|
| Pembagian Kekuasaan dalam Negara |
| 18 Desember 2007 |
| Untuk mengelola kekuasaan secara demokratis dan adil di dalam entitas negara, sistem kawal dan imbang (checks and balances) mutlak diperlukan. Ada banyak konsep tentang sistem kawal dan imbang yang dikemukakan oleh para pemikir politik sejak abad ke-17, tapi salah satu yang terkenal adalah konsep “trias politica”, yaitu upaya memisahkan kekuasaan menjadi: eksekutif, legislatif, dan judikatif.
[selengkapnya...] |
| |
| Partai Politik: Konsep, Fungsi, dan Perkembangannya di Indonesia |
| 30 November 2007 |
| Partai politik adalah institusi penting yang mutlak ada dalam sistem politik yang demokratis. Para mahasiswa ilmu politik hendaknya bisa memahami dengan baik apa yang disebut dengan Parpol, apa bedanya dengan gerakan, kelompok penekan, atau kelompok kepentingan, serta apa saja fungsinya dalam masyarakat. Sistem kepartaian juga perlu dipahami mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang tengah belajar berdemokrasi
[selengkapnya...] |
| |
| Demokrasi, Kebebasan dan Toleransi |
| 29 November 2007 |
| Persoalan filosofis yang senantiasa ada dalam sistem politik di negara-negara modern adalah menyangkut demokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem politik yang demokratis memiliki kekurangan-kekurangan. Terdapat juga hal-hal yang dilematis menyangkut sistem yang demokratis. Tetapi bagaimanapun juga demokrasi adalah sistem yang paling dapat diterima oleh kebanyakan negara di dunia sekarang ini, setidaknya untuk masa di milenium
[selengkapnya...] |
| |
| Sistem Pemilihan Umum |
| 24 November 2007 |
| Kuliah ini membahas hal-hal mendasar terkait dengan sistem Pemilu (Pemilihan Umum) yang diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk menjamin keterwakilan politik. Secara umum, Pemilu legislatif maupun eksekutif menggunakan dua pola dasar, yaitu: 1) sistem proporsional (proportional representation) dan 2) sistem distrik (plurality system). Kedua sistem dasar dalam Pemilu ini di dalam praktik diterapkan secara berbeda-beda
[selengkapnya...] |
| |
| Hak, Kewajiban dan Kewargaan |
| 18 Oktober 2007 |
| Mekanisme politik yang paling penting untuk dipahami ialah yang mengatur hubungan antara negara dengan warganya, yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu perlu dipahami konsep-konsep tentang hak dan kewajiban negara berhadapan dengan rakyatnya, bagaimana hak azasi manusia (HAM) harus ditegakkan serta hubungan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sejarah peradaban dan sejarah politik bangsa-bangsa di
[selengkapnya...] |
| |
| Kekuasaan, Otoritas dan Legitimasi |
| 20 September 2007 |
| Untuk melengkapi pemahaman tentang politik di dalam praktik maupun politik sebagai ilmu, kuliah ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang kekuasaan (power), otoritas atau kewenangan (authority) dan legitimasi atau keabsahan (legitimacy). Ada banyak pendapat dari para pakar tentang bagaimana semestinya kekuasaan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang membawa maslahat bagi masyarakat. Namun perbedaan pendapat tentang penggunaan kekuasaan itu
[selengkapnya...] |
| |
| Kaitan antara Politik, Pemerintahan dan Negara |
| 10 September 2007 |
| Sebagai bagian penting dari pemahaman mengenai ilmu politik, mahasiswa perlu mempelajari penjelasan teoretis yang berasal dari para pakar mengenai politik. Sebagai sebuah ilmu, politik sebenarnya sudah diperdebatkan sejak pemikiran Aristoteles, sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, ada tiga macam jalur pemahaman mengenai politik: 1) sebagai seni memerintah, 2) sebagai pelaksanaan urusan kemasyarakatan, dan 3)
[selengkapnya...] |
| |
| Apa itu politik? |
| 06 September 2007 |
| Pada kuliah pengantar ini, mahasiswa mendapat materi dasar tentang apa itu politik dan bagaimana pendekatan ilmiah tentang politik. Definisi yang berkembang di dalam pemahaman masyarakat maupun di dalam literatur ilmu politik penting untuk dipahami dengan baik oleh mahasiswa sebelum pembahasan tentang ilmu politik berkembang lebih jauh. Mahasiswa juga diharapkan mempelajari silabus Pengantar Ilmu Politik serta
[selengkapnya...] |
| |
| Birokrat sebagai Perumus Kebijakan: Masalah Sumberdaya Politik |
| 06 Agustus 2007 |
| Kuliah ini membahas secara rinci bagaimana peran para birokrat dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam hal ini tampak jelas betapa pentingnya pemilikan sumberdaya politik bagi para birokrat agar mampu meyakinkan para pemangku kepentingan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Birokrat terkadang tidak mungkin menempatkan dirinya hanya dalam kedudukan sebagai kaum profesional. Banyak proses kebijakan yang membutuhkan
[selengkapnya...] |
| |
.jpg)
