaran Publik, S2 MKP 2020
11 Februari 2020
Silabus Perencanaan dan Penganggaran Publik S2-MKP
[selengkapnya...]
Paradigma penganggaran publik
26 Februari 2019
Kuliah ke-3 di program S2 Manajemen dan Kebijakan Publik ini membahas tentang empat paradigma yang paling banyak diketahui dalam sistem penganggaran publik, yaitu: 1) Line-item budgeting; 2) PPBS (Planning, Programming and Budgeting Systems); 3) Zero-Based Budgeting; dan 4) Performance-Based Budgeting. Secara formal, pemerintah Indonesia menekankan bahwa kita sudah menganut paradigma paling maju dan modern, yaitu penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting). Namun dalam kenyataan praktiknya di Indonesia, tampaknya kita masih menggunakan sistem campuran di mana setiap ciri pokok dari keempat paradigma ini masih mewarnai cara para pejabat publik menyusun anggaran publik (APBN maupun APBD) di Indonesia.
[selengkapnya...]
Garis Kebijakan Fiskal di Indonesia, th 2018
20 April 2018
Sebagai kuliah tambahan untuk Penganggaran Publik, saya meminta dosen S1 dan S2 untuk mengikuti seminar yang diselenggarakan Fisipol, menghadirkan Bhayu Purnomo dari Badan Analis Fiskal Kemenkeu. Anggaran adalah hasil dari kebijakan tahunan yang mencerminkan garis kebijakan fiskal nasional. Di tengah upaya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan menggenjot belanja bagi infrastruktur, pemerintah harus membangun fundamental bagi sumber-sumber pendapatan negara yang berkelanjutan. Memang tidak mudah membenahi kebijakan fiskal di masa-masa ekonomi global yang kurang ramah. Tetapi itu harus dilakukan untuk menciptakan sistem penganggaran nasional yang kokoh dan berkelanjutan. File yang saya unggah di sini adalah paparan Bhayu Purnomo.
[selengkapnya...]
Anggaran Kinerja untuk Jajaran Pemerintah Pusat (K/L)
24 Maret 2010
Anggaran publik yang harus dialokasikan untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) dikhawatirkan terus membengkak karena proliferasi lembaga-lembaga tambahan (ad hoc) yang dilakukan oleh pemerintah. Kekhawatiran sebagian pakar ini tampaknya cukup beralasan karena disamping jajaran pemerintah pusat yang terdiri dari 35 kementerian itu terdapat setidaknya 84 lembaga lain. Disamping LPND (Lembaga Pemerintah Non-Departemen) yang sudah sejak lama ada, terdapat puluhan lembaga baru yang terus dibentuk oleh pemerintah. Tidak pelak lagi, duplikasi fungsi dan pemborosan anggaran tentu merupakan konsekuensi logisnya. Tetapi persoalan efektivitas anggaran dari jajaran K/L yang ada pun sebenarnya masih selalu ada. Sebermula, konsep anggaran kinerja (performance-based budgeting) diharapkan akan membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Namun ternyata selain justru membuat mekanisme anggaran menjadi lebih rumit dan siklus anggaran semakin tidak efisien, kinerja jajaran K/L tidak semuanya berhasil ditingkatkan. Dalam salah satu kuliah Penganggaran Publik, isu-isu yang menyangkut anggaran kinerja diantara jajaran Pemerintah Pusat merupakan tema sentral.
[selengkapnya...]
Penganggaran Publik adalah Kebijakan Multi-Dimensi
23 Februari 2010
Apakah APBN dan APBD sebagai instrumen anggaran publik sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat? Ini adalah salah satu pertanyaan pokok mengenai relevansi anggaran pemerintah terhadap kepentingan publik. Sebagai pengantar kuliah Penganggaran Publik di program S-2 AN, pertama-tama saya mengajak para mahasiswa untuk memahami proses penganggaran (budgeting) di sektor publik sebagai suatu kebijakan multi-dimensi. Penganggaran publik tidak bisa semata-mata dipahami dari perspektif ekonomi saja, tetapi juga perspektif politik dan perspektif administrasi. Setelah bangsa Indonesia berjuang keras untuk melalui transisi ke arah demokrasi, ternyata masih terdapat banyak bukti bahwa kebijakan penganggaran belum benar-benar berhasil menjawab aspirasi masyarakat. Begitu banyak sumberdaya dan dana yang dialokasikan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi muaranya justru kembali kepada para pejabat, elit politik dan pihak-pihak swasta yang menjadi klien dari para penguasa itu. Itulah sebabnya, penting bagi para mahasiswa yang akan menjadi perumus kebijakan untuk memahami proses penganggaran publik secara lebih komprehensif. Memahami proses penganggaran memang perlu pendekatan inter-disipliner supaya perspektif perumusan kebijakan yang dikuasai juga semakin luas.
[selengkapnya...]
Penyusunan Anggaran Kinerja di Daerah
02 Juli 2007
By kumoro | July 16, 2007
Pelaksanaan anggaran kinerja di daerah masih terus mengalami perubahan dan penyesuaian karena berbagai alasan. Yang pertama harus diakui bahwa dokumen anggaran pemerintah daerah (APBD) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional maupun anggaran pemerintah pusat (APBN). Kecuali itu, agenda perincian anggaran selama ini memang masih terlalu fokus pada aspek penerimaan dan bukan aspek belanjanya. Persoalan lain yang juga masih menjadi kendala ialah belum adanya tolok-ukur kinerja satuan organisasi yang jelas yang bisa menjadi landasan agar belanja pemerintah betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
.jpg)
