Administrasi Publik di Era Digital, Pidato Dies Natalis MAP Fisipol UGM Ke-28
29 September 2021
Mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam acara Dies Natalis Magister Administrasi Publik (MAP) Fisipol UGM yang ke-28, saya mencoba menyampaikan hal-hal yang harus dipahami oleh para mahasiswa, birokrat dan pakar di bidang administrasi publik di Indonesia. Tidak mudah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat di era disruptif yang menuntut profesionalisme, penguasaan dan pemanfaatan TIK serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap tuntutan publik yang jauh lebih kompleks. Tantangan sistem administrasi publik digital sudah di depan mata. Karena itu pendekatan baru dan re-orientasi ilmu harus juga bergerak ke arah sistem yang memungkinkan semua sumberdaya manusia di sektor publik dapat memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terkini.
[selengkapnya...]
How Governments Are Adapting to the New Era of Uncertainties, Seminar Internasional, IAPA-DMKP
10 Maret 2021
Sebuah webinar internasional tentang bagaimana cara pemerintah beradaptasi dengan masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan digelar oleh IAPA (Indonesian Association for Public Administration) bekerjasama dengan Departemen MKP, Fisipol UGM. Saya mencoba untuk mengingatkan salah satu hal yang menjadi titik lemah dari penanganan pandemi di Indonesia selama hampir setahun ini, yaitu bahwa banyak kebijakan yang kurang didasarkan pada bukti faktual (evidence). Kelemahan ini mengakibatkan banyak perumus kebijakan pemerintah seperti kehilangan orientasi dan kurang antisipatif di dalam menangani pandemi, baik dari segi pengendalian penularan maupun dari segi upaya pemulihan ekonomi pada umumnya.
[selengkapnya...]
Isu Kelembagaan dalam Pengelolaan Kawasan Borobudur, Ambarrukmo Plaza Hotel, 15 Februari 2019
21 Februari 2019
Sebuah seminar nasional bertajuk "Legenda Borobudur" diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan saya beruntung diundang sebagai salah satu pembicara. Berbeda dengan para pembicara lain yang mengungkapkan hal-hal yang bersifat arkeologis, kultural dan magis tentang Borobudur, saya justru mengungkapkan hal-hal yang mungkin membuat tidak nyaman bagi para hadirin yang terdiri dari pejabat, budayawan, praktisi bisnis pariwisata, dan para mahasiswa ini. Tetapi saya yakin bahwa hanya dengan mengungkapkan fakta-fakta tentang kekacauan manajemen karena kurang jelasnya kebijakan kelembagaan dan koordinasi ini kita bisa melestarikan Borobudur dengan lebih baik dan efektif. Tampaknya kita harus banyak belajar dari sistem manajemen warisan dunia di Angkor Vat, Kamboja, yang ternyata lebih baik dan lebih menjanjikan.
[selengkapnya...]
Kelembagaan Perangkat Daerah, Catatan Kritis Penataan SOTK Berdasarkan PP 18/2016 di Kabupaten Kulonprogo
18 Oktober 2017
Sejak reformasi sistem politik yang mengarah kepada demokrasi dan desentralisasi, telah sekian kali pemerintah pusat merumuskan pedoman mengenai SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apakah pedoman-pedoman yang diratifikasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah itu benar-benar membantu daerah dalam menata kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik? Pertanyaan ini masih seringkali dilontarkan dengan skeptis diantara para perumus kebijakan di daerah. Undangan dari Bagian Organisasi dan Tata-laksana Pemkab Kulonprogo untuk lokakarya mengenai kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No.18/2016 barangkali belum bisa menjawab pertanyaan mendasar ini. Tetapi saya melihat tetap perlunya mengevaluasi secara kritis berbagai pedoman penataan kelembagaan dari pemerintah pusat yang biasanya digunakan oleh Kemdagri untuk menilai manajemen pemerintahan di daerah. Hasil skoring dari perangkat daerah di Kulonprogo menunjukkan bahwa penataan kelembagaan itu justru mengakibatkan bertambahnya jabatan-jabatan struktural dan penggemukan organisasi. Pada saat yang sama, tidak semua jabatan bisa diisi dengan oirang yang memiliki kualifikasi memadai karena beberapa tahun terakhir ini Pemkab mengalami moratorium rekrutmen pegawai. Jadi, bagaimana Pemkab harus memadukan kebutuhan rightsizing dengan pedoman penataan lembaga ini?
[selengkapnya...]
Etika Islam dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kuliah Yudisium Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
06 Agustus 2017
Mendapat undangan untuk memberikan kuliah umum dalam kesempatan Yudisium para mahasiswa S2 di UMY, sebelumnya saya kurang yakin mau bicara apa. Tetapi saya ingin membahas sebuah tema yang merupakan persoalan sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, yaitu penerapan etika di dalam praktik pelayanan publik. Sebagai landasan etika Islam, sebenarnya sudah begitu banyak ayat di dalam Al Quran yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanah, kejujuran, integritas, dan imparsialitas dalam pelayanan umum. Tetapi bagaimana mengaktualisasikan dan mewujudkan nilai-nilai etika Islam tersebut di dalam praktik pelayanan umum adalah tantangan besar bagi para eksekutif muda Islam saat ini. Dengan memberikan banyak contoh-contoh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, saya mengupas aspek-aspek teknis yang langsung terkait dengan filosofi etika Islam. Di luar dugaan, cukup banyak para calon wisudawan S2 itu yang tertarik dan mengajukan banyak pertanyaan penting. Mudah-mudahan semua yang dibahas ini bukan sekadar wacana, tetapi memang benar-benar dilaksanakan ketika mereka kembali ke dunia kerja.
[selengkapnya...]
Manajemen Aset Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Pusat Analisis Kebijakan (PAK), Bappenas
14 Februari 2017
Mengapa begitu banyak proyek pemerintah yang mangkrak (idle)? Apa kerugian yang diakibatkan oleh mangkraknya proyek tersebut? Apa saja skema kerjasama pemerintah-swasta yang dapat digunakan supaya kemanfaatan aset publik dapat dioptimalkan bagi warga? Ini adalah sebagian dari pertanyaan yang hendak dijawab dalam seminar Quick Response Analysis, kerjasama antara KSI (Knowledge Sector Initiative) dan PAK-Bappenas di Jakarta, melibatkan para pejabat di Bappenas, widyaiswara, staff ahli dan para pelaksana di daerah. Meskipun materi yang diminta dari saya adalah konsep-konsep tentang manajemen aset dan skema kemitraan yang sudah banyak dilaksanakan di negara-negara maju, saya berusaha tetap berbicara mengenai kasus-kasus di berbagai daerah dan pengalaman empiris kemitraan pemerintah-swasta dalam memanfaatkan aset pemerintah. Belum banyak Kepala Daerah yang secara kreatif dan serius menginisiasi skema kemitraan pemerintah-swasta. Tetapi kalau provinsi, kabupaten dan kota ingin mandiri dan tidak tergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat, skema-skema kemitraan itulah yang harus dilakukan dengan lebih berani, cerdas, dan sekaligus profesional.
[selengkapnya...]
Implementasi UU 6/2014 tentang desa di Provinsi DIY, Komisi A DPRD Provinsi DIY, 14 Maret 2016
15 Maret 2016
Sejalan dengan salah satu Nawa Cita pada masa pemerintahan Jokowi-Kalla yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan mengedepankan pembangunan desa, mulai tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa langsung dari APBN yang merupakan komplemen dari Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang selama ini sudah disalurkan. Untuk melakukan studi implementasi kebijakan yang selama ini dilakukan di kawasan provinsi DIY, Komisi A mengundang saya untuk bicara dari aspek keuangan daerah. Berdasarkan observasi sekilas yang sudah mulai muncul di media, banyak otoritas di tingkat kabupaten, Camat, maupun Kepala Desa yang masih terkaget-kaget dengan sistem penyaluran langsung dalam jumlah yang relatif besar ini. Tapi melihat proyeksi pemerintah pusat bahwa hingga tahun 2019 besaran yang akan disalurkan akan mencapai Rp 1,5 miliar per desa, kualitas dari program di pedesaan yang dibiayai melalui Dana Desa harus benar-benar menjadi perhatian. Kecenderungan dari aparat di tingkat desa yang masih mengutamakan penggunaan dana untuk menambah belanja rutin pegawai dan membiayai proyek-proyek fisik semata harus dikendalikan. Tetapi untuk bisa memastikan bahwa penyaluran Dana Desa itu bisa menambah kesejahteraan dan menambah kapasitas warga desa, pencermatan terhadap berbagai kasus menunjukkan bahwa ada banyak hal prosedural yang harus dikurangi dan sebaliknya komitmen terhadap pembangunan masyarakat desa yang lebih kuat.
[selengkapnya...]
Tantangan Pemda dalam Pelaksanaan UU No.5/2014 Tentang ASN, Kuliah Umum MIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
07 Maret 2016
Sudah hampir dua tahun sejak UU No.5/2014 tentang ASN disahkan oleh DPR, namun sejauh ini pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Sebagian dari gagasan untuk menciptakan merit system dalam pengisian jabatan di lembaga pemerintah sudah dilaksanakan, misalnya dengan dilakukannya lelang jabatan secara terbuka dan pembentukan Pansel (Panitia Seleksi) untuk berbagai jabatan strategis. Namun amanat undang-undang untuk membuat Peraturan Pemerintah menyangkut sistem penggajian menggunakan single-salary system, evaluasi pegawai berdasarkan kinerja objektif, perampingan lembaga organisasi publik, dan masih banyak lagi agenda kebijakan reformasi birokrasi masih belum terlaksana. Sementara itu, yang mulai muncul sekarang ini adalah sebagian dampak negatif yang boleh jadi sebelumnya kurang diantisipasi. Sebagai contoh, lelang terbuka yang begitu luas tanpa memperhitungkan "talent pool" dari kebutuhan kompetensi pejabat sekarang menghasilkan banyak pejabat yang menjadi semacam pemburu jabatan (job hunters) yang pekerjaannya terus mencari peluang ikut lelang jabatan dan kurang terfokus pada jabatan yang sedang diembannya.
[selengkapnya...]
Peran e-Government dalam Pelayanan Publik, Materi Debat Calon Bupati Kabupaten Sragen, 25 November 2015
29 November 2015
Pilkada Kabupaten Sragen yang dijadwal tanggal 9 Desember 2015 tampaknya akan menjadi pertarungan politik yang sengit. Ada empat pasang calon termasuk incumbent, anak dari mantan Bupati, seorang tokoh muda dari kalangan Pesantren, dan seorang tokoh muda Nasionalis populer yang bertarung. Saya hadir atas undangan dari KPUD Sragen untuk menjadi panelis dalam debat putaran ke-3 yang bertema "Membangun Sragen yang Maju dan Modern dengan E-Government". Di tengah pengawalan aparat keamanan yang ketat, debat Calon bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan di Sasana Manggala itu diliput juga oleh TA-TV. Kabupaten Sragen termasuk daerah yang memiliki peringkat sangat bagus dalam penerapan E-Government, di Jawa Tengah termasuk urutan ke-2 dengan skor 3,2. Riwayat dari pemerintahan pada masa Bupati sebelumnya juga menunjukkan catatan yang bagus dalam e-government. Masalahnya, seperti yang juga sering terjadi di banyak kabupaten lain, apakah kebijakan e-government di Sragen itu akan berkelanjutan pada masa pemerintahan setelah itu? Apakah para calon bupati itu punya visi yang kuat terkait dengan e-government yang bermanfaat langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat? Saya berharap pancingan pertanyaan yang saya buat bisa membantu seluruh warga di kabupaten Sragen untuk dapat menentukan pilihan terbaiknya.
[selengkapnya...]
.jpg)
