White Paper Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan melalui DAK
08 April 2012
Hampir setahun setelah selesainya draf awal White Paper mengenai DAK (Dana Alokasi Khusus), secara resmi Direktorat Otonomi Daerah Bappenas menerbitkan buku hasil analisis tersebut. Secara pribadi saya berharap bahwa akan ada perumus kebijakan yang membaca buku ini dan selanjutnya membuat perubahan kebijakan yang diperlukan. Keprihatinan saya sekarang ini terutama setelah melihat bahwa begitu banyak skema pendanaan publik yang terlalu mengedepankan kepentingan sempit diantara para politisi di DPR sebagai kader Parpol, bukan sebagai wakil rakyat yang berkewajiban memakmurkan rakyat. Pada tahun anggaran 2012, misalnya, terlihat betapa jelas pertimbangan para politisi tersebut. Dari seluruh transfer dana dari pusat ke daerah, proporsi Dana Penyesuaian sudah mencapai Rp 58,4 triliun sedangkan DAK hanya Rp 26,1 triliun. Kita sama-sama tahu bahwa Dana Penyesuaian adalah dana "gentong babi" (pork barrel) yang sangat sarat dengan kepentingan individu anggota DPR di masing-masing Dapilnya dan banyak yang kurang efektif meningkatkan kesejahteraan. Tetapi skema Dana Penyesuaian ternyata semakin diperbesar. Di lain pihak, alokasi DAK yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat karena menyangkut pelayanan langsung di sektor pendididikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial proporsinya justru semakin kecil. Berbicara tentang upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, komitmen para politisi di Indonesia sekarang ini memang sungguh menyedihkan. Apaboleh buat.
[selengkapnya...]
Isu Kebijakan dan Kemungkinan Solusi bagi Pendanaan melalui DAK
31 Desember 2010
Setelah sekian lama DAK (Dana Alokasi Khusus) menjadi unsur pokok dalam kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, belakangan ini tampak sekali bahwa muncul begitu banyak permasalahan. Meskipun besaran DAK tidak setinggi DAU, namun peranannya sebagai dana yang dimaksudkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional sebenarnya tetap sangat penting. Persoalan pokok yang sekarang dihadapi dengan alokasi DAK di daerah adalah terlalu banyaknya beban target yang disematkan dalam kerangka kebijakan DAK. Sifat tujuan kebijakannya yang bergeser ke arah multi-objective menjadikan kinerja pendanaan melalui DAK kurang efektif. Terlalu banyak kepentingan politik yang menentukan alokasinya. Sementara itu monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme pembangunan dari DAK sejauh ini sangat tidak jelas. Saya mengusulkan agar ada solusi riil yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan alokasi DAK ini. Mudah-mudahan masih ada komitmen politik yang kuat untuk melaksanakannya.
[selengkapnya...]
Isu Mutakhir Penggunaan DAK
30 September 2010
Pada paruh kedua tahun 2010 saya kembali dipercaya untuk membantu Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas, dengan bantuan dana dari GTZ Jerman. Tugas pokok kali ini adalah menyusun Buku Panduan (White Paper) mengenai kerangka kebijakan penggunaan dana DAK yang akan menjadi pegangan bagi Bappenas untuk melaksanakan kebijakan teknis pembangunan daerah. Sejak pertama kali diperkenalkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 1999, penggunaan DAK telah beberapa kali mengalami metamorfosis. Sebagian dari proses metamorfosis itu memang menghasilkan perbaikan, misalnya dengan ketentuan mengenai adanya dana penyerta dari daerah sehingga DAK berubah menjadi semacam "conditional matching grants" yang akan membantu meningkatkan efektivitas pendanaan pembangunan. Tetapi ada sebagian perubahan yang tampaknya kontra-produktif, misalnya dengan semakin longgarnya persyaratan untuk memperoleh skema pendanaan dari DAK sehingga sifat khusus dan tujuan kebijakannya menjadi tidak jelas lagi. Kecuali itu, persoalan yang mendasar adalah lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi penggunaan DAK sehingga efektivitasnya banyak dipertanyakan.
[selengkapnya...]
.jpg)
